DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERANGKAT DESA BAB III PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BAB IV MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BAB V LARANGAN PERANGKAT DESA BAB VI SANKSI PERANGKAT DESA BAB VII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BAB VIII KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BAB IX UNSUR STAF PERANGKAT DESA BAB X KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA BAB XI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diamanatkan yaitu Pengaturan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan ini ditetapkan; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Nias; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730); 4
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 6 16.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Mandrehe Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Moro’o, Kecamatan Ulu Moro’o, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kecamatan Ulugawo, Kecamatan Ma’u, Kecamatan Somolo Molo, Kecamatan Sawo, Kecamatan Lahomi, dan Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2005 Nomor 5), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Mandrehe Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Moro’o, Kecamatan Ulu Moro’o, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kecamatan Ulugawo, Kecamatan Ma’u, Kecamatan Somolo Molo, Kecamatan Sawo, Kecamatan Lahomi, dan Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 1); 7
17.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 seri D);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 2 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS dan BUPATI NIAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN NIAS. 8

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Nias.
2.Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Nias.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Nias adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias.
7.Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15.Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 10
16.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa.
17.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretariat Desa

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa terdiri atas 2 (dua) bidang urusan.
(3)Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terdiri dari :
1. a.Urusan Umum dan Perencanaan; dan
2. b.Urusan Keuangan.
(4)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan. 11 Pelaksana Kewilayahan

Pasal 4

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
(4)Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

Pelaksana Teknis

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Seksi.
(3)Bidang seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.Seksi Pemerintahan;
2. b.Seksi Kesejahteraan, Pelestarian Adat dan Budaya; dan
3. c.Seksi Pelayanan. 12
(4)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB III

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

(1)Sekretaris Desa terdiri atas Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil.
(2)Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memenuhi persyaratan :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. c.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
4. d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
5. e.mempunyai kemampuan di bidang administrasi pemerintahan;
6. f.memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
7. g.bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan. 13

Pasal 7

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagai berikut :
1. a.Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dan setelah diangkat menjadi Perangkat Desa wajib bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
4. d.Tidak pernah dihukum penjara atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
5. e.Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 8

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf e, antara lain terdiri atas :

a.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat; 14
b.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
d.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
f.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
g.Surat Keterangan berkelakuan baik; dan
h.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Pasal 9

Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan dari unsur Lembaga Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8, harus memenuhi persyaratan lainnya yaitu :

a.pegawai negeri sipil setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
b.dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil; 15
c.pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induknya;
d.anggota Badan Permusyawaratan Desa yang akan diangkat sebagai perangkat Desa harus mendapat izin tertulis dari Bupati melalui Camat dan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
e.anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang akan diangkat sebagai Perangkat Desa, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

BAB IV

MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. a.Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota;
2. b.Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. c.Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. d.Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat; 16
5. e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
6. f.Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. h.Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015