DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai menetapkan tujuan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Menguraikan hak-hak perempuan dan anak serta kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan. Menyediakan mekanisme untuk layanan konsultasi, rehabilitasi, dan pemulihan bagi korban. Mengatur sanksi bagi pelanggaran terhadap perlindungan yang diatur. Serta adanya pembinaan dan pengawasan, dan juga peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Pemberdayaan Perempuan dan/atau Perlindungan Anak.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8.Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
9.Pemenuhan Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
11.Korban adalah perempuan dan/atau anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan.
12.Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
13.Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
14.Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
15.Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
16.Rehabilitasi Kesehatan adalah upaya pemulihan kondisi korban meliputi kesehatan fisik, psikis dan sosial agar korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dan wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
17.Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
18.Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari wilayah daerah ke daerah asal.
19.Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
20.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT, adalah suatu unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban kekerasan dan terintegrasi dengan PPT yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelindungan Perempuan dan Anak, dilaksanakan berdasarkan asas:

a.penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
b.keadilan dan kesetaraan gender;
c.non diskriminasi;
d.kepentingan terbaik bagi Anak;
e.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
f.pemberdayaan; dan
g.kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak;
b.memelihara keutuhan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis;
c.mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
d.melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
e.memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
f.memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi; dan
g.melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

BAB III

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 4

Setiap Perempuan berhak: a untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; b untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; c mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya; d mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; e untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara; f atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; g untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; h memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; i atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; j atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; k untuk bebas dari penyiksaaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain; l hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; m atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; n atas kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan; o atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; p dalam upaya pembelaan negara; q untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; r memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamnya dan kepercayaannya itu; dan s mendapat pendidikan.

Pasal 5

(1)Guna meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perempuan harus diberdayakan.
(2)Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam upaya pemberdayaan perempuan.
(2)Upaya pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui: a pemberian keterampilan dan pelatihan kerja; b fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif; c fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif; d fasilitasi dan bantuan permodalan; dan e fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 8

Pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui: a peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial; b peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi. c peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan d fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi : a pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai level; b pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik; c partisipasi dalam pemilihan umum; dan d pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
(2)Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi : a peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan b fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.
(2)Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1)Untuk melaksanakan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengarusutamaan gender meliputi: a menetapkan pelaksanaan pengarusutamaan gender; b mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mediasi pengarusutamaan gender; c memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah; d melaksanakan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya; e meningkatkan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya; f mengintegrasikan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya; g mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya; h menyelenggarakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan perempuan penyandang cacat, di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana; i memfasilitasi pengintegrasian perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan perempuan penyandang cacat, di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana; j mengoordinasikan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan perempuan penyandang cacat; k memfasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan kerja lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender; l mengembangkan sistem infomasi berbasis gender; dan m menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu ataupun tidak terpadu terhadap perempuan korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan perempuan penyandang cacat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan perempuan dan mekanisme pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…