DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai menentukan jenis kendaraan yang wajib diuji dan frekuensi pengujian. Menguraikan tahapan pengujian, termasuk alat dan metode yang digunakan. Mengatur sanksi bagi pemilik kendaraan yang tidak memenuhi kewajiban pengujian. Mewajibkan lembaga terkait untuk melaporkan hasil pengujian.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kendaraan merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan;
b.bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya;
c.bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja pengujian Kendaraan Bermotor sekaligus kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diwujudkan keselamatan sarana yang lebih baik, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Managemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Managemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Angkutan Jalan.
5.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Angkutan Jalan.
6.Unit Pelaksanan Tehnis SKPD yang selanjutnya disebut UPT SKPD adalah unit pelaksanan teknis pada SKPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengujian kendaraan bermotor.
7.Kepala Unit Pelaksanan Tehnis SKPD yang selanjutnya disebut Kepala UPT SKPD adalah Kepala unit pelaksanan teknis pada SKPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengujian kendaraan bermotor.
8.Setiap orang adalah orang Perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Orang adalah orang pribadi/orang perorangan yang merupakan subyek hukum.
11.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
12.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih 8 (delapan) orang, termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
15.Traktor adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk menarik (menghela) kendaraan gandengan dijalan raya.
16.Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
17.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
18.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
19.Rumah-rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
20.Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan.
21.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
22.Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
23.Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
24.Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
25.Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk:

a.mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya:
1. 1.kecelakaan lalu lintas;
2. 2.gangguan terhadap lingkungan; dan
3. 3.kerusakan-kerusakan berat pada waktu pemakaian.
b.memberikan informasi kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor mengenai dimensi, daya angkut, tekanan sumbu, kelas jalan bagi kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum dalam buku uji;
c.memberikan saran-saran perbaikan kepada pemilik kendaraan untuk memperbaiki kondisi teknis kendaraan bermotor yang tidak layak berdasarkan hasil uji berkala; dan
d.menyajikan data kuantatif mengenai potensi armada angkutan orang atau angkutan barang setempat, dalam hubungannya dengan pembinaan angkutan pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor ditujukan kepada kendaraan wajib uji berkala yaitu sebagai berikut:

a.mobil penumpang umum;
b.mobil bus;
c.mobil barang;
d.kereta tempelan; dan
e.kereta gandengan.

BAB III

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

(1)Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang beroperasi dalam Wilayah Kabupaten wajib dilakukan pengujian berkala.
(2)Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPT SKPD.
(3)Selain UPT SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uji berkala dapat dilakukan oleh:
1. a.unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; atau
2. b.unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
(4)Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Uji Berkala pertama;
2. b.pemeriksaan persyaratan teknis;
3. c.pengujian persyaratan laik jalan;
4. d.pemberian bukti lulus uji; dan
5. e.Unit Pelaksana Teknis SKPD.

Pasal 6

(1)Pada saat Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, UPT SKPD membuat kartu induk Uji Berkala.
(2)Kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:
1. a.tanggal dan nomor Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
2. b.nomor Kendaraan;
3. c.nomor Uji Berkala;
4. d.nama pemilik;
5. e.alamat pemilik;
6. f.merek dan tipe;
7. g.jenis;
8. h.tahun pembuatan atau perakitan;
9. i.isi silinder;
10. j.daya motor penggerak;
11. k.nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
12. l.nomor motor penggerak atau mesin;
13. m.konfigurasi sumbu;
14. n.dimensi Kendaraan;
15. o.bahan bakar yang digunakan;
16. p.tanggal dan nomor pengesahan Uji Tipe;
17. q.tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali; dan
18. r.nama dan identitas penanggung jawab UPT SKPD yang membuat kartu induk Uji Berkala.

Pasal 7

(1)Uji Berkala terhadap kendaran bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
(2)Masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 6 (enam) bulan.
(3)Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji Berkala berikutnya.

Pasal 8

(1)Setiap Kendaraan wajib uji yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.
(2)Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat kode provinsi, kode Kabupaten, kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.
(3)Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan wajib uji.

Pasal 9

(1)Permohonan uji berkala Kendaraan Bermotor disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan uji berkala kepada UPT SKPD dengan melampirkan:
1. a.foto kopi sertifikat registrasi uji tipe;
2. b.foto kopi identitas pemilik Kendaraan Bermotor berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau menyerahkan surat kuasa/tugas dari instansi /lembaga/badan bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
3. c.foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
4. d.foto kopi Tanda Nomor Kendaraan (TNK); dan
5. e.foto kopi bukti lunas retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
(2)Pada saat mengajukan Permohonan uji berkala, wajib membawa kendaraan ke UPT SKPD sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 19 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 2 Tahun 2016