DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Utara No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Nias Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2005-2025 diperlukan guna memberi arah pembangunan Kabupaten Nias Utara yang memuat secara rinci Visi, Misi, dan arah pembangunan Kabupaten Nias Utara, dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4929);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA dan BUPATI NIAS UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH BAB VI : TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS BAB VII : KAEDAH PELAKSANAAN BAB VIII : PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara 2005 – 2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah Provinsi, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Nias Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Utara, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Nias Utara untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

ARAH DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Nias Utara untuk tahun 2005 hingga tahun 2025 yang berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi.
(2)RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah, untuk setiap periodenisasi pembangunan 5 (lima) tahunan.
(3)Penyusunan RPJP Daerah untuk pertama kalinya dilakukan secara bersamaan dan terintegrasi dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara.

BAB III

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

(1)Program pembangun daerah Kabupaten Nias Utara Periode 2005-2025 dilaksanakan seusuai dengan arahan RPJP daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2005-2025.
(2)Rincian dari progam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, teridiri dari :

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
(3)Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembanguan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara. Ditetapkan di Lotu pada tanggal 15 September 2016 BUPATI NIAS UTARA, M. INGATI NAZARA Diundangkan di Lotu pada tanggal 15 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, IDAMAN ZEGA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2016 NOMOR : 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (85/2016). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025 I. UMUM Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2005- 2025 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Nias Utara untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, mulai dari tahun 2011 hingga tahun

2025.Penyusunan RPJP Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi arah panduan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang disusun selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk setiap periodesasi 5 (lima) tahunan. Keberadaan RPJP Daerah ini sesungguhnya adalah amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian diharapkan agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias Utara dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Untuk pertama kalinya, penyusunan RPJP Daerah ini dilakukan berbarengan (bersamaan) dan terintegrasi dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara, guna mempercepat gerak pembangunan di Kabupaten Nias Utara. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Oleh karena penyusunan RPJP Daerah dilakukan secara bersamaan dan terintegrasi dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara tidak menjadi bagian yang dicantumkan dalam dasar hukum Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2005-2025 diperlukan guna memberi arah pembangunan Kabupaten Nias Utara yang memuat secara rinci Visi, Misi, dan arah pembangunan Kabupaten Nias Utara, dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4929);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA dan BUPATI NIAS UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH BAB VI : TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS BAB VII : KAEDAH PELAKSANAAN BAB VIII : PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara 2005 – 2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah Provinsi, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Nias Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Utara, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Nias Utara untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

ARAH DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Nias Utara untuk tahun 2005 hingga tahun 2025 yang berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi.
(2)RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah, untuk setiap periodenisasi pembangunan 5 (lima) tahunan.
(3)Penyusunan RPJP Daerah untuk pertama kalinya dilakukan secara bersamaan dan terintegrasi dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara.

BAB III

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

(1)Program pembangun daerah Kabupaten Nias Utara Periode 2005-2025 dilaksanakan seusuai dengan arahan RPJP daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2005-2025.
(2)Rincian dari progam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, teridiri dari :

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
(3)Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembanguan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

2025.Penyusunan RPJP Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi arah panduan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang disusun selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk setiap periodesasi 5 (lima) tahunan. Keberadaan RPJP Daerah ini sesungguhnya adalah amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian diharapkan agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias Utara dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Untuk pertama kalinya, penyusunan RPJP Daerah ini dilakukan berbarengan (bersamaan) dan terintegrasi dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara, guna mempercepat gerak pembangunan di Kabupaten Nias Utara. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015