DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 September 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai perubahan atau penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2009 yang sebelumnya mengatur tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Mengatur aspek-aspek administrasi kependudukan yang mencakup pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, dan akta kematian, serta perubahan data kependudukan. Mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural, dan menetapkan sekaligus menghapus beberapa sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Nunukan ; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN NUNUKAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nunukan di ubah sebagai berikut :

1.Ketentuan pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7, 9, 19, 32, 36, 45, 46, 49 di ubah sehingga selengkapnya berbunyi : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan;
3.Bupati adalah Bupati Nunukan;
4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang bertanggungjawab dan berwenang dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
5.Camat adalah Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
6.Kelurahan adalah Kelurahan pada unit kerja Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Nunukan melalui Camat;
7.Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Nunukan.
8.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam Penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk Pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
9.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;
10.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
11.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
12.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
15.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
16.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
17.Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
18.Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
19.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
20.Pencatataan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
21.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.
22.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan;
23.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
24.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
25.Pindah ke Luar Negeri adalah penduduk yang meninggalkan atau menetap ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih, termasuk penduduk yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
26.Datang dari Luar Negeri adalah Warga Negara Indonesia yang sebelumnya pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian datang kembali untuk menetap di Kabupaten Nunukan;
27.Surat Keterangan tempat tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai penduduk tinggal terbatas;
28.Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat keterangan yang di berikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan kepada Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri, dan kemudian surat keterangan tersebut akan digunakan sebagi dasar penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
29.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang di berikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan kepada Warga Negara Indonesia yang akan pindah dari Kabupaten Nunukan ke luar wilayah Negara Kesatuan
30.Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang di tetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
31.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil;
32.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan;
33.Data Agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan;
34.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
35.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
36.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dan Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;
37.Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan;
38.Keluarga adalah suami, istri dan anak-anak anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang tinggal satu rumah;
39.Kepala Keluarga adalah

a.Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.Kepala Ksatrian, asrama, rumah yatim-piatu dan lain-lain, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
1. 40.Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
2. 41.Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
3. 42.Kepercayaaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dalam perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal Bangsa Indonesia;
4. 43.Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. 44.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
6. 45.Pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut;
7. 46.Pengesahan Anak adalah merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;
8. 47.Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan Pejabat Pencatatan Sipil yang di letakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan, baik di halaman/bagian muka atau belakang Akta;
9. 48.Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam;
10. 49.Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut UPT, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. 50.Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelejen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
12. 51.Hari adalah hari yang ditentukan sebagai waktu bekerja tidak termasuk hari libur nasional dan cuti bersama .
13. 52.Di hapus
14. 53.Di hapus
15. 2.Ketentuan pada BAB III Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 5

(1)Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:
1. a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. b.pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
3. c.Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. d.Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. e.Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
6. f.Penugasan/Pelimpahan wewenang kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi Kependudukan berdasarkan azas pembantuan;
7. g.Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten, berasal dari Data SIAK Pelayanan dan/atau Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
8. h.Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
(2)Penugasan/Pelimpahan wewenang kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi Kependudukan berdasarkan azas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pada BAB III Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pasal 12 ayat (1) huruf c diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 12

(1)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
1. a.Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
2. b.Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. c.Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan
4. d.Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. e.Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
6. f.Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  1. 4.Ketentuan pada pasal 16 diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 16

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyediakan dan menyerahkan blangko Dokumen Kependudukan dan formulir untuk pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

5.Ketentuan pada pasal 18 ayat (3) diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 18

(1)Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia di Desa atau Kelurahan dapat dilaksanakan oleh Petugas Registrasi.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(3)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(4)Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam PeraturanBupati.

6.Ketentuan pasal 43 ayat (1) diubah dan pasal (2) dihapus sehingga pasal 43 selengkapnya berbunyi:

Pasal 43

(1)Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2)Dihapus:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati;

7.Ketentuan pasal 55 ayat (1) diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 55

(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
(3)Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang.
(4)Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(5)Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dalam Peraturan Bupati.

8.Ketentuan pasal 60 ayat (2) diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 60

(1)Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan
(2)Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

9.Ketentuan pasal 61 ayat (2)dan (3) diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 61

(1)Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
(2)Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

10.Ketentuan Pasal 69 ayat (2) ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1)Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
(2)Data perseorangan meliputi:
1. a.nomor KK;
2. b.NIK;
3. c.nama lengkap;
4. d.jenis kelamin;
5. e.tempat lahir;
6. f.tanggal/bulan/tahun lahir;
7. g.golongan darah;
8. h.agama/kepercayaan;
9. i.status perkawinan;
10. j.status hubungan dalam keluarga;
11. k.cacat fisik dan/atau mental;
12. l.pendidikan terakhir;
13. m.jenis pekerjaan;
14. n.NIK ibu kandung;
15. o.nama ibu kandung;
16. p.NIK ayah;
17. q.nama ayah;
18. r.alamat sebelumnya;
19. s.alamat sekarang;
20. t.kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
21. u.nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
22. v.kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
23. w.nomor akta perkawinan/buku nikah;
24. x.tanggal perkawinan;
25. y.kepemilikan akta perceraian;
26. z.nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
(3)Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif
(4)Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3)yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data SIAK Pelayanan dan/atau Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
1. a.pelayanan publik;
2. b.perencanaan pembangunan;
3. c.alokasi anggaran;
4. d.pembangunan demokrasi; dan
5. e.penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
  1. 11.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 76 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
(2)Dihapus.
(3)KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
(4)Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
(5)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
(6)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

12.Ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) diubah dan Pasal 5 dihapus serta menambahkan pasal (6), (7), (8) dan (9) sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…