DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai menjelaskan tujuan peraturan ini untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari bahaya kebakaran serta ruang lingkup penerapannya. Mengatur langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan, termasuk penyuluhan dan edukasi tentang kebakaran. Menetapkan kewajiban bagi instansi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Menjelaskan prosedur penanggulangan kebakaran, termasuk koordinasi antar lembaga dan mekanisme respon darurat. Mengatur sanksi bagi individu atau pihak yang melanggar ketentuan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tercapainya tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara optimal perlu ditetapkan ketentuan – ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pemakaian alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulanagan Bahaya Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5589);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 22 Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Dinas/Badan/Kantor adalah dinas/badan/kantor yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kebakaran.
5.Kepala Dinas/Badan/Kantor adalah kepala dinas/badan/kantor yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kebakaran.
6.Petugas Operasional adalah semua pegawai yang melakukan tugas – tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.
7.Alat Pemadam api adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda.
8.Alat perlengkapan pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk melengkapi operasionala pemadam kebakaran baik yang konvensional maupun yang modern.
9.Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung.
10.Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan manusia, seperti rumah tinggal, Balai Pertemuan, Hotel, Kantor, Rumah Sakit, Tempat Peribadatan, Pusat-pusat Perdagangan, Lembaga Permasyarakatan, Toko, Tempat Pendidikan, Industri, Panti Asuhan, Bangunan Umum dan lain sejenisnya.
11.Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum peraturan daerah ini diberlakukan.
12.Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 2 lantai.
13.Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 meter atau 8 lantai.
14.Bangunan industri adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan dan/atau menghasilkan suatu barang.
15.Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukkannya untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar, hotel, rumah sakit, mall, pergudangan, pendidikan, lembaga permasyarakatan dan gedung kantor pemerintah.
16.Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukkanya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri perumahan dalam kompleks, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
17.Rumah tinggal adalah bangunan yang terdiri atas ruangan atau gabungan ruangan yang berhubungan satu sama lain yang berfungsi sebagai tempat tinggal.
18.Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
19.Bahan berbahaya adalah setiap zat dan/atau elemen, ikatan atau cmpuran bersifat mudah menyala atau terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasan dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia dan cepat merambatkan api.
20.Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas atau jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
21.Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencangkup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
22.Pemercik (Sprinkler) otomatis adalah suatu system pemancar air yang bekerja secara otomatis bilaman temperature mencapai suhu tertentu.
23.Sistem pemadam khusus adalah suatu system pemadam yang ditetapkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis kimia kering, atau jenis lainnya.
24.Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
25.Bahaya kebakaran sedang I (satu) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemungkinan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dan 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
26.Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemungkinan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi lebih dan 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
27.Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas agak tinggi, sehingga penjalaran api agak cepat.
28.Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sangat tinggi, sehingga penjalaran api sangat cepat.
29.Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
30.Bantuan Sukarelawan Kebakaran (Balakar)/Bantuan Pemadam Kebakaran (BPK) adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan suka rela membantu melaksanakan tugas pemadaman tingkat pertama.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman umum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulaangan bahaya kebakaran di wilayah kabupaten Nunukan.

Pasal 3

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Nunukan yang di atur dalam Peraturan Daerah ini mencakup Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah, warga masyarakat umum dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada tahap pra kebakaran, saat kebakaran dan pasca kebakaran sesuai ancaman tipologi potensi bahaya kebakaran.

BAB III

PRINSIP DAN TIPOLOGI POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 4

(1)Prinsip Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilaksanakan berdasarkan:
1. a.Mengedepankan penyelamatan jiwa dan harta benda;
2. b.Mengurangi resiko kebakaran;
3. c.Mengedepankan preventif;
4. d.Cepat, tanggap dan tepat; dan
5. e.Efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 5

(1)Tipologi potensi bahaya kebakaran yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat umum dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
1. a.Pemukiman perumahan penduduk;
2. b.Perkantoran;
3. c.Bangunan dan gedung publik;
4. d.Bangunan perdagangan/Pusat perbelanjaan;
5. e.Hotel/losmen;
6. f.Bangunan dan gedung sekolah dan sarana pendidikan;
7. g.Rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya;
8. h.Pabrik dan industri;
9. i.Kendaraan bermotor;
10. j.Lahan dan hutan;
11. k.Kerusuhan, aksi sosial dan demontrasi; dan
12. l.Potensi bahaya kebakaran lainnya.
(2)Kebakaran adalah kobaran api yang tidak terkendali merupakan ancaman terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta dan/atau asset sumber daya daerah, kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat dan hilangnya mata pencaharian masyarakat.
(3)Kejadian kebakaran dapat terjadi diakibatkan faktor bencana alam, bencana non alam, bencana aksi sosial dan faktor kelalaian.

BAB IV

PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 6

(1)Personil Pemadam Kebakaran terdiri dari :
1. a.SATGAS DAMKAR (Satuan Petugas Pemadam Kebakaran) merupakan personil/aparat perangkat pemerintah daerah yang mempunyai keahlian dalam melakukan inspeksi, investigasi, pemadaman api, penyelamatan korban jiwa dan asset yang belanjanya dibiayai dari APBD dan sumber lain yang sah;
2. b.SATLAKAR (Satuan Sukarela Kebakaran) merupakan petugas pemadam kebakaran dibawah struktur organisasi perusahaan negara/Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Perusahaan Swasta yang mengelola unit usaha gedung publik, rumah sakit, pabrik/industri, hutan, lahan pertambangan, yang belanjanya dibiayai dari perusahaan negara/badan usaha milik negara/derah/perusahaan swasta; dan/atau
3. c.BALAKAR (Bantuan Sukarela Kebakaran) merupakan tumbuh swadaya dari oleh dan untuk masyarakat dalam membantu pencegahaan, pemadaman api dan melokalisir api awal kejadian kebakaran di lingkungan pemukimannya sebelum Satgas Damkar tiba.
(2)Satgas Damkar merupakan jabatan keahlian/profesi yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun dalam melaksanakan tugasnya.
(3)Untuk menjamin jabatan keahlian/profesi Satgas Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Kabupaten Nunukan menyelenggarakan pengadaan, pembinaan PNS/PTT yang memenuhi persyaratan umum, khusus dan standar kualifikasi Satgas Damkar.
(4)Standar Kualifikasi Satgas Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diselenggarakan pemerintah meliputi :
1. a.Pemadam 1;
2. b.Pemadam 2;
3. c.Pemadam 3;
4. d.Inspektur Muda Kebakaran;
5. e.Inspekktur Madya Kebakaran;
6. f.Inspektur Utama Kebakaran;
7. g.Penyuluh Muda Kebakaran;
8. h.Penyuluh Madya Kebakaran;
9. i.Investigator Muda Kebakaran;
10. j.Investigator Madya Kebakaran;
11. k.Intruktur Muda Kebakaran;
12. l.Istruktur Madya Kebakaran;
13. m.Operator Mobil Kebakaran;
14. n.Caraka Mobil Kebakaran; dan
15. o.Operator Komunikasi Kebakaran.
(5)Jenis jabatan standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 7

(1)Satgas Damkar dibagi dalam regu dengan minimal 5 orang dipimpin seorang komandan regu.
(2)Satgas Damkar dalam melaksanakan tanggap darurat, diwajibkan memakai alat pelindung diri.
(3)Satgas Damkar selain mendapat ASKES juga mendapatkan jaminan asuransi berisiko tinggi/kecelakaan dan kematian dari Pemerintah Daerah.
(4)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
(3)dianggarkan dalam APBD.
(5)Satgas Damkar dalam menjalankan tugasnya bersama dengan Satlakar, Balakar, dikomando langsung oleh kepala damkar dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai komandan lapangan.
(6)Komandan lapangan dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan instansi terkait dengan mempedomani SOP.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

(1)Bentuk sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi :
1. a.Mobil pemadam kebakaran;
2. b.Mesin pompa pemadam kebakaran;
3. c.Mobil penyelamatan (rescue);
4. d.Mobil pendukung operasional;
5. e.Alat evakuasi korban kebakaran;
6. f.Alat pelindung petugas pemadam kebakaran;
7. g.Ketersediaan air;
8. h.Ketersediaan racun api;
9. i.Ketersediaan peralatan pembongkaran penghambat pemadam kebakaran;
10. j.Alat pemadam kebakaran hutan, lahan;
11. k.Alat pemadam kebakaran spesifikasi khusus;
12. l.Alat deteksi dini perlindungan bahaya kebakaran diluar lingkungan dan didalam gedung publik, perumahan, pusat perbelanjaan, angkutan kendaraan bermotor, hutan dan lahan; dan
13. m.Alat pemadam kebakaran diluar lingkungan dan didalam gedung publik, pusat perbelanjaan, angkutan kendaraan bermotor, hutan dan lahan.
(2)Untuk menjamin kualitas, efektifitas dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Daerah wajib menggunakan peralatan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang – undangan.

BAB VI

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 9

Setiap warga masyarakat di daerah Kabupaten Nunukan wajib berupaya aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan atas bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…