DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Utara No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Nias Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendorong dan · mempercepat pembangunan daerah dalarn bidang perekonomian dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Nias Utara, Pernerintah Daerah perlu membentuk '(,, Perusahaan Umum Daerah; b. 1 bahwa un tuk efesiensi dan efektifitas pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di bentuk Perusahaan -Urnum Daerah di .Kabupaten Nias Utara;
c.bahwa sesuai pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ,ttntimg Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daer~h tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tafaeri Nias Utara; BUPATI MIAS UTARA, DEKGAlf RAHM.AT TUHAK YANG MAHA ESA Mengingat Menirnbang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAE&\11 TAFAERI BIAS UTA.RA TENT ANG PBRATURAN DAERAH KABUPATEN N1AS UTARA NOMOR 7 TAHUN 2015 BUPATI NIAS UTAJU PROVINSI SUMATERA UTARA ,

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 25 Tuhun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia ·Tahun 2009 Nomor 112, 'Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038);
5.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pcraturan Per undang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l4 Nornor 244, "I'ambahan Lembaran Negara Republik lndoneaia Nornor :)587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pernerintah, Nornor 58 Tahun _2005 tentang Pengelolaan Keuungan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah, Nornor 38 Tahuri 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi ·dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/ Kot.a (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 9.' ;'Peraturan Pernerintah , Nomor SO Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasarna Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik .Indonesia Nornor 4761);
10.Peraturan Pemerintah. Nornor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun · 2014 ten Lang Pengelolaan Harang Milik Negara/ Daerah (Lernbaran Negara Repubiik Indonesia'l'anun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatu cara Pembinaan dan Pengawasa..n Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13.Perat.uran Menteri Dalam Negcri Republik 'Indonesia NoIT1or 3 Tahun 1998 tentang Bcntuk Hukum Badan Usaha Milik · Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri · Republik Indonesia Nomor Dalam Peraturan Daer ah ini yang dirnuksud dengn n :
1.Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan. perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pernbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesaruan Rcpublik Indonesia .sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menetapkan

Menetapkan Dengan Persetujuan Benama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JllAS UTARA d.an BUPATI NIAS UTARA MEMUTUSKAN :

15.Peraturan Menteri Dalam Nege ri Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2006 ten.tang Pedornan Pcngelolaan Keuangan Daerah sebagairnanu telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas P~raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuungan Daeruh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun :2011 Nornor :310);
16.Peraturan Menteri Dalarn Neger i Republik Indonesia, Nemer 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 1 7'. Peraturan Menteri Dalarn Ncgeri Republi.k Indonesia, Nomor 22 Tahun '.2009 t entang Petunjuk Teknis Ta.La Cara Kerjasarna Daerah;
18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 1999 teruang Kepengurusan Badan Usaha Milik Dae rah;
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 43 Tahun 2000 rentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
20.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia, Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pcdornan Pengelolaan lnvestasi Pernerintah Daerah; Perusahaan Umum Daerah mernpunyai wilayah kerja/usaha di dalam daerah dan dapat dikernbangkan sarnpai kcluar daerah.

(2). Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dima.ksud pada .ayat (1), dapat
(1)

Pasal 4

(J) . Perusahaan L'rnurn Daerah ini bernama Perusahaan Umum Daerah Tafaeri Nias Utara.

(2)Perusahaan Umum Dacrah sebagairnanu dimaksud pada ayat ( l ), berkedudukan di Lotu.

BAB ILL

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(2)Perusahaan Umum Daerah yang dibentuk ocrstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah. ·{3) Perusahaan Urnurn Daerah sebagaimana dirnaksud pada .ayat ( 1) clan ayat
(2)berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. · .-(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahan Umum ·Daerah yang berbadan hukum. BAB 11 PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 2

. ~-. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Nias Utara.
5.Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daern.h Kabupa.ten Nias Utara sebagai unsur • I penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Tafaeri Nias Utara, yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah. ·
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umurn Dae rah.
8.Sadan Pengawas adalah Badan Pengawas Pcrusahaan Umurn Daerah.
9.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah TafaeriNias Utara . . 10. Cadangan umum adalah Cadangan yang dapat berupa uang atau barang yang d.ibentukdari laba yang disediakan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang t.idak dapat diprediksi.
11.Pihak Ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati.
12.Tahun Takwirn adalah mulai dari ] Januari sampai dengan 31 Desernber tahun berjalan. ,

(1)Modal Perusahaan Umum Daerah sepenuhnya bcrsumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara.

BAB V

MODAL

Pasal 7

,. (1,) Perusa.haan Umum Dacrah bergerak dalarn bidang usaha:

a.bidang usaha perumahan dun J .ermukiman:
b.perhotelan dan kcpariwisataan:
c.transportasi dan ekspcdisi:
d.konstruksi:
e.pertanian dan perkebunan;
f.kesehatan dan farrnasi:
g.percetakan;
h.perbengkelan;
1. 1.perdagangan dan industri munufaktur.

(2)Perusahaan Umum Daerah dapat rnelakukan penyertaan modal atau merniliki saham pada perusahaan lain yang berbadan hukum.
(3)Pelaksanaan kegiatan sebagaimanu dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan seridiri dan/ atau bekerjasama dengan pihak ketiga. · (4) Sebelum melakukan kegiatan usaha sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2) clan ayat (3), wajib terlebih dahulu melakukan kajian kelayakan usaha clan hasil kajian kelayakan ini ditetapkan rnelalui keputusan Bupati. Paaal 6 ( I) Perusahaan Um um Daerah diberit uk dengan maksud untuk me mberikan wadah usaha secara lcbih tcrencana dun terorganisir dalar.n rangka mempercepat pembangunan daerah.
(2)Tujuan dibentuknya Perusahaan Umum Daerah adalah untuk:
1. a.turut serta melaksanakan pernbangunan daerah K.abupaten Nias Utara pada khususnya dan pernbangunan nasional pada umumnya;
2. b.rnenyelenggarakan kernanfaatan urnurn dalarn bentuk penyediaan barang dan.jasa, peningkatan sarana prusarana, penyediaan lapangan kerja yang bermutu dan memadal · bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
3. c.menghasilkan laba dalarn rangka mcningkatan pendapatan asli daerah.
(1)Pengurus Pernsahaan Umum Daerah terdiri dari:

BAB VIL

PEN GURUS

Pasal 10

Perusahaan Umum Daerah me mpunyai fungsi:

a.menyclenggaraan pcluyanan umum yang berk ualitas kepada masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa, peningkatan sarana prasarana, pembukaan lapangan kerja scsuai dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah; ·
b.mernperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
c.berkcordinasi dengan instansi-iristansi dae rah terkait sehubungan dengan program-program pembangunan daerah yang terkait dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah

Pasal 9

Perusahaan Umum Daerah rnerniliki tugas pokok: · a. Melaksanakan pengelolaan Perusahaan Urnum Daerah . sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b.Mendukung kebijaksariaan ~mum Perncrintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan barang dan jasa, pcningkatan sarana/ prasarana, dan pembukaan lapangan kerja; ·
c.Mengoptimalkan pengendalian, pcngelolauu dan pengembangan potensi sumberdaya daerah untuk scbesar- besar nya bagi. · kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias ULara;
d.Membangun jaringan kerjasama bnik ditingkat daerah, nasional maupun internasional dalarn rnengembangkan kegiatan usaha yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah, sesuai dengan ketcntuan dan peraturan yang berlaku;
e.Melakukan pernbinaan dan menjalin kerjaaarna kernitraan, dengan UMKM- UMKM dan koperaai-koperasi yang dirniliki oleh masyarakatdalam bidang usaha yang sesuai; dan
f.Meningkatkan kontribusi Perusahaan Umurn Daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. BABVI TOGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN UMUM DAERAII

Pasal 8

(2)Setiap penyertaan modal, pcnambahan atau perubahan. modaJ daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
(1)Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mernpunyai tugas sebagai berik _1t :
1. a.mernimpiri dan mcngcndalikan semua kcgiatan operasinal Perusahaan Umum Daerah;
2. b.menyampaikan Rencana Kerja S (lima) t ahunan dan Rencana Anggaran Peru.sahaan Urnum Daerah tahunan kepada Sadan Pengawas untuk rnendapat pcrsctujuan dan pcugesahan oleh Bupati;
3. c.melakuk.an perubahan terhadap Rencanu Kerja dan Rencana Anggn.ran Perusahaan setelah rncndapat perset ujuan Bupati melalui Badan Pengawas;
4. d.membina pegawai;
5. e.rnengurus dan rnengelola kekayaan Perusnhaan Umum Daerah;
6. f.menyelenggarakan adrninistrusi umum dan keuangan;
7. g.rnewakili Perusahaan Umum Dacrah buik di dalam maupun di luar pengadilan;
8. h.rnenyampaikan laporan berkala triwulan , semesteran dan tahunan mengenai seluruh kegiatan operasional Perusahaan · Umum Daerah termasuk laporan keuangan kepada Badan Pengawas ..
(2)Direksi dalam mengelola Pcrusahaan U mum Daerah mernpunyai wewenang sebagai berikut : TUOA8 DAN WEWENANO DIREKSI Pasa..l 12 · (1) Pengelolaan terhadap Perusahnan Umurn Daerah sebagai suatu Badan Usaha dilaksanakan oleh Direksi
(2)Dalarn rnelaksanakan Pcrigelolaar t Perusahaan Um urn Daerah, Direksi dibantu oleh Kepala-kepala Unit dun Kepula-kepala Unit dibantu Kepala- kepala Seksi.
(3). Direktur Utama berhak dan berwe uang bertinda.k atas nama Direksi, dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bcrtanggung jawab kepada Bupati,
(4)Masing-rnasing Direktur sesuai dengan bidang tugasnya yang telah ditentukan dalam peraturan taia tertib serta tats cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berweriang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta bertanggung jawab kepada Direktur Utarna. _(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pcrusahaan Umurn Daerah dan Tata Cara menjalankan tugas Direksi ditet apkan dengan Keputusan Bupati. 'I
(2)Bupati mewakili Pernerintah Dae rah sebagai Pernilik Perusahaan Umum Dae rah. " . Anggota Dircksi tidak berwewe nang mewa kili Perusahaan Umurn Daerah sebagairnana dima.ksud dalurn pasul 12 ayat ( l) huruf g apabila :
1. a.terjadi perkara di depan pengadilan aiuara Perusahaan Urnum Daerah dengan anggota Direksi yang be rsangkutan: dan/ a tau
2. b.Anggota Direksi yang bersangkutan rnempunyai kepentingan yang bertetangan derigan kepentingan Perusahaan Umum Daerah. DaJam hal Perusahaan Umurn Daerah mernpunyai kepentingan yang oertcntangan dengan kepcntingan peribadi seorang anggota Direk si , maka perusahaan umum Daerah akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalarn hal Perusahaan Umum Daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh · anggota Direksi, maka dalam
(2)Pasal 14 . t ( 1) kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah.
(4)Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan at.as kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat mernbuktikan bahwa:
1. a.Kerugian tersebut bukan karena kesulahan ut.au kelalaiannya;
2. b.Telah mela.kukan pengurusan dengari · itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan keparutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud clan tujuan Pcrusahaan Umurn Daerah;
3. c.Tidak mernpunyai benturun kepentingan peribadi baik iangsung rnaupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. d.Telah menga.mbil tindukan unt uk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
(3).(1) Dalam rnelaksanakan tugas-tugas Dircksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direksi wajib dcngan itikad baik clan penuh tanggung jawab rnenjalankan tugas unt.uk kcpcnt.ingan Pcrrrsahaan Umum Daerah serta 'mencurahkan perhatian dan pcngabdiannya sccara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan . . "(2) Setiap anggota Direksi bertanggungjaw~l> periuh secara peribadi apabila yang bersangkutan ber salah atau lalai .rnenjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagairnana dirna.ksud pada ayat (1). Atas nama Perusahaan Umum Daerah, Bupati dapat mengajukan gugatan kepengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau Pasa.l 13
1. b.mengangkat, memberheht ika n pegawai dan memindahtugaskan pegawai dari jabat.an di bawah Direk si: .
2. c.menandatangani laporan keuangan (Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi-Laporan Arus Kas]; dan ·
3. d.menandatangani ikatan hukurn dengan pihak lain 'atas persetujuan Bupati. PENGANGKATAN DIREKSI

Pasal 17

. ( 1). Dalam hal Direksi melakukan perigadaun barang dan jasa untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah berpedoman pada Anggaran Perusahaan dan ketentuan yang berlaku;

(2)Setiap mutasi barang aset Letap Perusahaan Umum Daerah ba.ik status kepernilikan maupun Iisik, baru dapa l dilakukan setelah me ndapat persetujuan Bupati berda sarkan pcrtirnbangun dari Sadan Pcngawus, {3) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai penghapusan harta kekayaan Perusahaan Umum Daerah yang tidak dipergunakan atau tidak bermanfaat lagi -sebelum penghapusan aset tetap perusahaan dari daftar harta kekayaan atau neraca perusahaan. Paaal 16 Perusahaan Umum Daerah.
(3)
(2)

Pasal 15

. (4) · (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan-hal-ha1:

a.mengada.kan pcrjanjian-pcrjanjian kcrja sarna usaha atas nama Perusahaan Umum Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
b.Mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
c.Mcmindah tangank.an atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau benda tak bergerak yang berstatus aset tetap milik Perusahaan Umum Daerah dengan persetujuan DPRD. Kabupaten Nias Utara;
d.mengadakan investasi baru;
e.penyertaan modal pada perusahaan lain; clan
f.mengadakan tindakan-tindakun lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati; Persetujuan .sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1), diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertirnbangan dari Sadan Pengawas; Dalam hal Direksi tidak mehiksanukan/rnentaati/mempedomani ketentuan-ketentuan sebagairnana din:iuksud pada ayat ( 1), segala tind akan Direkei diariggap tidak rnewa kili Perusahaan Urnurn Dacrah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan perat.uran Lala tertib perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlak u; Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 12 ayat { 1) huruf g, Direksi dapat menycrahkan tugas dan wewenang dirnaksud kepada Dirck tur Utarna atau kepada seorang anggota Direksi atau kepada seorang dan beberapa orang pegawai Perusahaan Umum Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain di luar ( l)' Untuk diangkat menjadi Direk si harus me men uh i syarat-syarat um um dari khusus serta syarat-syara t lain yang diperlukan.

(2)Syarat - syarat sebagaimana dirnak sud pada ayat ( l) adalah:
1. a.Syarat-syarat Umum ;
  1. 1.warga Negara Iridories ia;
  2. 2.bertakwa kepada Tuhan Yang Muha Esa;
  3. 3.setia dan ta.at kepada Pancasila, Unctang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah .Rcpublik Indonesia;
  4. 4.tidak pernah dihukum penjara dengan ancaman .5. (lima) tahun kurungan at.au lebih berda sarka n keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan Iiukurn tetap:
2. b.Syarat-syarat kb usus:
  1. 1.sehat jasmani dan rchani eerta berurnur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
  2. 2.pendidikan minimal S l (Strata Satu};
  3. 3.mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahundalarn bidang pengelolaan perusahaan;
  4. 4.mampu membuat dan rnenyajikan proposal visi, misi, dan strategi pengelolaan Perusahaan Um um Dae rah:
  5. 5.Direksi berasaJ dari unsur swasta/ profesional, tidak merangkap jabatan pada perusahaan daerah atau. perusahaan swasta lainnya atau pada lcmbaga/ insuinsi baik pc mer in Lah maupun swasta yang memiliki hubungan de ngan pengelolaan Perusahaan Umum Dae rah;
  6. 6.tida k merniliki usaha yang mengakibat.kan kontlik kepentingan baik langsung rnaupun tidak langsung derigan usaha yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah; dan
  7. 7.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Dircksi at.au Sadan Pcngawas lainnya sarnpai deraiai ketiza baik

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendorong dan · mempercepat pembangunan daerah dalarn bidang perekonomian dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Nias Utara, Pernerintah Daerah perlu membentuk '(,, Perusahaan Umum Daerah; b. 1 bahwa un tuk efesiensi dan efektifitas pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di bentuk Perusahaan -Urnum Daerah di .Kabupaten Nias Utara;
c.bahwa sesuai pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ,ttntimg Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daer~h tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tafaeri Nias Utara; BUPATI MIAS UTARA, DEKGAlf RAHM.AT TUHAK YANG MAHA ESA Mengingat Menirnbang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAE&\11 TAFAERI BIAS UTA.RA TENT ANG PBRATURAN DAERAH KABUPATEN N1AS UTARA NOMOR 7 TAHUN 2015 BUPATI NIAS UTAJU PROVINSI SUMATERA UTARA ,

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 25 Tuhun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia ·Tahun 2009 Nomor 112, 'Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038);
5.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pcraturan Per undang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l4 Nornor 244, "I'ambahan Lembaran Negara Republik lndoneaia Nornor :)587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pernerintah, Nornor 58 Tahun _2005 tentang Pengelolaan Keuungan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah, Nornor 38 Tahuri 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi ·dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/ Kot.a (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 9.' ;'Peraturan Pernerintah , Nomor SO Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasarna Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik .Indonesia Nornor 4761);
10.Peraturan Pemerintah. Nornor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun · 2014 ten Lang Pengelolaan Harang Milik Negara/ Daerah (Lernbaran Negara Repubiik Indonesia'l'anun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatu cara Pembinaan dan Pengawasa..n Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13.Perat.uran Menteri Dalam Negcri Republik 'Indonesia NoIT1or 3 Tahun 1998 tentang Bcntuk Hukum Badan Usaha Milik · Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri · Republik Indonesia Nomor Dalam Peraturan Daer ah ini yang dirnuksud dengn n :
1.Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan. perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pernbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesaruan Rcpublik Indonesia .sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menetapkan

Menetapkan Dengan Persetujuan Benama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JllAS UTARA d.an BUPATI NIAS UTARA MEMUTUSKAN :

15.Peraturan Menteri Dalam Nege ri Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2006 ten.tang Pedornan Pcngelolaan Keuangan Daerah sebagairnanu telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas P~raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuungan Daeruh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun :2011 Nornor :310);
16.Peraturan Menteri Dalarn Neger i Republik Indonesia, Nemer 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 1 7'. Peraturan Menteri Dalarn Ncgeri Republi.k Indonesia, Nomor 22 Tahun '.2009 t entang Petunjuk Teknis Ta.La Cara Kerjasarna Daerah;
18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 1999 teruang Kepengurusan Badan Usaha Milik Dae rah;
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 43 Tahun 2000 rentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
20.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia, Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pcdornan Pengelolaan lnvestasi Pernerintah Daerah; Perusahaan Umum Daerah mernpunyai wilayah kerja/usaha di dalam daerah dan dapat dikernbangkan sarnpai kcluar daerah.

(2). Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dima.ksud pada .ayat (1), dapat
(1)

Pasal 4

(J) . Perusahaan L'rnurn Daerah ini bernama Perusahaan Umum Daerah Tafaeri Nias Utara.

(2)Perusahaan Umum Dacrah sebagairnanu dimaksud pada ayat ( l ), berkedudukan di Lotu.

BAB ILL

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(2)Perusahaan Umum Daerah yang dibentuk ocrstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah. ·{3) Perusahaan Urnurn Daerah sebagaimana dirnaksud pada .ayat ( 1) clan ayat
(2)berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. · .-(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahan Umum ·Daerah yang berbadan hukum. BAB 11 PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 2

. ~-. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Nias Utara.
5.Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daern.h Kabupa.ten Nias Utara sebagai unsur • I penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Tafaeri Nias Utara, yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah. ·
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umurn Dae rah.
8.Sadan Pengawas adalah Badan Pengawas Pcrusahaan Umurn Daerah.
9.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah TafaeriNias Utara . . 10. Cadangan umum adalah Cadangan yang dapat berupa uang atau barang yang d.ibentukdari laba yang disediakan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang t.idak dapat diprediksi.
11.Pihak Ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati.
12.Tahun Takwirn adalah mulai dari ] Januari sampai dengan 31 Desernber tahun berjalan. ,

(1)Modal Perusahaan Umum Daerah sepenuhnya bcrsumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara.

BAB V

MODAL

Pasal 7

,. (1,) Perusa.haan Umum Dacrah bergerak dalarn bidang usaha:

a.bidang usaha perumahan dun J .ermukiman:
b.perhotelan dan kcpariwisataan:
c.transportasi dan ekspcdisi:
d.konstruksi:
e.pertanian dan perkebunan;
f.kesehatan dan farrnasi:
g.percetakan;
h.perbengkelan;
1. 1.perdagangan dan industri munufaktur.

(2)Perusahaan Umum Daerah dapat rnelakukan penyertaan modal atau merniliki saham pada perusahaan lain yang berbadan hukum.
(3)Pelaksanaan kegiatan sebagaimanu dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan seridiri dan/ atau bekerjasama dengan pihak ketiga. · (4) Sebelum melakukan kegiatan usaha sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2) clan ayat (3), wajib terlebih dahulu melakukan kajian kelayakan usaha clan hasil kajian kelayakan ini ditetapkan rnelalui keputusan Bupati. Paaal 6 ( I) Perusahaan Um um Daerah diberit uk dengan maksud untuk me mberikan wadah usaha secara lcbih tcrencana dun terorganisir dalar.n rangka mempercepat pembangunan daerah.
(2)Tujuan dibentuknya Perusahaan Umum Daerah adalah untuk:
1. a.turut serta melaksanakan pernbangunan daerah K.abupaten Nias Utara pada khususnya dan pernbangunan nasional pada umumnya;
2. b.rnenyelenggarakan kernanfaatan urnurn dalarn bentuk penyediaan barang dan.jasa, peningkatan sarana prusarana, penyediaan lapangan kerja yang bermutu dan memadal · bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
3. c.menghasilkan laba dalarn rangka mcningkatan pendapatan asli daerah.
(1)Pengurus Pernsahaan Umum Daerah terdiri dari:

BAB VIL

PEN GURUS

Pasal 10

Perusahaan Umum Daerah me mpunyai fungsi:

a.menyclenggaraan pcluyanan umum yang berk ualitas kepada masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa, peningkatan sarana prasarana, pembukaan lapangan kerja scsuai dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah; ·
b.mernperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
c.berkcordinasi dengan instansi-iristansi dae rah terkait sehubungan dengan program-program pembangunan daerah yang terkait dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah

Pasal 9

Perusahaan Umum Daerah rnerniliki tugas pokok: · a. Melaksanakan pengelolaan Perusahaan Urnum Daerah . sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b.Mendukung kebijaksariaan ~mum Perncrintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan barang dan jasa, pcningkatan sarana/ prasarana, dan pembukaan lapangan kerja; ·
c.Mengoptimalkan pengendalian, pcngelolauu dan pengembangan potensi sumberdaya daerah untuk scbesar- besar nya bagi. · kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias ULara;
d.Membangun jaringan kerjasama bnik ditingkat daerah, nasional maupun internasional dalarn rnengembangkan kegiatan usaha yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah, sesuai dengan ketcntuan dan peraturan yang berlaku;
e.Melakukan pernbinaan dan menjalin kerjaaarna kernitraan, dengan UMKM- UMKM dan koperaai-koperasi yang dirniliki oleh masyarakatdalam bidang usaha yang sesuai; dan
f.Meningkatkan kontribusi Perusahaan Umurn Daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. BABVI TOGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN UMUM DAERAII

Pasal 8

(2)Setiap penyertaan modal, pcnambahan atau perubahan. modaJ daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
(1)Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mernpunyai tugas sebagai berik _1t :
1. a.mernimpiri dan mcngcndalikan semua kcgiatan operasinal Perusahaan Umum Daerah;
2. b.menyampaikan Rencana Kerja S (lima) t ahunan dan Rencana Anggaran Peru.sahaan Urnum Daerah tahunan kepada Sadan Pengawas untuk rnendapat pcrsctujuan dan pcugesahan oleh Bupati;
3. c.melakuk.an perubahan terhadap Rencanu Kerja dan Rencana Anggn.ran Perusahaan setelah rncndapat perset ujuan Bupati melalui Badan Pengawas;
4. d.membina pegawai;
5. e.rnengurus dan rnengelola kekayaan Perusnhaan Umum Daerah;
6. f.menyelenggarakan adrninistrusi umum dan keuangan;
7. g.rnewakili Perusahaan Umum Dacrah buik di dalam maupun di luar pengadilan;
8. h.rnenyampaikan laporan berkala triwulan , semesteran dan tahunan mengenai seluruh kegiatan operasional Perusahaan · Umum Daerah termasuk laporan keuangan kepada Badan Pengawas ..
(2)Direksi dalam mengelola Pcrusahaan U mum Daerah mernpunyai wewenang sebagai berikut : TUOA8 DAN WEWENANO DIREKSI Pasa..l 12 · (1) Pengelolaan terhadap Perusahnan Umurn Daerah sebagai suatu Badan Usaha dilaksanakan oleh Direksi
(2)Dalarn rnelaksanakan Pcrigelolaar t Perusahaan Um urn Daerah, Direksi dibantu oleh Kepala-kepala Unit dun Kepula-kepala Unit dibantu Kepala- kepala Seksi.
(3). Direktur Utama berhak dan berwe uang bertinda.k atas nama Direksi, dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bcrtanggung jawab kepada Bupati,
(4)Masing-rnasing Direktur sesuai dengan bidang tugasnya yang telah ditentukan dalam peraturan taia tertib serta tats cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berweriang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta bertanggung jawab kepada Direktur Utarna. _(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pcrusahaan Umurn Daerah dan Tata Cara menjalankan tugas Direksi ditet apkan dengan Keputusan Bupati. 'I
(2)Bupati mewakili Pernerintah Dae rah sebagai Pernilik Perusahaan Umum Dae rah. " . Anggota Dircksi tidak berwewe nang mewa kili Perusahaan Umurn Daerah sebagairnana dima.ksud dalurn pasul 12 ayat ( l) huruf g apabila :
1. a.terjadi perkara di depan pengadilan aiuara Perusahaan Urnum Daerah dengan anggota Direksi yang be rsangkutan: dan/ a tau
2. b.Anggota Direksi yang bersangkutan rnempunyai kepentingan yang bertetangan derigan kepentingan Perusahaan Umum Daerah. DaJam hal Perusahaan Umurn Daerah mernpunyai kepentingan yang oertcntangan dengan kepcntingan peribadi seorang anggota Direk si , maka perusahaan umum Daerah akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalarn hal Perusahaan Umum Daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh · anggota Direksi, maka dalam
(2)Pasal 14 . t ( 1) kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah.
(4)Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan at.as kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat mernbuktikan bahwa:
1. a.Kerugian tersebut bukan karena kesulahan ut.au kelalaiannya;
2. b.Telah mela.kukan pengurusan dengari · itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan keparutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud clan tujuan Pcrusahaan Umurn Daerah;
3. c.Tidak mernpunyai benturun kepentingan peribadi baik iangsung rnaupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. d.Telah menga.mbil tindukan unt uk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
(3).(1) Dalam rnelaksanakan tugas-tugas Dircksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direksi wajib dcngan itikad baik clan penuh tanggung jawab rnenjalankan tugas unt.uk kcpcnt.ingan Pcrrrsahaan Umum Daerah serta 'mencurahkan perhatian dan pcngabdiannya sccara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan . . "(2) Setiap anggota Direksi bertanggungjaw~l> periuh secara peribadi apabila yang bersangkutan ber salah atau lalai .rnenjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagairnana dirna.ksud pada ayat (1). Atas nama Perusahaan Umum Daerah, Bupati dapat mengajukan gugatan kepengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau Pasa.l 13
1. b.mengangkat, memberheht ika n pegawai dan memindahtugaskan pegawai dari jabat.an di bawah Direk si: .
2. c.menandatangani laporan keuangan (Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi-Laporan Arus Kas]; dan ·
3. d.menandatangani ikatan hukurn dengan pihak lain 'atas persetujuan Bupati. PENGANGKATAN DIREKSI

Pasal 17

. ( 1). Dalam hal Direksi melakukan perigadaun barang dan jasa untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah berpedoman pada Anggaran Perusahaan dan ketentuan yang berlaku;

(2)Setiap mutasi barang aset Letap Perusahaan Umum Daerah ba.ik status kepernilikan maupun Iisik, baru dapa l dilakukan setelah me ndapat persetujuan Bupati berda sarkan pcrtirnbangun dari Sadan Pcngawus, {3) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai penghapusan harta kekayaan Perusahaan Umum Daerah yang tidak dipergunakan atau tidak bermanfaat lagi -sebelum penghapusan aset tetap perusahaan dari daftar harta kekayaan atau neraca perusahaan. Paaal 16 Perusahaan Umum Daerah.
(3)
(2)

Pasal 15

. (4) · (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan-hal-ha1:

a.mengada.kan pcrjanjian-pcrjanjian kcrja sarna usaha atas nama Perusahaan Umum Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
b.Mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
c.Mcmindah tangank.an atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau benda tak bergerak yang berstatus aset tetap milik Perusahaan Umum Daerah dengan persetujuan DPRD. Kabupaten Nias Utara;
d.mengadakan investasi baru;
e.penyertaan modal pada perusahaan lain; clan
f.mengadakan tindakan-tindakun lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati; Persetujuan .sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1), diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertirnbangan dari Sadan Pengawas; Dalam hal Direksi tidak mehiksanukan/rnentaati/mempedomani ketentuan-ketentuan sebagairnana din:iuksud pada ayat ( 1), segala tind akan Direkei diariggap tidak rnewa kili Perusahaan Urnurn Dacrah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan perat.uran Lala tertib perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlak u; Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 12 ayat { 1) huruf g, Direksi dapat menycrahkan tugas dan wewenang dirnaksud kepada Dirck tur Utarna atau kepada seorang anggota Direksi atau kepada seorang dan beberapa orang pegawai Perusahaan Umum Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain di luar ( l)' Untuk diangkat menjadi Direk si harus me men uh i syarat-syarat um um dari khusus serta syarat-syara t lain yang diperlukan.

(2)Syarat - syarat sebagaimana dirnak sud pada ayat ( l) adalah:
1. a.Syarat-syarat Umum ;
  1. 1.warga Negara Iridories ia;
  2. 2.bertakwa kepada Tuhan Yang Muha Esa;
  3. 3.setia dan ta.at kepada Pancasila, Unctang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah .Rcpublik Indonesia;
  4. 4.tidak pernah dihukum penjara dengan ancaman .5. (lima) tahun kurungan at.au lebih berda sarka n keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan Iiukurn tetap:
2. b.Syarat-syarat kb usus:
  1. 1.sehat jasmani dan rchani eerta berurnur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
  2. 2.pendidikan minimal S l (Strata Satu};
  3. 3.mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahundalarn bidang pengelolaan perusahaan;
  4. 4.mampu membuat dan rnenyajikan proposal visi, misi, dan strategi pengelolaan Perusahaan Um um Dae rah:
  5. 5.Direksi berasaJ dari unsur swasta/ profesional, tidak merangkap jabatan pada perusahaan daerah atau. perusahaan swasta lainnya atau pada lcmbaga/ insuinsi baik pc mer in Lah maupun swasta yang memiliki hubungan de ngan pengelolaan Perusahaan Umum Dae rah;
  6. 6.tida k merniliki usaha yang mengakibat.kan kontlik kepentingan baik langsung rnaupun tidak langsung derigan usaha yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah; dan
  7. 7.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Dircksi at.au Sadan Pcngawas lainnya sarnpai deraiai ketiza baik

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 17

Pasal 15

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 17

Pasal 15

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984