DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 semula sebesar Rp.1.061.454.003.843,- bertambah sebesar Rp.77.887.267.740,- sehingga menjadi Rp.1.139.341.271.583

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20123 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2023 Nomor 112)
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 5
22.Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/607/KPTS/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 33 Seri A); Memperhatikan : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Nomor 170/07/P/DPRD/2024 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS dan BUPATI NIAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Nias.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Nias. 6
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 semula sebesar Rp.1.061.454.003.843,- bertambah sebesar Rp.77.887.267.740,- sehingga menjadi Rp.1.139.341.271.583,-, dengan rincian sebagai berikut :

(1)Pendapatan daerah
1. a.Semula Rp. 980.994.903.825,-
2. b.Bertambah Rp. 34.668.923.147,- Jumlah Rp. 1.015.663.826.972,-
(2)Belanja daerah
1. a.Semula Rp. 1.061.454.003.843,-
2. b.Bertambah Rp. 77.887.267.740,- Jumlah Rp. 1.139.341.271.583,- Surplus/(defisit) (Rp. 123.677.444.611.-)
(3)Pembiayaan daerah
1. a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp. 80.459.100.018,- 2) Bertambah Rp. 43.218.344.593,- Jumlah Rp. 123.677.444.611,-
2. b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah Rp. 0,- Jumlah Rp. 0,- Jumlah pembiayaan Netto Rp. 123.677.444.611,- Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 0,- 7

Pasal 3

(1)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
1. a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp. 95.484.260.085,- 2) Bertambah Rp. 25.999.329.403,- Jumlah Rp. 121.483.589.488,-
2. b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp. 879.010.643.740,- 2) Berkurang (Rp. 7.126.231.256,-) Jumlah Rp. 886.136.874.996,-
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp. 6.500.000.000,- 2) Bertambah Rp. 1.543.362.488,- Jumlah Rp. 8.043.362.488,-

Pasal 4

(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
1. a.Belanja operasional; 1) Semula Rp. 616.962.348.641,- 2) Bertambah Rp. 59.590.287.349,- Jumlah Rp. 676.552.635.990,-
2. b.Belanja modal; 1) Semula Rp. 245.769.930.898,- 2) Bertambah Rp. 14.261.436.391,- Jumlah Rp. 260.031.367.289,-
3. c.Belanja tidak terduga; 1) Semula Rp. 3.128.000.000,- 2) Berkurang (Rp. 878.000.000,-) Jumlah Rp. 2.250.000.000,-
4. d.Belanja transfer; 1) Semula Rp. 195.593.724.304,- 2) Bertambah Rp. 4.913.544.000,- Jumlah Rp. 200.507.268.304,-

Pasal 5

(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
1. a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp. 80.459.100.018,- 2) Bertambah Rp. 43.218.344.593,- Jumlah Rp. 123.677.444.611,-
2. b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah Rp. 0,- Jumlah Rp. 0,- 8

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah,Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10.Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11.Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 7

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 9

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias. Ditetapkan di Gido pada tanggal 18 Oktober 2024 Pjs. BUPATI NIAS, ttd YULIANI SIREGAR Diundangkan di Gido pada tanggal 18 Oktober 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, SAMSON PERDAMAIAN ZAI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR 36 SERI : A NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS (3-131/2024) 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 I. UMUM Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, perubahan regulasi baik di bidang pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah sangat dinamis. Hal ini ditandai dengan terbitnya beberapa produk ketentuan perundang-undangan yang baru dan sangat strategis, sebagai dasar hukum dan landasan konstitusional bagi aparat penyelenggara negara dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu diantaranya yakni dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyelenggaraan program/kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nias yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias, sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Nias telah melakukan berbagai upaya antara lain optimalisasi peningkatan pendapatan daerah serta mendorong percepatan pelaksanaan berbagai program/kegiatan pembangunan sehingga sampai saat ini dapat berjalan dengan baik di semua Perangkat Daerah Kabupaten Nias serta pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11 Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang masih belum memenuhi asumsi Kebijakan Umum APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024, antara lain penyesuaian target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, penyesuaian belanja daerah terutama pemenuhan belanja wajib dan mengikat serta mendesak untuk dilaksanakan namun belum terprogramkan, adanya pergeseran anggaran belanja ke jenis belanja lainnya, serta adanya beberapa perubahan nomenklatur kegiatan. Selain itu juga terdapat sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2023 yang harus dipergunakan pada tahun anggaran berjalan. Menyikapi kondisi tersebut diatas, maka untuk menyesuaikan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah dan anggaran pembiayaan daerah, maka perlu dilaksanakan Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi : a). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran; b). Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; c). Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan d). Keadaan darurat; dan/atau e). Keadaan luar biasa. 12 Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 merupakan kebijakan strategis dalam menyikapi perkembangan yang telah terjadi setelah penetapan APBD. Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan dan pencapaian target kinerja hingga akhir tahun anggaran

2024.Selanjutnya dengan memperhatikan urgensi serta manfaat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta sisa waktu pelaksanaannya, maka Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembangunan untuk Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024. Penetapan prioritas pembangunan daerah untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, tetap mempedomani kerangka acuan utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2021-2026, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2024 serta kebijakan belanja daerah dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024, sekaligus memperhatikan regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan secara proporsional juga memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang selama pelaksanaan program/kegiatan hingga Semester I (Pertama) Tahun Anggaran 2024. Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024, terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :
1.Pendapatan Daerah, dalam APBD sebesar Rp.980.994.903.825,- bertambah sebesar Rp.34.668.923.147,- sehingga setelah Perubahan APBD menjadi Rp.1.015.663.826.972,-,- atau naik sebesar 3,53 %
2.Belanja Daerah, dalam APBD sebesar Rp.1.061.454.003.843,- bertambah sebesar Rp.77.887.267.740,- sehingga setelah Perubahan APBD menjadi Rp.1.139.341.271.583,- atau naik sebesar 7,34 %. 13
3.Pembiayaan Daerah, terdiri dari :

a.Penerimaan Pembiayaan, dalam APBD sebesar Rp.80.459.100.018,- bertambah sebesar Rp.43.218.344.593,- sehingga setelah Perubahan APBD menjadi Rp.123.677.444.611,- atau naik sebesar 53,71 %.
b.Pengeluaran Pembiayaan, dalam APBD sebesar Rp.0,- bertambah sebesar Rp.0,- sehingga setelah Perubahan APBD menjadi Rp.0,- II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…