DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai menyediakan definisi kemiskinan serta cakupan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Menetapkan kebijakan strategis untuk penanggulangan kemiskinan, termasuk pengembangan program-program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Menguraikan berbagai program yang akan dilaksanakan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan usaha mikro dan kecil. Mengatur tentang pentingnya koordinasi antar instansi pemerintah, serta kerjasama dengan lembaga swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Menetapkan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Serta mengatir sanknsi admninistratif. Dan peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang sistematis dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menanggulangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya dalam penanggulangan kemiskinan;
c.bahwa dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Nunukan perlu kebijakan strategis yang efektif, efisien, terkoordinasi dan terpadu sehingga dapat terwujud dalam kurun waktu pembangunan jangka panjang, dimana Kabupaten Nunukan merupakan daerah perbatasan dan menjadi cermin Negara Republik Indonesia dimata Dunia Internasional;
d.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan di Kabupaten Nunukan, diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat mengikat semua pihak;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
6.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
16.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
17.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
19.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
25.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7.Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
8.Penduduk miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Nunukan terdata sebagai warga Kabupaten Nunukan.
9.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
10.Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11.Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
12.Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
13.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
14.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi/menanggulangi kemiskinan.
15.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
16.Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bermasyarakat.
17.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berasaskan:

a.kemanusiaan;
b.keadilan sosial;
c.nondiskriminasi;
d.kesejahteraan;
e.kemitraan;
f.kesetiakawanan;
g.pemberdayaan.
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah bertujuan menciptakan warga di daerah yang mampu berusaha dan mengembangkan kreativitasnya untuk bangkit dari kemiskinan baik untuk dirinya sendiri maupun pemenuhan kebutuhan keluarganya serta lingkungan sosialnya.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Fakir miskin berhak:

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan;
c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e.mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f.memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g.memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
i.memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 5

Fakir miskin bertanggung jawab:

a.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
c.memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
d.berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui TKPKD wajib menyusun Rencana Strategi penanggulangan kemiskinan di Daerah.
(2)Rencana Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.

Pasal 7

Strategi penanggulangan kemiskinan berupa :

a.mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
b.meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
c.mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
d.mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

Program penanggulangan kemiskinan terdiri atas:

a.kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
b.kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yaitu bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat;
c.kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
d.program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

BAB V

PENANGANAN FAKIR MISKIN

Pasal 9

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat selaras dengan upaya penanganan fakir miskin oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…