DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada PT BPR Jawa Timur diubah: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah; 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyertaan modal dilakukan dalam rangka mendukung struktur permodalan dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
b.bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan kepemilikan Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, Pemerintah Daerah telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah .Kabupaten Ngaw.i Nomor 2 Tahun 2016 .tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur;

c.bahwa memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Daerah sebagai akibat berkurangnya jumlah dana perimbangan yang diterima, menyeba:bkan kewajiban pemenuhan kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur belum bisa dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, hurub b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur; u
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. 3.Undan_g-Undan_g Nomor 17 Tahun 2003 tentan_g Keuan_gan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ·Perbendaha:ran ·Negara ·fLembaran ·Negara ·Repttblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pen_gelolaan dan Tan_ggun_g Jawab Keuan_gan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang ·Pembenrukan ·Peraturan ·Perundang...Undangan ·fLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 7.Undan_g-Undan_g Nomor 23 Tahun 2014 tentan_g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentan_g Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); u u
9. 9.Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia !f.ahua 2QQ8 ,Namar ,14, !f.aml:>ahan ,Leml:>ar8:1il ,Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran .Negara .Republik .Indonesia Tahun 20.1.1 .:Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10. 10.Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Stabdar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik ·Indonesia 'Tahun ·201·0 Nomor 1:23, 'Ta.mbahan ·Lem:baran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .(Lembaran Ne_gara Re_publik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah aebagaimana .telah ,beber.apa -kali -diubah .ter.akhir -dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. 13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan "Rakyat 1tl1RK .:Jawa 'Timur men'jad:i 'Perseroan 1'etbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);
14. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentan_g Pokok-Pokok Pen_gelolaan Keuan_gan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
15. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah .Kabupaten .Ngaw.i l'ahun 2009 .Nomor .07.);
16. 16.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 'Nomor·02); u Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI dan Menetapkan BUPATI NGAWI MEMUTUSKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada -Peiise110an ~-el'batas -Bank -Pel'ki:editan -Rakyat Jawa ~mur •(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 02), diubah sebagai berikut:
17. 1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Jatim sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara akumulatif sebanyak RpS.098.300.000,00 (lima milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah, dengan rincian sebagai berikut:

a.Tahun anggaran 2015 sebanyak Rp98.300.000,00 (sembilan puluh delapan juta tuga ratus ribu rupiah); dan
b.Tahun Anggaran 2018 sebanyak RpS.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). U 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

,( ~) Pemenuhan kekuran_gan kebutuhan pen_yertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b akan dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2018.

(2)Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari setoran tunai. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku .Pada tan,ggaJ diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi. Di tet~kan di N:gawi pada tanggaJ ?s3 ptnl ~t 8 SUP TI NGAWI, ( Diundangkan di Ngawi pada tanggal l-> 't"il 9-0(8 SEKRETARIS DAERAH KABUP MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 07 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR (8]-7)/(2018) u u PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR I. UMUM Penyertaan modal merupakan komponen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Dengan tertundanya pelaksanaan kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sebagai akibat dari adanya pengurangan jumlah dana perimbangan yang diterima pada Tahun 2016, maka Pemerintah Daerah harus segera melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. II. PASAL DEMI PASAL PasalI Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR ;1.31

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…