DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 18 Tahun 2015

Nomor: 18
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai menjelaskan jenis-jenis pasar yang ada, seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Mengatur persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan izin usaha bagi pelaku usaha di sektor pasar. Menentukan lokasi dan tata ruang untuk pasar rakyat dan toko modern agar tidak saling mengganggu. Menyediakan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap pedagang dan pengelola pasar. Serta mengatur adanya sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberdayaan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan untuk kesejahteraan masyarakat termasuk usaha perdagangan melalui pasar rakyat perlu dipertahankan dan ditingkatkan keberadaannya sejalan dengan perkembangan Pusat perbelanjaan dan Toko modern;
c.bahwa untuk mengoptimalkan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu diatur untuk meningkatkan kepastian usaha dan tertib usaha serta untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang maupun jasa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5.Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 10.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5512); 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679); 12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 16.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan perdagangan.
6.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disebut Kepala SKPD Teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan Perdagangan.
7.Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern disuatu daerah agar berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
8.Pembinaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam membina Pasar Rakyat, usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
9.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
10.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan pelataran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14.Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produk petani yang dibeli oleh pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
15.Minimarket adalah sarana atau tempat untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
16.Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
17.Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
18.Pusat perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
19.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanankan usaha pengelolaan pasar rakyat.
20.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanankan usaha pengelolaan Pusat perbelanjaan.
21.Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.
22.Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih baik berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersinergi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
23.Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang menegenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
24.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar, dengan mempertimbangkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
25.Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan asas :

a.Kemanusiaan;
b.Keadilan;
c.Kesamaan kedudukan;
d.Kemitraan;
e.Ketertiban dan kepastian hukum;
f.Keamanan berusaha;
g.Kelestarian lingkungan;
h.Kejujuran usaha; dan
i.Persaingan sehat.

Pasal 3

Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk :

a.memberikan penataan dan pembinaan kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan serta Toko Modern;
b.memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri;
c.agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
d.menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat dengan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
e.mewujudkan sinergitas hubungan yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB III

PENATAAN, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 4

(1)Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
(2)Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
2. b.menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
3. c.menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
(3)Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.
(4)Pasar Rakyat boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam Daerah.

Pasal 5

(1)Pasar Rakyat yang memiliki nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota dan memiliki nilai bagi industri pariwisata.
(2)Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, UMKM, Koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal dan tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan kepada Pasar Rakyat dan pelaku usaha yang ada didalamnya.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
1. a.menentukan lokasi usaha Pasar Rakyat yang strategis dan menguntungkan;
2. b.kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati;
3. c.pengaturan mengenai mekanisme pelayanan Pasar Rakyat; dan
4. d.memprioritaskan kesempatan tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Pasar Rakyat.
(2)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
1. a.pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar rakyat;
2. b.implementasi manajemen pengelolaan yang professional;
3. c.fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
4. d.fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang Pasar di Pasar rakyat;
5. e.pembinaan terhadap Pasar Rakyat serta pelaku usaha yang ada di dalamnya;
6. f.dalam situasi tertentu dapat memberikan subsidi kepada Pasar Rakyat serta pelaku usaha yang ada didalamnya;
7. g.peningkatan kualitas dan sarana Pasar Rakyat serta pelaku usaha yang ada didalamnya;
8. h.pengembangan Pasar Rakyat dan pelaku usaha yang ada didalamnya;
9. i.fasilitas pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kewajiban para pedagang;
10. j.mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun Pasar Induk dan Pasar Penunjang;
11. k.mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
12. l.meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 8

(1)Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk Peraturan Zonasi.
(2)Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Pasal 9

(1)Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib :
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
2. b.memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
3. c.menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan; dan
4. d.menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
(2)Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dengan pihak lain.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…