DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MNEGATUR TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2010 PADA PASAL 1, PASAL 10, PASAL 11, PASAL 13, DAN BAB XIIIA KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dacrah tcntang Perubahan Kedua Alas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nornor J 2 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 l Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 201 7 Nomor 02);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 ten tang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 01). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI dan BUPATI NGAWI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 01), diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Ngawi .

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3.Bupati adalah Bupati Ngawi.
4.Dinas adalah Dinas dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan.
5.Kepala Dinas adalah Dinas dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kornanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya, yang khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9.Pasar Daerah, adalah pasar yang diselenggarakan di atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10.Pasar Umum, adalah suatu tempat yang ditunjuk dan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan transaksi jual beli barang selain hewan. 1 1 . Pasar Hewan, adalah suatu tempat yang ditunjuk dan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan transaksi jual beli hewan besar maupun hewan kecil.
12.Pasar tipe A adalah pasar dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/ atau luas lahan paling sedikit 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).
13.Pasar tipe B adalah pasar dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/ atau luas lahan paling sedikit 4.000 m2 (empat ribu meter persegi).
14.Pasar tipe C adalah pasar dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) ka1i dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/ atau luas lahan paling sedikit 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi).
15.Pasar tipe D adalah pasar dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) ka1i dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi).
16.Pelayanan Pasar, adalah penyediaan atau pemberian fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los, tempat dasaran, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta.
17.Dihapus.
18.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 19 Retribusi Jasa umum. adalah retribusi atas jasa yang dised�akan atau · diberikan oleh Pemerintah Oaerah untuk tujuan kepen�ng� dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 20. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya .disebut Retribusi, ad.al� pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa te�pat dasaran, pelataran, los dan/ atau kios yang dikelola oleh Pemenntah Daerah.
21.Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22.Hewan Besar, adalah kerbau, lembu, kuda, babi, dan lain-lain yang sejenis.
23.Hewan Kecil, adalah kambing, domba, dan lain-lain yang sejenis.
24.Baduk, adalah tempat dan atau alat yang dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan hewan/ternak ke dan dari kendaraan di pasar hewan.
25.Los, adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan beratap memanjang tanpa dinding, yang pemakaiannya terbagi dalam petak-petak tempat dasaran.
26.Tempat Dasaran, adalah tempat-tempat di dalam los dan halaman dan/ atau di halaman pasar yang dipergunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
27.Kios, adalah bangunan tetap di lingkungan pasar yang berbentuk bangunan beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
28.Letak Fasilitas Pasar Strategis adalah letak fasilitas pasar yang mudah diketahui dan dijangkau oleh pelaku ekonomi di pasar, dimana penjual, pembeli dan semua yang berhubungan dengan pasar.
29.Pelataran atau Halaman Pasar, adalah bagian lahan pasar yang bersifat terbuka tanpa atap dan dapat dipergunakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa secara insidentil atau ojokan.
30.Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 3 1 . Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
32.Surat Setoran Retri?usi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
33.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
36.Kas Umum Daerah, adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
2.Ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Untuk menampung kegiatan jual beli di pasar, Pemerintah Daerah mengadakan pasar umum, pasar hewan dan pelayanan lain-lain.
(2)Pengelolaan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
(3)Pengelolaan pasar didasarkan pada klasifikasi pasar dan jenis pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
(4)Sebagai pelaksanaan sehari-hari, Kepala Dinas mengangkat Kepala Pasar dan Petugas Pasar yangjumlahnya sesuai dengan kebutuhan.
(5)Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemanfaatan lahan untuk bongkar/muat barang/temak; dan
2. b.dihapus.
  1. 3.Ketentuan Pasal 1 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1 ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya,

4.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

( 1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara harian, bulanan atau tahunan.

(2)Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
(3)Pembayaran retribusi secara harian atau bulanan dan tunai, diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis oleh petugas kepada wajib retribusi.
(4)Pembayaran retribusi secara tahunan dan tunai, diberikan tanda bukti berupa SKRD atau karcis.
(5)Pembayaran retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan shuttlement report dari bank yang ditunjuk sebagai kas umum daerah.
(6)Bentuk dan warna karcis sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
(7)Dihapus.
(8)Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka basil penerimaan retribusi harus disetor ke kas umum daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Setelah BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB XIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIIIA KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
6.Setelah Pasal 19 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 19A, Pasal 198, Pasal 19C dan Pasal 190, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4)Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 198

( 1} Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3)Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.
(4)Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19C

(1)Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 190

(1)Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , harus memberikan keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5)Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)Jika pengembalian kelebihan pembayaran Rctribusi dilakukan sctelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pcngembalian kclebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Lampiran Pcraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor I Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 ten tang Retribusi Pelayanan Pasar, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tcrcantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi. Ditetapkan di Ngawi pada tanggal /3 l<Aei .:l.0<_3 BUPATI NGAWI, Diundangkan di Ngawi pada tanggal <;;? Jartua,, a 0 .2 0 SEKRETARIS DAERAH KABUPA • N NGAWI, MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2 0 1 9 NOMOR 07 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR: (69-7)/(2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO MOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tetang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tetang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasall Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR �s-y LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRJBUSI PELAYANAN PASAR KLASIF'IKASI DAN JENIS PASAR A. KLASIFIKASI PASAR UMUM I . TIPE A melipuli :

a.Pasar Ngawi
b.Pasar Beran
c.Pasar Walikukun
d.Pasar Paron
1. 2.TIPE B meliputi :
a.Pasar Karangjati
b.Pasar Kedunggalar
c.Pasar Ngrambe
d.Pasar Kendal
e.Pasar Sine
f.Pasar Jogorogo
1. 3.TIPE C meliputi :
a.Pasar Kedungprahu
b.Pasar Gentong
1. 2.TIPE D meliputi :
a.Pasar Samben
b.Pasar Padas
c.Pasar Simo
d.Pasar Ngale
e.Pasar Ngancar
f.Pasar Mluwur
g.Pasar Sembung B. KLASIFIKASI PASAR HEWAN
l.KELAS I meliputi : Pasar Hewan Ngawi dan Pasar Unggas Ngawi
1. 2.KELAS II meliputi :
a.Pasar Hewan Samben
b.Pasar Hewan Jogorogo
c.Pasar Hewan Gentong LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 7 TAHUN2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI PADA PASAR UMUM A. KIOS K I O S No. Jenis Dagangan Tarif Per Meter Perseai Per Harl TIPEA TIPEB TIPEC TIPE D (Rp) (Rp) (Rp) (Ro) 1 2 3 4 5 6 1 . Sembako:
a.Padi (Beras), Polowijo 350 350 300 300
b.Sayuran dan sejenisnya 350 350 300 300
c.Buah-buahan 350 350 300 300
d.Mrancang 350 350 300 300
e.Minyak kelapa dan sejenisnya 350 350 300 300 per drum
1. 2.Alat-Alat Rumah Tangga :
a.Barang Anyaman/Tikar 350 350 300 300
b.Gerabah alat-alat dapur : 1) tanah 350 350 300 300 2) logarn, keramik, plastik 350 350 300 300
c.Meubelair / Jenis alat rumah tangga 350 350 300 300
d.Barang elektronik 350 350 300 300
e.Alat-alat pertanian (cangkul, 350 350 300 300 pecok dan sejenisnya)
1. 3.Daging:
a.Ternak Unggas 1) 5 s/d 10 ekor 350 350 300 300 2) Lebih dari 10 ekor 350 350 300 300
b.Daging/ ternak/ ikan telur dan 350 350 300 300 sejenisnya
1. 4.Sandang:
a.Kain dalam segala bentuk 350 350 300 300
b.Sepatu, sandal dan sejenisnya 350 350 300 300
1. 5.Warung:
a.Warung makan/minum 350 350 300 300
b.Roti/kue-kue jajanan 350 350 300 300
c.Obat-obatan/ Jamu 350 350 300 300
1. 6.Perhiasan:
a.Barang emas : 1). Tukang emas 350 350 300 300 2). Toko emas 350 350 300 300
b.Barang perak dan sejenis 350 350 300 300 1 2
1. 7.Kayu, bamboo dan sejenisnya 350 350 300 300
2. 8.Bunga-bungaan dan sejenisnya 350 350 300 300
3. 9.Rokok: Palen/Rokok 350 350 300 300 Tembakau 350 350 300 300
4. 10.Tukang kulit/penjahit/arloji dan 350 350 300 300 sejenisnya 1 1 . Sepeda dan sejenisnya 350 350 300 300
5. 12.Lain-lain 350 350 300 300 B. WS L O S Tarif Per Meter Persegi Per No. Jenis Dagangan Harl TIPEA TIPEB TIPEC TIPED (Rp) (Rol (Rp) (Rol 1 2 3 4 5 6 1 . Sembako:
a.Padi (Beras), Polowijo 275 275 250 225
b.Sayuran dan sejenisnya 275 275 250 225
c.Buah-buahan 275 275 250 225
d.Mrancang 275 275 250 225
e.Minyak kelapa dan sejenisnya 275 275 250 225 per drum
1. 2.Alat-Alat Rumah Tangga :
a.Barang Anyaman/Tikar 275 275 250 225
b.Gerabah alat-alat dapur : 1) tanah 275 275 250 225 2) logam, keramik, plastik 275 275 250 225
c.Meubelair / Jenis alat rumah tangga 275 275 250 225
d.Barang elektronik 275 275 250 225
e.Alat-alat pertanian (cangkul, 275 275 250 225 pecok dan sejenisnya)
1. 3.Daging:
a.Temak Unggas 1) 5 s/d 10 ekor 275 275 250 225 2) Lebih dari 10 ekor 275 275 250 225
b.Daging/ temak/ ikan telur dan 275 275 250 225 sejenisnya
1. 4.Sandang:
a.Kain dalam segala bentuk 275 275 250 225
b.Sepatu, sandal dan sejenisnya 275 275 250 225
1. 5.Warung:
a.Warung makan/minum 275 275 250 225
b.Roti/kue-kue jajanan 275 275 250 225
c.Obat-obatan/ Jamu 275 275 250 225
1. 6.Perhiasan:
a.Barangemas 1 ). Tukang emas 275 275 250 225 2). Toko emas 275 275 250 225
b.Barang perak dan sejenis 275 275 250 225 1 2 3 4 5 6
1. 7.Kayu, bamboo dan sejenisnya 275 275 250 225
2. 8.Bunga-bungaan dan sejenisnya 275 275 250 225
3. 9.Rokok:
a.Palen/Rokok 275 275 250 225
b.Tembakau 275 275 250 225
1. 10.Tukang kulit/ penjahit/ arloji dan 275 275 250 225 sejenisnya 1 1 . Sepeda dan sejenisnya 275 275 250 225
2. 12.Lain-lain 275 275 250 225 C. DASARAN D A S A R A N No. Jenis Dagangan Tarif Per Meter Persezi PerHari TIPEA TIPEB TIPEC TIPE D (Rp) (Rp) (Ro) {Ro) 1 2 3 4 5 6 1 . Sembako:
a.Padi (Beras), Polowijo 200 200 200 200
b.Sayuran dan sejenisnya 200 200 200 200
c.Buah-buahan 200 200 200 200
d.Mrancang 200 200 200 200
e.Minyak kelapa dan sejenisnya 200 200 200 200 per drum
1. 2.Alat-Alat Rumah Tangga :
a.Barang Anyaman/Tikar 200 200 200 200
b.Gerabah alat-alat dapur : 1) tanah 200 200 200 200 2) logam, keramik, plastik 200 200 200 200
c.Meubelair / Jenis alat rumah tangga 200 200 200 200
d.Barang elektronik 200 200 200 200
e.Alat-alat pertanian (cangkul, 200 200 200 200 pecok dan sejenisnya)
1. 3.Daging:
a.Ternak Unggas 200 200 200 200 1) 5 s/d 10 ekor 200 200 200 200 2) Lebih dari 10 ekor 200 200 200 200
b.Daging/ ternak/ ikan telur dan sejenisnya
1. 4.Sandang: 200 200 200 200
a.Kain dalam segala bentuk 200 200 200 200
b.Sepatu, sandal dan sejenisnya
1. 5.Warung: 200 200 200 200
a.Warung makan/minum 200 200 200 200
b.Roti/kue-kuejajanan 200 200 200 200
c.Obat-obatan/ Jamu
1. 6.Perhiasan:
a.Barangemas 200 200 200 200 1 ). Tukang emas 200 200 200 200 2). Toko emas 200 200 200 200
b.Barang perak dan sejenis 1 2 3 4 5 6
1. 7.Kayu, bamboo dan sejenisnya 200 200 200 200
2. 8.Bunga-bungaan dan sejenisnya 200 200 200 200
3. 9.Rokok:
c.Palen/ Rokok 200 200 200 200 d, Tembakau 200 200 200 200
1. 10.Tukang kulit/penjahit/arloji dan 200 200 200 200 sejenisnya I l. Sepeda dan sejenisnya 200 200 200 200
2. 12.Lain-lain 200 200 200 200 LAMPIRAN Ill PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRJBUSI PELAYANAN PASAR STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI PADA PASAR HEWAN No. Jenis Dagangan Kelas I Kelas II (Rp) (Rp) 1 2 3 4
3. 1.Hewan Besar : Lembu/Kerbau 3.000/ekor/ pasaran 1.500/ekor/pasaran
4. 2.Hewan Kecil : Kam bing 2.000/ekor / pasaran 1.000/ekor / pasaran
5. 3.Barang-barang lain 500/m 2 200/m 2
6. 4.Penggunaan Baduk 1.000 / setiap kali 1.000/setiap kali Penggunaan untuk 1 Penggunaan untuk 1 (satu) kendaraan (satu) kendaraan
7. 2.Tarif Retribusi Penggunaan Tempat Penjualan yang belum tcrcantum dalam Lampiran ini dikenakanan tarif retribusi paling sedikit sebcsar Rp.200,00 .
8. 3.Tarif Retribusi Pclayanan Kamar Mandi/WC :
a.Hajat Kecil, sebesar
b.Hajat Besar, sebcsar
c.Mandi, sebesar Rp.500,00/sekali pemakaian Rp.1.000,00/ sekali pemakaian Rp.1.500,00/sckali pemakaian 1 NGAWI, i LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO MOR T TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAI-IUN 20 IO TENTANG RETRJBUSI PELAYANAN PASAR KJOS STRATEGIS PASAR DAERAH No Nama Pasar Kios Blok Nomor Urut l 2 3 4 I Pasar Besar Ngawi a. Blok A l) IB-138 21 148-268
b.Blok B 1-14
c.Blok C 1-9 dan 18
d.Blok D 5-1 l
e.Blok E 1 - 1 7
r.Blok F 12-22
e.Blok G 15-28
h.Blok Buah l- l O
l.Blok Buah i-s 2 Pasar Beran a. Blok A l-20
b.Blok D 1-6
c.Blok E 1-2 3 Pasar Paron a. Blok A 1-45
b.Blok B 1-32
c.Blok C I 4 Pasar N eale a. Blok A 1-9
b.Blok B 1-4 5 Pasar Gentong a. Blok A l - 1 2
b.Blok B 1 - 1 6 6 Pasar Karanniati Deoan 1-50 7 Pasar Sambcn Deoan l - 1 7 8 Pasar Sembung Blok A 1-6 9 Pasar Padas Deoan 1 - 1 3 JO Pasar Kedunaurahu Blok A 1 - 1 4 l I Pasar .Joaoroao a. Blok A 1-9
b.Blok B l - I I 12 Pasar Mluwur De nan 1 - 1 7 13 Pasar Kendal Den an 4-24 14 Pasar Kcdunaaalar a. Blok A 1-6
b.Blok B 1-4
c.Blok C 1-5 15 Pasar Simo Deoan 1-23 16 Pasar Ne:rambe a. Blok B 1-33
b.Blok E I) 18-20 21 22-29 17 Pasar Sine Deoan I- l O 18 Pasar Walikukun a. Blok C 1-22
b.Blok D 1-24
c.Blok E l

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…