Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b.Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III Laporan Operasional;
d.Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V Neraca;
12
f.Lampiran VI Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII Daftar Piutang Daerah;
i.Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
j.Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
l.Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Reaisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o.Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.