DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelo-laan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ~merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); BUPATI NIAS SELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2023 TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENNIASSELATAN NOMOR6 TAHUN2024 Seri: A LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN I SALINANI Nomor: 6 '.
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20123 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerin tah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); I SALINAN I

Pasal 1

( 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi:

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Neraca;
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Arus Kas;
f.Laporan Perubahan Ekuitas;
g.Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2023. MEMUTUSKAN: BUPATINIASSELATAN dan Menetapkan Dengan Persetujuan Bersarna DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENNIASSELATAN I SALINANI

18.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 Nomor 6);
23.Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 Nomor 6); 68.750.775.870,06 68.750.775.870,06 0,00 sejumlah Rp0,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00
6.Selisih anggaran dengan pembiayaan netto dengan rincian sebagai berikut :

a.Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp
b.Realisasi .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. Rp Selisih Rp
1. 5.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan . . . . . . . . . . Rp
b.Realisasi Rp Selisih Rp 73.250.775.870,06 73.250.775.870,06 0,00 pembiayaan (68. 750. 775.870,06) 106.346.248.630,57 (175.097 .024.500,63)
1. 4.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp
b.Realisasi .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . Rp Selisih Rp
1. 3.Selisih anggaran dengan realisasi surplus (defisit) sejumlah (Rp 175.097.024.500,63) dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Surplus/ Defisit Setelah Perubahan Rp
b.Realisasi Rp Selisih Rp
1. 2.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 182.994.888.426,00 dengan rincian sebagai berikut
a.Anggaran Belanja Setelah Perubahan ........................................ Rp l.619.975.653.775,00
b.Realisasi Rp l.436.980.765.349,40 Selisih Rp 182.994.888.426,00
1. 1.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 7.897.863.924,97 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp l.551.224.877.904,94
b.Realisasi Rp l.543.327.013.979,97 Selisih Rp 7.897.863.924,97

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rpl.543.327.013.979,97
b.Belanja Rpl.436.980.765.349,40 (Surplus) Rp 106.346.248.630,57
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp 73.250.775.870,06 - Pengeluaran Rp 4.500.000.000,00 Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SiLPA) Rp 175.097 .024.500,63 I SALINAN I Operasi ................................... Rp 350.294.898. 722,57
c.Arus Kas dari Aktivitas Investasi ................................ Rp 248.448.650.092,00
d.Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan ............................ Rp 0,00
e.Arus Kas dari Aktivitas Transitoris ............................ Rp 586.867.071,00
f.Arus Kas Akhir per 31 Desember 2023 ·········· Rp 175.097.024.500,63

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari 2023 Rp 73.840.022.479,06
b.Arus Kas dari Aktivitas

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat

(1)huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :
1. a.Pendapatan Rp l.147.507.779.661,21
2. b.Behan Rp 913.423.289.790,84
3. c.Kegiatan Non Operasional Rp 0,00
4. d.Pos Luar Biasa Rp 0,00
5. e.Surplus/Defisit - LO Rp 234.084.489.870,37

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp 2.093.581.719.082,25
b.Jumlah Kewajiban Rp 29.490.876.248,49
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp 2.064.090.842.833,36 73.250.775.870,06 0,00 73.250. 775.870,06 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :
a.Saldo Anggaran Lebih Awal . . . Rp
b.Penggunaan SAL Sebagai
c.Penerimaan Pembiayaan - Tahun Berjalan .. . . . .. .. . .. .. . . . . .. . Rp
d.Selisih kurang .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . Rp Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran {SiLPA) Rp 175.097.024.500,63
e.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir .. Rp 175.097.024.500,63

Pasal 4

I SALINAN I

7.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sejumlah Rpl 75.097.024.500,63 dengan rincian sebagai berikut:

a.Realisasi Surplus (Defisit) Rp 106.346.248.630,57
b.Realisasi Pembiayaan Netto Rp 68.750.775.870,06 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 175.097.024.500,63 LampiranXV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XII Lampiran XI Lampiran X Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran 1.4 Lampiran I.3 Lampiran I .2

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I. 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal Rp 2.116.176.437.056,97
b.Surplus/Defisit - LO Rp 234.084.489.870,37
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Keselahan Mendasar Rp (286.170.084.093,98)
d.Ekuitas Akhir Rp 2.064.090.842.833,36 I SALINAN I Salinan sesuai dengan aslinya IKHTIAR DUHA Pembina Utama Madya Nip. 19660412 199203 1 022 LEMBARANDAERAHKABUPATENNIAS SELATANTAHUN 2024 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURANDAERAHKABUPATENNIAS SELATAN, PROVINS!SUMATERA UTARA: (6-115/2024) ttd SEK.RETARISDAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN, Diundangkan di Teluk Dalam Pada tanggal i8 September 2024 HILARIUS DUHA ttd BUPATI NIAS SELAT.A.N, Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 6 September 2024 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…