DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Agustus 2023;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi J awa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaiaman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 ten tang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Mene pkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2024.
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 ten tang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kcdefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN NGAWI dan BUPATI NGAWI MEMUTUSKAN : ---------

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2.~nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.503.374.051.957 (dua triliun lima ratus tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah Rp. 2.462.498.230.623,00
b.~elanja Daerah Rp. 2.492.874.051.957,00 Defisit Rp. (30.375.821.334,00)
c.Pembiayaan Daerah Rp. 30.375.821.334,00

Pasal 3

(1)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pendapatan asli daerah Rp. 285.048.075.103,00
2. b.Pendapatan transfer Rp. 2.166.950.155.520,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 10.500.000.000,00
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah
2. b.Retribusi daerah Rp. Rp. 86.360.500.000,00 9.745.135.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 12.227.517.924,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 176.714.922.179,00
(3)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, b~rsumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat
2. b.Transfer antar daerah Rp. 1.990.637.723.000,00 Rp. 176.312.432.520,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari Pendapatan hibah Rp.10.500.000.000,00 Pasal 4 Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja operasi Rp. 1.750.339.657.553,00
2. b.Belanja modal Rp. 302.984.942.404,00
3. c.Belanja tidak terduga Rp. 2.800.000.000,00
4. d.B lanja transfer Rp. 436.749.452.000,00
5. a.Belanja modal tanah Rp.
6. b.Belanja modal peralatan dan me sin Rp.
7. c.Belanja modal gedung dan bangunan Rp.
8. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp.
9. e.Belanja modal aset tetap lainnya Rp.
10. f.Belanja modal aset lainnya Rp. 9.500.000.000,00 34.844.892.823,00 47.591.661.281,00 201.453.933.100,00 6.462.942.200,00 3.131.513.000,00

Pasal 5

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai Rp. 1.051.158.618.828,00
2. b.Belanja barang dan jasa Rp. 554. ~05.130.225,00
3. c.Belanja hibah Rp. 130.817.268.500,00 ~. Belanja bantuan sosial Rp. 14.258.640.000,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu sebesar Rp. 2.800.000.000,00
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil
2. b.Belanja bantuan keuangan Rp. 9.626.622.000,00 Rp. 427.122.830.000,00 Pasal 6 Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
3. a.Penerimaan pembiayaan Rp. 40.875.821.334,00
4. b.Pengeluaran pembiayaan. Rp. 10.500.000.000,00

Pasal 7

(1)Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.(30.375.821.334,00).
(2)Pernbiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar : Rp. 30.375.821.334,00 Pasa18
(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu sebesar : Rp. 40.875.821.334,00
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah, yaitu sebesar: Rp.l0.500.000.000,00
(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah 9apat melakukan ~e~geluaran yang. belum tersedia anggarannya dan/ atau ~engeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten NgawiTahun Anggaran 2024.
(2)~eadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial darr/ atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; darr/ atau
3. c.kerusakan saranaj'prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; darr/ atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dany atau masyarakat. Pasa19

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja dan kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerjanya; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerahdan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD; I
h.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; Sikronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Kabupaten; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan; Daftar Piutang Daerah. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; Oaftar Perkiraan Penambahan danPengurangan Aset Tetap Daerah; Oaftar Sub Kegiatan Tahun Jamak; Oaftar Dana Cadangan; dan Oaftar Pinjaman Daerah.
l.Lampiran IX J. Lampiran X
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi. Ditetapkan di Ngawi pada tanggal ~8 Ddtm~ UJZ.~ LEMBARANDAERAHKABUPATENNGAWITAHUN2023 NOMOR ~ Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 28 Desember 2023i Lampiran I ; Peraluran Oaerah KABUPATEN NGAWI RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIA YAAN T AHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN JUMlAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATANDAERAH 4.1 PENDAPATAN ASlI DAERAH (PAD) 285.048.075.103,00 4.1.01 Pajak Daerah 86.360.500.000,00 4.1.02 Retribusi Daerah 9.745.135.000,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diplsahkan 12.227.517.924,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 176.714.922.179,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.166.950.155.520,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.990.637.723.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 176.312.432.520,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 10.500.000.000,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 10.500.000.000,00 Jumlah Pendapatan 2.462.498.230.623,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 1.750.339.657.553,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.051.158.618.828,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 554.105.130.225,00 5.1.05 Belanja Hibah 130.817.268.500,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 14.258.640.000.00 5.2 BflANJA MODAL 302.984.942.404,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 9.500.000.000.00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.844.892.823,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 47.591.661.281,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 201.453.933.100,00 5.2.0!> Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.462.942.200,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 3.131.513.000,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.800.000.000,00 5.3.01 B~lanja Tidak Terduga 2.800.000.000,00 5.4 BELANJA TRANSFER 436.749.452.000,00 5.4.01 B9anja Bagi Hasil 9.626.622.000,00 5.4.02 Be/anja Bantuan Keuangan 427.122.830.000,00 Jurnlah Belanja 2.492.874.051.957,00 SIPD·RI . oicets« pada 2024-01-03 t 1'04:44 Halaman 1 SIPO-RI dlcetak pada 2024·01·03 11 04:44 Halaman 2 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 . ITotal Surplus/(Defisit) -30.375.821.334,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 40.875.821.334,00 6.1.01 6isa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 40.875.821.334,00 6.2 pENGELUARAN PEMBIA YAAN 10.500.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10.500.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 10.500.000.000,00 Pembiayaan Netto 30.375.821.334,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 I Kab, Ngawi, 28 Desember 2023 __j---

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…