DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pemilihan Kepala Desa dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Pemilihan Kepala Desa. Bab 3: Panitia Pemilihan Kepala Desa. Bab 4: Pelaksanaan. Bab 5: Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Kepala Desa. Bab 6: Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa. Bab 7: Biaya Pemilihan Kepala Desa. Bab 8: Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa. Bab 9: Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa. Bab 10: Ketentuan Lain-Lain. Bab 11: Ketentuan Peralihan. Bab 12: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Nunukan yang dipimpin oleh camat.
5.Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal–usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Pemilihan kepala desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12.Panitia pemilihan kepala desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
13.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa
15.Pendaftaran Pemilih adalah kegiatan untuk mendata dan menginventarisir Penduduk/Warga Masyarakat Desa yang telah memenuhi persyaratan memiliki Hak Pilih dalam Proses Pemilihan Kepala Desa.
16.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
18.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
20.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
21.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23.Hak dipilih adalah hak yang dimiliki oleh warga masyarakat berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan untuk dapat dipilih dalam proses pemilihan KepalaDesa.
24.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari Warga Masyarakat Setempat.
25.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik secara administrasi maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1)Pilkades dilakukan secara serentak satu kali.
(2)Apabila Pilkades serentah sebagaimana dimksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk dilakukan maka Pilkades dapat dilakukan secara bergelombang.

Pasal 3

Pilkades Serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

(1)Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten.
2. b.Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.Ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa;
(2)Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pilkades bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(4)Penetapan waktu dan hari pelaksanaan Pilkades secara bergelombang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Pilkades, dibentuk panitia Pemilihan yang terdiri dari:

a.Panitia Pemilihan Kabupaten;
b.Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
c.Panitia Pemilihan.

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan Pilkades, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;
6. f.memberikan pedoman teknis pelaksanaan Pilkades yang diperlukan;
7. g.membuat jadwal Pilkades;
8. h.melaksanakan monitoring terhadap persiapan dan pelaksanaan Pilkades;
9. i.mempersiapkan pelaksanaan Pelantikan bagi Kepala Desa yang terpilih;
10. j.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades; dan
11. k.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 7

(1)Dalam pelaksanaan Pilkades, Camat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.
(2)Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(3)Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pilkades;
2. b.memfasilitasi penyaluran surat suara kepada panitia pemilihan;
3. c.melaksanakan koordinasi dengan unsur Pejabat TNI/POLRI di kecamatan menyangkut keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pilkades;
4. d.menyelesaikan sengketa/perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
5. e.menjamin pelaksanaan proses Pilkades berjalan dengan tertib, aman dan lancar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan serta menjamin pelaksanaannya secara demokrasi; dan
6. f.membuat laporan tertulis kepada Bupati tentang penyelenggaraan Plkades diwilayahnya melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 8

(1)Dalam pelaksanaan Pilkades, BPD membentuk Panitia Pemilihan.
(2)Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanis rapat BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(3)Panitia Pemilihan terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat dengan jumlah ganjil.
(4)Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota;
3. c.bendahara merangkap anggota; dan
4. d.anggota.
(5)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disesuaikan dengan jumlah penduduk potensial pemilih, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.sampai dengan 800 pemilih, jumlah Anggota paling banyak 4 orang;
2. b.801 – 1.600 pemilih, jumlah Anggota paling banyak 6 orang;
3. c.Lebih dari 1.600 pemilih, jumlah Anggota paling banyak 12 orang;
(6)Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. c.Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
7. g.Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
8. h.Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.Melaksanakan pemungutan suara;
10. j.Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.Menetapkan calon kepala desa terpilih;
12. l.Melakukan Pengawasan dan memberikan sanksi bagi Calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran; dan
13. m.Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

Pilkades dilaksanakan melalui tahapan:

a.Persiapan;
b.Pencalonan;
c.Pemungutan suara; dan
d.Penetapan.

Pasal 10

(1)Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :
1. a.Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
2. b.Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
3. c.Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga piluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
4. d.Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
5. e.Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
(2)Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 11

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pilkades, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. d.berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…