Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan menyediakan layanan publik bagi masyarakat di wilayahnya. Lembaga ini berperan krusial dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai program dan kebijakan yang relevan. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program-program strategis yang memanfaatkan teknologi digital, termasuk sistem perizinan terintegrasi dan pengelolaan informasi pemerintahan daerah.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memiliki mandat krusial dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah, menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mengelola informasi pembangunan dan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Beberapa program strategis yang diimplementasikan meliputi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk memudahkan perizinan usaha, serta Identitas Kependudukan Digital untuk pelayanan administrasi kependudukan. Aplikasi SICANTIK juga digunakan untuk layanan perizinan non-berusaha dan non-perizinan, menunjukkan komitmen terhadap modernisasi pelayanan.
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berkontribusi pada isu nasional melalui implementasi kebijakan dan program yang selaras dengan agenda pemerintah pusat. Partisipasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional dan adopsi aplikasi umum seperti SRIKANDI dan SICANTIK menunjukkan komitmen terhadap integrasi sistem nasional. Keterlibatan dalam Satu Data Indonesia juga menegaskan dukungan terhadap transparansi data dan kebijakan data terbuka.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk berbagai keperluan, seperti pengurusan izin usaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan pelayanan administrasi kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital. Selain itu, pelayanan kesehatan terkait Jaminan Kesehatan Nasional juga menjadi salah satu kontak utama.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menunjukkan komitmen kuat terhadap transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Adopsi berbagai sistem terintegrasi seperti Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Identitas Kependudukan Digital bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI, HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB INVESTOR, KRITERIA DAN BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI, TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI, JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI INSENTIF BAGI INDUSTRI PIONIR, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN, SANKSI, KETENTUAN PERALIHAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan No. 4 Tahun 2015
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKАТ, PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT, PERLINDUNGAN MASYARAKAТ, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM, dan KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, PENGANGKATAN PERANGKAT DESA, PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA, UNSUR STAF PERANGKAT DESA, PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA, PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA, KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAB IV VISI DAN MISI DAERAH BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH BAB VI PENUTUP
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nias Selatan Nomor 49 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IV KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan No. 109 Tahun 2015
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PAJAK DAERAH (Umum, PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen, Masa Pajak dan Tahun Pajak), RETRIBUSI DAERAH (Umum, Retribusi Jasa Umum (Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kebersihan, Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar), Retribusi Jasa Usaha (Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan, Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan, Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak, Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Aset Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Perizinan Tertentu, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peninjauan Tarif Retribusi), TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI (Pemungutan Pajak, Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB, Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan, Pemanfaatan Penerimaan Retribusi( Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD, Penelitian dan Verifikasi SPTPD), Pemeriksaan Pajak dan Retribusi, Ketetapan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi ( Surat Tagihan Pajak, Penagihan Pajak, Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi, Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi, Keberatan dan Banding (Keberatan Pajak, Keberatan Retribusi, Banding, Gugatan Pajak) Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya (Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha, Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan, Kemudahan Perpajakan Daerah,Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB, Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data( Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak, Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak) INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI, KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN PENUTUP.