DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan hutan kota adalah untuk penghijauan guna mencegah pencemaran udara dalam Daerah, kelestarian lingkungan hidup atas sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan, sosial dan budaya masyarakat di Daerah. Penyelenggaraan hutan kota dimaksudkan untuk: a. menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan; b. menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu); dan c. mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah. Fungsi hutan kota adalah: a. menjaga nilai estetika; b. memperbaiki dan menjaga iklim mikro; c. membuka lebih luas daerah resapan air; d. menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan kota; e. memberikan tempat bagi eco-edukasi; f. memberikan kenyamanan dan kesejukan; g. memberikan dampak penghijauan linglrungan; dan h. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentag Hutan Kota;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Dae rah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Und ang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); V
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Daerah Ka bupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 208);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 227); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI dan Menetapkan BUPATINGAWI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG HUTAN KOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3.Bupati adalah Bupati Ngawi.
4.Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. u
5.Hutan Kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat serta diatur sedemikian rupa di Kota Kecamatan atau sekitar wilayah penunjang Kota Kecamatan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
6.Penunjukan Hutan Kota adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai Hutan Kota yang dapat berupa penunjukan di Kota Kecamatan atau sekitar wilayah penunjang Kota Kecamatan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
7.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
8.Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan masyarakat perkotaan.
9.Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/ jalur a tau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya.
10.Kompensasi adalah pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
12.Tanah Hak adalah tanah-tanah yang dibebani hak atas tanah.
13.Orang adalah orang perorangan dan/ atau kelompok orang.
14.Badan adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

TUJUAN, MAKSUD DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan hutan kota adalah untuk penghijauan guna :mencegah pencemaran udara dalam Daerah, kelestarian lingkungan hidup atas sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan, sosial dan budaya masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan hutan kota dimaksudkan untuk:

a.menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
b.menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu); dan
c.mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah. u

Pasal 4

Fungsi hutan kota adalah:

a.menjaga nilai estetika;
b.memperbaiki dan menjaga iklim mikro;
c.membuka lebih luas daerah resapan air;
d.menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan kota;
e.memberikan tempat bagi eco-edukasi;
f.memberikan kenyamanan dan kesejukan;
g.memberikan dampak penghijauan linglrungan; dan
h.mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Pasal 5

(1)Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, di setiap wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan kota.
(2)Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penunjukan;
2. b.pembangunan;
3. c.penetapan; dan
4. d.pengelolaan. BABIII PENUNJUKAN HUTAN KOTA

Pasal 6

( 1) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota yang perlu dilindungi dan dilestarikan, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.

(2)Penunjukan lokasi dan luas hutan kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian dari RTH wilayah perkotaan.

Pasal 8

(1)Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
(2)Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. u

Pasal 9

(1)Lokasi penetapan dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, didasarkan pertimbangan sebagai berikut:
1. a.luas wilayah;
2. b.jumlah penduduk;
3. c.tingkat pencemaran; dan
4. d.kondisi fisik kota.
(2)Kriteria penetapan lokasi hutan kota adalah sebagai berikut:
1. a.terletak di kota Kecamatan atau sekitar wilayah penunjang kota Kecamatan;
2. b.merupakan RTH yang didominasi pepohonan; dan
3. c.mempunyai luas paling sedikit 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar dan mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika dan sebagai resapan air.
(3)Prosentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari luas daerah dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.

BAB IV

PEMBANGUNAN HUTAN KOTA

Pasal 10

(1)Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.perencanaan;dan
1. b.pelaksanaan,

Pasal 11

(._.,i Peren~anaan dan_ pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan ·umlah penunJukan lokas1 dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Ptsal 6.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…