DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur : Ketentuan Umum, Pembentukan dan Susuan Perangkat Daerah, Pembentukan UPTD, Pembentukan Staf Ahli , Jabatan Perangkat Daerah, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 4
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS dan BUPATI NIAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Nias; 5
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5.Bupati adalah Bupati Nias;
6.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias;
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
8.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
10.Urusan Pemerintah Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
11.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah; 6
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias;
13.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias;
14.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Nias;
15.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias;
16.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias;
17.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias;
18.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias;
19.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Nias;
20.Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Nias;
21.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
22.Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
23.Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
24.Pejabat adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

1.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2.Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah; 7
3.Efisiensi;
4.Efektivitas;
5.Pembagian habis tugas;
6.Rentang kendali;
7.Tata kerja yang jelas;
8.Fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan Perangkat Daerah.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tipelogi yang terdiri dari :
1. a.Tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar;
2. b.Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang;
3. c.Tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Tipe B merupakan unsur Staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijkan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; 8
b.Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Tipe B merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
d.Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan dan bidang lingkungan hidup;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; 9
6. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. 7.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang usaha kecil menengah, bidang perdagangan dan bidang ketenagakerjaan;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
11. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu satu pintu;
12. 12.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata serta bidang kepemudaan dan olahraga;
13. 13.Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
e.Badan Daerah merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari : 10
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Bawolato Tipe A;
2. 2.Kecamatan Botomuzoi Tipe A;
3. 3.Kecamatan Gido Tipe A;
4. 4.Kecamatan Hiliduho Tipe A;
5. 5.Kecamatan Hiliserangkai Tipe A;
6. 6.Kecamatan Idanogawo Tipe A;
7. 7.Kecamatan Ma’u Tipe A;
8. 8.Kecamatan Sogae’adu Tipe A;
9. 9.Kecamatan Somolo-molo Tipe A;
10. 10.Kecamatan Ulugawo Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 11

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 6

(1)Pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(2)Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

(1)Pada urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang Kepegawaian.
(3)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah. 12

Pasal 9

(1)Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(2)Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah.

Pasal 10

(1)Jenis Rumah Sakit Daerah terdiri atas Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.
(2)Rumah Sakit Daerah diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit Daerah.
(3)Jenis dan klasifikasi Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…