DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai menetapkan Krayan Tengah sebagai kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Nunukan, termasuk batas-batas wilayahnya. Mengatur organisasi dan tata kerja kecamatan, termasuk pengangkatan pejabat kecamatan dan unit pelayanan publik di tingkat kecamatan. Menjelaskan tugas dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait. Serta mengatur mengenai pembentukan, cakupan wilayah, batas wilayah dan ibu kota.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan Publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka di pandang perlu membentuk Kecamatan Krayan Tengah;
c.bahwa Kecamatan Krayan Selatan, merupakan kawasan perbatasan sehingga dengan pertimbangan kepentingan strategis nasional, perlu dimekarkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Kecamatan Krayan Tengah dalam Wilayah Kabupaten Nunukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Mengingat

3.Undang-Undang 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 49 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Krayan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 73 Seri D Nomor 22);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 21 Seri D Nomor 07); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KRAYAN TENGAH DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Nunukan yang dipimpin oleh camat.
5.Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TUJUAN, PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Tujuan Pembentukan kecamatan adalah untuk:

a.meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
b.meningkatkan pelayanan Publik;
c.meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
d.Kepentingan Strategis Nasional, dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Krayan Tengah dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

Pasal 4

(1)Kecamatan Krayan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Krayan Selatan yang terdiri atas:
1. a.Desa Tang Paye;
2. b.Desa Long Rungan;
3. c.Desa Long Kelupan;
4. d.Desa Long Padi;
5. e.Desa Tang Badui;
6. f.Desa Binuang;
7. g.Desa Long Mutan;
8. h.Desa Pa’ Milau;
9. i.Desa Ba’ Liku;
10. j.Desa Long Rian; dan
11. k.Desa Pa’ Yalau.
(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Krayan Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Kecamatan Krayan Selatan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Kecamatan Krayan Tengah mempunyai batas wilayah:
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Krayan Timur;
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malinau;
3. c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Malinau; dan
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Krayan Selatan dan Sarawak (Malaysia).
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penetapan batas wilayah Kecamatan Krayan Tengah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 7

(1)Ibu Kota Kecamatan Krayan Tengah berkedudukan di Binuang Desa Binuang.
(2)Ibu Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pusat penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Krayan Tengah.

BAB III

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 8

Peresmian Kecamatan Krayan Tengah dilakukan secepatnya oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di Kecamatan Krayan Tengah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut dengan Camat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 11 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN, PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN, PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945