DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAB IV VISI DAN MISI DAERAH BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH BAB VI PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26O ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menJrusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencana.m pembangunan nasional, dan Pasal 263 ayat (l) hurrf a disebutkan bahwa salah satu dokumen perenc€rnaan pembangr"rnan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
b.bahwa RPJPD merupakan penjabaral dari visi, misi, arah kebljakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah;
c.bahwa berdasarkan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunal Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 29, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42721;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O04 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tairun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Urdang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47ool; SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20O7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta.rr^bahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratural Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahu.n 2022 tenta-ng Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 lentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembara-n Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5,rrsunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48r71;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47251, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2O08 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tanbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peratural Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturarr Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 20i7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentalg Rencana Pembangunan Jalgka SALINAN Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencala Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7-2O37 (l,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O17 Nomor 2, Tambahan l,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 33);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2Q24 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 (l,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 761; Dengal Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN dan BUPATI NIAS SELATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045,

BAB I

Pendahuluan Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar-dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan RPJPD, serta sistematika penulisan dokumen.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengal prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daera-h, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan. SALINAN
7.Rencala Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional Tahun 2025-2045, adalah dasar hukum perenc€rnazrn pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2O45.
8.Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dal pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada RPJP Nasional.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional.
11.Rencana Pernbangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disingkat RKPD, ada-lah dokumen perencanaan daeratr untuk periode I (satu) tahun.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Keda Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencana€rn.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan Pembangunan daerah sesuai visi dan misi.

Pasal 3

Peraturar Daerah ini bertujuan untuk :

a.mewrliudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien dalam melaksanakan pembangunan;
b.menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah afitata pemerintah daerah dengan pemerintah pusat;
c.menjadi pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi kepala daerah; dan
d.menjadi pedoman dalam penl.usunan RPJMD. SALINAN

Pasal 4

Ruang lingkup RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi :

a.visi pembangunan;
b.misi Pembangunan;
c.arah kebijakan pembangunan; dan
d.sasaran pokok pembangunan.

Pasal 5

(1)Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I pendahuluan
2. b.BAB II gambaran umum kondisi daerah
3. c.BAB III permasalahan dan isu strategis
4. d.Bab IV visi dan misi daerah
5. e.Bab V arah kebijakan dan sasaran pokok daerah
6. f.Bab VI penutup
(2)RPJPD Tahun 2O25-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daera-h ini.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perenc€rnaan bertanggungiawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025- 2045.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturaa Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 20O7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

(1)RPJPD Tahun 2025-2O45 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan.
(2)Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRIV) disahkan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. d.terjadi perubahan yang mendasar.
(3)Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. SALINAN

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya da,lam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Ditetapkan di Telut Dalam pada tanggal 13 Juni 2025 BUPATI NIAS SELATAN, SOI(HIA'TI'LO LAIA Diundangkan di Teluk Dalam Pada tanggal 13 Juni 2O25 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN, IXIITIAR DT'IIA Pembina Utama Madya NrP. 19660412 199203 I O22 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELq,TAN TAHUN 2025 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KAI}UPATEN NIAS SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (t-39/20251 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA A KAB. NIAS SELATAN, SH ttd ttd ANTON NIP. 1 I SALINAN PENJEI"ASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SEI"ATAN NOMOR l TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025_2045 I. PENJELASANUMUM Guna meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja dan lapangan usaha, meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Dalarn konteks tersebut, perencana€rn pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan ini disusun dalam tiga tingkatan, yaitu jangka panjang, jangk" menengah, dan jangka pendek. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis dalam menentukan kebijakan masa depan guna memastikan arah dan tujuan pembangunan daerah yang seLaras dengan visi, misi, serta kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk memberikan panduan yang jelas dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berorientasi pada visi dan misi kepala daerah terpilih. Dengan demikian, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah setiap lima tahun sekali, kesinambungan pembangunan tetap terjaga sesuai dengan arah kebijakan jangka panjang yang telah disusun. RPJPD Kabupaten Nias Selatan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, tahapan pembangunan, serta skala prioritas pembangunan daerah secara bertahap dalam periode 20 tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2O2t2O45 bertujuan untuk:

1.Menjaga konsistensi arah kebijakan pembangunan daerah selama kurun waktu 2O2$-2045.
2.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan jangka panjang antara Kabupaten Nias Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Pusat. SALINAN
3.Menjadi pedoman dalam penyusunErn perencanaan pembangunan lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD.
4.Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Visi RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025-2045 telah dirumuskan secara partisipatif bersama para pemangku kepentingan pembangunan daerah, yakni: "I[taa Eelataa SeJahtera, Berbudaya, Mqlu, dalr Bertelaqfut.n." Visi ini menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berbasis kearifan lokal, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanj utan lingkungan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…