DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan pendidikan di daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. pendidikan diselenggarakan berdasarkan asaa-asas umum pemerintahan yang baik yang mencakup asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, kelerbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas; b. pendidikan diselenggarakan secara demokratis clan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; c. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna; d. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; e.• pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; f. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca,menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; g. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pedoman penyusunan kurikulum pada jalur pendidikan nonformal berisikan kajian dan pelajaran umum, pokok, dan penunjang yang mengacu pada standar kompetensi.

(5)Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada satuan Pendidikan Dasar berpedoman pada pan~:uan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. ·

Pasal 43

(1)Kurikulum jenjang pendidikan dasar wajib memuat mata pelajaran yang berisikan materi, meliputi:
1. a.pelestarian budaya Daerah;
2. b.pendidikan karakter;
3. c.pendidikan anti korupsi;
4. d.pendidikan anti pornografi dan pornoaksi; dan
5. e.pendidikan kebencanaan.
(2)Muatan materi mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi melalui proses kegiatan belajar mengajar pada semua mata pelajaran atau tematik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran yang berisikan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peratu.ran Bupati.

Pasal 44

Penyusunan kurikulum muatan lokal harus memperhatikan:

a.agama;
b.peningkatan iman dan taqwa;
c.penerapan nilai-nilai luhur budaya jawa;
d.peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
e.keragaman potensi daerah dan.lingkungan;
f.tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
g.tuntutan dunia kerja;
h.pendidikan budi pekerti;
i.perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
j.dinamika perkembangan global;
k.kearifan lokal; dan
1. 1.persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 45

(1)Bahasa Jawa wajib diajarkan sebagai 1 .muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar.
(2)Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
(1)Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan kepramukaan atau sebutan lain.
(2)Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan mengacu pada pola pendidikan yang diatur dalam gerakan pramuka.

Pasal 47

(1)Pemerintah Daerah mernfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan karakter berbasis keagamaan.
(2)Pendidikan karakt~r berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan pendidik melalui mata pelajaran pendidikan agama dan kegiatan keagama~ lainnya.
(3)Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh pendidik agama pada satuan pendidikan atau bekerjasama dengan lembaga keagamaan atau sebutan lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pendidikan karakter berbasis keagamaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

(1)Pelaksanaan penumbuhan budi pekerti didasarkan pada nilai-nilai dasar kebangsaan dan kemanusiaan yang meliputi pembiasaan untuk menumbuhkan:
1. a.intemalisasi sikap moral dan spiritual, yaitu mampu mengahayati hubungan spiritual dengan Sang Pencipta yang diwujudkan dengan sikap moral untuk menghormati sesama makhluk hidup dan alam sekitar;
2. b.keteguhan menjaga semangat kebangsaan dan kebhinekaan untuk merekatkan persatuan bangsa, yaitu mampu terbuka terhadap perbedaan bahasa, suku bangsa, agama, dan golongan, dipersatukan oleh keterhubungan untuk mewujudkan tindakan bersama sebagai satu bangsa, satu tanah air dan berbahasa bersama Bahasa Indonesia;
3. c.interaksi sosial positif antara peserta didik dengan figur orang dewasa di lingkungan sekolah dan rumah, yaitu mampu dan mau menghormati pendidik, tenaga kependidikan, warga masyarakat di lingkungan sekolah dan orang tua;
4. d.interaksi sosial positif antar peserta didik, yaitu kepedulian terhadap kondisi fisik dan psikologis antar teman sebaya, adik kelas dan kakak kelas;
5. e.memelihara lingkungan sekolah, yaitu melakukan gotong royong untuk menjaga keamanan, ketertiban? kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekolah;
6. f.penghargaan terhadap keunikan potensi peserta didik untuk dikembangkan, yaitu mendorong peserta didik gemar membaca dan mengembangkan minat yang sesuai dengan potensi bakatnya untuk memperluas cakrawala kehidupan di dalam mengembangkan dirinya sendiri;
7. g.penguatan peran. orang tua dan unsur masyarakat yang terkait, yaitu melibatkan peran aktif orang tua dan unsur masyarakat untuk ikut bertanggungjawab mengawal kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah.
(2)Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan kegiatan gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekolah melalui pembiasaan-pembiasaan:
1. a.menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan spiritual;
2. b.menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan;
3. c.mengembangkan interaksi positif antara peserta didik dengan pendidik dan orang tua;
4. d.mengembangkan interaksi positif antar peserta didik;
5. e.merawat diri dan lingkungan sekolah;
6. f.mengembangkan potensi diri peserta didik secara utuh; dan
7. g.pelibatan orang tua dan masyarakat di sekolah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan gerakan penumbuhan budi pekerti, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 49

( 1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai basil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2)Guru merupakan pendidik profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar pada jalur penditiikan formal yang diangkat sesuai dengan perundang-undangan.
(3)Guru memiliki kesesuaian bidang tugasnya atau latar belakang kualifikasinya dengan mata pelajaran yang diampunya.
(4)Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 50

Pemerintah Daerah wajib:

a.memperhatikan prinsip pemerataan akses dan mutu pendidikan secara berkeadilan dalam melakukan pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
b.menjamin kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal umum sekolah maupun satuan pendidikan formal dan nonformal keagamaan secara merata dan berkeadilan;
c.meningkatkan kualifikasi akademik guru sesuai peraturan perundang-undangan melalui penyaluran beasiswa;
d.meningkatkan wawasan, kompetensi, dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pa.da satuan pendidik.an yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
t.membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
f.memberikan penghargaan profesional pendidik dan tenaga kependidikan; dan
g.memberikan penghargaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.

Pasal 51

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. I
(2)Satuan pendidikan memenuhi kebutuhan pendidik da11 tenaga kependidikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

(1)Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati dengan memperhatj.kan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan peru.ndang-undangan bagi aparatur sipil negara.
(2)Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselengga.Jakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
(4)Penyelenggara pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
(5)Pemerintah Daerah membantu melakukan pembinaan dan pengembangkan 1 pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(6)Pemerintah Daerah mengupayakan tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan pada Sat11an Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

( 1) Penugasan pendidik dan .tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2)Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
(3)Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Bupati atas usul Dinas setelah berkonsultasi dengan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 1

Pasal 54

(1)Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil yang dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Pendidik yang dibutuhkan atau dialih tugaskan dari jabatan fungsional kepada jabatan struktural pemerintahan dapat beralih status.
(3)Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kepen.didikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan karier. t
(4)Ketentuan mengenai tata cara pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…