DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH; PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH; TPHD DAN TKHD; TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DI DAERAH; ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI; DAN PEMBIAYAAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menjamin kemerdekaan untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut penduduknya, Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan pelayanan Ibadah Haji;
b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji Kabupaten Ngawi agar dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan sehat, perlu pengaturan tentang pelayanan Jemaah Haji di Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji, disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah Haji tingkat Kabupaten dikoordinasi oleh Bupati, dan pelayanan transportasi Jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jemaah Haji; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang lstithaah Kesehatan Jamaah Haji;
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI dan BUPATI NGAWI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN JEMAAH HAJJ.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.
4.Bupati adalah Bupati Ngawi.
5.Perangkat Daerah adalah Perangk.at Daerah Kabupaten Ngawi.
6.lbadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7.Jemaah Haji Daerah yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan lbadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta berangkat dari Kabupaten Ngawi.
8.Pelayanan Jemaah Haji adalah pemberian layanan oleh Pemerintah Daerah kepada Jemaah Haji yang meliputi pelayanan kesehatan, transportasi, dan pendampingan dari petugas haji Daerah.
9.Transportasi Jemaah Haji di Daerah adalah pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dari Daerah ke embarkasi dan pemulangan dari debarkasi ke Daerah bagi Jemaah Haji.
10.Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam. 1 1 . Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
12.Debarkasi adalah tempat pemulangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
13.Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat P3HD adalah panitia yang bertugas mengurus pemberangkatan haji Daerah dari asal Daerah ke embarkasi dan pemulangan haji Daerah dari debarkasi ke asal Daerah.
14.Petugas haji Daerah adalah petugas haji Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan kepada Jemaah haji di kloter, yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah.
15.Tim Pemadu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati bertugas menjalankan fungsi pemandu jemaah Haji Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati menjalankan fungsi pelayanan kesehatan jemaah Haji Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan jemaah haji.
(2)Tujuan pengaturan pelayanan jemaah haji adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, lancar dan sehat sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANO LINGKUP Pasal 2

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Daerah;
b.penyelenggara ibadah haji di Daerah;
c.biaya transportasi jemaah haji;
d.istithaah kesehatan haji; dan
e.pembiayaan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

( 1) Pemerintah Daerah berwenang mengelola dan memberikan pembiayaan pendampingan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Untuk kelancaran penyelenggaraan ibadah haji di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk P3HD yang terdiri atas unsur:
1. a.kantor kementrian agama;
2. b.perangkat daerah terkait;
3. c.kelompok bimbingan ibadah haji;
4. d.ikatan persaudaraan haji indonesia; dan
5. e.instansi terkait.
(3)P3HD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji;
2. b.melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji di Daerah; dan
3. c.menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji.
(4)Pembentukan P3HD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

( I ) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk:

a.membentuk P3HD;
b.melaksanakan koodinasi dengan Kantor Kementrian Agama dan instansi terkait;
c.memfasilitasi transportasi jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah asal; dan
d.melaksanakan pemeriksaan kesehatan.

(2)Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan oleh Bupati dalam pemberian pelayanan Jemaah haji.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan P3HD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARA IBADAH HAJI DI DAERAH

Pasal 7

(1)Untuk kelancaran, kenyamanan dan kemudahan jemaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji, Bupati dapat mengangkat dan/atau mengusulkan petugas haji Daerah yang menyertai jemaah haji.
(2)Petugas haji Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
1. a.TPHD; dan/atau
2. b.TKHD.
(3)Petugas haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan kesehatan, kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional.
(4)Petugas haji Daerah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Menteri Agama melalui Gubemur Jawa Timur untuk memperoleh kuota keberangkatan.
(5)Jumlah petugas haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kuota jemaah haji.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan persyaratan petugas haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
(2)TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan umum:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.beragama Islam;
3. c.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
4. d.memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas;
5. e.berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas;
6. f.Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia/tokoh agama/tokoh masyarakat/pembimbing dari unsur kelompok bimbingan yang memiliki serifikat pembimbing lbadah Haji dan/atau pegawai tetap di rumah sakit/klinik swasta;
7. g.memiliki kondite baik; dan
8. h.tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Pasal 9

(1)Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), TPHD dan TKHD harus memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan bidang pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
(2)Persyaratan khusus di bidang pelayanan bimbingan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar;
2. b.sudah menunaikan Ibadah Haji;
3. c.berasal dari unsur kelompok bimbingan dan/ atau unsur Kementerian Agama;
4. d.dapat membaca Al-Qur'an dengan baik;
5. e.wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji;
6. f.memiliki kemampuan untuk membimbing lbadah Haji dan umrah; dan
7. g.diutamakan mampu berbahasa Arab dan/ atau lnggris.
(3)Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas haji daerah di bidang pelayanan bimbingan ibadah diutamakan memiliki sertifikat pembimbing ibadah.
(4)Persyaratan khusus di bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.laki-laki;
2. b.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
3. c.diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana atau sederajat;
4. d.memiliki kemampuan manajerial;
5. e.diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji;
6. f.memahami ilmu manasik haji, alur perjalanan lbadah Haji, dan peraturan perhajian;
7. g.dapat membaca Al-Qur'an; dan
8. h.diutamakan mampu berbahasa Arab dan/ atau Inggris.
(5)Persyaratan khusus di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l}:
1. a.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
2. b.berprofesi dokter;
3. c.diutamakan sudah menunaikan lbadah Haji;
4. d.memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki komitmen terhadap kesehatan Jemaah Haji; dan
5. e.diutamakan mampu berbahasa Arab dan/ atau lnggris.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengeni proses dan tata cara rekruitmen petugas TPHD dan TKHD, diatur dalam Peraturan Bupati. BABV TRANSPORTASI JEMMH HAJJ DI DAERAH Pasal 1 1 ( 1) Penunjukan pelaksana sarana transportasi dilakukan dengan memperhatikan aspek kearnanan, kenyamanan, dan efisiensi.

(2)Pelaksanaan sarana transportasi menggunakan angkutan pariwisata yang berizin dan laik jalan serta angkutan yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Jemaah Haji, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji.

BAB VI

ISTITHMH KESEHATAN JEMMH HAJI

Pasal 12

(1)Dalam rangka penyelenggaraan istithaah kesehatan haji, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji.
(2)Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan jemaah haji di puskesmas dan/ atau rumah sakit yang ditunjuk.
(3)Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…