DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan pengelolaan barang milik daerah dalam peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk: a. mengamankan barang milik daerah; b. mengharmonisasikan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang mi1ik daerah; dan c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas: a. fungsional; b. kepastian Hukum; c. transparan; d. efisien; e. akuntabilitas; dan f. kepastian nilai. Barang Milik Daerah meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah (a. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau e. barang yang diperoleh kembali dari basil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah); Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; 1. Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah; 3. Kepala PD yang yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang; 4. Kepala PD selalru Pengguna Barang; 5. Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; 6. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang; 7. Pengurus Barang Pengguna; 8. Pengurus Barang Pembantu; Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel; Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap barang milik daerah berupa: a. barang persediaan; b. konstruksi dalam pengerjaan; c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; d. aset tetap renovasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Oaerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); V
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI dan BUPATI NGAWI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLMN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3.Bupati adalah Bupati Ngawi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran/Barang.
7.Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
8.Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
10.Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, V penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian.
11.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah.
13.Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
14.Pejabat penatausahaan barang adala.h Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
15.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
16.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
17.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
18.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang cliserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
19.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
20.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
21.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
22.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
23.Perencanaan kebutuhan adalah kegiataan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
24.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. U 26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
27.Sewa adalah Pemenfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
28.Pinjam pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
29.Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaaan lainnya.
30.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu.
31.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
32.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimiliknya.
34.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang Milik Daerah pada saat tertentu.
35.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah. u V
36.Penjualan adalah Pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
37.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit nilai seimbang.
38.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
39.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
40.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ atau kegunaan Barang Milik daerah.
41.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
42.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
43.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataaan Barang Milik Daerah.
44.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
45.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
46.Neraca Daerah adalah Neraca Daerah Kabupaten Ngawi. 4 7. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Pengguna Barang.
48.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
49.Barang Pengguna adalah barang milik daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
50.Barang pengelola adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk operasional perangkat daerah yang pengelolaannya di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
51.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah u V

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan barang milik daerah dalam peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk:

a.mengamankan barang milik daerah;
b.mengharmonisasikan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah; dan
c.memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 3

Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk: a. b. c. d. e. f. g. h. 1. j. k. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah; mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah; menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, efesien dan ekonomis; memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah; mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah; menciptakan efisiensi dan efektifitas penggunaan barang milik daerah; memberikan pedoman dalam penyusunan neraca yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber pada daftar barang milik daerah; memberikan informasi mengenai status hukum barang milik daerah serta memberikan jaminan/kepastian hukum pengelolaan barang milik daerah; memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan barang milik daerah; menggamankan barang milik daerah; dan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang milik daerah.

BAB III

ASAS

Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.fungsional;
b.kepastian Hukum;
c.transparan;
d.efisien;
e.akuntabilitas; dan
f.kepastian nilai.

BAB IV

RUANO LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik daerah dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.barang milik daerah;
b.pejabat pengelolaan barang milik daerah;
c.penetapan dan pertanggungjawaban pejabat pengelolaan barang milik daerah;
d.perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
e.pengadaan;
f.penggunaan;
g.pemanfaatan;
h.pengamanan dan pemeliharaan;
i.penilaian;
j.pemindahtanganan;
k.pemusnahan;
1. 1.penghapusan;
m.penatausahaan;
n.pengawasan dan pengendalian;
o.pengelolaan Barang Milik Daerah pada PD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Sadan Layanan Umum Daerah;
p.Barang Milik Daerah berupa rumah negara; dan
q.ganti rugi dan sanksi. BABV BARANG MILIK DAERAH

Pasal 6

(1)Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau
5. e.barang yang diperoleh kembali dari basil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 7

(1)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang digadaikan/ dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah. u
(2)Barang Milik Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

BAB VI

PEJABAT PENGELOLMN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 8

( 1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2)Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan,dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 9

(1)Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
(2)Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
3. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.mengatur pelaksanaan penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 10

(1)Kepala PD yang yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang u memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang mi1ik daerah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang mi1ik daerah;
7. g.melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan sedang tidak dimanfaatk.an pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
10. j.menyusun laporan barang milik daerah.

Pasal 11

(1)Kepala PD selaku Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi PD yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang mi1ik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
7. g.menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
9. i.melalrukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam v penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…