Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 12 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias dengan penempatannya dalam berita daerah. Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI NIAS, ttd SOKHIATULO LAOLI Diundangkan di Gunungsitoli Selatan pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, F. YANUS LAROSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2020 NOMOR : 21 SERI : A NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 4 - 163/2020 13 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 I. UMUM Kondisi umum Kabupaten Nias yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2016 - 2021 perlu mendapatkan dukungan semua pihak. Sejalan dengan RPJMD tersebut, perumusan arah kebijakan umum APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 lebih memfokuskan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sesuai dengan visi Kabupaten Nias “Terwujudnya Kabupaten Nias Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :
1.Membangun Infrastruktur dan Prasarana Fisik Wilayah Secara Merata dan Berwawasan Lingkungan
2.Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Masyarakat
3.Membangun Perekonomian Daerah Yang Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Secara Merata dan Berkeadilan
4.Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Birokrasi Yang Melayani dan Profesional
5.Menata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Berbudaya, Religius, dan Taat Hukum 14 Sebagaimana konsep Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah yang merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan, di dalam penyusunan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 lebih memprioritaskan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta tetap menyelaraskan dengan isu strategis yang menjadi perhatian utama sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias 2016 – 2021. Isu strategis tersebut antara lain :
a.Penyediaan Infrastruktur dan Prasarana Daerah;
b.Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas;
c.Penataan Ibukota dan Pembangunan Prasarana Kantor Pemerintahan;
d.Pengembangan Kawasan Ekonomi Soziona;
e.Pengembangan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan; dan
f.Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan 15 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka memberi arahan (guidance), khususnya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Nias wajib mensinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Selain hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah harus menjadi satu kesatuan sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan yang secara keseluruhannya dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasional anggaran (budget operation planning).
Salah satu kebijakan anggaran (budget policy formulation) dalam perencanaan pembangunan daerah adalah penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang akan menjadi acuan bagi perencanaan operasional anggaran (budget operation planning) atau disebut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 16 Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, maka RKA SKPD dan RKA-PPKD wajib direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance yakni reviu atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA PPAS, RKA-SKPD dan RKA-PPKD, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Untuk proses berikutnya, RKA- SKPD/RKA-PPKD tersebut dikonsolidasikan sehingga menjadi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021.Sedangkan prakiraan target penerimaan pembiayaan daerah didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Berdasarkan uraian di atas, maka struktur APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021, terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :
1.Pendapatan Daerah Rp. 767.847.097.000.-
2.Belanja Daerah Rp. 785.106.606.000.- Surplus/(Devisit) (Rp. 17.259.509.000.-) 17
3.Pembiayaan Daerah, terdiri dari :
a.Penerimaan Pembiayaan Rp. 22.259.509.000.-
b.Pengeluaran Pembiayaan Rp. 5.000.000.000.- Pembiayaan Netto Rp. 17.259.509.000.- SiLPA Berkenaan Rp. 0.- II. PASAL DEMI PASAL