DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai menyatakan tujuan dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi lingkungan. Mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan program CSR, termasuk alokasi anggaran dan laporan pelaksanaan. Menyusun pedoman tentang jenis-jenis program yang dapat dilakukan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur. engatur sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban CSR yang telah ditetapkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjadi hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
c.bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Iindonesia Nomor 2013); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491); 4. 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Mengingat

7.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 8. 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejateraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 15. 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5589); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5613);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Persero Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 04); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Nunukan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat.
6.Pelaku Dunia Usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdadarkan peraturan perundang- undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi meupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung meupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8.Wilayah Sasaran adalah kawasan yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung akibat dari keberadaan perusahaan sehingga fungsi Sosial dan lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik. 9. 10. Tim Fasilitasi TJSLP adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur DPRD yang bertugas melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan program TJSLP. Forum Pelaksana TJSLP adalah Organisasi atau Forum komunikasi yang terdiri dari beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
11.Pelaksana TJSLP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Nunukan baik milik swasta, milik negara maupun milik Pemerintah Daerah yang memiliki tujuan mencari keuntungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.Memberi kepastian dan perlindugan hukum atas pelaksanaan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Nunukan; b. c. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemengku kepentingan di Kabupaten Nunukan dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional; dan Mensinergikan pelaksanaan program TJSLP dengan Program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.Terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan Peraturan perundang–undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi.
c.Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara terpadu dan berdaya guna.
d.Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
e.Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
f.Terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan Asas :

a.Kepastian Hukum;
b.Kepentingan Umum;
c.Kebersamaan;
d.Parsipatif dan aspiratif;
e.Keterbukaan
f.keberlanjutan
g.Berwawasan lingkungan
h.Kemandirian; dan
i.Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Pasal 5

(1)Asas penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-pinsip:
1. a.Kesadaran umum;
2. b.Kepedulian;
3. c.Keterpaduan;
4. d.Kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.Kemandrian;
6. f.Sensitivitas;
7. g.Keberpihakan;
8. h.Kemitraan;
9. i.Inisiasi;
10. j.Mutualitas dan non diskriminasi; dan
11. k.Koordinatif.
(2)Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif
6. f.terukur
7. g.program perbaikan berkelanjutan
8. h.keadilan yang bijak; dan
9. i.kebijakan yang adil.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TJSLP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah dan kearifan lokal masyarakat setempat.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 7

(1)Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan
(2)Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Pasal 8

(1)Kecamatan yang wilayahnya tidak terdapat Perusahaan atau terdapat perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki program TJSLP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TJSLP kepada forum Pelaksana TJSLP dengan tembusannya kepada Tim Fasilitasi TJSLP.
(2)Forum TJSLP dapat menindaklanjuti usulan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan Tim Fasilitasi TJSLP .

BAB IV

PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 9

(1)Pelaksana TJSLP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus Pusat, Cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
(3)Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau Milik Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…