Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Utara No. 7 Tahun 2015
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 74
b. 1 bahwa un tuk efesiensi dan efektifitas pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di bentuk Perusahaan -Urnum Daerah di .Kabupaten Nias Utara;
BUPATI MIAS UTARA, DEKGAlf RAHM.AT TUHAK YANG MAHA ESA Mengingat Menirnbang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAE&\11 TAFAERI BIAS UTA.RA TENT ANG PBRATURAN DAERAH KABUPATEN N1AS UTARA NOMOR 7 TAHUN 2015 BUPATI NIAS UTAJU PROVINSI SUMATERA UTARA ,
5679);
9.' ;'Peraturan Pernerintah , Nomor SO Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasarna Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik .Indonesia Nornor 4761);
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal l PERATURAN DASRAH TENTANG PEMBENTUKAN PE~USAHAAN UMUM D/\l:<~RAH TAFAERI NlAS UTARA. Menetapkan Dengan Persetujuan Benama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JllAS UTARA d.an BUPATI NIAS UTARA
MEMUTUSKAN :
1 7'. Peraturan Menteri Dalarn Ncgeri Republi.k Indonesia, Nomor 22 Tahun '.2009 t entang Petunjuk Teknis Ta.La Cara Kerjasarna Daerah;
Perusahaan Umum Daerah mernpunyai wilayah kerja/usaha di dalam daerah dan dapat dikernbangkan sarnpai kcluar daerah. (2). Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dima.ksud pada .ayat (1), dapat (1)
(J) . Perusahaan L'rnurn Daerah ini bernama Perusahaan Umum Daerah Tafaeri Nias Utara.
BAB Ill NAMA DAN KEDUDUKAN
BAB ILL
I
·{3) Perusahaan Urnurn Daerah sebagaimana dirnaksud pada .ayat ( 1) clan ayat
BAB 11 PEMBENTUKAN DAN STATUS
. ~-. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
. 10. Cadangan umum adalah Cadangan yang dapat berupa uang atau barang yang d.ibentukdari laba yang disediakan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang t.idak dapat diprediksi.
,
BAB V MODAL
BAB V
,. (1,) Perusa.haan Umum Dacrah bergerak dalarn bidang usaha:
· (4) Sebelum melakukan kegiatan usaha sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2) clan ayat (3), wajib terlebih dahulu melakukan kajian kelayakan usaha clan hasil kajian kelayakan ini ditetapkan rnelalui keputusan Bupati. Paaal 6 ( I) Perusahaan Um um Daerah diberit uk dengan maksud untuk me mberikan wadah usaha secara lcbih tcrencana dun terorganisir dalar.n rangka mempercepat pembangunan daerah.
BAB IV MAK.SUD, TUJUAN DAN BID~G USAHA Paaal 5
BAB Vil PEN GURUS
BAB VIL
Perusahaan Umum Daerah me mpunyai fungsi:
Perusahaan Umum Daerah rnerniliki tugas pokok: · a. Melaksanakan pengelolaan Perusahaan Urnum Daerah . sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
BABVI TOGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN UMUM DAERAII
TUOA8 DAN WEWENANO DIREKSI Pasa..l 12 · (1) Pengelolaan terhadap Perusahnan Umurn Daerah sebagai suatu Badan Usaha dilaksanakan oleh Direksi
(3). Direktur Utama berhak dan berwe uang bertinda.k atas nama Direksi, dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bcrtanggung jawab kepada Bupati,
_(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pcrusahaan Umurn Daerah dan Tata Cara menjalankan tugas Direksi ditet apkan dengan Keputusan Bupati. 'I Bagian Kesatu DIREKSI Paaal 11
" . Anggota Dircksi tidak berwewe nang mewa kili Perusahaan Umurn Daerah sebagairnana dima.ksud dalurn pasul 12 ayat ( l) huruf g apabila :
DaJam hal Perusahaan Umurn Daerah mernpunyai kepentingan yang oertcntangan dengan kepcntingan peribadi seorang anggota Direk si , maka perusahaan umum Daerah akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalarn hal Perusahaan Umum Daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh · anggota Direksi, maka dalam
t ( 1) kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah.
. "(2) Setiap anggota Direksi bertanggungjaw~l> periuh secara peribadi apabila yang bersangkutan ber salah atau lalai .rnenjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagairnana dirna.ksud pada ayat (1). Atas nama Perusahaan Umum Daerah, Bupati dapat mengajukan gugatan kepengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau Pasa.l 13
PENGANGKATAN DIREKSI
. ( 1). Dalam hal Direksi melakukan perigadaun barang dan jasa untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah berpedoman pada Anggaran Perusahaan dan ketentuan yang berlaku;
Paaal 16 Perusahaan Umum Daerah. (3) (2)
. (4) · (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan-hal-ha1:
Persetujuan .sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1), diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertirnbangan dari Sadan Pengawas; Dalam hal Direksi tidak mehiksanukan/rnentaati/mempedomani ketentuan-ketentuan sebagairnana din:iuksud pada ayat ( 1), segala tind akan Direkei diariggap tidak rnewa kili Perusahaan Urnurn Dacrah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan perat.uran Lala tertib perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlak u; Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 12 ayat { 1) huruf g, Direksi dapat menycrahkan tugas dan wewenang dirnaksud kepada Dirck tur Utarna atau kepada seorang anggota Direksi atau kepada seorang dan beberapa orang pegawai Perusahaan Umum Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain di luar ( l)' Untuk diangkat menjadi Direk si harus me men uh i syarat-syarat um um dari khusus serta syarat-syara t lain yang diperlukan.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen