DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertauran ini mengtaur mengenai menyusun atau memperbarui visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan terbaru dan kebutuhan daerah, serta menyesuaikan dengan kebijakan nasional atau provinsi. Mengubah atau menambah prioritas pembangunan dan program-program strategis yang akan dilaksanakan selama periode 2016-2021, berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Mengatur perubahan dalam alokasi anggaran dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program pembangunan, termasuk penyesuaian dengan anggaran yang tersedia. Menetapkan atau merevisi indikator kinerja dan target yang harus dicapai selama periode RPJMD, untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan rencana pembangunan. Menyusun atau memperbarui strategi implementasi dan mekanisme koordinasi antara perangkat daerah dan stakeholder terkait, untuk memastikan bahwa program-program pembangunan berjalan dengan baik. Serta mengatur mekanisme evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan RPJMD, termasuk cara-cara untuk mengevaluasi pencapaian hasil dan dampak dari program-program yang dilaksanakan dan menyesuaikan RPJMD dengan kebijakan-kebijakan terbaru baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun perubahan kondisi sosial ekonomi yang terjadi di daerah. Dan menyusun revisi rencana aksi yang mendetail tentang bagaimana setiap program dan kegiatan akan dilaksanakan, serta menentukan tanggung jawab dan jadwal pelaksanaannya.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); II - 3
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5887);
15.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016-2021. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Perubahan RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Rincian Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan. Ditetapkan di Nunukan Pada tanggal 20 Desember 2018 BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID Diundangkan di Nunukan Pada tanggal 20 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd SERFIANUS BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA : 2018 II - 7 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayat- Nya, sehingga Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021 ini merupakan bagian dari keluaran atas pentahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Sesuai dengan substansi yang melatarbelakangi perubahan, maka di dalamnya memberikan penambahan porsi atas :

1.Pengaturan Kinerja Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2016, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di dalam instruksi menteri dalam negeri tersebut, terdapat point penting terkait Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengamanatkan agar pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Menyikapi hal tersebut, usulan perubahan RPJMD sebenarnya sudah direncanakan pada Tahun 2017, namun dengan mempertimbangkan usia dokumen RPJMD tersebut saat itu belum genap 1 tahun sehingga belum diperoleh hasil evaluasi, maka penyusunan Perubahan RPJMD ditunda pada tahun 2018 ini.
2.Masih rendahnya hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mana pemerintah pusat telah menempatkan hasil evaluasi SAKIP sebagai salah satu indikator dalam penghitungan pemberian Dana Insentif Daerah (DID). Dalam penilaian tersebut, komponen perencanaan mempunyai bobot terbanyak di antara 4 (empat) komponen lainnya, yaitu sebesar 30%. Oleh karena itu, konstruksi perencanaan yang sesuai dengan arahan dan kebijakan Kementerian PAN dan RB menjadi kebutuhan bagi setiap Daerah. Meskipun nilai SAKIP tahun 2017 yang diterimakan pada tahun 2018 mengalami kenaikan hingga mencapai 61 (dengan kategori CC), namun kenaikan ini belum cukup untuk memberikan nilai tambah bagi DID. Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Nunukan menyusun perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021, yang diawali dengan penyusunan Rancangan Awal, namun demikian, terdapat hal-hal pokok yang akan tetap menjadi komitmen bersama untuk dijaga, yaitu : Visi dan Misi serta Program Pembangunan yang merupakan penterjemahan atas janji yang telah disampaikan pada saat kampanye pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Nunukan. Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan tahun 2016-2021, dan demi kesempurnaannya maka saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi hasil yang lebih baik di masa depan. Nunukan, Oktober 2018 Bupati Kabupaten Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid SE MM II - 9 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ................................................... i DAFTAR ISI .............................................................. ii DAFTAR TABEL ........................................................ iv DAFTAR GRAFIK ...................................................... vi DAFTAR GAMBAR ..................................................... vi BAB I PENDAHULUAN .......................................... I-1 1.1 Latar Belakang .......................................... I-1 1.2 Dasar Hukum ........................................... I-3 1.3 Hubungan Antar Dokumen ....................... I-7 1.4 Maksud danTujuan ................................... I-8 1.5 Sistimatika Penyusunan............................ I-10 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .......... II-1 2.1 Aspek Geografi dan Demografi ................. II-1 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat............. II-41 2.3 Aspek Pelayanan Umum .......................... II-31 2.4 Aspek Daya Saing .................................... II-104 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ............... III-1 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ................... III-1 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3 Kerangka Pendanaan ............................... III-17 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH ................................................................... IV-1 4.1 Permasalahan Pembangunan ................... IV-1 4.2 Isu – isu Strategi ...................................... IV-12 BAB V ISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ............... V-1 5.1 Visi Kabupaten Nunukan Tahun 2016- 2021 ............................................ V-1 5.2 Misi Kabupaten Nunukan Tahun 2016- 2021 ............................................. V-2 5.3 Tujuan dan Sasaran ................................. V-4 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUAN DAERAH TAHUN 2016 – 2021 ..................................... VI-1 6.1 Mengakselerasi peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan dan daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan agrobisnis berwawasan lingkungan .................................................................... VI-1 6.2 Meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan ............................... VI-3 6.3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi .................................................................... VI-4 6.4 Mewujudkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dengan Mengedepankan Supremasi Hukum .................................................................... VI-5 BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ................ VII-1 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .............................. VIII-1 BAB IX PENUTUP .................................................... IX-1 II - 11 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, RPJMD menjadi sangat strategis sebab akan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terpilihnya Hj. Asmin Laura Hafid, SE MM dan Ir. H. Faridil Murad, SE MT sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, yang telah dilantik pada tanggal 01 Juni 2016, memiliki konsekuensi wajib pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk menyusun RPJMD sebagai pedoman pembangunan jangka menengah daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif yang didasarkan pada kesepahaman dan komitmen bersama yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun keterlibatan peran serta lintas pelaku lain seperti dunia usaha maupun lembaga swadaya masyarakat. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi lintas pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam kurun waktu jangka menengah selama lima tahun ke depan. Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD, dipandang perlu melakukan perubahan RPJMD, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Selain hal tersebut di atas, pelaksanaan evaluasi hasil RPJMD tahun pertama menunjukan kinerja dan pencapaian target-target pembangunan belum mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, maka direkomendasikan untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021. Acuan dasar hukum perubahan RPJMD, sebagai berikut :
1.Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2.Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
c.Terjadi perubahan yang mendasar. II - 13 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, maka perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 telah memenuhi amanat Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, sebagai berikut:
1. 2.Penyesuaian terhadap regulasi perencanaan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017;
2. 3.Dalam rangka pencapaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu melakukan perubahan RPJMD agar selaras dengan IKU, Renstra dan perjanjian kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan RPJMD juga memperhatikan prinsip money follows program dan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Diharapkan dengan beberapa penyesuaian tersebut dapat mewujudkan perencanaan yang efektif, efisien, dan mampu merespon perubahan dan perkembangan keadaan. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan 2016-2021, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:
3. 1.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 5.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); II - 15
14. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2oo8 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. 19.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. 20.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
25. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 dan di ubah kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 ;
28. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
29. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2013- 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19); II - 17
30. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 4);
31. 29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-4738 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nunukan Provinsi Kalimantan Utara; 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dari sisa 5 tahun ke depan pemerintahan Kabupaten Nunukan yang dipimpin oleh Hj. Asmin Laura Hafid, SE., MM dan Ir. H. Faridil Murad, SE., MT sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Penyusunan perubahan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Nunukan tahun 2005-2025 dan memperhatikan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Perubahan RPJMD berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan umum, program Pembangunan Daerah ( program lintas PD), disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Gambar 1.1. menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dan RPJPD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat. Dengan keterkaitan tersebut diharapkan akan tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah. Pada tahap selanjutnya perubahan RPJMD akan dijabarkan dalam perubahan Renstra PD yang berfungsi sebagai pedoman teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indikasi program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam kurun waktu yang tersisa. Selanjutnya perubahan RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh PD untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan PD yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar PD dalam mengusulkan RKA-PD dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA PD. Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya. Penyusunan perubahan RPJMD harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan mengenai struktur dan pola ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan, agar kebijakan dan sasaran dalam RPJMD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Kabupaten Nunukan. RTRW Kabupaten Nunukan merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Disamping memperhatikan RTRW, penyusunan perubahan RPJMD ini juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Kabupaten Nunukan. Pembahasan lebih lanjut mengenai hubungan antar dokumen ini ditelaahan pada Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis. Gambar 1.1 Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah Sumber: Diolah dari UU Nomor 25 Tahun 2004 II - 19 1.4 Maksud Dan Tujuan 1.4.1 Maksud Maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan yaitu: 1 Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman arah penyelenggaraan pembangunan daerah untuk sisa jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah dan sebagai implementasi tahapan ketiga RPJPD Kabupaten Nunukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025; 2 Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD); 3 Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan; 4 Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih; 5 Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Nunukan; 6 Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. 1.4.2 Tujuan Berdasarkan maksud tersebut, tujuan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan sebagai berikut:
32. 1.Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.
33. 2.Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
34. 3.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan daerah sekitar dan Provinsi Kalimantan Utara.
35. 4.Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional.
36. 5.Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
37. 6.Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas koordinasi dan sinkronisasi oleh masing- masing pelaku pembangunan.
38. 7.Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan di wilayah perbatasan negara. 1.5 Sistematika Penulisan Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan terdiri atas 9 (sembilan) bab, meliputi: a)Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur – Sabah b) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Selat Makassar c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau d) Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur- Serawak. Sejak Tahun 2015 secara Administratif Wilayah Kabupaten Nunukan terbagi dalam 19 wilayah kecamatan yang sebelumnya hanya 16 kecamatan. Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Nunukan No. Kecamatan Ibukota 1 Nunukan Nunukan Barat 2 Nunukan Selatan Mansapa 3 Sei Manggaris Srinanti 4 Tulin Onsoi Sekikilan 5 Sebuku Pembeliangan 6 Sembakung Atap 7 Sembakung Atulai Saduman 8 Lumbis Mansalong 9 Lumbis Ogong Binter 10 Krayan Timur Long Umung 11 Krayan Long Bawan 12 Krayan Barat Lembudud 13 Krayan Tengah Binuang 14 Krayan Selatan Long Layu II - 23 15 Sebatik Barat Binalawan 16 Sebatik Tanjung Karang 17 Sebatik Timur Sei Nyamuk 18 Sebatik Utara Sei Panjang 19 Sebatik Tengah Aji kuning Sumber data : Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2018 B. Letak dan Kondisi Geografis Posisi astronomis Kabupaten Nunukan adalah berada pada antara 1150 33’ 00” sampai dengan 118º03’ 55” Bujur Timur dan antara 3º 15’ 00” sampai dengan 4º 24’ 55” Lintang Utara yang merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Jika dilihat dari posisi astronomis Kabupaten Nunukan berada di kawasan tropis, hal ini membuat Kabupaten Nunukan selalu disinari matahari sepanjang tahun dan pada umumnya dilimpahkan alam yang luar biasa dan curah hujan tinggi akan membuat tanah subur serta flora dan fauna yang sangat beragam. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah yang 15 kecamatannya terletak pada garis perbatasan antar Republik Indonesia dengan Negara Malaysia tepatnya Negara Bagian Sabah dan Serawak. Panjang batas daerah sekitar 502 km garis perbatasan antara Kabupaten Nunukan dengan Negara Malaysia. Posisi geografis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan juga berada pada Laut Sulawesi dan Selat Makassar yang merupakan jalur pelayaran internasional atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang merupakan jalur laut tersibuk, sehingga membuat Kabupaten Nunukan menjadi strategis. Dengan posisinya yang strategis tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Nunukan sebagai cermin dan halaman depan dari berbagai aktivitas perekonomian lintas batas antar negara. Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Nunukan Sumber data : RTRW Kab. Nunukan Tahun 2013-2033 C. Topografi Kemiringan di wilayah Kabupaten Nunukan sangat bervariasi, yang secara umum dikategorikan kedalam 6 (enam) kelas kemiringan, yaitu :

(1)Kemiringan 0-2 % : datar
(2)Kemiringan 2-8 % : landai
(3)Kemiringan 8-15 % : agak landai
(4)Kemiringan 15-25 % : agak curam
(5)Kemiringan 25-40 % : curam
(6)Kemiringan >40 % : sangat curam Wilayah Kabupaten Nunukan mempunyai kemiringan tanah dari 0 sampai lebih dari 40%. Secara umum dapat dikatakan bahwa kemiringan tanah wilayah Kabupaten Nunukan berkolerasi positif dengan ketinggian. Makin tinggi letak suatu hamparan maka kemiringannya semakin terjal. Tabel 2.2 Luas Wilayah Kelas Kemiringan Di Kabupaten Nunukan (Ha) Kelas Kemiringan (%) Luas Wilayah % 0-2 474.984 33,30 2-8 86.723 6,08 8-15 126.511 8,87 15-25 125.594 8,81 25-40 110.502 7,75 >40 502.054 35,20 Jumlah 1.426.368 100,00 Sumber : RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 Luas kemiringan lahan di Kabupaten Nunukan meliputi datar (0-2%) seluas 474.984 Ha, landai (2-8%) seluas 86.723 Ha, agak landai (8-15%) seluas 126.511 Ha, agak curam (15-25%) seluas 125.594 Ha, curam (25-40%) seluas 110.502 Ha dan sangat curam (>40%) seluas 502.054 Ha. II - 25 Gambar 2.2 Peta Kemiringan Kabupaten Nunukan Sumber Data : RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 Secara topografi, wilayah daratan Kabupaten Nunukan terdiri atas kawasan perbukitan terjal di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian tengah dan dataran bergelombang dan landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur. Perbukitan terjal disebelah utara merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian berkisar dari 1.500 – 2.000 m diatas permukaan laut, sedangkan perbukitan disebelah selatan bagian tengah ketinggiannya berkisar antara 500 m - 1.500 m di atas permukaan laut. Tabel 2.3 Penyebaran dan Luas Masing-Masing Ketinggian Kabupaten Nunukan (Ha) Ketinggian (m) Luas % 0 – 100 559.858 39,30 100 – 500 282.050 19,80 500 - 1.000 309.820 21,57 1.000 - 1.500 272.804 19,15 1.500 - 2.000 219 0,015 Jumlah 1.424.750 100 Sumber Data : RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 Gambar 2.3 Peta Ketinggian Kabupaten Nunukan Sumber Data : RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 D. Geologi Kondisi geologi atau jenis batuan di kabupaten Nunukan meliputi kondisi geologi/jenis batuan di daratan Pulau Kalimantan maupun pulau-pulau kecil berumur quaternary, pliocene, miosen hingga Oligacene.

1.Struktur dan Karakterstik Struktur sesar (fault) di kabupaten Nunukan ditunjukkan oleh kelainan bentuk dan kedudukan sungai, pelebaran dan penyempitan/pengecilan sungai, juga ditunjukkan oleh adanya tebing-tebing sesar. Sistem struktur sesar di Kabupaten Nunukan berarah tenggara - barat laut. 1.1) Sesar terpanjang dengan arah hampir utara - selatan/tenggara - barat laut berada di wilayah Sebuku berbatasan dengan Kecamatan Nunukan. Di wilayah Krayan Selatan mulai dari Formasi Gunung Api Jelai (dari Kabupaten Malinau) masuk ke Formasi Lurah terus ke Formasi Long Bawan dan terus ke wilayah Serawak. 1.2) Sesar berupa torehan - torehan dengan arah utara - selatan/tenggara – barat laut banyak terdapat di pegunungan dan perbukitan bergelombang di Kecamatan Sebuku. Sesar terletak di Formasi Mentarang, Formasi Meliat, Formasi Sajau dan Formasi Naintupo. 1.3) Sesar panjang dengan arah tenggara - barat laut dari Formasi Sembakung ke masuk ke Formasi Mentarang. Terletak di Kecamatan Sembakung hingga Kecamatan Lumbis. Sesar dengan arah tenggara - barat laut masih di wilayah Lumbis bagian barat terdapat sesar dari Formasi Mentarang masuk ke Formasi Lurah. Di sebelah utara Semalat (Lumbis) pada formasi Lurah terjadi sesar naik, yang memanjang ke arah utara hingga masuk ke wilayah Sabah (Malaysia Timur). II - 27 1.4) Sesar memotong formasi batuan dengan arah barat daya - timur laut banyak terdapat di Kecamatan Sebuku, yang terletak di Formasi Mentarang, Formasi Meliat, Formasi Sajau dan Formasi Sembakung. 1.5) Sesar dari Long Layu (Krayan Selatan) kearah barat laut masuk ke Wilayah Krayan sebelah selatan Lembudud. 1.6) Rangkaian sinklinal dan antiklinal yang luas terdapat pada Formasi Lurah di Kecamatan Krayan tepatnya di Wa’ Yagung – Bungayan. 1.7) Sinklinal masih di Formasi Lurah terdapat di Kecamatan Krayan bagian timur hampir perbatasan dengan Kabupaten Malinau, terletak di sebelah barat Tedulah dengan arah utara - selatan hingga masuk di wilayah Kecamatan Lumbis. 1.8) Sinklinal yang panjang terdapat pada Formasi Long Bawan terletak di sebelah selatan Pa’ Padi memanjang dengan arah utara-selatan hingga masuk ke wilayah Kecamatan Krayan Selatan. 1.9) Sesar panjang dengan arah tenggara - barat laut dari Formasi Sembakung ke masuk ke Formasi Mentarang. Terletak di Kecamatan Sembakung hingga Kecamatan Lumbis. Sesar dengan arah tenggara - barat laut masih di wilayah Lumbis bagian barat terdapat sesar dari Formasi Mentarang masuk ke Formasi Lurah. Di sebelah utara Semalat (Lumbis) pada formasi Lurah terjadi sesar naik, yang memanjang ke arah utara hingga masuk ke wilayah Sabah (Malaysia Timur). 1.10) Sesar memotong formasi batuan dengan arah barat daya - timur laut banyak terdapat di Kecamatan Sebuku, yang terletak di Formasi Mentarang, Formasi Meliat, Formasi Sajau dan Formasi Sembakung.
2.Potensi Kandungan Jenis batuan Kabupaten Nunukan dapat dibedakan dalam 14 (empat belas) formasi batuan yang mana uraian potensi kandungan setiap jenis batuan sebagai berikut: 1.1) Aluvial (Qa) dengan litologi sedimen, yang berupa endapan alluvial dan rawa berumur resent (quatenary) terdiri dari lempung, lempung pasiran dan pasir lempung berwarna coklat kemerahan, plastisitas tinggi, lunak. Lempung pasir berwarna coklat muda, plastisitas rendah dan tingkat kekerasan lunak hingga stiff. Batu pasir berwarna putih keabu-abuan, berbutir halus-sedang seragam, bentuk butir menyudut tanggung – keras. Komposisi satuan batu lempung/ lumpur, pasir, kerakal, bahan tumbuhan dengan perbandingan tidak selaras, di atasi batuan dasar yang terlapuk. Pengisian rawa dari bahan tumbuhan dan holosen pasir fluvial berumur pliosen dari batuan granitik. Sebaran batuan alluvial ini terdapat di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sembakung (menyebar hampir seluruh wilayah), di Kecamatan Sebuku (di sekitar Sungai Sebuku dan perbatasan dengan Sembakung) dan di Kecamatan Lumbis (perbatasan dengan Sembakung). 1.2) Sumbat dan Rentas Diorit (Qpi) merupakan batuan terobosan retas dan sumbat diorit, kuarsa (setempat), menerobos formasi Sajau (TQps) dan Formasi Tabul (Tmt). Formasi batu berpasir sebanding dengan terobosan di Serawak. Sumbat dan rentas terdapat di Pulau Nunukan, Kecamatan Sebuku dan Sembakung berumur kwarter (Quatenary). 1.3) Sumbat Rentas Andisit (Tma), merupakan batuan terobosan retas dan sumbat andisit dan basal (setempat), diorit, menerobos formasi Sembakung (Tas) dan rawa alluvium di wilayah Sembakung. Sumbat rentas ini merupakan awal dari rekahan arah barat laut. Formasi ini berumur Meocene tengah (Middel Miocene) dan berupa deposit volkanik subaerial yang mengandung magnit. 1.4) Formasi Sajau (TQps) berupa endapan litoral lumpur, pasir, kerakal, setempat gampingan dan bahan tumbuhan. Komposisi hubungan setara dengan pengisian rawa holosen. Formasi ini terletak pada punggungan sungai atau terras sungai, maupun delta-delta sungai. Formasi Sajau berumur mulai Trias hingga kwarter (Quatenary). Sebaran Formasi Sajau di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik (terletak di belakang jenis batuan alluvial), di Kecamatan Sebuku bagian utara Sungai Sebuku berselang - seling dengan Formasi Tabul dan Formasi Meliat. 1.5) Formasi Sembakung (Tas), yaitu perselingan antara batu pasir, batu lempung, serpih dan batubara. Batuan pasir dan gamping terletak di lapisan bawah, sedangkan lapisan atas berupa basal konglomerat dan tuff. Formasi Sembakung, berupa selang seling antara batu pasir, batu lempung, serpih dan batubara, sangat resistan terhadap proses pelapukan. Batuan ini sangat resistan terhadap proses pelapukan dan dimanfaatkan untuk bahan galian bangunan. Formasi Sembakung yang membentuk bentang alam luas dengan intrusi dari batuan beku andesit dan diorit. Sebaran Formasi Sembakung di Kecamatan Lumbis sekitar Mansalong, membentuk bentang alam kerucut, di Kecamatan Sembakung di pegunungan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Lumbis, di Kecamatan Sebuku bagian tengah menyebar luas di sebelah timur. II - 29 1.6) Formasi Mentarang (Ktma) terdiri dari batu pasir berwarna kelabu biru kehijauan, mengandung kuarsa, felspar, mika bersisipan dengan argilit dan serpih, brecia dan konglomerat. Formasi batuan ini membentuk bentang alam perbukitan dan pegunungan. Batuan ini umumnya telah mengalami pelapukan kuat berupa lempung pasiran hingga lanauan dengan ketebalan beragam dari beberapa cm s/d 2 m. Formasi Mentarang menempati wilayah Kecamatan Lumbis membentuk bentang alam perbukitan dan pegunungan hingga wilayah Kecamatan Sebuku bagian barat laut. 1.7) Diorit (Tmd) merupakan intrusi diorit pada formasi Meliat (Tmm), berupa sesar arah barat laut di Kecamatan Sebuku bagian utara berbatasan dengan Sabah (Malaysia). Formasi ini merupakan kontak batuan metamorfik yang mengandung diorit, gabro, cloride, biotite, actinolite dan epidote, berumur Meocene tengah (Middel Miocene). 1.8) Formasi Meliat (Tmm), berupa batuan lumpur kerakal berumur Oligocene pada Meocene tengah (Middel Miocene), gabro berlapis dan pejal, kandungan batubara dan karbonat, kemiringan curam komposisi tidak selaras. Formasi ini mempunyai ketebalan 800-1000m, berhubungan dengan paparan Lumbis, Tarakan dan Sebatik dan posisi selaras dengan Formasi Tabul. Sebaran Formasi Meliat (Tmm) terletak di Nunukan daratan pada perbukitan kasar tertoreh yang berbatasan dengan Malaysia. Batuan lumpur kerakal berumur Oligocene, gabro berlapis dan pejal, kemiringan curam komposisi tidak selaras. Sentuhan tektonik mengakibatkan sesar/ patahan memanjang di tengah Pulau Sebatik dengan arah barat laut - tenggara. Sesar/ patahan memotong mulai dari Formasi Meliat (Tmm) dan Formasi Tabul dari Tengah Pulau Sebatik (Malaysia) hingga pantai tenggara Pulau Sebatik (Indonesia). Di Kecamatan Sebuku terletak di perbukitan kasar tertoreh berbatasan dengan Malaysia dan Kecamatan Nunukan. 1.9) Formasi Tabul (Tmt) serpih batu lanau, karbonan dan gampingan berwarna kelabu muda berbutir halus hingga kasar. Formasi tidak selaras berumur miosen (Miocene Undifferentiated) terletak pada perbukitan rendah di Kecamatan Sebuku yang berbatasan dengan Kecamatan Nunukan. Sentuhan tektonik, sehingga terdapat sesar/ patahan melintang dengan arah barat laut - tenggara. Sesar/ patahan tersebut memotong mulai dari Formasi Meliat (Tmm), Formasi Tabul (Tmt), Formasi Sajau (TQps) berakhir di Formasi Alluvial. Formasi Tabul di Sembakung terletak berbatasan dengan Kabupaten Bulungan. 1.10) Formasi Naintupo (Tomn) berupa batuan yang berasal dari Formasi Meliat, berupa pasir dengan campuran sedikit lempung lanau, gamping dan konglomerat, terdapat lapisan batubara tetapi tidak tebal hanya antara 0,5 hingga 1 meter. Formasi ini banyak terdapat fosil - fosil yang berumur Oligocene pada Meocene bawah (Lower Miocene). Sentuhan tektonik berupa cekungan (basin) dengan endapan pasir lumpur laut dangkal (shallow marine). Sebarannya terletak di perbukitan di Kecamatan Sebuku diantara Formasi Mentarang, Formasi Sembakung dan Formasi Meliat terus menyambung hingga selat Sebatik - Tarakan. 1.11) Formasi Sinjin (Tpa) terletak di perbukitan rendah di Kecamatan Sebuku merupakan sebaran perbukitan pada daerah aluvium formasi Sembakung dan Formasi Meliat. Formasi Sinjin tidak selaras pada formasi Tabul, berumur pliocene. Formasi Sinjin berupa tuff, breccia, agglomerate. Formasi ini interbedded dengan tuff pyroxcene lava andisit yang mengandung magnit dan mempunyai struktur paralel dengan struktur batuan dengan ketebalan hingga 500 meter. Formasi Sinjin bersentuhan/ Interaksi dengan Formasi Sajau. 1.12) Formasi Gunung Api Jelai (Tomj) adalah batuan endapan gunung api, berupa lava, breksi dan tufa, yang dibentuk oleh batuan terobosan granitan berumur tersier dan batuan sumbat rentasnya berumur kuarter. Endapan mineral berupa emas biasanya terdapat berupa sumbat rentas dan di daerah aliran dekat tubuh granodiorit. Formasi Jelai terdapat di Kecamatan Krayan Selatan berupa batuan terobosan terdapat pada fisiografi perbukitan curam/ terjal terisolasi dan terletak berbatasan dengan Kabupaten Malinau. 1.13) Formasi Long Bawan (KTlb) merupakan formasi yang sangat luas menempati bagian barat Kabupaten Nunukan, yaitu di wilayah Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan berbatasan dengan Serawak (Malaysia). Formasi Long Bawan merupakan formasi batuan tertua di Kabupaten Nunukan yang terbentuk pada Pra-Trias Akhir, terdiri dari argilit jingga hingga hijau muda, mudah hancur dan bersisipan batu pasir kuarsa, felspart, sedikit konglomerat dan lapisan batubara yang mempunyai tebal 0,5 hingga 1,5 m. Formasi simpang siur membentuk bentang alam perbukitan dan pegunungan di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan. II - 31 1.14) Formasi Lurah (Ktlu) terdiri dari batuan pasir kelabu muda sampai kelabu kehijauan, halus hingga kasar, felspart, kerakal berselang - seling dengan batu gamping dan batu lanau kelabu tua – merah, serpih dan konglomerat, aneka bahan dan sedikit mengandung batubara. Batuan dari formasi ini membentuk bentang alam perbukitan dan pegunungan. Sebaran Formasi Lurah terletak di bagian timur dan utara Formasi Long Bawan, yaitu menempati wilayah Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan bagian timur, serta Kecamatan Lumbis bagian barat. Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Nunukan Sumber Data : RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 E. Hidrologi Informasi kondisi hidrologi berkaitan dengan ketersediaan air untuk pembangunan dan kehidupan sehari - hari. Kriteria Hidrologi dibagi menjadi 3 kategori : 1.1) Kawasan dengan kondisi air tanah langka / tak berarti; terutama berada pada Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Lumbis Ogong, Lumbis dan Tulin Onsoi 1.2) Kawasan dengan poduktivitas akuifer rendah; terletak pada daerah peralihan antara Kawasan dengan kondisi air tanah langka/tak berarti dengan Kawasan setempat akuifer produktif dan berada di Kecamatan Sei Manggaris, Sebuku dan Tulin Onsoi 1.3) Kawasan setempat akuifer produktif; terutama berada di wilayah pesisir Kecamatan Sembakung dan Sei Manggaris, pesisir Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik
1.Daerah Aliran Sungai Kondisi hidrologi permukaan di wilayah Kabupaten Nunukan ditentukan oleh sungai - sungai yang ada di kawasan tersebut. Sebagian besar sungai di wilayah ini berbentuk sempit memanjang, namun berdebit besar sebagai akibat dari panjangnya daerah aliran sungai (DAS), yang terbentuk oleh sistem sungai dengan cabang-cabang aliran (channel) yang panjang sehingga membentuk wilayah DAS yang cukup luas. Daerah Aliran Sungai yang ada terbagi menjadi : 1.1) Daerah Aliran Sungai Nunukan, Daerah Aliran Sungai Sebatik. 1.2) Daerah Aliran Sungai Sebuku, dengan panjang 115 km, memiliki dua anak sungai utama, yaitu Sungai Tulid dan Sungai Tikung. Sungai Tu!id berasal dari beberapa anak sungai, yaitu Sungai Apan, Sungai Tampilon di sebelah Utara serta Sungai Sebuda, Sungai Kapakuan, Sungai Agison di sebelah Barat. DAS Sebuku hanya melewati Kecamatan Nunukan (di daratan Pulau Kalimantan). 1.3) Daerah Aliran Sungai Sei Manggaris, dengan panjang 36 km, memiliki tiga anak sungai, yaitu Sungai Sei Manggaris, Sungai Sitabul dan Sungai Sebakis. DAS Sei Manggaris hanya melewati Kecamatan Nunukan (di daratan Pulau Kalimantan). 1.4) Daerah Aliran Sungai Sembakung, dengan panjang 278 km, memiliki beberapa anak sungai, yaitu Sungai Tagul, Sungai Membuluh, Sungai Sebuluan, Sungai Simalumbeng dan Sungai Selimulan. DAS Sembakung melewati Kecamatan Lumbis di sebelah Barat dan Kecamatan Sembakung di sebelah Timur.
2.Sungai, Danau dan Rawa Kabupaten Nunukan memiliki banyak sungai besar diantaranya yaitu Sungai Sembakung, Sungai Sebuku, Sungai Sei Manggaris, daerah ini memiliki potensi hidrologi yang cukup besar, diindikasi oleh adanya aliran beberapa sungai. Sungai di daerah ini memiliki beberapa peranan yang cukup penting, antara lain : 1.1) Sebagai sarana transportasi air (mobilisasi penduduk, hasil pertanian/perkebunan, barang dagangan antar daerah pantai dan pedalaman 1.2) Sarana pengangkutan hasil hutan berupa kayu tebangan perusahaan HPH 1.3) Sumber air bagu aktivitas MCK penduduk yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai. F. Klimatologi Proses penggantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfir dalam jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfir yang meliputi panas, kelembaban dan gerakan udara.
1.Tipe Kabupaten Nunukan berada di wilayah utara khatulistiwa yang memiliki iklim tropis dengan karakteristik yang khas, sehingga hanya memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh pergerakan angin muson, yaitu Muson Barat pada bulan November - April dan angin Muson Timur pada bulan Mei - Oktober. II - 33
2.Curah Hujan Curah hujan adalah banyaknya hujan yang tercurah (turun) di suatu daerah dalam jangka waktu tertantu. Curah hujan di Kabupaten Nunukan relatif tinggi. Pada tahun 2015 pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Nunukan rata - rata curah hujan mencapai 2569,3 mm, dengan curah hujan tertinggi 378,9 mm3 pada bulan September dan terendah 61,6 mm3 pada bulan November sedangkan kelembaban udara berkisar antara 45,0% sampai dengan 99,0%
3.Suhu Suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur, panas dan dingin. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Nunukan pada tahun 2015, Nunukan mengalami iklim panas dengan suhu udara rata-rata 27,8C. Suhu udara terendah 21,60C terjadi pada bulan Juli dan tertinggi 35,00C pada bulan Desember. Suhu udara Nunukan yang cenderung panas dipengaruhi oleh topografi Pulau Nunukan yang dikelilingi laut. Walaupun mengalami suhu udara yang cukup panas, namun karena diimbangi oleh wilayah hutan yang cukup luas, rata - rata kecepatan angin tidak mengalami perubahan dari tahun lalu, yaitu menjadi 5,0 knots. Persentase penyinaran matahari rata - rata 65,92%, terendah 47% pada bulan Juni sedangkan tertinggi mencapai 87% terjadi pada bulan April.
4.Kelembaban Kelembaban udara adalah tingkat kebasahan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Pada Tahun 2015 kelembaban udara Kabupaten Nunukan berkisar antara 45,0% sampai dengan 99,0%. G. Penggunaan Lahan Pola penggunaan lahan secara umum merupakan gambaran dari kegiatan penduduk di suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin kompleks pola penggunaan lahan disuatu daerah menunjukkan pula semakin kompleksnya kegiatan penduduk didaerah tersebut. Penggunaan lahan di Kabupaten Nunukan didominasi oleh wilayah hutan, selain terdapat juga lahan persawahan dan lahan non sawah. Penggunaan tanah bersifat intensif dan non tani banyak terdapat di kawasan perkotaan, terutama di Pulau Nunukan dan Sebatik.
1.Kawasan Budidaya Kawasan budidaya merupakan kawasan yang memiliki kondisi fisik dan potensi sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kepentingan produksi dalam memenuhi kebutuhan manusia dan pembangunan. Kawasan budidaya ini dapat dikelompokkan menjadi kawasan kehutanan, pertanian, perindustrian, pertambangan, pariwisata dan permukiman. Pengelolaan kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya dilakukan secara seksama dan berdaya guna bagi masyarakat melalui kegiatan - kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan aspek teknis. Untuk itu, dalam penetapan kegiatan - kegiatan budidaya dibutuhkan pertimbangan teknis sektoral. Dengan menggunakan kriteria teknis sektoral dan kriteria keruangan, yaitu ukuran yang digunakan untuk penentuan suatu kawasan yang ditetapkan untuk kegiatan budidaya. Upaya pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya lahan didasarkan pada hasil penilaian kesesuaian dan potensi lahan. Hal ini dimaksudkan agar produktivitas lahan dapat dipertahankan secara lestari, optimal dan seimbang melalui program perencanaan penggunaan lahan yang sesuai dengan daya dukungnya. Peran penting dari kegiatan evaluasi lahan adalah menjembatani antara pemanfaatan hasil inventarisasi sumber daya lahan dan kepentingan pemakai. Dengan demikian, hasil evaluasi lahan dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan komoditas atau kelompok komoditas tertentu. Penggunaan lahan untuk yang berbentuk kawasan budidaya terdiri dari : 1.1) Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 17.158 Ha, berada pada Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sei Manggaris. 1.2) Hutan produksi tetap seluas 232.097 Ha, tersebar hanya di Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sei Manggaris, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Lumbis dan Lumbis Ogong. 1.3) Hutan produksi terbatas seluas 131.448 Ha, tersebar di Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Lumbis Ogong. Areal penggunaan lain seluas 582.938 Ha yang tersebar merata di semua kecamatan yang pemanfaatannya berupa pemukiman, pertanian, pertambangan, industri, peternakan, perikanan, pariwisata serta pertahanan dan keamanan.
2.Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kabupaten Nunukan terdiri dari : 1.1) Hutan lindung seluas 157.387 Ha, tersebar di Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Tengah dan Kecamatan Krayan Selatan. 1.2) Taman Nasional “Kayan Mentarang” seluas 303.682 Ha yang berada pada Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Tengah dan Krayan Selatan. Tabel 2.4 Luas Penggunaan Lahan (Ha) Kawasan Luas Lahan Areal Penggunaan Lain (APL) 582.938 Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 17.158 Kawasan Hutan Produksi (HP) 232.097 Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 131.488 Hutan Lindung (HL) 157.387 Taman Nasional “Kayan Mentarang” (TNKM) 303.682 Jumlah 1.424.750 Sumber data: RTRW Kabupaten Nunukan 2013-2033 II - 35 Grafik 2.1 Luas Penggunaan Lahan Kawasan Sumber data : RTRW Kabupaten Nunukan 2013-2033 Gambar 2.5 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Nunukan Sumber data : RTRW Kabupaten Nunukan 2013-2033 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Potensi Ekonomi Sektoral (Sumber Daya Alam)
1.Sektor Perikanan Pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Nunukan cukup potensial, terutama jika dikaitkan dengan letak geografisnya yang menguntungkan untuk pemasaran berskala ekspor. a) Perikanan Tangkap Pada umumnya seluruh jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan cukup layak untuk dioperasikan di Kabupaten Nunukan. Pengembangan masing - masing alat tangkap untuk meningkatkan produktifitas penangkapan di perairan Kabupaten Nunukan secara lestari adalah sebagai berikut : 1.1. Alat tangkap Trammel Net dengan tujuan utama untuk menangkap udang masih perlu ditambah jumlahnya mengingat nelayan yang menggunakan alat tangkap tersebut cukup banyak dan alat tangkap tersebut cukup efektif untuk menangkap udang. Alat tangkap trammel nett ini merupakan salah satu alternatif alat tangkap penganti trawl. 1.2. Alat tangkap Gill Net, dapat dikembangkan, baik intensitas maupun teknik pengoperasiannya serta penggunaan armada kapal perikanan yang lebih besar dari 10 GT sehingga dapat beroperasi diperairan yang lebih dalam. Pengetahuan nelayan mengenai penggunaan kapal yang lebih besar dan penggunaan teknologi alat penangkapan ikan gill net masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan maupun bimbingan teknis. 1.3. Alat tangkap Pole dan Line, perlu dikembangkan pada kualitas armadanya meliputi kelengkapan navigasi dan informasi daerah penangkapan. Hal ini disebabkan karena alat tangkap ini dioperasikan diperairan lepas pantai dengan target jenis ikan pelagis yang berkelompok, seperti ikan tongkol, cakalang dan tuna. 1.4. Alat tangkap Long Line/pancing rawai, sangat memungkinkan untuk dikembangkan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga daerah operasinya dapat diperluas hingga di atas empat mil dari garis pantai. 1.5. Alat tangkap Kelong, dioperasikan dengan memperhatikan pola pasang surut di sepanjang pantai pulau - pulau kecil. Pengembangannya perlu dipertahankan karena dapat membantu sebagian nelayan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Namun ukuran mata jaring yang digunakan harus diperhatikan karena dapat berdampak pada kelestarian lingkungan. Sebagian besar jenis ikan yang terdapat di perairan Kabupaten Nunukan bernilai ekonomis penting, mulai dari ikan - ikan karang, kerapu, baronang, ikan merah, udang, kepiting dan kerang yang tersebar didaerah perairan pantai, hingga ikan bawal, tongkol dan tuna yang tersebar di perairan lepas pantai. Dalam rangka pemanfaatan kekayaan sumberdaya pesisir dan kelautan Kabupaten Nunukan ini, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan harus dilakukan secara efisien dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. II - 37 b) Budidaya Tambak Dilihat dari kondisi fisik lahan terutama dengan keberadaan hutan mangrove yang cukup luas, Kabupaten Nunukan sangat potensial untuk pengembangan kegiatan budidaya tambak. Pada umumnya peningkatan produktifitas tambak di Kabupaten Nunukan harus dilakukan secara intensifikasi mengingat usaha yang dilakukan masih bersifat tradisional dengan tingkat kematian udang yang tinggi. Pengembangan usaha pertambakan dilakukan melalui : 1.1) Penyediaan benih yang berkualitas dan terjamin kontinuitasnya melalui panti - panti pembenihan (hatchery). 1.2) Perbaikan konstruksi tambak (pematang, saluran pemasukan dan pengeluaran air) dan sirkulasi air tambak sehingga kualitasnya terjamin. 1.3) Peningkatan padat penebaran benih dengan pemberian pakan yang proposional. 1.4) Pengendalian kesuburan tambak dan penyakit melalui pemupukan dan pengapuran. 1.5) Penyediaan pakan dan obat - obatan yang memadai 1.6) Penyuluhan dan bimbingan mengenai budidaya tambak yang memperhatikan kelestarian lingkungan 1.7) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penanganan pasca panen, pemasaran dan distribusi hasil tambak. c) Budidaya Air Laut Kesesuaian lokasi untuk kegiatan budidaya air laut dilakukan berdasarkan parameter sebagai berikut : 1.1) Keterlindungan lokasi yang dimaksud dari dinamika perairan laut, cukup baik karena berada pada perairan yang semi tertutup. 1.2) Indikasi pencemaran yang dapat mengganggu kegiatan budidaya, relatif tidak ada. 1.3) Kondisi pasang surut memiliki fluktuasi yang cukup baik, sehingga meskipun terjadi pasang surut maksimum, lokasi budidaya masih tetap dapat tergenang. 1.4) Arus yang tidak terlalu besar, sehingga sangat mendukung bagi kehidupan organisme kerang – kerangan. 1.5) Oksigen terlarut (DO) dilokasi berkisar antara 6,8 - 6,9 mg/l, yang artinya sangat baik untuk kegiatan budidaya laut 1.6) Salinitas yang terdapat dilokasi, yaitu antara 25 - 26%, berada pada kisaran yang baik untuk kegiatan budidaya laut Faktor - faktor non teknis juga cukup mempengaruhi pengembangan kegiatan budidaya laut di Kabupaten Nunukan, seperti penyediaan sarana produksi, penanganan pasca panen dan pemasaran. Saat ini usaha budidaya air laut yang mulai berkembang di Kabupaten Nunukan adalah budidaya rumput laut. Selain rumput laut berdasarkan hasil analisa, Kabupaten Nunukan khususnya di perairan Selatan Pulau Tinabasan dan sebelah Timur Pulau Sinelak juga memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan budidaya laut lainnya seperti sistem jaring apung, usaha budidaya tiram dan kerang dara.
2.Sektor Pertanian Saat ini produk perkebunan khususnya kelapa sawit cukup menjadi primadona di Kabupaten Nunukan dan sangat penting sebagai bahan dasar bagi kebutuhan bahan pangan dan bahan baku industri. Minat investor pada sektor ini juga cukup besar dan realisasi pengembangan perkebunan juga sangat tinggi. Adapun jenis tanaman perkebunan lain yang telah diusahakan dan minat pengembangannya tinggi, antara lain jenis tanaman kelapa sawit dan kakao. Pengembangan sektor perkebunan di Kabupaten Nunukan pada masa yang akan datang masih sangat diharapkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama untuk jenis - jenis tanaman yang mempunyai prospek pasar baik dan dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk pengembangan industri seperti kelapa sawit, kakao dan kelapa. Jenis tanaman kelapa sawit merupakan jenis tanaman andalan secara nasional, mempunyai keterkaitan kedepan untuk berkembangnya kegiatan industri dan berorientasi ekspor, mempunyai kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja serta dalam pelaksanaan pengembangannya dapat melibatkan partisipasi masyarakat desa. Demikian juga dengan pengembangan jenis tanaman kakao dan kelapa juga mempunyai keunggulan untuk dikembangkan dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi Kabupaten Nunukan. Untuk itu, dalam rangka pengembangan pertanian tanaman perkebunan di Kabupaten Nunukan perlu diketahui seberapa besar ketersediaan lahan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan tersebut, khususnya pengembangan jenis tanaman kelapa sawit, kelapa dan kakao. Analisis kesesuaian pengembangan tanaman perkebunan dilakukan dengan menggunakan kriteria - kriteria sebagai berikut : a) Kawasan pertanian dengan ketinggian <2.000 meter di atas permukaan laut; b) Kawasan dengan lereng <45 %; c) Kedalaman efektif lapisan tanah > 50cm; d) Berada diluar kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas. Berdasarkan hasil analisa, tanaman perkebunan antara lain kelapa sawit, karet, kakao, pisang, tebu, kelapa, kopi dan cengkeh. Tabel 2.5 Luas Lahan Potensial Tanaman Perkebunan (Ha) No. Jenis Komoditi Luas Lahan (Ha) 1 Karet 241.904,39 2 KelapaSawit 242.751,54 3 Kelapa 210.489,32 4 Kakao 210.489,32 5 Kopi 210.489,32 6 Cengkeh 210.489,32 7 Pisang 209.642,17 8 Tebu 155.500,75 Jumlah Sumber data : Hasil Analisa II - 39 Disamping untuk jenis komoditas unggulan diatas, juga dinilai jenis tanaman perkebunan lainnya yang sesuai untuk dikembangkan, yaitu jenis tanaman buah - buahan, antara lain : tanaman pisang dan tebu. Dalam pengelolaan lahan yang potensial tersebut diperlukan suatu mekanisme pengaturan ruang diantaranya : 1.1) Pengembangan perkebunan harus dikaitkan dengan pengembangan masyarakatnya. Pola pengembangan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sebenarnya dapat digunakan, dimana investor dan masyarakat bekerjasama saling menguntungkan. Investor sebagai pemodal mengelola kebun inti, sedangkan masyarakat mengelola lahan plasma dalam besaran 2 s/d 5 hektar. Masyarakat yang mempunyai kemampuan terbatas, baik dalam modal, keterampilan dan pengetahuan dapat dibantu oleh investor. Bantuan modal dapat diberikan melalui penyediaan bibit, pupuk dan sebagainya. Sedangkan keterampilan dan pengetahuan, dapat diadakan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat oleh investor. 1.2) Dalam pengembangan perlu adanya pengendalian usaha perkebunan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. 1.3) Tidak diperkenankan adanya bangunan, kecuali bangunan penunjang unit perkebunan seperti pabrik, gudang, pembibitan dan perumahan karyawan. 1.4) Luas bangunan maksimum sebesar 2% dari luas perkebunan. 1.5) Perkebunan dengan luas < 25 ha, maka kepadatan maksimum lima rumah per hektar. 1.6) Pengaturan jalan untuk jalan produksi memiliki lebar badan jalan empat meter dan tidak boleh diperkeras. 1.7) Untuk jalan transportasi dengan lebar badan jalan enam meter diperkeras dengan batu, tidak diaspal. 1.8) Pengembangan perkebunan pada lahan plasma yang dikelola oleh masyarakat dapat dikaitkan dengan pengembangan peternakan. a) Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering Pengembangan tanaman pangan lahan kering di Kabupaten Nunukan sangat penting artinya bagi pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Beberapa produksi pertanian telah dikembangkan, antara lain tanaman padi, jagung, kacang – kacangan dan tanaman pertanian lainnya, walaupun keseluruhan produksi belum maksimal. Beberapa hasil produksi tanaman pangan lahan kering umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagian dijual ke pusat perkotaan. Pengembangan tanaman pangan lahan kering di Kabupaten Nunukan pada masa mendatang masih tetap harus diperbesar, terutama untuk mendukung ketahanan dalam bidang pangan (food security) sehingga dapat menghilangkan ketergantungan terhadap daerah sekitarnya. Jika dukungan lahan dan sumberdaya manusia memadai, Kabupaten Nunukan juga dapat dijadikan sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesa. Kawasan yang potensial untuk pengembangan tanaman pangan lahan kering tersebut menyebar di wilayah Kecamatan Nunukan yaitu di Kecamatan Sebuku, Sembakung, Lumbis dan Krayan. Namun, kawasan potensial yang berada di kawasan TNKM tidak direkomendasikan untuk dikembangkan dalam skala besar, kecuali untuk pertanian penduduk yang telah bermukim di kawasan tersebut. Hal ini disebabkan kawasan ini merupakan kawasan Konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang yang perlu dijaga kelestariannya, disamping juga sebagai kawasan hutan lindung. Dalam pengelolaan lahan potensial pengembangan tanaman pangan lahan kering tersebut diperlukan suatu mekanisme pengaturan ruang diantaranya perlu adanya perluasan pengembangan tanaman pangan lahan kering secara optimal sesuai dengan kesesuaian lahan, dalam rangka menjaga ketahanan dalam bidang pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain. Dalam pengembangannya perlu mempertimbangkan hal - hal berikut : 1.1) diperkenankan adanya budidaya peternakan, permukiman perdesaan dan kegiatan budidaya pertanian lainnya 1.2) permukiman perdesaan memiliki kepadatan maksimum lima rumah per hektar b) Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah Pengembangan tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Nunukan secara makro juga bertujuan untuk mendukung ketahanan di dalam bidang pangan (food security) dan ketergantungan terhadap daerah lain, yaitu melalui pengembangan tanaman pangan padi sawah. Sedangkan secara mikro, dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah sebenarnya sudah diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Nunukan, berdasarkan hasil analisa, luas lahan yang potensial untuk pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan lahan basah /padi sawah adalah 77.337,17 hektar, lahan sesuai bersyarat seluas 63.611,44 hektar dan lahan tidak sesuai seluas 1.285.419,39 hektar. Kawasan yang potensial untuk tanaman pangan lahan basah menyebar di Kecamatan Sebatik, Nunukan, Sembakung, Lumbis dan Krayan. Kawasan potensial untuk tanaman pangan lahan basah yang berada di Kecamatan Krayan tidak direkomendasikan untuk dikembangkan, kecuali secara terbatas dikembangkan oleh penduduk yang bermukim dikawasan tersebut. Hal ini dilakukan mengingat kawasan tersebut berada dalam Kawasan konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang.
3.Sektor Pariwisata Kawasan pariwisata di Kabupaten Nunukan diarahkan untuk pengembangan bagi kegiatan pariwisata. Kawasan pariwisata yang akan dikembangkan adalah kawasan yang mempunyai potensi wisata dan selanjutnya dapat menarik wisatawan mancanegara. Kabupaten Nunukan memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Kekuatan wisata seperti obyek wisata alam dan buatan merupakan andalan daerah wisata Nunukan. II - 41 Tabel 2.6 Obyek Wisata Unggulan Kabupaten Nunukan No Nama & Lokasi Obyek Wisata Kategori 1 Air terjun Sungai Binusan Alam 2 Pantai Ecing Alam 3 Pantai Sedadap Alam 4 Wana wisata yang didominasi oleh vegetasi spesifik hutan dataran rendah Alam 5 Agro wisata tambak dan ombak laut di Pulau Tinabasan Alam 6 Pantai Batu Lamampu Alam 7 Agrowisata Sungai Nyamuk Alam 8 Wisata Budaya Suku Dayak Murud (Tegalen) Budaya 9 Ekowisata Taman Nasional Kayan Mentarang Alam 10 Pembuatan Garam gunung terletak dihulu Sungai Desa Long Layu Alam 11 Konservasi Perairan Daerah Setabu Alam 12 Giram Tutung Mansalong Alam Sumber data : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
4.Sektor Industri Terdapat beberapa jenis industri prospektif di Kabupaten Nunukan diharapkan dapat menjadi penggerak utama perekonomian disamping kegiatan pertanian, perikanan dan perkebunan. Pengembangan industri di Kabupaten Nunukan diarahkan pada industri strategis untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak yang berorientasi ekspor dan berbasis pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan serta industri yang mengembangkan kegiatan ekonomi daerah. Jenis - jenis industri yang direncanakan dan memiliki potensi pengembangan yang cukup baik berupa : industri makanan dan minuman, kelapa sawit/CPO, pengolahan kayu, pengalengan ikan dan industri kerajinan rakyat. Adapun arahan lokasi untuk pengembangan kegiatan industri adalah sebagai berikut : a) Untuk zona - zona industri diarahkan pada lokasi - lokasi yang dekat dengan lokasi bahan baku, yaitu pada kawasan perkebunan, sedangkan industri perikanan diarahkan di lokasi Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. b) Untuk lokasi Industri kerajinan rakyat diarahkan pada desa - desa di Kecamatan. c) Untuk jenis industri penunjang pariwisata, dapat dikembangkan dekat dengan obyek - obyek wisata dan pusat - pusat kegiatan.
5.Sektor Pertambangan Pengembangan pertambangan di Kabupaten Nunukan diarahkan pada pertambangan golongan strategis (golongan A), golongan vital (golongan B) dan bahan galian (golongan C). a) Bahan galian golongan strategis (golongan A); pertambangan batubara di Sei Manggaris pada areal konsesi pertambangan PT. Dewa Ruci Mandiri, PT. Pipit Mutiara Jaya, PT. Duta Tambang dan PT. Mandiri Inti Perkasa di Kecamatan Sembakung, sedangkan pertambangan minyak bumi di Sebaung pada areal PT. MEDCO. b) Bahan galian vital (golongan B); pertambangan emas oleh PT. Sago di hulu sungai Sebuku Kecamatan Sebuku, hulu Sungai Sembakung, sedangkan penambangan gips diarahkan di Pulau Nunukan serta disekitar Sungai Sedadap dan Sungai Sembakung. c) Bahan galian (golongan C); pertambangan bahan galian pasir kuarsa diarahkan di Krayan dan bahan galian batu gunung diarahkan di Pulau Nunukan. Potensi Pengembangan Kegiatan ekonomi Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033, potensi pengembangan kegiatan ekonomi di kabupaten ini yaitu:
1.Kebijakan penataan ruang kabupaten diarahkan untuk pengembangan sentra-sentra pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan terkait dengan pengembangan agroindustri, dimana didalam pengembangan sentra-sentra menuju pengembangan agroindustry tersebut perlu menetapkan strategi danataranya :

a.Menetapkan pengembangan klaster ekonomi;
b.Memantapkan ekonomi utama yang telah ada dan diversifikasi;
c.Mengoptimalkan distribusi spasial kegiatasn ekonomi;
d.Memperkuat keterkaitan internasional dalam pemasaran produk lokal.
1. 2.Perekonomian Kabupaten Nunukan hingga saat ini masih sangat tergantung pada sektor primer, terutama sektor perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang merupakan sub sector pertanian dalam arti luas disamping sub sektor perkebunan dan tanaman pangan. Disamping itu sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten, namun mengingat sektor ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sektor industri pengolahan (diversifikasi) sebenarnya memiliki peluang sangat besar untuk dikembangkan mengingat row material yang tersedia cukup banyak apalagi berbicara pada sub sektor perkebunan dan sub sektor perikanan. Namun sektor ini tidak dapat berjalan optimal mengingat tidak didukung oleh sumber energi listrik dan air yang memadai. Sehingga kedua sub sektor ini hanya dapat mengelola row material yang langsung dijual ke pasar akibatnya nilai tambah sebuah produk tidak ada sehingga disisi penerimaan pendapatan baik masyarakat maupun upaya peningkatan PAD menjadi sangat kecil. II - 43
2. 3.Pengembangan perekonomian juga dihadapkan pada karakteristik wilayah mengingat jarak dan keterhubungan yang belum dapat dilakukan melalui jalan darat dan air dilakukan melalui udara dalam bentuk. Dampaknya bagi perekonomian adalah harga produk olahan dan manufaktur akan cenderung mahal apabila didatangkan dari luar wilayah karena diseconomies of scale jalur transportasi dan pasokan energi. Kondisi demikian terjadi pada daerah perdesaan dan perbatasan. Pada daerah perkotaan, peningkatan economies of scale jalur transportasi dan pasokan energi menyebabkan harga produk olahan dan manufaktur cenderung lebih murah. Khusus pada daerah perbatasan, harga produk olahan dan manufaktur yang mahal apabila didatangkan dari luar wilayah karena alasan jalur transportasi dan pasokan energi dihadapkan pada produk impor dari wilayah Malaysia yang lebih murah karena adanya tingkat skala ekonomi yang lebih baik pada kedua aspek tersebut. Oleh karena itu, penduduk daerah perbatasan akan lebih memilih untuk memperoleh produk-produk jadi dari Malaysia yang tersedia dengan biaya yang murah.
3. 4.Kabupaten Nunukan memiliki kawasan konservasi yang masuk dalam Heart of Borneo yaitu Taman Nasional Kayan Mentarang yang notabene berada pada wilayah Kecamatan di Krayan dan Lumbis Ogong. Implikasinya bagi perekonomian daerah adalah karena merupakan kawasan konservasi, maka nilai ekonomis kawasan ini terletak pada keanekaragaman hayati, yang terdiri dari flora dan fauna dan sekaligus pula berfungsi sebagai salah satu paru-paru dunia. Kekayaan keanekaragaman hayati membuat daya tarik kepariwisataan dan kebudayaan yang cukup tinggi. Daerah krayan misalnya memiliki pesona daerah yang eksotik khususnya alamnya dan budayanya yang sangat kuat dimasyarakat. Pertanian organic merupakan potensi pariwisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Disamping itu wilayah Lumbis Ogong dapat dikembangkan wisata arung jeram karena memiliki potensi sungai yang aliran airnya deras dan menantang untuk dikelola secara arif dan bijaksana. Potensi-potensi ini tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dapat dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan. Kawasan pedalaman sebagai basis produksi Pertanian, perkebunan dan penguatan ketahanan pangan. Kabupaten Nunukan, yang terdiri dari beberapa kecamatan diwilayah pedalaman memiliki potensi pengembangan yang kuat pada sektor pertanian dan perkebunan serta diversifikasi industri yang mengolah hasil pertanian dan perkebunan. Dari sisi aksesibilitas, kawasan ini merupakan kawasan yang paling sulit dijangkau karena umumnya masih berupa kawasan hutan dengan kantung-kantung pemukiman yang berdiri sendiri dan berada di sempadan sungai hal ini terjadi akibat bahwa Sungai merupakan jalur transportasi utama bagi masyarakat dipedalaman. Kawasan pesisir sebagai basis produksi pertanian, perikanan, serta perdagangan. Kawasan pesisir merupakan kawasan yang paling berpotensi untuk dikembangkan dengan cepat. Skala ekonomi akan tercipta lebih cepat dibandingkan kawasan pedalaman karena secara alamiah aktivitas / kegiatan perekonomian telah tercipta dan berjalan di kawasan ini. Topografi tanah yang cenderung datar memudahkan pembangunan jalur jalan darat. Posisi yang dekat dengan laut menyebabkan aksesibilitas wilayah dapat ditempuh pula melalui pelabuhan laut dengan frekuensi terus menerus apalagi posisi strategis Nunukan berada di Alur Lalu Libtas Laut ALKI II. Arus barang dan jasa serta arus orang akan sangat banyak mengingat perdagangan lintas Negara yang telah dilakukan sejak lama (kearifan local) memiliki potensi untuk dikembangkan secara legal khususnya pada kawasan-kawasan perbatasan Negara yaitu pulau sebatik. National Park Kayan Mentarang sebagai kawasan konservasi. Penetapan sebagian kawasan hutan sebagai TNKM yang berada didalam HoB (Heart of Borneo) memberikan implikasi pengendalian atau menjadikan kawasan di dalamnya sebagai kawasan konservasi yang harus dikendalikan pemanfaatannya. Dalam jangka panjang, TNKM diharapkan menjadi bagian dari kalender internasional untuk pengembangan pariwisata mengingat kementerian pariwisata telah menyusun masterplan pengembangan KSPN (Kawasan dan Strategis Pariwisata Nasional) Taman Nasional Kayan Mentarang. Disamping itu Taman Nasional Kayan Mentarang untuk yang kaya akan keanekaragaman Hayati memiliki potensi untuk kegiatan penelitian keanekaragaman flora dan fauna, promosi konservasi hutan tropis, dan wisata hutan. Hal ini tentunya mendukung pembangunan berkelanjutan. II - 45 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Nunukan dapat diidentifikasi potensi rawan bencana yang terjadi di Kabupaten Nunukan antara lain :
4. 1.Bencana Banjir Permasalahan banjir merupakan isu lingkungan yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Nunukan terutama pada saat musim hujan. Di Kabupaten Nunukan, kondisi yang sangat mengkhawatirkan adalah fenomena frekuensi kejadian banjir. Bukan hal baru lagi hampir tiap tahun Kecamatan Sembakung terkena banjir. Pada akhir bulan Maret 2011, terjadi bencana banjir pada 18 desa yang di buat dalam tiga kategori atau tingkatan, sesuai sumber data pihak kecamatan yaitu Sangat parah, terdiri dari enam desa yaitu Jumlah Rumah: 856 unit, Jumlah KK: 1215, Jumlah SAB: 1013 Parah, terdiri dari tujuh desa yaitu Jumlah Rumah: 309 unit, Jumlah KK: 580, Jumlah SAB: 500 Sedang, terdiri dari lima desa yaitu Jumlah Rumah: 221 unit, Jumlah KK: 378, Jumlah SAB: 250. Berdasarkan dari laporan dari Sanitarian Puskesmas Atap bencana banjir di Kecamatan Sembakung tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Tetapi dampak dan kerugian yang dialami akibat bencana banjir ini adalah maslaah penyakit, dan terjadinya gagal panen atau luas lahan sawah yang rusak akibat banjir Faktor - faktor penyebab banjir di Kabupaten Nunukan antara lain: 1.1) Curah hujan yang tinggi dan intensitas hujan tinggi; 1.2) Karakteristik Topografi wilayah; 1.3) Dimensi sungai belum mampu menampung debit banjir; 1.4) Penyempitan dan pendangkalan akibat sampah dan sedimentasi; 1.5) Pengaturan tata air sungai/ drainase belum maksimal; 1.6) Pemanfaatan tata guna lahan/ perubahan tata guna lahan memperkecil daerah resapan air; 1.7) Kegiatan ulah manusia seperti perambahan hutan, pemotongan bukit dan kegiatan pertambangan, pemukiman di bantaran sungai; 1.8) Pengaruh gelombang pasang; 1.9) Penanganan banjir yang terhambat karena masalah sosial dan kendala teknis; 1.10) Sarana pengendali banjir eksisting belum optimal. Upaya - upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penanganan banjir secara terpadu melalui metode struktur dan metode non struktur adalah: 1.1) Penanaman pohon di bantaran sungai sungai secara berkelanjutan 1.2) Relokasi perumahan penduduk ke daerah yang lebih tinggi 1.3) Mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk membentuk Tim Khusus Penanganan Banjir Lintas Negara
5. 2.Longsor Kawasan potensi tanah longsor kurang lebih seluas 20.398 hektar meliputi Kecamatan Sei Manggaris, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sembakung Atulai.
6. 3.Abrasi Kawasan potensi abrasi kurang lebih seluas 1.163 hektar dan tersebar di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.
7. 4.Konflik Gajah Kalimantan Kabupaten Nunukan merupakan satu-satunya kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki habitat bagi satwa gajah, yang lebih dikenal dengan nama Gajah Kerdil Kalimantan (Borneo Pygmi Elephant) dengan nama latin Elephas maximus borneensis. Menurut sejarahnya, gajah di Kalimantan tercatat sejak 1930-an dari perkumpulan Hindia Belanda dan menurut beberapa versi merupakan gajah yang didatangkan dari luar Kalimantan. Dari berbagai manuskrip tentang asal usul gajah yang masih dipertahankan adalah hasil analisis DNA gajah sabah, diketahui bahwa sekitar 300.000 tahun yang lalu gajah Kalimantan terisolasi dari populasi gajah lainnya di daratan Asia lainnya. Dan dari hasil analisa tes DNA bahwa gajah Kalimantan berbeda dengan sub spesies gajah di Sumatra dan daratan Asia lainnya, artinya Gajah Kalimantan adalah binatang pribumi. Konflik gajah dengan manusia di Kecamatan Sebuku dengan Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan sudah terjadi sejak Tahun 2005, hal ini disebabkan oleh berubahnya atau hilangnya habitat gajah Kalimantan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan atau HPH. Seiring semakin terdesaknya kehidupan gajah akibat konversi lahan menyebabkan terjadinya benturan kepentingan berupa konflik antara manusia dengan gajah. Upaya yang telah dilakukan antara lain: 1.1) Membentuk satuan tugas pengusir gajah di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi yang terdiri dari perwakilan desa - desa yang terkena konflik; 1.2) Pengalokasian lahan/tata ruang bagi gajah; 1.3) Sosialisasi ke masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan menangani prilaku gajah yang bekerjasama dengan WWF dan BKSDA Kalimantan Timur; 1.4) Melakukan studi habitat dan prilaku gajah yang bekerjasa dengan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. 2.1.4 Demografi A. Struktur Penduduk
8. 1.Jumlah Penduduk Pembangunan di suatu wilayah tidak terlepas dari peran serta penduduknya sebagai subjek pembangunan, demikian pula dengan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Jumlah penduduk yang besar di satu sisi merupakan suatu potensi yang dapat mendorong keberhasilan suatu pembangunan jika kuantitas tersebut juga diimbangi dengan kualitas yang tinggi pula. Namun disisi lain jumlah penduduk yang tinggi dapat pula menimbulkan suatu masalah jika penyebarannya kurang merata. II - 47 Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Jika dilihat secara umum penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2017 berjumlah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 193.390 jiwa. Tabel. 2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan No Kecamatan Jumlah Penduduk Pertumb uhan 2016- 2017 (%) 2013 2014 2015 2016 2017 1 Krayan Selatan 2.111 2.079 2.045 2.010 1970 -1.99 3 Krayan Tengah - - - - - - 2 Krayan 6.902 6.823 6.735 6.642 6533 -1.64 Krayan Timur - - - - - - Krayan Barat - - - - - - 3 Lumbis Ogong 5.176 5.209 5.235 5.256 5263 0.13 4 Lumbis 4.870 4.901 4.926 4.945 4951 0.12 5 Sembakung Atulai - 2.722 2.593 2.620 2640 0.76 6 Sembakung 8.459 5.844 6.069 6.132 6178 0.75 7 Sebuku 10.826 11.424 12.037 12.672 13305 5.00 8 Tulin Onsoi 7.120 7.513 7.917 8.334 8751 5.00 9 Sei Manggaris 8.262 8.711 9.173 9.650 10125 4.92 10 Nunukan 56.165 59.223 62.358 65.602 68829 4.92 11 Nunukan Selatan 17.043 18.717 20.527 22.491 24578 9.28 12 Sebatik Barat 7.380 7.606 7.837 8.075 8306 2.86 13 Sebatik 4.375 4.510 4.646 4.787 4924 2.86 14 Sebatik Timur 11.794 12.156 12.524 12.904 13274 2.87 15 Sebatik Tengah 6.909 7.121 7.337 7.559 7776 2.87 16 Sebatik Utara 5.319 5.483 5.648 5.820 5987 2.87 Kabupaten Nunukan 162.71 1 170.04 2 177.60 7 185.4 99 193.390 4.25 Sumber data : Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2018. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Nunukan selama tahun 2016-2017 adalah 4,25 % dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Nunukan Selatan yaitu sebesar 9,28 %. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dipengaruhi oleh adanya aktivitas ekonomi di Kecamatan Nunukan Selatan yang memadai khususnya yang bergerak disektor perikanan sub sector perikanan budidaya rumput laut. Sedangkan pertumbuhan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Krayan Selatan sebesar -1,99 %. Pertumbuhan penduduk yang terjadi juga merupakan dampak keberhasilan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Nunukan sehingga menarik minat pendatang baru untuk tinggal di kabupaten ini. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah semakin lengkapnya berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat, kemudian dibukanya lapangan kerja di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan industri pengolahan kayu, sektor jasa dan sector perikanan khususnya perikanan budidaya rumput laut.
9. 2.Kepadatan dan Distribusi Penduduk Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan pola persebaran penduduk Kabupaten Nunukan menurut luas wilayah terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan. Dari 19 kecamatan yang ada terlihat bahwa Kecamatan Sebatik Timur memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 338,88 jiwa/km 2 diikuti oleh Kecamatan Sebatik Tengah dengan kepadatan 162,98 jiwa/km 2 . Sedangkan untuk kecamatan lainnya, kepadatan penduduk yang ada hanya berkisar antara 1,12 – 135,21 jiwa/km 2 . Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terlihat bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk laki- laki di Kabupaten Nunukan masih lebih banyak dibanding perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin 113,68 artinya pada setiap 100 orang perempuan terdapat 113-114 orang laki-laki. II - 49 Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk Tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan No Kecamatan Jml Kelurahan /Desa Luas (Km²) Jumlah Penduduk Kepadatan (Jiwa/Km²) 1 Krayan Selatan 24 1757.66 1970.00 1.12 2 Krayan 65 1834.74 6533.00 3.56 3 Lumbis Ogong 49 3357.01 5263.00 1.57 4 Lumbis 28 290.23 4951.00 17.06 5 Sembakung Atulai 10 277.72 2640.00 9.51 6 Sembakung 10 1764.94 6178.00 3.50 7 Sebuku 10 1608.48 13305.00 8.27 8 Tulin Onsoi 12 1513.36 8751.00 5.78 9 Sei Manggaris 4 850.48 10125.00 11.91 10 Nunukan 5 564.5 68829.00 121.93 11 Nunukan Selatan 4 181.77 24578.00 135.21 12 Sebatik Barat 4 93.27 8306.00 89.05 13 Sebatik 4 51.07 4924.00 96.42 14 Sebatik Timur 4 39.17 13274.00 338.88 15 Sebatik Tengah 4 47.71 7776.00 162.98 16 Sebatik Utara 3 15.39 5987.00 64.19 Kabupaten Nunukan 240 14.247,5 193.390,00 13.50 Sumber data : Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2018. Terdapat kesenjangan persebaran penduduk, terutama antara kecamatan yang berada dipedalaman atau perbatasan Daratan dengan Kecamatan Perbatasan dikepulauan. Kemudian factor lain bahwa kepadatan penduduk akan dipengaruhi oleh factor kondisi geografis, dimana kecamatan Lumbis Ogong dan Kecamatan di Wilayah Krayan memiliki totografi bergunung dengan kemiringan lereng sebagian besar diatas 40 %, cukup sulit untuk pengembangan permukiman. Hal ini sangat berbeda dengan Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Di Pulau Sebatik yang memiliki tofografi yang landau sehingga mudah untuk pengembangan permukiman.
10. 3.Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Komposisi penduduk menurut kelompo umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Pendudukan Kabupaten Nunukan dengan Komposisi usia 0-4, 5-9 dan 10-14 mempunyai jumlah paling tinggi. Hal ini didapat dilihat dari table dibawah. Kondisi ini berarti bahwa penduduk usia muda cukup dominan di Kabupaten ini. Komposisi penduduk menurut umur ini memperlihatkan bahwa usia produktif harus menanggung warga yang sudah tidak / belum produktif. Semakin besar proporsi [penduduk usia tidak produktif maka akan semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Tebel 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nunukan Kelompok Umur Laki-Laki Perempaun Jumlah 0-4 11.236 10.393 21.629 5-9 10.866 10.202 21.068 10-14 10.797 10.100 20.897 15-19 9.226 8.480 17.706 20-24 8.383 7.545 15.928 25-29 8.841 8.030 16.871 30-34 9.322 8.024 17.346 35-39 8.748 7.300 16.048 40-44 7.482 6.169 13.651 45-49 5.670 4.401 10.071 50-54 4.319 3.297 7.616 55-59 2.939 2.250 5.189 60-64 2.138 1.785 3.923 65+ 2.919 2.528 5.447 Jumlah/Total 102.886 90.504 193.390 Sumber data : Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2018.
11. 4.Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Rasio jenis kelamin (sex ratio) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan disuatu daerah. Rasio jenis kelamin Kabupaten Nunukan selama 2013-2017 relatif tidak signifikan berbeda jauh antara laki-laki dan perempuan yakni 113 yang artinya bahwa terdapat 113 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Khusus untuk Kabupaten Nunukan Rasio Penduduknya lebih dominan jumlah penduduk laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini. II - 51 Tabel 2.10 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Kecamatan Jenis Kelamin Rasio Jenis KelaminLaki-laki Perempuan Jumlah Krayan Selatan 3.497 3.036 6.533 115.18 Krayan Tengah - - - - Krayan 1.035 935 1.970 110.70 Krayan Timur - - - - Krayan Barat - - - - Lumbis Ogong 2.679 2.584 5.263 103.68 Lumbis 2.583 2.368 4.951 109.08 Sembakung Atulai 1.348 1.292 2.640 104.33 Sembakung 3.234 2.944 6.178 109.85 Sebuku 7.255 6.050 13.305 119.92 Tulin Onsoi 5.014 3.737 8.751 134.17 Sei Manggaris 5.617 4.508 10.125 124.60 Nunukan 36.311 32.518 68.829 111.65 Nunukan Selatan 13.337 11.241 24.578 118.65 Sebatik Barat 4.430 3.876 8.306 114.29 Sebatik 2.640 2.284 4.924 115.59 Sebatik Timur 6.764 6.510 13.274 103.90 Sebatik Tengah 4.104 3.672 7.776 111.76 Sebatik Utara 3.038 2.949 5.987 103.02 Kabupaten Nunukan 102.886 90.504 193.390 113.68 Sumber data : Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2018. 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
12. 1.Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi secara makro diartikan sebagai perkembangan kegiatan usaha dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat diketahui melalui angka PDRB, untuk menghilangkan pengaruh fluktuasi harga dalam penghitungan maka yang digunakan adalah atas dasar harga konstan. Nilai PDRB dapat menggambarkan sector yang berkontribusi paling besar dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan, sedangkan PDRB per kapiota dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan pada tahun 2017 sebesar 6,78%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sector-sektor penunjang utama seperti pertambangan yang perlahan-lahan sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Sector pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Nunukan tahun 2017 dengan shrae sebesar 47,96%. Jika dilihat kenaikan laju pertumbuhannya, sector pertambangan menjadi sector dengan kenaikan laju pertumbuhan tertinggi disbanding sektor lain. Struktur perekonomian Kabupaten Nunukan pada tahun 2012-2017 terlihat masih bertumpuh pada eksploitasi sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Hal ini tercermin dari nilai distribusi PDRB atas dasar harga berlaku yang masih didominasi oleh kategori pertambangan penggalian dan pertanian dengan nilai masing-masing 47,96 persen dan 21,59 persen. Hali ini menunjukkan masih diperlukan adanya dorongan dalam proses transformasi ekonomi Kabupaten Nunukan dari sector primer ke sector sekunder dan tersier. Berikut disajikan Perkembangan perekonomian di Kabupaten Nunukan yang ditunjukkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Angka Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: II - 1 Tabel 2.11 Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Nunukan No Sektor 2013 Jumlah Rupiah 2014 Jumlah Rupiah 2015 Jumlah Rupiah 2016 Jumlah Rupiah 2017 Jumlah Rupiah 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2.236.193,8 2.582.614,5 2.834.848,6 3.130.092,6 3.392.647,6 2 Pertambangan dan Penggalian 5.531.253,3 6.039.226,6 5.908.129,8 5.808.442,3 6.163.634,8 3 Industri Pengolahan 960.716,7 1.021.358,4 1.089.009,7 1.135.642,3 1.176.023,3 4 Pengadaan Listrik dan Gas 2.654,6 2.932,4 3.356,9 3.745,8 3.984,3 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5.928,8 6.289,5 6.479,2 6.896,1 7.269,2 6 Konstruksi 773.974,2 791.926,9 809.371,7 858.690,5 938.093,9 7 Perdagangan Besar dan Eceran 616.520,0 636.991,6 663.270,9 710.552,7 768.086,3 8 Transportasi dan pergudangan 215.559,7 244.188,8 262.997,3 270.912,4 289.620 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 109.634,1 116.469,1 124.440,7 133.368,8 145.838,1 10 Informasi dan Komunikasi 205.729,3 224.388,2 246.414,3 259.788,5 282.597,3 11 Jasa Keuangan dan Ausransi 37.976,2 39.189,3 41.810,4 44.502,5 46.362,9 12 Real Estate 68.407,6 71.507,8 74.827,4 77.652,5 80.234,8 13 Jasa Perusahaan 5.019,1 5.322,4 5.580,1 5.267,6 5.346,7 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 235.730,7 318.447,1 336.213,8 358.041,1 375.113,0 15 Jasa Pendidikan 133.200,0 151.630,3 171.251,1 178.632,1 188.682,0 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.470,9 2.624,2 2.928,2 3.154,4 3.352,0 17 Jasa Lainnya 42.849,0 44.709,2 49.326,4 53.844,6 56.775,0 PDRB 11.183.813.817,9 12.299.816,3 12.630.456,6 13.039.226,8 13.923.661,1 Sumber : Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2018 dengan hasil olahan Tabel 2.12 Nilai dan Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Nunukan No Sektor 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah Rupiah % Jumlah Rupiah % Jumlah Rupiah % Jumlah Rupiah % Jumlah Rupiah % 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2.503.166,4 18,56 3.147.511,7 20,30 3.249.519,9 20,94 3.758.995,0 22,76 4.280.519,2 21,59 2 Pertambangan dan Penggalian 7.11.112,9 52,72 7.960.065,3 51,35 7.441.393,1 47,95 7.400.094,1 44,80 9.509.584,3 47,96 3 Industri Pengolahan 1.059.984,6 7,86 1.190.262,4 7,68 1.290.246,3 8,33 1.368.236,9 8,28 1.502.398,9 7,58 4 Pengadaan Listrik dan Gas 2.286,4 0,02 2.526,2 0,02 3.504,4 0,02 4.356,3 0,03 5.004,3 0,03 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5.850,4 0,04 6.266,0 0,04 6.617,4 0,04 7.252,5 0,04 8.071,9 0,04 6 Konstruksi 935.539,0 6,94 1.008.847,0 6,51 1.065.343,1 6,87 1.218.109,6 7,37 1.401.938,5 7,07 7 Perdagangan Besar dan Eceran 676.614,2 5,02 737.568,0 4,76 818.312,9 5,35 931.113,6 5,84 1.131.843,2 5,71 8 Transportasi dan pergudangan 248.370,6 1,84 294.441,3 1,90 333.151,5 2,13 356.912,0 2,15 404.021,0 2,04 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 123.880,2 0,92 134.363,6 0,87 149.594,7 0,96 167.857,7 1,02 191.010,0 0,96 10 Informasi dan Komunikasi 210.803,1 1,56 231.160,6 1,49 255.117,1 1,64 275.934,7 1,67 313.795,0 1,58 11 Jasa Keuangan dan Ausransi 45.921,9 0,34 49.629,4 0,32 54.645,1 0,36 61.614,8 0,38 67.789,9 0,34 II - 3 12 Real Estate 69.963,5 0,52 73.121,5 0,47 77.370,0 0,50 82.871,0 0,50 88.526,7 0,45 13 Jasa Perusahaan 5.580,3 0,04 5.989,6 0,04 6.370,2 0,04 6.222,7 0,04 6.585,2 0,03 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 281.467,1 2,09 419.203,8 2,70 457.742,2 2,99 494.634,8 3,12 552.764,0 2,79 15 Jasa Pendidikan 161.229,8 1,20 188.791,1 1,22 221.835,2 1,43 252.860,6 1,53 277.988,0 1,40 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.613,4 0,02 2.893,2 0,02 3.591,1 0,02 4.031,0 0,03 4.552,2 0,02 17 Jasa Lainnya 44.490,9 0,33 50.222,4 0,32 62.983,4 0,41 74.288,6 0,45 81.927,0 0,41 PDRB 13.488.875,0 100,00 15.502.863,0 100,00 15.637.964,2 100,00 16.518.636,8 100,00 19.828.322,4 100,00 Sumber : Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2018 dengan hasil olahan Tahun 2017 kategori pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sebesar 47,96% hal ini naik jika dibandingkan pada dua tahun sebeumnya. Sektor pertambangan dan penggalian semakin tahun mengalami kenaikan dimana terjadi pemulihan ekonomi pada sektor ini. Jika terjadi gejolak pada kategori ini maka akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nunukan mengingat sector pertambangan dan penggalian penyumbang PDRB terbesar. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 6,78 % jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,24 %. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sektor-sektor penunjang utama seperti pertambangan yang perlahan-lahan sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Distribusi kategori pertambangan dan penggalian dari Tahun 2011 sampai 2016 terus mengalami penurunan namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi sector Minerba. Distribusi kategori ini pada Tahun 2015 mencapai 47,56%, padahal pada tahun - tahun sebelumnya terus berada diatas 50%. Kategori sector pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2017 mengalami penurunan dari 22,76 menjadi 21,59 hal ini perlu dilakukan upaya untuk percepatan dalam proses diversifikasi produk pertanian menuju kepada indutrialisasi sehingga meningkatkan daya saing produk dan harapannya dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditi tersebut. Kondisi seperti inilah yang menjadi harapan bagi daerah baru yang sedang berkembang seperti Kabupaten Nunukan untuk lebih mengintensifkan diversifkasi komoditi unggulan menjadi komoditi yang memiliki nilai jual tinggi bukan row material melainkan menjadikan komoditi pertanian sebagai komoditi yang diap dijual atau dipasarkan melalui pengembangan industri pertanian dan perikanan sehingga kedepan Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak lagi memprioritaskan dan mengharapkan sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor unggulan didalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi mengingat sektor ini tidak dapat diperbaharui dan suatu saat sektor ini akan habis melainkan III - 5 pemerintah berupaya untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian sebagai kontribusi unggulan untuk peningkatan ekonomi sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD 2016-2021 yaitu ”Mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis agrobisnis menuju masyarakat yang maju aman adil dan sejahtera” .
13. 2.Laju Inflasi Provinsi Laju inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi menjadi salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Tabel 2.13 Nilai Inflasi rata-rata Tahun 2012-2016 Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 Inflasi Provinsi Kalimantan Utara 5,99 10,35 11,91 3,42 4,31 Sumber data : RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021 Pada periode 2011 - 2016, laju inflasi Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan rata - rata 7,196%. Pada tahun 2012 inflasi Kalimantan Utara berada pada angka 5,99 dan mengalami peningkatan tahun 2014 yaitu pada posisi 11,9. Kondisi ini berarti harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Namun seiring waktu pada tahun 2015 inflasi cenderung pengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 3,42, namun pada tahun 2016 kembali mengalami kenaikan sebesar 4,31.
14. 3.PDRB Perkapita PDRB per kapita digunakan untuk menunjukkan nilai PDRB per penduduk. PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. PDRB ADHK per kapita Kabupaten Nunukan selama tahun 2011 - 2016 menunjukkan pertumbuhan ekonomi per kapita yang relatif positif. Tabel 2.14 PDRB ADKH Per Kapita Tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Nilai PDRB (Juta Rp)1 11.183.817 12.299.816 12.630.456 13.039.226 13.923.661 Jumlah Penduduk (ribu)1 162.711 170.042 177.607 185.499 193.390 PDRB perkapita (Rp/jiwa)2 68.734.244 72.333.988 71.114.632 70.292.706 71.997.833 Sumber Data : 1. Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2014-2018
15. 2.Data diolah berdasarkan Publikasi BPS 2014-2018 Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kapita. Pada Tahun 2013 PDRB per kapita penduduk Kabupaten Nunukan sebesar 67,81 juta. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 91,17 juta pada Tahun 2014 dan pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 102,53 Juta hal ini disebabkan seiring dengan pemulihan sector pertambangan dan penggalian yang mengalami peningkatan sebesar 47,96 % dan sector-sektor lainnya yang juga mengalami peningkatan diantaranya sector pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor jasa dan konstruksi sehingga terjadi peningkatan pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Nunukan. Tabel 2.15 PDRB ADHB Per Kapita Tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Nilai PDRB (Juta Rp)1 11.034.111 15.502.783 15.517.931 16.518.636 19.828.322 Jumlah Penduduk (ribu)1 162.711 170.042 177.607 185.499 193.390 PDRB perkapita (Rp/jiwa)2 67.814.167 91.170.031 87.372.293 89.049.730 102.530.234 Sumber Data : 1. Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2014-2018
16. 2.Data diolah berdasarkan Publikasi BPS 2014-2018
17. 4.Indeks Gini/Koefisien Gini Indeks gini/koefisien gini merupakan salah satu indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan atau dengan kata lain indikator pengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing - masing kelompok penduduk. Angka koefisien gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Angka koefisien gini yang semakin mendekati nol berarti dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar III - 7 Tebel 2.16 Indeks Gini Kabupaten Nunukan Tahun 2013– 2017 Kabupaten 2013 2014 2015 2016 2017 Nunukan 0,361 0,306 0,337 0,280 0,284 Kalimantan Utara 0,33 0,33 0,314 0,305 n/a Nasional 0,41 0,41 0,402 0,394 n/a Sumber data : Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2014-2018 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indeks gini Kabupaten Nunukan mengalami perbaikan dari Tahun 2013 sebsar 0,361 dan pada tahun 2015 sebesar 0,306 hingga pada tahun 2017 terus mengalami penurunan sebesar 0,284. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi masih dalam kategori ketimpangan rendah dan semakin kesenjangan itu semakin kecil dari tahun ke tahun antara 0,280 – 0,284. Koefisien gini Kabupaten Nunukan masih lebih kecil dibandingkan dengan koefisien gini Provinsi Kalimantan Utara dan tingkat nasional. Artinya kondisi distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Nunukan masih dapat dikatakan lebih baik dibandingkan rata-rata wilayah lain di Indonesia.
18. 5.Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (Jumlah Penduduk Miskin) Kemiskinan masih menjadi persoalan prioritas untuk diselesaikan dibeberapa wilayah di Indonesia mengingat kemiskinan erat hubungannya dengan kesejahteraan hidup. Indikator ini menggambarkan penduduk yang telah berada di atas garis kemiskinan. Pada Tahun 2013, persentase penduduk miskin Kabupaten Nunukan mencapai 9,51 % atau setara dengan 14,94 ribu jiwa dari total penduduk. Persentase penduduk miskin tahun2014-2015 cenderung mengalami penurunan hingga 5,25 % atau setara dengan 9,63 ribu jiwa dari total jumlah penduduk. Sementara untuk tahun 2017 penduduk miskin cenderung mengalami kenaikan menjadi 6,15 % atau setara dengan 11,91 ribu jiwa dari total jumlah penduduk. Kondisi ini dengan rincian bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Nunukan pada tahun 2017 sebanyak 11,91 ribu atau 6,15 %. Tabel 2.17 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, serta Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan Tahun Jumlah penduduk miskin (000 jiwa) Persentase penduduk miskin Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 2013 14,94 9,51 90,49 2014 14,98 8,69 91,31 2015 9,84 5,61 94,39 2016 9,63 5,25 94,75 2017 11,91 6,15 93,85 Sumber data : 1. Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2014-2018
19. 2.Hasil Olahan 2018 Jumlah penduduk miskin di atas garis kemiskinan paling tinggi pada tahun 2015 – 2016 sebesar 94,75 % sedangkan yang terendah di tahun 2013 sebesar 90,49 %. Kondisi ini masih dibawah rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan utara 6,99% dan secara nasional mencapai 10,07 %. Hal ini diharapkan tetap bertahan dan semakin baik, dalam arti semakin menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Nunukan.
20. 6.Kemiskinan Secara umum persentase penduduk miskin di Kabupaten Nunukan memiliki trend yang menurun dari tahun 2013-2016. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan mencapai 6,22 % jika dibandingkan tahun 2016 tingkat kemiskinan Kabupaten Nunukan sebesar 5,25 %. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nunukan dari tahun 2010-2015 masih menggunakan basis data terpadu hasil PPLS sebanyak 59.268 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2016-2017 meningkat sebesar 0,97 %. Peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 tidak terlalu signifikan dan paling terendah jika dibandingkan di Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Utara. Grafik 2.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Nunukan Tahun 2012-2016 Jika dilihat pada grafik diatas perkembangan tingkat kemiskinan dari tahun 2012 – 2016 mengalami penurunan. Hal ini menunjukan bahwa arah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan telah sesuai dengan sasaran yang di tetapkan walaupun masih harus di tingkatkan lagi baik dari segi jumlah program maupun penganggarannya. 9,62 9,51 8,69 5,61 5,25 0 2 4 6 8 10 12 2012 2013 2014 2015 2016 III - 9 Grafik 2.3 Perkembangan Indeks Kedalam Kemiskinan (P1) Kab. Nunukan Tahun 2012-2016 Perkembangan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman dan indeks keparahan dari tahun 2012-2016 menunjukan arah perkembangan yang semakin membaik, bahkan jika dilihat dari trend yang ada menunjukkan bahwa penurunan persentase penduduk miskin mengalami percepatan yang lebih baik. 6.1. Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan (P2) Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P 1) dan keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index- P2) yang merupakan indikator turunan garis kemiskinan yang dirumuskan oleh Foster- Greer-Thorbecke (FGT, 1984). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata - rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini semakin besar rata - rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan mencapai 0,53 % pada tahun 2015 namun pada tahun 2016 indeks kedalaman kemiskinan naik menjadi 0.67 %. Poverty Severity Index (P2) sampai batas tertentu dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Berdasarkan Indeks Keparahan Kemiskinan, Kabupaten Nunukan mengalami penurunan dari 3.13 % pada tahun 2014 menjadi 0.1 % pada tahun 2015. Dari kedua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan pada tahun 2014. 1,18 1,29 0,8 0,53 0,67 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 2012 2013 2014 2015 2016 Grafik 2.4 Perkembangan Indeks Kedalam Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kab. Nunukan Tahun 2012-2016 Dari grafik diatas menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat dalam menentukan program dan kegiatan dalam pengentasan kemiskinan sehingga ketimpangan antar penduduk miskin semakin berkurang. Namun demikian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan harus tetap ditingkatkan mengingat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nunukan cukup tinggi. 0,2 0,29 0,13 0,1 0,16 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 2012 2013 2014 2015 2016 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kab. Nunukan, Tahun 2012 - 2016 1,18 1,29 0,8 0,53 0,67 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 2012 2013 2014 2015 2016 III - 11 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Nunukan masih berada diatas rata - rata kedalaman kemiskinan Propinsi dan Nasional sejak tahun 2014 hingga Tahun 2015. Namun, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nunukan berada dibawah rata - rata kedalaman kemiskinan Propinsi dan Nasional mulai tahun 2013 hingga tahun 2014. Hal ini menjelaskan bahwa kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di Kabupaten Nunukan mulai membaik pada tahun tersebut. Pemerintah telah berhasil menurunkan kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di Kabupaten Nunukan, namun hal tersebut tetap harus diperhatikan. Namun pada tahun 2017 persentasde kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,96 %. Untuk itu perlu intervensi program kegiatan yang mengarah atau focus kepada kegiatan indicator sosial yaitu penanganan kemiskinan yang lebih diintegrasikan dengan program-program pembangunan daerah lainnya. 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
21. 1.Angka Melek Huruf Angka melek aksara menurut Badan Pusat Statistik Indonesia merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Semakin tinggi angka melek aksara suatu kabupaten/kota, maka semakin banyak pula masyarakat yang mampu membaca dan menulis dibandingkan dengan total keseluruhan penduduk di wilayah tersebut. Berikut adalah data angka melek huruf di Kabupaten Nunukan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017. Tabel 2.18 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2017 Kabupaten 2013 2014 2015 2016 2017 Nunukan 93.47 96.88 92,49 94,32 n/a Provinsi Kalimantan Utara n/a 97,66 80 94,76 n/a Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan Tahun 2018 Berdasarkan data di atas, angka melek aksara di Kabupaten Nunukan mengalami fluktuasi. Dimana pada Tahun 2013 dari angka 93,47 % naik menjadi 96,88% pada Tahun 2014, namun pada Tahun 2015 mengalami penurun sebesar 92,49% dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar 94,32 %. Sementara angka melek aksara di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 97,66% pada Tahun 2014 namun pada tahun 2016 turun menjadi 94,76 %.
22. 2.Angka Rata – Rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata - rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata - rata lama sekolah dihitung berdasarkan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun keatas. Semakin tinggi angka rata - rata lama sekolah maka semakin tinggi puka tingkat partisipasi sekolah masyarakat di wilayah tersebut. Tabel 2.19 Perkembangan Angka Rata - Rata Lama Sekolah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2017 Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Perkembangan Angka Rata- rata Lama Sekolah 7.07 7.21 7.22 7,57 7,65 Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan
23. 3.Angka Partisipasi Kasar / APK Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang seharusnya berada pada jenjang pendidikan tersebut. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di tingkat pendidikan tertentu. APK merupakan indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing - masing tingkat pendidikan. APK di Kabupaten Nunukan menunjukkan angka yang fluktuatif tetapi tidak terlalu signifikan. APK jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) mengalami peningkatan pada Tahun 2013 yaitu dari 84,28 % terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga menjadi 108,20% di tahun 2017. Pada jenjang pendidikan SMP juga mengalami hal yang sama yaitu mengalami peningkatan dimana pada tahun 2013 mencapai 66,99 % hingga tahun 2017 mengalami peningkatan hingga mencapai 94,50 % Sedangkan untuk jenjang SMA, APK Kabupaten Nunukan juga mengalami kenaikan pada tahun 2013 mencapai 56,12 % dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 74,8 % APK SD/MI yang lebih dari 100 % menunjukkan bahwa lebih banyak siswa bersekolah SD/MI dari berbagai usia daripada penduduk usia 7 - 12 tahun (usia yang memang seharusnya SD). Adanya siswa dengan usia lebih tua/muda dibanding usia standar di tingkat pendidikan tersebut menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Hal ini juga terjadi pada jenjang SMP/MTs. III - 13 Tebel 2.20 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA, SMP/MTS, SD/MI di Kabupaten Nunukan Tahun 2012-2017 Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA 56,12 58,23 63,06 65,00 74,8 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS 66,99 71,16 73,56 81,47 94,5 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI 84,28 91,43 91,76 99,55 108,2 Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan
24. 4.Angka Pendidikan yang Ditamatkan Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah indikator yang mengukur besaran dan persentase masyarakat pada tahun tertentu yang berada pada jenjang pendidikan tertentu. Angka pendidikan yang ditamatkan berbeda dengan angka rata - rata lama sekolah. Jika angka rata - rata lama sekolah menunjukkan berapa lama waktu suatu masyarakat bersekolah pada suatu kabupaten/kota. Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan terbagi menjadi beberapa jenjang pendidikan. Dengan mengetahui angka rata - rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. Dengan demikian dapat dirumuskan rekomendasi dan masukan untuk meningkatkan angka ini, apabila kondisi yang terjadi sangat buruk. Tabel 2.21 Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Menurut Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2016 No Uraian 2013 2014 2015 2016
25. 1.Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak/Belum Tamat SD Sekolah/Tidak/Belum Tamat SD Na na 27,93 24,85
26. 2.SD/Sederajat Na na 27,28 29,53
27. 3.SMP/Sederajat Na 20,33 19,11 14,87
28. 4.SMA/Sederajat Na 26,64 18,68 24,39
29. 5.Perguruan Tinggi Na na 5,83 6,35 Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018
30. 5.Angka Partisipasi Murni / APM APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan tingkat pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama (baik sekolah dan tidak bersekolah). Seperti APK, APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap tingkat pendidikan. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di tingkat pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu wilayah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu kabupaten/kota pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu wilayah. Tabel 2.22 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA Menurut Kabupaten Nunukan Tahun 2012-2017 Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA 40,06 41,62 45,22 49,47 28,32 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMP/MTS 47,86 53,90 56,80 59,13 131,96 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI 70,67 78,61 81,29 85,04 98,41 Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018 Berdasarkan data diatas terlihat bahwa perkembangan APM jenjang SD/MI/Paket A, jenjang SMP/MTs/Paket B dan jenjang SMA/SMK/MA/Paket C di Kabupaten Nunukan menunjukkan angka yang fluktuatif. APM jenjang jenjang SD/MI/Paket A mengalami peningkatan yaitu 70,67 % pada tahun 2013 meningkat menjadi 98,12% tahun 2017. Kemudian APM jenjang SMP/MTs/Paket B dari 47,86 % pada tahun 2013 meningkat menjadi 131,96 % pada tahun 2017. Sementara APM jenjang SMA/SMK/MA/Paket C juga mengalami perkembangan yang sama yaitu 40,06 % pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 28,32 % pada tahun 2017. Berdasarkan uraian tersebut diatas secara keseluruhan menunjukkan menurunnya partisipasi sekolah yang sesuai dengan standar kelompok usia sekolahnya. III - 15
31. 6.Angka Kematian Bayi Angka Kematian bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Indicator angka kematian bayi ini untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian dihitung. Angka kematian bayi ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program- program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Sedangkan angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka ini dihitung dari nilai 1 dikurangi dengan AKB, di mana angka 1 mewakili per 1.000 kelahiran hidup. Tabel. 2.23 Angka Kematian Bayi Tahun 2013-2017 Kab Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Uraia n 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 Jumlah kematian bayi 38 6 57 57 18 Jumlah bayi lahir hidup 3.46 9 3.54 8 3.74 7 3.57 7 3.56 0Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup 11 2 15,2 26,8 19 ,9 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 10,9 6 1,69 15,2 1 16,3 9 5,05 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Dari tahun 2013 ke tahun 2017, Angka Kematian bayi mengalami peningkatan di tahun 2015-2016 sebanyak 57 kasus kematian sedangkan angka kelangsungan hidup bayi terendah sejak tahun 2014. Pada tahun 2017 angka kematian bayi mengalami perbaikan. Jumlah kematian bayi pada tahun ini mengalami penurunan dibading tahun 2016 yaitu 57 kasus menjadi 18 kasus sehingga angka kematian bayi turun menjadi 19,9 per 1.000 kelahiran. Upaya –upaya untuk mempertahankan keadaan ini harus terus dilakukan dan dipantau. Secara khusus intervensi program-program seperti imunisasi, pencegahan penyakit menular terutama pada bayi dan anak- anak, upaya untuk promosi gizi dan pemberian makanan sehat bagi ibu hamil dan anak termasuk program 1.000 hari pertama kelahiran yang menekankan pada bayi mulai dari kandungan hingga berusia 2 tahun terus menjadi perhatian untuk diintensifkan pelaksanaannya. Tabel 2.24 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Menurut Kabupaten Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Utara Uraian Jumlah Kematian Bayi Jumlah Bayi Lahir Hidup Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup AKHB Nunukan 32 3.747 8,5 991,5 Kaltara 154 11.848 13,0 987,0 Sumber data : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Tahun 2018
32. 2.Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016- 2021
33. 7.Angka Kematian Balita Kematian balita merupakan kematian yang dialami pada anak sebelum mencapai usia 5 tahun. AKB menunjukkan banyaknya kasus kematian anak balita per 1.000 kelahiran hidup disuatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu. Kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imuniasasi, program penerangan penyakit meular yang terjadi pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak-anak dibawah usia 5 tahun. Tabel 2.25 Angka Kematian Balita Tahun 2012-2017 Kab Nunukan URAIAN TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah Kematian Anak Balita (org) 23 9 9 7 9 Jumlah Bayi Lahir Hidup (org) 3.469 3.548 3.747 3.577 3.560 Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup (org) 7 3 2,4 17,9 2,5 Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Pada tahun 2017 Angka Kematian Balita sebesar 2,5 per 1.000 kelahiran hidup. Kondisi tersebut mengalamai perbaikan jika dibandingkan tahun 2016 dengan AKBA sebesar 17,9 per 1.000 kelahiran hidup. Tentunya upaya-upaya pencegahan dan penurunan AKBA ini harus terus diintensifkan guna menurunkan kasus angka kematian balita dalam suatu wilayah Kabupaten. III - 17
34. 8.Angka Kematian Ibu Melahirkan Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka kematian ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan merupakan salah satu indicator penting dalam menentukan kematian terkait kesehatan masyarakat. Salah satunya digunakan dalam pemantauan terkait dengan kehamilan dan persalinan. Indicator ini juga dapat dipengaruhi oleh status kesehatan ibu secara umum, pendidikan, pelayanan selama antennal (K4) dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Pada tahun 2013-2017 angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan dan penurunan. Tahun 2016 AKI sebesar 112 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2017 AKI meningkat menjadi 197 per 100.000 kelahiran hidup, angka ini nak cukup besar jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah Kabupaten khususnya upaya pencegahan terhadap kematian ibu saat melahirkan sehingga penurunan AKI ini dapat terus ditekan. Tabel 2.26 Angka Kematian Ibu Tahun 2013-2017 Kab Nunukan Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah Kematian Ibu (org) 6 5 6 4 7 Jumlah Bayi Lahir Hidup (org) 3469 3.548 3.747 3.577 3.560 Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (org) 173 141 160 112 197 Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Tahun 2018
35. 9.Angka Usia Harapan Hidup Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata - rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Tabel 2.27 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2012-2017 Kabupaten Nunukan Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Angka Usia Harapan Hidup 70,74 70,82 70,83 71,23 71,25 Sumber: Dinas Kesehatan 2018 Angka usia harapan hidup di Kabupaten Nunukan dari tahun 2013- 2017 kecenderungan mengalami peningkatan dengan usia harapan hidup sebesar 70,74 tahun 2013 hingga menjadi 71,25 di tahun 2017. Angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh banyak variabel yang erat kaitannya dengan masalah kesehatan penduduk. Oleh karena itu, untuk meningkatkan angka usia harapan hidup perlu memperhatikan hal - hal seperti penanganan terhadap kehamilan yang beresiko, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, jumlah tenaga medis dan kesehatan yang lain, angka kesakitan, kondisi geografis tempat tinggal, penyediaan air bersih, akses terhadap sarana kesehatan, hingga latar balakang pendidikan masyarakat.
36. 10.Persentase Balita Gizi Buruk Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score < -3 SD dan atau dengan tanda - tanda klinis (marasmus, kwasiorkor dan marasmus - kwasiorkor). Presentase balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah balita di wilayah tersebut pada waktu yang sama. Tabel 2. 28 Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2012-2017 Kab Nunukan Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah Balita Gizi Buruk 48 15 27 65 49 Jumlah Balita 17.116 17.612 19.359 20.219 21.079 Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan 2018 III - 19 Berdasarkan data yang tersedia jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan dan peningkatan dimana tahun 2014 kasus gizi buruk sebanyak 15 kasus namun meningkat lagi di tahun 2015-2016 menjadi 27-65 kasus. Sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 49 kasus. Jika dibandingkan dengan kriteria yang ditentukan oleh WHO (1999), persentase balita gizi buruk di Provinsi Kalimantan Utara tergolong rendah. Gizi buruk dapat terjadi pada semua kelompok umur, tetapi yang perlu lebih diperhatikan pada kelompok bayi dan balita. Pada usia 0-2 tahun merupakan masa tumbuh kembang yang optimal (golden period) terutama untuk pertumbuhan janin sehingga bila terjadi gangguan pada masa ini tidak dapat dicukupi pada masa berikutnya dan akan berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus. Sebaran gizi buruk menurut wilayah kerja puskesmas di wilayah Kabupaten Nunukan, dimana kasus gizi buruk banyak terjadi di wilayah kerja puskesmas Tanjung Harapan, Puskesmas Seimanggaris, puskesmas Nunukan dan puskesmas sedadap. Grafik 2.5 Sebaran Gizi Buruk Menurut Wilayah Kerja Puskesmas Di Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Tren jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Nunukan dalam 3 tahun terakhir fluktuatif seperti pada grafik berikut : Sumber Data: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan 2018
37. 11.Rasio Penduduk yang Bekerja Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja pada kelompok umur produktif. Rasio penduduk yang bekerja akan menunjukkan ketersediaan lapangan kerja dan daya serapnya terhadap jumlah angkatan kerja yang tersedia. Semakin tinggi nilai rasio penduduk yang bekerja, maka semakin besar daya serap tenaga kerja. Tabel 2.29 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013-2017 kabupaten Nunukan Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Rasio Penduduk yang bekerja 0,62 0,67 0,96 n/a 0,65 Sumber data : 1. RPJMD Provinsi Kaltara 2016-2021
38. 2.Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan 2018 Peningkatan rasio penduduk yang bekerja ini disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja muda dan usia sekolah (15-19 tahun) yang memilih bekerja (menjadi angkatan kerja) dimana pada tahun 2015 sebesar 1.911 orang dan tahun 2017 naik menjadi 6.669 orang atau mengala i kenaikan sebesar 349%. Jadi ada peralihan yang besar dari penduduk bukan angkatan kerja menjadi penduduk angkatan kerja. Hal ini diindikasikan dimana terlihat penurunan jumlah penduduk bukan angkatan kerja tahun 2015 sebanyak 46.476 orang dan tahun 2017 menurun menjadi 39.376 orang sementara jumlah angkatan kerja naik dari 75.016 orang pada tahun 2015 menjadi 94.137 orang pada tahun 2017. III - 21
39. 12.Indek Pembangunan Manusia Keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga harus memperhitungkan sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya. Indicator keberhasilan pembangunan manusia meliputi berbagai dimensi, diantaranya keberhasilan dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta terpenuhinya berbagai fasilitas pelayanan sosial lainnya. Ukuran pembangunan yang digunakan selama ini yaitu PDB (Nasional) dan PDRB (Wilayah/Daerah), yang hanya mampu memotret pembangunan ekonomi saja. Sedangkan untuk mampu melihat keberhasilan suatu pembangunan manusia dari sisi aspek sosial dan kesejahteraan maka indicator Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan indicator penting yang digunakan secara konprehensif sebagai dasar merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Karena melalui IPM dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan. IPM dikabupaten Nunukan saat ini merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan 4 Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi Kalimantan utara, dimana tahun 2016 IPM Kabupaten Nunukan adalah 64,35 namun angka ini terus mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 62,18 hingga tahun 2017 IPM Kabupaten Nunukan sebesar 65,10. Artinya IPM di Kabupaten Nunukan termasuk kategori sedang. Artinya kualitas manusia penduduk di Kabupaten Nunukan cukup baik namun harus terus ditingkatkan. IPM memotret kondisi kualitas hidup manusia di suatu wilayah yang terdiri dari komponen Angka Harapan Hidup, Angka Lama Sekolah, Angka Rata-Rata lama Sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan. IPM sebagai indicator keberhasilan pembangunan manusia dpata menjadi isyarat seberapa besarnya pembangunan yang telah dijalankan mampu memberi peluang penduduk untuk hidup secara layak, melalui hidup sehat, dan panjang untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, keterampilan yang lebih baik serta mempunyai kemampuan pendapatan yang diperlukan untuk hidup layak dimaksud. Berikut disajikan data IPM di Kabupaten Nunukan dari tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan. Tabel 2.30 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013-2017 kabupaten Nunukan Kabupaten 2013 2014 2015 2016 2017 Nunukan 62,18 63,13 63,35 64,35 65,10 Sumber Data : BPS Kabupaten Nunukan 2018 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
40. 1.Jumlah Grup Kesenian Pembangunan bidang seni salah satunya ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah grup kesenian di suatu daerah. Jumlah grup kesenian menunjukkan jumlah grup kesenian yang terbentuk dimasyarakat melalui pembinaan dari pemerintah daerah. Organisasi struktural yang menangani kesenian ada dua, yaitu paguyuban dan sanggar. Sanggar yang ada di Kabupaten Nunukan sebanyak 46 sanggar dan tersebar di beberapa kecamatan. Sementara Lembaga/ dewan kesenian berada di Dinas Pariwisata Kepemudaaan dan Olahraga. Dengan adanya dua organisasi tersebut, sudah dapat mengakomodir seluruh cakupan organisasi kesenian. Tabel 2.31 Perkembangan Group Kesenian Jumlah 2013-2017 Kabupaten Nunukan N o Ura ian 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 1 Cakupan grup kesenian 33 ,3 0 % 6 6, 6 7 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % Sumber data : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kab. Nunukan
41. 2.Jumlah Gedung Kesenian Pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat di suatu daerah. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu wilayah. Dari data yang ada jumlah gedung kesenian di Kabupaten Nunukan hanya terdapat 2 (dua), yaitu yang berada di Desa Lembudud Kecamatan Krayan dan GOR Dwi Kora. III - 23 Tabel 2.32 Perkembangan Cakupan Organisasi Kesenian Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2015 N o Urian 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 1 Cakupan tempat kesenian 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % Sumber data : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 2018
42. 3.Jumlah Klub Olahraga Jumlah klub olahraga merupakan indikator yang menjelaskan tolok ukur sejumlah kelompok kegiatan untuk mendukung aktivitas bidang olahraga. Indikator ini berguna untuk melihat perkembangan sumber daya manusia melalui kegiatan olahraga. Jumlah klub olahraga dihitung dalam satuan 10.000 penduduk. Tabel 2.33 Jumlah Organisasi Olahraga Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2017 N o Uraian 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 1 Jumlah organisasi olahraga 3 1 4 8 3 2 3 2 3 2 Sumber data : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 2018 Data jumlah klub olahraga yang tersedia hanya Kabupaten Nunukan untuk tahun 2013 sebanyak 31 organisasi. Tahun 2014 sebanyak 48 organisasi dan pada Tahun 2015 sebanyak 32 organisasi.
43. 4.Jumlah Gedung Olahraga Gedung olahraga merupakan sarana pendukung kegiatan olahraga di suatu daerah. Indikator ini berguna untuk menjelaskan adanya potensi pendukung sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga. Data jumlah gedung olahraga yang tersedia di Kabupaten Nunukan untuk tahun 2013 - 2017 hanya sebanyak 1 buah yaitu Gedung Olahraga (GOR) Dwikora. Berikut ini merupakan tabel perkembangan jumlah gedung olahraga di Kabupaten Nunukan. Tabel 2.34 Jumlah Gedung Olahraga Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2017 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
44. 1.Jumlah gedung olahraga 1 1 1 1 1 Sumber data : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 2018 2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.3.1 Fokus Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar A. Pendidikan
45. 1.Pendidikan Dasar 1.1. Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah (APS) jenjang SD/MI dan SMP/MTs merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS diketahui berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah yaitu 7 - 12 tahun yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar dan jumlah murid masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan SMP/MTs. Berikut adalah data angka parisipasi sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun 2011 s/d Tahun 2015. Tabel 2.35 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan No Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017
46. 1.SD/MI 1.1. Jumlah Murid Usia 7-12 tahun 23.816 1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 1.3. APS SD/MI 2 SMP/MTs 2.1. Jumlah murid usia 13-15 tahun 9.202 2.2. Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 2.3. APS SMP/MTs Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan III - 25 1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini jenjang pendidikan yang digunakan adalah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Tabel 2.36 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan No Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017
47. 2.SD/MI 1.1. Jumlah Murid Usia 7-12 tahun 23.816 1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 1.3. APS SD/MI 2 SMP/MTs 2.1. Jumlah murid usia 13-15 tahun 9.202 2.2. Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 2.3. APS SMP/MTs Sumber data : 1. Kabupaten Dalam Angka 2018
48. 2.Data diolah 1.3. Rasio Guru/Murid Rasio guru dan murid tingkat SD/MI dan SMP/MTs adalah merupakan perbandingan jumlah guru dibanding jumlah murid untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar (guru) dan digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Berikut adalah data rasio guru/murid SD/MIdan SMP/MTs di Kabupaten Nunukan Tahun 2011 s/d Tahun 2015. Tabel 2.37 Perkembangan Rasio Guru dan Murid tingkat SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2017 No Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017
49. 1.SD/MI 1.1. Jumlah guru 1.738 1.2. Jumlah murid 23.816 1.3. Rasio 7,29 2 SMP/MTs 2.1. Jumlah guru 637 2.2. Jumlah murid 9.202 2.3. Rasio 6,92 Sumber data : 1. Kabupaten Dalam Angka 2018
50. 2.Data diolah Tabel 2.38 Jumlah guru dan murid jenjang pendidikan Dasar menurut Kecamatan Tahun 2017 di Kabupaten Nunukan No Kecamatan SD/MI SMP/MTs Jumlah guru Jumlah murid Rasio Jumlah guru Jumlah murid Rasio 1 Krayan Selatan 54 441 12.24 25 128 19.53 2 Krayan Tengah 0 0 0.00 0 0 0.00 3 Krayan 0 0 0.00 0 0 0.00 4 Krayan Timur 234 987 23.71 60 442 13.57 5 Krayan Barat 0 0 0.00 0 0 0.00 6 Lumbis Ogong 72 832 8.65 13 163 7.98 7 Lumbis 120 1222 9.82 28 574 4.88 8 Sembakung Atulai 0 0 0.00 0 0 0.00 9 Sembakung 180 1271 14.16 47 410 11.46 10 Sebuku 94 1447 6.50 29 257 11.28 11 Tulin Onsoi 81 1251 6.47 28 603 4.64 12 Seimanggaris 60 1122 5.35 23 335 6.87 13 Nunukan 375 7478 5.01 135 2894 4.66 14 Nunukan Selatan 104 2320 4.48 90 1421 6.33 15 Sebatik Barat 80 1224 6.54 33 456 7.24 16 Sebatik 55 725 7.59 33 352 9.38 17 Sebatik Timur 109 1779 6.13 26 302 8.61 18 Sebatik Tengah 68 882 7.71 24 440 5.45 19 Sebatik Utara 52 835 6.23 43 425 10.12 Kabupaten Nunukan 1738 23816 6.87 637 9202 6.95 Sumber data : 1. Kabupaten Dalam Angka 2018
51. 2.Data diolah
52. 3.Pendidikan Menengah 2.1. Angka Paritisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah (APS) jenjang SMA/SMK/MA merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS diketahui berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah yaitu 16 - 18 tahun yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Berikut adalah data angka partisipasi sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Tahun 2013 s/d Tahun 2017. III - 27 Tabel 2.39 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan No Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017
53. 4.SD/MI 1.1. Jumlah Murid Usia 7-12 tahun 23.816 1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 1.3. APS SD/MI 2 SMP/MTs 2.1. Jumlah murid usia 13-15 tahun 9.202 2.2. Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 2.3. APS SMP/MTs Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018 2.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini jenjang pendidikan yang digunakan adalah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Tabel 2.40 Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA di Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2017 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
54. 1.Jumlah sekolah (SMA/MA/SMK) 24 24 22 22 22
55. 2.Jumlah penduduk usia SMA/Sederajat (16 s/d 19) thn 11481 11641 10383 16503 n/a
56. 3.Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk na 20.62 21.19 13.33 n/a Sumber data : Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2015, 2016,2017 Berdasarkan data di atas, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SMA/SMK/MA di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan. Pada tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Nunukan mencapai 21,19. Hal ini berarti, jumlah sekolah di Kabupaten Nunukan masih cukup banyak dapat menampung penduduk usia 16 - 18 tahun. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan mencapai 13.33 hal ini ada beberapa sekolah yang sudah tidak dapat menampung penduduk usia 16-18 tahun untuk bersekolah. Ketersediaan data untuk jumlah penduduk usia SMA/Sederajat dan jumlah sekolah pada tahun 2017 belum tersedia (minim), sehingga belum dapat dianalisis lebih lanjut. 2.3. Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA Rasio guru dan murid jenjangSMA/SMK/MA adalah merupakan perbandingan jumlah guru dibanding jumlah murid untuk jenjang SMA/SMK/MA. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar (guru) dan digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Berikut adalah data rasio guru/murid SMA/SMK/MA di Kabupaten Nunukan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017. Tabel 2. 41 Perkembangan Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA Menurut Kabupaten Nunukan Tahun 2012 s.d 2017 No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1. Jumlah guru Guru SMA/SMK/MA 416 622 n/a 544 481 2. Jumlah Murid SMA/SMK/MA 6515 6638 n/a 7411 6788 3. Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA 6,38 9,37 n/a 7,34 7,09 Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018
57. 3.Fasilitas Sekolah 3.1. Sekolah pendidikan dalam Kondisi Bangunan Baik Sekolah pendidikan dalam kondisi bangunan baik dihitung berdasarkan persentase jumlah kelas kondisi baik dibandingkan dengan jumlah seluruh kelas yang ada. Kondisi ruang kelas yang baik pastinya akan mendukung dan menciptakan situasi belajar yang nyaman dan kondusif bagi masyarakat. Berikut data persentase sekolah yang bangunannya dalam baik di Kabupaten Nunukan. III - 29 Tabel 2.42 Perkembangan Sekolah dengan Kondisi Baik di Kabupaten Nunukan Tahun 2013 – 2017 Jenjang SD/MI No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
58. 1.Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 559 577 576 647 845
59. 2.Jumlah seluruh sekolah SD/MI kondisi bangunan baik 966 1003 1010 996 996
60. 3.Persentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 57,87 57,53 57,03 64,96 82,78 Jenjang SMP/MTs No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
61. 1.Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik 369 368 419 388 252
62. 2.Jumlah seluruh sekolah SMP/MTS kondisi bangunan baik 476 483 514 541 259
63. 3.Persentase sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik 77,52 76,19 81,52 74,72 97,30 Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018 Dari data diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2017 persentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 57,87 % hingga tagun 2017 mencapai 82,78 % . Sedangkan SMP/MTS kondisi baik mengalami kenaikan dari 77,52 % di tahun 2013 menjadi 97,30 % ditahun 2017.
64. 4.Angka Putus sekolah Indikator ini menggambarkan perbandingan jumlah siswa yang putus sekolah dengan jumlah siswa baik ditingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa angka putus sekolah baik di tingkat SD, SMP maupun SMA mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan program pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan standar untuk pencapaian keberhasilan dan kesadaran masyarakat tentang pendidikan terjadi peningkatan meskipun perlu perbaikan dalam sistem pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan. Hingga tahun 2017 angka putus sekolah jenjang SD/MI mencapai 0,19, jenjang SMP/MTs 0,36 sedangkan jenjang SMA/MA/SMK turun 0,27. Berikut data APS jenjang pendidikan di Kabupaten Nunukan 2013 hingga 2017. Tabel 2.43 Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2017 Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang SD/MI 0,09 0,24 0,31 0,21 0,19 Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang SMP/MTS 0,52 0,24 0,36 0,36 0,36 Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang SMA/MA/SMK 0,56 0,00 0,00 0,33 0,27 Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018
65. 5.Angka Kelulusan 5.1. Angka Kelulusan SD/MI Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Nunukan. Tabel 2.44 Angka Kelulusan SD/MI Menurut Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2017 No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1. Jumlah lulusan pada Jenjang SD/MI 3172 3372 3519 3555 2380 2. Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI 3189 3374 3534 3558 3366 3. Angka Kelulusan SD/MI 99,47 99,94 99,58 99,92 97,45 Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018 III - 31 Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa angka kelulusan jenjang SD/MI di Kabupaten Nunukan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana pada Tahun 2013 sebesar 99,47% naik menjadi 99,58% pada Tahun 2014, namun pada tahun 2017 angka tersebut turun lagi menjadi 97,45%. 5.2. Angka Kelulusan SMP/MTs Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Nunukan. Tabel 2.45 Angka Kelulusan SMP/MTS Menurut Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2017 No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1. Jumlah lulusan pada Jenjang SMP/MTS 2430 2750 3091 2873 2415 2. Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTS 2448 2767 3110 2887 2762 3. Angka Kelulusan SMP/MTS 99,26 99,39 99,71 99,52 87,44 Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018 Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa angka kelulusan jenjang SMP/MTs di Kabupaten Nunukan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 secara umum mengalami kenaikan yaitu 99,26 % pada tahun 2013 naik menjadi 99,52 % pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 87,44 %. 5.3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusan SMA/SMK/MA di Kabupaten Nunukan hingga tahun 2017. Tabel 2.46 Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Menurut Kabupaten Nunukan Tahun 2012-2017 No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
66. 1.Jumlah lulusan pada Jenjang SMA/SMK/MA 1794 1876 1945 2298 1482
67. 2.Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA 1783 1905 1960 2306 2370
68. 3.Angka Kelulusan SMA/MA/SMK 99.62 99.33 99,33 99,65 62,37 Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018 Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa angka kelulusan jenjang SMA/SMK/MA di Kabupaten Nunukan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana pada Tahun 2013 sebesar 99,62 % dan turun menjadi 98,33 % pada tahun 2014, namun pada tahun 2016 angka tersebut naik lagi menjadi 99,65 % dan turun lagi pada tahun 2017 menjadi 62,37 %. Karena untuk tahun 2017 penetapan kelulusan mengikuti standar nasional dengan perubahan kurikulum dimana pelaksanaan ujian nasional menggunakan kurikulum 2013 sementara untuk Kabupaten Nunukan masih menggunakan kurikulum KTSP tahun 2006 sehingga banyak angka kelulusan tidak memenuhi passingred yang telah ditentukan dari kementerian pendidikan. 5.4. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada di kabupaten. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Berikut merupakan data guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Nunukan. III - 33 Tabel 2.47 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Menurut Kabupaten Nunukan Tahun 2012 s.d. 2017 Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018 Dari data di atas terlihat kenaikan kulaifikasi S1/D-IV untuk SD dan SMP mengalami kenaikan. Dimana untuk tingkat SD tahun 2013 mencapai 87,7 % terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga tahun 2017 mencapai 94,74 %. Sedangkan untuk tingkat SMP juga mengalami peningkatan dimana tahun 2013 87,12 % namun hingga tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 97,22 %. Hal ini tentunya merupakan gambaran untuk terus meningkatkan kompetensi bagi tenaga pengajar baik dijenjang SD maupun SMP terus dipacu sehingga kompetensi lulusan juga diharapkan akan naik dan meningkat.
69. 6.Kesehatan 6.1. Rasio posyandu per satuan balita Posyandu adalah suatu wadah komunikasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tabel 2.48 Rasio Posyandu per 100 Balita Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2017 Uraian nn 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah Posyandu 228 219 217 255 224 Jumlah balita 17.116 19862 21704 23.26 7 21079 Rasio posyandu per 100 balita 1,33 1,10 0,9 9 0,93 1,06 Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018 Dari data diatas rasio posyandu per tahun 100 balita tahun 2017 naik sebesar 1,06 % jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,93 %. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D- IV untuk SD 87,7 71,04 73,03 78,84 94,74 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D- IV untuk SMP 87,12 91,56 92,60 92,94 97,22 6.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Puskesmas, poliklinik dan pustu adalah salah satu sarana upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan tersedianya pelayanan kesehatan yang mudah, merata dan murah pada semua lapisan masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu. Tabel 2.49 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 100.000 Penduduk Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2017 Uraia n 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah Puskesmas 15 16 16 16 16 Jumlah Poliklinik 0 0 0 0 0 Jumlah Pustu 61 61 92 92 92 Jumlah Penduduk 163.40 2 170042 17760 7 18549 9 19339 0Rasio Puskesmas 9,12 9,4 9,0 8.63 8,27 Rasio Poliklinik 0 0 0 0 0 Rasio Pustu 37,33 35,87 51,80 49,59 47,57 Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018 6.3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 terdapat 1 unit RSUD dan pada Tahun 2015 telah bertambah 2 unit rumah sakit pratama kelas D yaitu Rumah Sakit Pratama Sebuku dan Rumah Sakit Pratama Krayan, dan rencana pada Tahun 2016 kedua rumah sakit pratama tersebut akan beroperasi. Sementara tahun 2018 Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Sebatik telah Berdiri sehingga saat ini Jumlah penambahan Rumah sakit saat ini ada 1 unit. Tabel 2.50 Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun Kabupaten Nunukan 2012-2017 Uraia n 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI 0 0 0 0 0 Jumlah Rumah Sakit Daerah 1 1 1 1 1 Jumlah Rumah Sakit Swasta 0 Jumlah seluruh Rumah Sakit 1 1 1 1 1 Jumlah Penduduk 16340 2 17004 2 17760 7 18549 9 19339 0Rasio 0,61 0,59 0,56 0.54 0,52 Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Nunukan III - 35 Dari data diatas digambarkan bahwa rasio rumah sakit per 100.000 penduduk tahun 2017 mencapai 0,52 %. Pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk terus meningkatkan layanan kesehatan masyarakat dengan mengusulkan pembangunan rumah sakit pratama di Kecamatan Krayan, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sebatik dengan harapan meningkatkan layanan kesehatan rumah sakit.
70. 7.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sampai dengan Tahun 2017 panjang jalan di daerah ini adalah 1.044,76 Km. Dari data tersebut, diketahui bahwa jalan yang sudah diaspal dan rigid sepanjang 205,10 Km, yang masih agregat sepanjang 270,51 Km dan masih dalam bentuk tanah sepanjang 569,15 Km. Sementara berdasarkan kondisi jalan diketahui bahwa jalan yang masih baik sepanjang 572,82 Km, kondisi sedang 217,22 Km, sedangkan kondisi jalan yang rusak sepanjang 254,72 Km kondisi jalan ini terus mengalami peningkatan panjang. Pembangunan jaringan jalan tersebut merupakan prasarana transportasi yang penting untuk memperlancar distribusi barang antar daerah serta meningkatkan mobilitas penduduk. Tabel 2.51 Panjang Jalan berdasarkan Jenis di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 No. Jalan Menurut Jenis Total S/D 2016 2017 Total S/D 2017 Panjang (Km) Bobot (%) Panjang (Km) Bobot (%) Panjang (Km) Bobot (%) 1 Aspal & Rigid 204.94 23.35 0.17 0.02 205.10 19.63 2 Agregat 242.43 27.63 28.08 2.69 270.51 25.89 3 Tanah 430.21 49.02 138.93 13.30 569.15 54.48 Total 877.58 100.00 167.18 16.00 1,044.76 100.00 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum PRPKP 2018 Tabel 2.52 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2017 No. Jalan Menurut Kondisi Total S/D 2016 2017 Total S/D 2017 Panjang (Km) Bobot (%) Panjang (Km) Bobot (%) Panjang (Km) Bobot (%) 1 Baik 392.80 44.76 180.02 17.23 572.82 54.83 2 Sedang 208.76 23.79 8.46 0.81 217.22 20.79 3 Rusak 276.02 31.45 (21.30) (2.04) 254.72 24.38 Total 877.58 100.00 167.18 16.00 1,044.76 100.00 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum PRPKP 2018 7.2. Rasio Jaringan Irigasi Untuk mendukung pembangunan agrobisnis dalam arti luas untuk mencapai ketahanan pangan pemerintah telah menyediakan infrastruktur irigasi untuk sektor pertanian berupa jaringan irigasi Primer, Sekunder dan Tersier. Upaya itu terus dilakukan untuk meningkatkan rasio jaringan irigasi di Kabupaten Nunukan khususnya melalui Program Irigasi yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahunnya. Tabel 2.53 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2017 di Kabupaten Nunukan ‘ Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum PRPKP 2018 Dari data diatas menunjukkan bahwa jaringan irigasi di Kabupaten Nunukan terbagi menjadi Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa. Terdapat 24 daerah irigasi dengan total luas potensial 4.206,43 Ha dan luas fungsionalnya 1.594,82 Ha dengan rasio 37,91. Sementara untuk daerah irigasi rawa luas potensial 2.105,00 Ha dan Luas fungsional 572,20 Ha dengan rasio 27,18. Sehingga total rasio irigasi dan irigasi rawa 34,33 %. No. Luas Potensial (Ha) Luas Fungsional (Ha) Rasio Jaringan (%) A Daerah Irigasi 4,206.43 1,594.82 37.91 1 D.I. Tg. Harapan 400.00 100.00 25.00 2 D.I. Mansapa 524.00 300.00 57.25 3 D.I. Sei. Jepun 102.00 30.00 29.41 4 D.I. Sei. Apuk 150.00 30.00 20.00 5 D.I. Fatimah 80.00 50.00 62.50 6 D.I. Kp. Tator Binusan 300.00 176.32 58.77 7 D.I. Kp. Enrekang & Tellang 231.00 50.00 21.65 8 D.I. Kebakil 95.00 40.00 42.11 9 D.I. Tembaring Bawah 127.00 40.00 31.50 10 D.I. Liang Bunyu 80.00 35.00 43.75 11 D.I. Tanjung Aru 475.00 100.00 21.05 12 D.I. Long Api 100.00 50.00 50.00 13 D.I. Pa' Nado 200.00 50.00 25.00 14 D.I. Pa' Rupai 150.00 50.00 33.33 15 D.I. Sungai Lancang 200.00 30.00 15.00 16 D.I. Semengkadu 50.00 30.00 60.00 17 D.I. Sei. Manurung 100.00 40.00 40.00 18 D.I. Sei. Nyamuk 250.00 143.50 57.40 19 D.I. Binalawan 192.43 45.00 23.39 20 D.I. Binasalam 50.00 30.00 60.00 21 D.I. Kp. Sinjai 50.00 30.00 60.00 22 D.I. Balansiku 100.00 50.00 50.00 23 D.I. Seberang 100.00 45.00 45.00 24 D.I. Sei. Pancang 100.00 50.00 50.00 B Daerah Irigasi Rawa 2,105.00 572.20 27.18 1 D.I.R. Pembeliangan 500.00 277.00 55.40 2 D.I.R. Sekaduyan Taka 230.00 85.20 37.04 3 D.I.R. Lubakan 77.00 35.00 45.45 4 D.I.R. Pa Lo Lumbis 700.00 50.00 7.14 5 D.I.R. Tagul 150.00 25.00 16.67 6 D.I.R. Plaju 148.00 25.00 16.89 7 D.I.R. Tepian 200.00 25.00 12.50 8 D.I.R. Sembakung Atulai 100.00 50.00 50.00 6,311.43 2,167.02 34.33 Nunukan Nunukan Nunukan Selatan Nunukan Selatan Sembakung Sembakung Lumbis Sembakung Seimanggaris Sebuku Nunukan Sebatik Barat Sebatik Barat Sebatik Sebatik Utara Sebatik Utara Sebatik Nunukan Selatan Nunukan Selatan Krayan Krayan Krayan Sebatik Timur Sebatik Barat Sebatik Barat Sebatik Utara Sebatik Barat Sebatik Barat Sebatik Timur Total Rasio Jaringan Irigasi LokasiNama D.I Nunukan Selatan Sembakung Atulai Sembakung III - 37 Hal ini tentunya perlu terus ditingkatkan sehingga seluruh jaringan irigasi terus mengalami peningkatan khususnya secara fungsional dari potensi luasan irigasi yang ada. Hal ini tentunya sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi pangan terutama padi untuk menunjang sektor agrobisnis yang berkembang dan mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan didaerah bahkan nasional. Tabel 2.54 Panjang dan luas Jaringan Irigasi Tahun 2017 di Kabupaten Nunukan No. Keterangan Volume Satuan 1 Panjang Jaringan Irigasi 142.207. M 3 Luas Irigasi dalam Kondisi Baik 9.495.000 M2 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Dari data diatas diperoleh bahwa sepanjang Tahun 2017 jaringan irigasi yang sudah terbangun di Kabupaten Nunukan adalah 142.207,0 m, dengan luas jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Nunukan seluas 9.495.000 M2 atau sebesar 10% dari potensi luas irigasi yang ada di Kabuputen Nunukan. 7.3. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Indikator tempat ibadah per satuan penduduk didapatkan dari perbandingan jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk per 1000 penduduk. Berkaitan dengan tempat ibadah, indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk ini akan lebih tepat apabila pembanding yang digunakan dalam penghitungan indikator tersebut menggunakan jumlah pemeluk agama. Dengan demikian, indikator ini berganti menjadi rasio tempat ibadah per satuan pemeluk agama. Tabel 2.55 Jumlah Sarana Ibadah Menurut Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2016 Uraian 2013 2014 2015 2016 Masjid/Musolah 219 208 208 209 Gereja Katolik 30 39 40 40 Gereja Protestan 128 74 110 118 Pura 0 0 0 0 Vihara 1 - 0 0 Klenteng 1 1 1 1 Sumber data : Nunukan Dalam Angka Tahun 2018 Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Nunukan secara umum memiliki kecenderungan meningkat dalam kurun waktu Tahun 2013 hingga Tahun 2016. Jumlah masjid/musolah hingga Tahun 2016 tercatat sebanyak 209 unit. Jumlah gereja Katolik sebanyak 40 unit. sedangkan untuk jumlah gereja Protestan sebanyak 118 unit. Tabel 2.56 Jumlah Pemeluk Agama Di Kabupaten Nunukan Tahun 2011 - 2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Islam 106.408 106.406 106.406 124.646 136.202 Katolik 10.660 10.815 10.615 11.930 14.917 Protestan 42.754 43.995 43.995 31.521 34.477 Hindu 15 415 415 98 101 Budha 146 687 687 280 279 Sumber data : Nunukan Dalam Angka Tahun 2012 - 2017 Jumlah pemeluk agama di Kabupaten Nunukan hingga Tahun 2015 didominasi oleh pemeluk agama Islam, yakni sebanyak 136.202 jiwa, pemeluk agama Protestan sebanyak 34.477 jiwa dan pemeluk agama Katolik sebanyak 14.917 jiwa. Secara umum, jumlah pemeluk agama pada masing - masing agama memiliki kecenderungan meningkat, kecuali pada pemeluk agama Hindu dan Budha yang memiliki kecenderungan menurun dalam kurun waktu Tahun 2014 hingga Tahun 2015. III - 39
71. 8.Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Rumah tinggal bersanitasi merupakan salah satu faktor yang menjadi sebuah indikator dalam penilaian kriteria rumah layak huni. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang - kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, diantaranya adalah fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas) dan pembuangan sampah. Indikator persentase rumah tinggal bersanitasi didapatkan dari perbandingan antara jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dengan jumlah rumah tinggal dikalikan dengan bilangan 100. Data yang tersedia tidak dapat menjelaskan mengenai kondisi rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Kalimantan Utara, hal ini dikarenakan tidak setiap kabupaten/kota didapatkan datanya. Tabel 2.57 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2016 Uraian 2013 2014 2015 2016 Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi n/a n/a 18.431 22.468 Jumlah rumah tinggal n/a n/a 35.207 35.207 Persentase rumah tinggal bersanitasi n/a n/a 52,35 63,82 Sumber Data : Perubahan RPJMD Prov. Kaltara Tahun 2016-2021 Saat ini pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan akses rumah tinggal bersanitasi tentunya program pemerintah daerah yang sejalan dengan pemerintah provinsi dan pusat memacu peningkatan rumah tinggal yang berakses sanitasi misalnya program pembangunan rumah layak huni, penyediaan air bersih dan rehabilitasi MCK untuk mendukung kesehatan masyarajat serta terus berupaya mengurangi lingkungan sekitar yang buruk menjadi lebih baik.
72. 9.Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk. Indikator rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk merupakan hasil perbandingan antara jumlah daya tampung TPU dengan jumlah penduduk per 1000 penduduk. Pemakaman dapat dibedakan menjadi tiga, yakni Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Indikator rasio tempat pemakaman umum (TPU) per satuan penduduk di Kabupaten Nunukan tidak dapat dihitung, hal ini dikarenakan tidak ditemukannya data mengenai jumlah daya tampung tempat pemakaman itu sendiri.
73. 10.Rasio Rumah Layak Huni Indikator rasio rumah layak huni merupakan hasil perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Data yang tersedia dalam tabel berikut tidak dapat menggambarkan kondisi rasio rumah layak huni di Kabupaten Nunukan. Program-program bantuan rumah layak huni yang dicanangkan pemerintah pusat dan provinsi serta pemerintah daerah diharapkan akan meningkatkan nilai rasio rumah layak huni di Kabupaten sehingga masyarakat bisa memiliki rumah sendiri untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Berikut rasio rumah layak huni di Kabupaten Nunukan tahun 2016 dimana rasio rumah layak huni masih sangat kecil sekitar 10,70%. Tabel 2.58 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Nunukan Tahun 2011 - 2015 Uraian Kabupaten/ Kota 2013 2014 2015 2016 Jumlah rumah layak huni Nunukan - - - 21.963 Jumlah penduduk Nunukan - - - 205.293 Rasio rumah layak huni Nunukan - - - 10,70% Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum PRPKP Kabupaten Nunukan 2018
74. 11.Panjang Jalan di Lalui Roda 4 Indikator panjang jalan dilalui roda empat merupakan hasil perbandingan dari jumlah panjang jalan baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa (lokal) dengan jumlah penduduk. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan rasio panjang jalan di suatu wilayah yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat untuk melayani per 1000 penduduk. 2.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
75. 1.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Nunukan memiliki trend yang menurun dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015. Tingkat Pengangguran terbuka kabupaten Nunukan menurun dari 13.14% pada Tahun 2011 menjadi 3.78% pada Tahun 2014. III - 41 Hal ini menunjukkan bahwa program pengurangan jumlah pengangguran yang dilakukan pemerintah kabupaten Nunukan telah efektif pada periode tersebut. Jumlah lapangan kerja tidak terus meningkkat akan mengimbangi jumlah pencari kerja sehingga daya serap penduduk pencari kerja naik secara signifikan. Grafik 2.59 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Nunukan Tahun 2011 – 2015 Sumber data : BPS Kabupaten Nunukan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nunukan, Provinsi dan Nasional memiliki trend yang sama. Trend TPT Nunukan memiliki tingkat kemiringan/slope yang lebih tajam dibandingkan tingkat kemiringan TPT Provinsi dan Nasional. TPT Kabupaten Nunukan mengalami penurunan dari 13.14% pada Tahun 2011 menjadi 3,78% pada Tahun
76. 2015.Sejalan dengan itu, angka TPT Provinsi juga mengalami penururnan dari 11,43% pada Tahun 2011 menjadi 7,55% pada Tahun 2015. Nilai TPT Nasional juga mengalami penurunan dari 7.48% pada Tahun 2011 menjadi 6.48% pada Tahun 2015. Dalam kurun waktu 2013 hingga 2014juga dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Nunukan berada dibawah target nilai TPT Provinsi dan Nasional. Hal tersebut menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Nunukan sudah cukup efektif sehingga harus dipertahankan dan juga terus ditigkatkan. Namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Grafik 2.60 Perbandingan TPT Kabupaten Nunukan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Sumber data : BPS Kabupaten Nunukan Berikut ini grafik analisis Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nunukan dan Propinsi Kalimantan Timur : Grafik 2.6 Analisis Relevansi dan Efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nunukan dan Propinsi Kalimantan Timur Sumber data : BPS Kabupaten Nunukan Grafik diatas menggambarkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Seperti terlihat pada grafik di atas, dari 13,14 % pada Tahun 2011 menjadi 3,78 % pada Tahun
77. 2015.Di tingkat pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari 11,43 % pada Tahun 2011 menjadi 7,50 % pada Tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa ada relevansi perkembangan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur. Selain itu perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di tingkat Kabupaten Nunukan yang terus mengalami penurunan menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan cukup efektif dalam membuka kesempatan kerja . III - 43 Peningkatan produktifitas tenaga kerja (Sumber Daya Manusia) harus menjadi perhatian penting mengingat persaingan dalam dunia kerja setiap tahunnya semakin tinggi. Peningkatan SDM yang dilaksanakan tidak akan bermanfaat secara maksimal jika tidak diimbangi dengan penyediaan pasar kerja. Untuk itu Peningkatan Produktifitas dan penyediaan pasar harus dilakukan secara seimbang sehingga tingkat pengangguran dapat terus menurun.
78. 2.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan masyarakat. Selain merupakan lembaga yang sifatnya dari, oleh dan untuk rakyat, LPM adalah mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Indikaor jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini seharusnya dapat menggambarkan jumlah kelompok binaan LPM, sehingga dapat diketahui berapa banyak kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPM. LPM pada umumnya memiliki fungsi koordinatif dengan Pemda dan tidak memiliki kelompok binaan. Grafik 2.7 Rata - rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Kabupaten Nunukan 2011 - 2015 Sumber data : BPS Kab. Nunukan LPM hendaknya menjadi mitra yang efektif dalam pembangunan. Mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dapat menjadi kontributor yang efektif. Untuk itulah pemerintah yang mampu memfungsikan LPM ini akan mencapai tujuan pembangunan sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah. Koordinasi yang intensif perlu dilakukan di tingkat kelurahan, agar optimalisasi peran LPM menjadi lebih nyata kiprahnya dalam pembangunan. 2.2. Rata - rata Jumlah Kelompok Binaan PKK PKK atau yang biasa dikenal sebaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga merupakan wadah kegiatan untuk kaum wanita dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas. Tujuan PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera seperti tujuan awal pergerakan PKK adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah serta mamu berperan dalam masyarakat berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan kesejehtaraan keluarga, PKK memiliki 10 program pokok PKK. Dalam geraknya PKK berorientasi kepada 10 program pokok tersebut. Melalui 10 program pokok ini maka aktivitas dan kreativitas ibu - ibu dapat tersalurkan. Upaya menyumbangkan ide, karya dan pengabdian para wanita melalui PKK ini dapat lebih efektif. Pertemuan yang bersifat rutin bulanan dapat menjadi media kekompakan warga dalam saling menginformasikan pembangunan yang berjalan di tingkat kampung maupun kelurahan. Bahkan PKK juga merupakan wadah koordinasi strategis yang menyambungkan program - program Kabupaten Nunukan hingga menyentuh ke masyarakat terbawah. Grafik 2.8 Rata - rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Nunukan Sumber data : PKK Kab. Nunukan 2.3. Jumlah LSM Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sebuah organisasi nirlaba yang didirikan oleh perorangan atau kelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Fungsi LSM melakukan fungsi pelayanan, fungsi kemanusiaan dan terkadang berperan sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat. Dilihatdari bentuknya, lembaga ini merupakan inisatif dan bentukan dari masyarakat, maka bersifat mengikat secara sosial budaya di dalam lingkungan masyarakat. Kebutuhan terhadap lembaga ini didasarkan pada ikatan sosial budaya baik itu sifatnya kegotongroyongan. Untuk itulah maka lembaga ini memiliki tingkat kepedulian yang tinggi di dalam menyelesaikan masalah - masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Setiap masyarakat yang memiliki LSM tentunya memiliki daya tanggap yang lebih baik dalam pembangunan segala bidang. III - 45 Di bawah ini merupakan tabel informasi jumlah LSM di Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu 2010 hingga 2015. Di Kabupaten Nunukan pada tahun 2011 - 2013 terjadi penurunan terbesar jumlah LSM dari 35 menjadi 3. Grafik 2.9 Jumlah LSM Kabupaten Nunukan Sumber data : Badan Kesbangpol Kab. Nunukan 2.4. LPM Berprestasi Untuk menggapai hasil pembangunan yang optimal, maka peran serta kelembagaan sosial masyarakat perlu diberikan rangsangan untuk mencapai prestasi. Untuk itulah dilakukan seleksi terhadap LPM untuk mendapatkan LPM berprestasi merupakan kebijakan yang sangat startegis untuk meningktakan gerak keaktifan lembaga - lembaga tersebut. LPM berprestasi merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk LPM yang memiliki prestasi baik. Grafik 2.10 LPM Berprestasi Kabupaten Nunukan Sumber data : Badan Kesbangpol Kab. Nunukan Tabel di atas menunjukkan bahwa di tahun 2013 dan 2015 memiliki kecenderungan yang sama jumlah LPM berprestasi. 2.5. PKK Aktif Pembinan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangga masing - masing. Untuk itu peran PKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah pada skup yang paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha - usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan. Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran serta dalam mencapai tujuan. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu - ibu untuk meningkatkan kreativas di berbagai bidang, yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga. Kabupaten Nunukan memiliki kecenderungan peningkatan jumlah PKK aktif yang cukup tinggi pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012. Pada organisasi PKK ini sesungguhnya terjadi integrasi antara pemerintah yang secara struktural menjadi pengatur dengan institusi terbawah sebagai pembentuk suatu pemerintahan, yaitu unsur keluarga. Sebenarnya jika mampu memaknai secara lebih hakiki kekuatan PKK ini maka suatu daerah akan berkembang. Namun sayangnya untuk mencapai pemaknaan hakiki tersebut masih butuh komitmen dari pemerintah dan para Pembina PKK untuk menggali hakikat organisasi ini. Grafik 2.11 PKK Aktif Kabupaten Nunukan Tahun 2011 – 2015 Sumber data : PKK Kab. Nunukan III - 47 2.6. Posyandu Aktif Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyadaran akan kesehatan. Indikator posyandu aktif melihat jumlah posyandu yang aktif dibandingkan dengan total seluruh posyandu yang ada di wilayah tersebut. Presentase posyandu aktif di Kabupaten Nunukan dari tahun 2011 - 2013 mengalami Penurunan Pada tahun 2013 - 2014 mengalami kenaikan. Grafik 2.12 Posyandu Aktif Kabupaten Nunukan 2011 – 2015 Sumber data : BPMPD Kab. Nunukan 2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1) Cakupan Peserta KB Aktif Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15 - 49 tahun. Angka cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS. Sejak tahun 2011 - 2015 cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Nunukan bersifat fluktuatif. Hal tersebut terjadi karena jumlah peserta KB aktif mengalami naik turun yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Sedangkan jumlah pasangan usia subur cenderung mengalami kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun. Jumlah peserta KB aktif tertinggi adalah pada tahun 2015 hingga mencapai 72,62% peserta Cakupan terendah terjadi pada tahun 2012 yng hanya sebesar 54,08%. Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No 55/HK- 010/B5/2010 target SPM untuk indikator cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif adalah 65% pada tahun 2014. Grafik 2.13 Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Nunukan Sumber data : BP2KBD Kab. Nunukan 2.8. Perhubungan 1) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis. Keberhasilan pembangunan di Nunukan secara nyata telah meningkatkan kese- jahteraan masyarakat, hal tersebut akan berdampak meningkatnya mobilisasi masyarakat dalam memenuhi aktifitasnya yang pada gilirannya akan membutuhkan pelayanan jasa transportasi baik darat, laut, udara dan pos telekomunikasi yang memadai. Pelayanan jasa transportasi yang diharapkan masyarakat yaitu tingkat keselamatan, keamanan, kelancaran dan kenyamanan yang lebih tinggi dengan kapasitas yang lebih besar, serta terpadu baik inter moda maupun antar moda transportasi lainnya. Selain itu dalam menghadapi arus globalisasi, informasi dan reformasi sehingga mengakibatkan perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan masyarakat dimana transportasi adalah sebagai urat nadi perekonomian dengan demikian pada gilirannya membutuhkan pelayanan transportasi darat yang lebih efisien. III - 49 Tabel 2.61 Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Transportasi Tahun 2011–2015 Komponen Transportasi Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Transportasi Darat Terminal 3  Kelas A (unit) 0 0 0 0 0  Kelas B (unit) 0 0 0 0 0  Kelas C (unit) 0 0 0 0 3 Jumlah Jembatan Timbang Dermaga 20  Komersil (unit) 0 0 0 0 1  Perintis (unit) 0 0 0 0 19 Transportasi Laut Pelabuhan  Yang Diusahakan (unit) 0 0 0 1 2  Luas Pelabuhan Penumpang (Ha) 0 0 0 0 3,5  Luas Pelabuhan Angkutan Barang(Ha) 0 0 0 0 3 Transportasi Udara Bandara  Internasional 0 0 0 0 0  Domestik 0 0 0 0 2  Perintis 0 0 0 0 8 Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan 2.9. Perpustakaan 2.9.1. Jumlah Perpustakaan. Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan sumber referensi dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Untuk itu eksistensi perpustakaan menjadi sangat penting di daerah. Jumlah perpustakaan yang berada di Kabupaten Nunukan sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami kenaikan. Grafik 2.14 Jumlah perpustakaan Kabupaten Nunukan Tahun 2011 - 2015 Sumber data : KPAD Kab. Nunukan Jumlah perpustakaan yang semakin meningkat memiliki dampak bahwa pelayanan pendidikan bidang perpustakaan semakin meningkat. Kondisi ini harus disadari betul sebagai upaya melihat perkembangan sumber daya manusia karena jumlah perpustakaan tentu memiliki imbas terhadap peluang perkembangan garda depan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Jika keaktifan pelayanan perpustakaan ditingkatkan dengan alokasi buku - buku yang dibutuhkan masyarakat, maka ke depan akan semakin meningkat daya tarik perpustakaan di mata masyarakat. Kesanggupan manajemen perpustakaan yang efeisien dan efektif dengan menggunakan pelayanan on line dan SIM yang selalu ditingkatkan maka akan menambah gairah para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk mengakses pelayanan tersebut. 2.9.2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun. Keberadaan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari pengunjungnya. Untuk itulah pengunjung perlu dimonitor sehingga dapat diketahui animo pengunjung dari waktu ke waktu. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurun waktu satu tahun. III - 51 Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Berdasarkan informasi yang tersedia terlihat bahwa Kabupaten Nunukan memiliki kecenderungan kenaikan pada tahun 2011 sampai tahun 2015. Grafik 2.15 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Nunukan Per Tahun Sumber data : KPAD Kab. Nunukan Data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan. Kenaikan jumlah pengunjung ini menunjukkan minat membaca masyarakat yang semakin besar. Dengan demikian daya tarik perpustakaan dalam memberikan pelayanan juga meningkat. Namun kondisi ini perlu ditingkatkan dengan pelayanan yang lebih baik, dengan melengkapi informasi yang selalu up date dan fasilitas yang lebih baik. 2.10. Kearsipan 2.10.1. Pengelolaan Arsip Secara Baku Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis dan perkembangan kekinian. Untuk itu sistem informasi kearsipan mestinya tersedia agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan ini. Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan aktivitas kegiatan pengelolaan arsip secara baku di kabupaten Nunukan. Pengelolaan arsip secara baku menjadi penting artinya mengingat pasal 3 UU No. 7 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kearsipan menyebutkan bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Kabupaten Nunukan mengalami kenaikan jumlah pengelolaan arsip secara baku dari 6 SKPD sampai 8 SKPD (tahun 2012 ke 2013). 2.10.2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan aktivitas peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Nunukan. Kendati telah terjadi kenaikan jumlah kegiatan peningkatan SDM untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di tingkat daerah, khususnya ke dalam SKPD, akan tetapi masih perlu dioptimalkan terus menerus, seiring dengan kebutuhan yang semakin meningkat. 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan A. Kelautan dan Perikanan Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan secara optimal. Dimana sektor ini memberikan peluang yang sangat menjanjikan dengan luas areal laut ± 304,867 hektar menjadikan daerah ini dapat mengembangan berbagai jenis budidaya kelautan dan perikanan. Mengingat posisi strategis Kabupaten Nunukan yang berada di ALKI II dan berbatasan langsung dengan Malaysia yang mana sektor kelautan dan perikanan angat menjanjikan untuk dikembangkan secara optimal demi menggerakkan perekonomian daerah yang berdaya saing. 2.10.2.1. Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Nunukan sebagai Kabupaten yang memiliki wilayah pesisir dengan panjang garis pantai kurang lebih 314, 59 KM tentunya memiliki potensi perikanan tangkap baik laut maupun perairan sungai dan danau dengan produksi perikanan tangkap tahun 2017 sebesar 4.108,34 ton turun jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 4.352,95 ton. Hal ini dikarenakan banyaknya nelayan tangkap dan perairan umum yang memerlukan armada yang baru dengan kapasitas minimal 30 GT untuk penangkapan ikan sehingga diharapkan hasil tangkapan dapat mengalami kenaikan. Rata-rata kapal yang digunakan saat ini oleh nelayan-nelayan di Kabupaten Nunukan berukuran 1-10 GT sehingga kapasitas hasil tangkapannya lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran kapal yang mencapai 35 GT yang merupakan bantuan dari kementerian sebanyak 3 unit dari tahun 2013-2015. Tabel 2.62 Produksi Perikanan (ton) Tangkap Perairan Umum di Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2017 Produksi Perikanan Penangkapan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

1.Perikanan Laut 4.200,80 4.250,79 4.301,76 4062,33 4.014,34 2.10.2.2. Perairan Umum 128,50 134,40 144,91 290,62 94,00 Sumber data: Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2013-2018 III - 53
2.Produksi Perikanan Budidaya Budidaya ikan di Kabupaten Nunukan sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, meskipun tidak terjadi secara merata. Pengembangan budidaya ikan di Kabupaten Nunukan meliputi budidaya di tambak (kolam air payau), kolam ikan tawar mauput kegiatan budidaya rumput laut. Berdasarkan data eksisting yang ada perikanan budidaya terbesar didominasi oleh buidaya rumput laut dimana produksi rata-rata pertahun rumput laut basah adalah sebesar 329.349,69 ton dan produksi ini membuat Kabupaten Nunukan merupakan salah Kabupaten penghasil rumput terbesar di Indonesia dengan rantai pemasaran ke Makassar dan Surabaya. Pada tahun 2017 produksi perikanan budidaya sebesar 330.292,98 ton mengalami kenaikan produksi jika dibandingkan produksi tahun 2016 sebesar 298.003,63 ton. Tabel 2.63 Produksi Perikanan (ton) Budidaya di Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2017 Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 1. Laut/Rum put laut 206.713,1 3 250.300,0 0 271.717,6 8 297.337,5 0 329.349,6 9 2.10.2.3. Tambak 2.056,71 824,89 1.084,50 626,18 914,82 2.10.2.4. Kolam 0,00 0,00 22,92 17,86 28,47 2.10.2.5. Keramba 0,10 5 0,00 19,00 0,00 2.10.2.6. Jaring Apung 0 0 0,00 0,00 0,00 2.10.2.7. Sawah 10,63 4,80 4,45 3,09 0,00 Sumber data: Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2013-2018 Jumlah produksi perikanan budidaya tambak erat kaitamya dengan luas tambak yang ada di Kabupaten Nunukan. Namun demikian, apakah luasan tambak yang berkurang justru menyebabkan jumlah produksi tambak meningkat.
3.Jumlah Rumah Tangga Perikanan Rumah tangga perikanan tangkap adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual. Jumlah rumah tangga perikanan (RTP) berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengalami penurunan. Pada tahgun 2016 jumlah RTP di Kabupaten Nunukan tercatat 2.117 rumah tangga atau turun sebesar 4,47 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 2.216 rumah tangga. Tabel 2.64 Jumlah RTP di Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2018 Jumlah RTP 2013 2014 2015 2016 2017 Perikanan Laut 1.746 1.895 1.918 2.050 1.935 Perairan Umum 162 177 177 166 182 Total 1.908 2.072 2.095 1.216 2.117 Sumber data: Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2013-2018 B. Pariwisata
1.Kunjungan Wisata Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang mempenagruhi perekonomian daerah. Eksistensinya mampuy menjadi penggerak sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan penyedia akomodasi. Indicator yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sektor pariwisata turut berkontribusi terhadap perkembangan perekonimian disuatu daerah atau wilayah adalah melalui besarnya jumlah kunjungan maupun jumlah wisatawan yang menginap dihotel/penginapan. Sebagai Kabupaten yang letaknya di perbatasan Negara, pariwisata memang peranan penting didalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pariwisata bukan merupakan sektor ekonomi yang perlu dibangun dari awal. Mengingat banyaknya potensi pariwisata di Kabupaten Nunukan maka pengelolaannya perlu dilakukan secara baik dan benar. Kedatangan tamu asing atau jumlah wisatawan asing dengan dan tanpa visa yang mengunjungi Kabupaten Nunukan pada tahun 2015 mencapai 11.650 pengunjung asing. Dari keseluruhan wisatawan asing tersebut sekitar 97,67 % atau 11.379 pengunjung merupakan wisatawan yang berasal dari Negara Malaysia. Tamu asing dari Negara eropa dengan dan tanpa visa pada tahun 2015 mencapai 92 wisatawan. Sedangkan tahun 2017 kedatangan tamu asing tahun 2017 mengalami kenaikan mencapai 11.674 pengunjung asing. Dari keseluruhan wisatawan asing tersebut sekitar 96,27 % atau 11.239 pengunjung merupakan wisatawan yang berasal dari Negara Malaysia. Sedangkan kunjungan tamu asing dari Negara eropa dengan dan tanpa visa mengalami kenaikan pada tahun 2017 mencapai 175 wisatawan. III - 55 Melihat kenaikan kunjungan wisatawan atau kunjungan tamu diatas maka potensi pengembangan obyek wisata, akomodasi dan jasa hatrus terus dimaksimalkan sehingga minat dan daya tarik wisatawan akan terus naik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tabel 2.65 Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2017 Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah Keseluruhan Tamu Asing 12.902 12.468 11.650 10.854 11.674 Jumlah Tamu Asing Negara Eropa 106 101 92 94 175 Sumber data: Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2013-2018 diolah
2.Jumlah Obyek Wisata Jumlah obyek wisata yang ada dikabupaten Nunukan terbagi menjadi dua bagian yaitu alam dan buatan. Obyek wisata andalan di Kabupaten Nunukan adalah obyek wisata alam sebanyak 89 obyek dan obyek wisata buatan 4 obyek untuk tahun 2015. Obyek wisata alam kebanyakan berada di Wilayah Krayan yang notabene merupakan Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang. Kawasan ini merupakan obyek yang diminati oleh wisatawan mancanegara (eropa) khususnya wisatawan minat khusus Adventure. Hingga tahun 2017 obyek wisata alam di Kabupaten Nunukan bertambah menjadi 55 obyek wisata, sedangkan obyek buatan bertambah menjadi 18 obyek wisata. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan terus menerus berbagai pelaku pariwisata (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Nunukan mengingat posisi strategisnya di wilayah perbatasan Negara. Tabel 2.66 Banyaknya Obyek Wisata Di Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2017 Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah Keseluruhan Tamu Asing 12.902 12.468 11.650 10.854 11.674 Jumlah Tamu Asing Negara Eropa 106 101 92 94 175 Sumber data: Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2013-2018 diolah C. Pertanian Salah satu sektor yang memiliki peran dalam penggerak ekonomi daerah Kabupaten Nunukan adalah sektor pertanian dalam arti luas yang terbagi atas pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Potensi luas wilayah pertanian yang digunakan di Kabupaten Nunukan adalah seluas 77.337,17 Ha. Untuk itu maka kegiatan pertanian di Kabupaten Nunukan harus didorong untuk berkembang dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan penduduk di Kabupaten Nunukan dan meningkatkan pendapatan demi kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan konsep pengembangan dan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, yaitu dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Sebagai pilar ekonomi masyarakat, maka dalam pembangunan pertanian ini harus memperhatikan komoditi unggulan yang ramah lingkungan, memiliki nilai ekonomi tinggi serta kontiyunitas komoditi yang berkelanjutan. Pertanian tanaman pangan di Kabupaten Nunukan yang potensial dikembangkan adalah padi (sawah dan gunung) dan palawija, ubi-umbian, hortikultura (sayuran dan buahan). Mengingat beras merupakan bahan makanan poko masyarakat di Kabupaten Nunukan, sehingga dalam upaya mencukupi kebutuhan beras secara aman dan mandiri, maka tanaman padi mengdapat skala prioritas dalam pengembangannya serta peningkatan produksi yang tujuannya untuk mengimbangi pertambahan penduduk agar tidak terjadi ancaman bahaya kelaparan. Namun hingga saat ini Kabupaten Nunukan belum mampu berswasembada beras dan mencukupi kebutuhan beras penduduk masih harus didatangkan dari luar Kabupaten terutama dari pulau Jawa dan Sulawesi. Akan tetapi khusus untuk wilayah Krayan produksi pertanian justru mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya (swasembada) bahka sebagian dijual ke Malaysia (Negara tetangga). Sejalan dengan visi dan misi dalam RPJMD 2016-2021 yaitu mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis agrobisnis menuju masyarakat yang maju aman adil dan sejahtera maka sektor pertanian dalam arti luas memegang peranan yang sangat penting dan utama untuk mewujudkannya. Disamping itu sektor pertanian merupakan sektor primer yang mendominasi aktivitas perekonomian di Kabupaten Nunukan, sehingga revolusi di bidang pertanian perlu ditingkatkan untuk memberikan hasil yang lebih baik dari segi kuantitas dan kualitas sehingga diupayakan sektor ini menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi daerah. Upaya –upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya padi telah ditempuh dengan berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi baik lahan basah maupun lahan kering atau sawah tadah hujan. Dengan demikian budidaya padi dilakukan dilahan sawah yang memiliki irigasi baik. Pada tahun 2017 luas panen padi (sawah dan lading) di Kabupaten Nunukan mengalami kenaikan sebesar 11,75%. Kecamatan krayan adalah daerah yang mempunyai luas panen padi sawah yang paling besar dibandingkan kecamatan yang lain, yaitu 46,90 % dari total luas panen. III - 57 Produksi padi hingga pada tahun 2017 mencapai 28.231 ton dengan produktivitas 49,02 kuintal per hektar. Produksi ini naik dari target yang ditentukan sebesar 26.925 ton. Hal ini tentunya program intensifikasi dan ekstensifikasi berjalan dengan baik. Namun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk peningkatan produksi tentunya harus terus diupayakan untuk emmenuhi kebutuhan dalam daerah sehingga dapat mengurangi konsumsi bersa dari luas daerah. Tanaman palawija dan buah - buahan yang dibudidayakan oleh masyarakat di Kabupaten Nunukan diantaranya jagung, ubi kayu, ubi jalar, semangka, melon dan jeruk juga memiliki potensi yang cukup besar dan menjanjikan kedepan dengan total luasan tanaman palawija 1.557 ha dan tanaman buah - buahan sebesar 2.670 ha yang akan mendukung program agrobisinis di kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan. Tanaman palawija dan buahan-buaha ini sangat potensial untuk ditingkatkan dalam kaitannya untuk pemanfaatan lahan, peningkatanan kecukupan gisi masyarakat dan pendapatan petani. Berbagai kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produksi pertanian diantaranyasarana-prasarana irigasi yang belum memadai dan perlunya di bagun sarana- prasarana irigasi yang sesuai dengan kondisi eksisting lahan sawah masyarakat khusunya di daerah krayan selatan. Kendala yang lainnya adalah sumber daya manusia patninya yang semakin tahun-semain berkurang mengingat banyak anak dari petani yang lebih tertarik bekerja dilar bidang pertanian. Sementara untuk komoditas perkebunan yang ada di Kabupaten Nunukan adalah kelapa sawit, karet, kakao, kopi yang hingga saat ini belum secara optimal memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produksi yang tentunya tidak memberikan dampak yang lebih baik kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat pekebun. Pada tahun 2017 komoditi kelapa sawit menjadi salah satu komoditi dengan produksi terbesar yaitu menjadi sebesar 367.879,70 ton (hanya perkebunan rakyat), diikuti oleh komoditi kakao dengan produksi sebesar 1.194,71 ton. Jumlah populasi hewan ternak terbesar di Kabupaten Nunukan tahun 2017 didominasi oleh ternak sapi potong yaitu sebesar 46,17%, ternak babi sebesar 22,62%, ternak kerbau sebesar 18,35% dan ternak kambing 12,50%. Pada tahun 2017 populasi ungags didominasi oleh ayam ras pedaging, yaitu 88,47% dari total pupulasi ungags.
1.Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Saat ini sektor unggulan yang ada di Kabupaten Nunukan dalam mendukung potensi pendapatan daerah adalah sektor non pertanian (pertambangan dan penggalian) namun dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan utama bagi masyarakat Kabupaten Nunukan dan sesuai dengan visi RJPMD 2016-2021 yang menekankan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis agrobisnis maka sektor pertanian khususnya tanaman pangan perlu mendapat perhatian dalam pembangunannya yang dituangkan kedalam RPJMD ini. Produksi suatu tanaman merupakan pengukuran dari tanaman yang dipanen per satuan luas lahan. Sedangkan produktivitas tanaman menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan suatu produk atau komoditi tanaman per satuan luas lahan. Ada beberapa factor yang mempengaruhi produktivitas tanaman diantaranya factor genetic, Tabel 2.67 Produktivitas padi (kwt/ha) Tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan Provinsi/Kabupaten Produktivitas (kwt/ha) 2013 2014 2015 2016 2017 Nunukan 43,02 45,00 45,80 45,91 41,66 Provinsi Kalimantan Utara 34,72 34,71 27,27 N/a N/a Sumber Data : Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2018 diolah. Produktivitas rata-rata padi Tahun 2013-2017 adalah 41,66-45,91 kuinmtal per hektar jauh diatas produksi rata-rata provinsi Kalimantan Utara berkisar antara 27,27- 34,72 kuintal per hektar. Meskipun produktivitas padi ditahun 2017 mengalami penurunan menjadi 41,66 kuintal per hektar disbanding tahun sebelumnya 45,91 kuintal per hektar. Hal ini membuktikan dengan adanya kegiatan intesifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian serta penggunaan bibit unggul dan didukung dengan irigasi yang baik dan tersedia maka produksi padi terus mengalami peningkatan. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses/upaya pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada akan membentuk suatu kemitraan antara pemerinytah daerah dunia usaha untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan tentunya dari sisi pengembangan ekonomi wilayah tersebut akan terus mengalami pertumbuhan. Salah satu yang terus diupayakan adalah pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian atau dalam pengertian agribisnis mengingat sektor ini merupakan sektor yang dapat terus diupayakan (dapat diperbaharui) sehingga kelanjutannya akan terus dirasakan oleh masyarakat.
2.Luas Lahan Sawah Ketersediaan lahan sawah di Kabupaten Nunukan terus mengalami perubahan dan fluktuatif dari tahun ketahun. Salah satunya semakin maraknya diversifikasi komoditi SDA khususnya sektor perkebunan dalam hal ini kelapa sawit. Disamping itu adanya aktivitas masyarakat seiring dengan bertambahkan jumlah penduduk menjadikan lahan-lahan yang tadinya berpotensi untuk pengelolaan pertanian justru mengalami konversi lahan yang cukup banyak guna memenuhi kebutuhan lahan baik tempat tingga maupun usaha. Potensi luas lahan sawah paling besar terdapat di Kecamatan Krayan dengan luas 2.635 Ha jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sehingga menjadikan krayan sebagai penyumbang lahan sawah tersbesar di Kabupaten Nunukan dengan nilai kontribusi sebesar 41,62%. Sedangkan luas lahan sawah yang terus mengalami penurunan adalah Kecamatan di pulau sebatik (lima kecamatan). Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah bagaimana mempertahankan luas lahan yang ada saat ini untuk terus berproduktivitas dengan intensifikasi teknik pertanian yang dikembangkan sehingga tidak menganggu ketersediaan pangan. III - 59 Tabel 2.68 Luas Lahan Sawah Tahun 2013-2017 (Ha) di Kabupaten Nunukan No Kecamatan Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Krayan Selatan Krayan Lumbis Ogong Lumbis Sembakung Atulai Sembakung Sebuku Tulin Onsoi Sei Menggaris Nunukan Nunukan Selatan Sebatik Barat Sebatik Sebatik Timur Sebatik Tengah Sebatik Utara 846 2.376 5 720 0 634 253 44 130 162 478 736 133 102 20 63 838 3.345 5 728 0 634 279 14 130 365 395 421 122 281 16 157 969 2.634 2 279 0 490 287 11 130 389 395 368 86 284 3 101 969 2.634 2 279 0 489 288 0 130 389 395 285 88 284 3 101 969 2.635 2 279 0 490 287 1 130 389 393 285 86 280 3 101 Kab. Nunukan 6.702 7.730 6.428 6.336 6.330 Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2018. Ketersediaan lahan pertanian hanya akan memberikan fungsi produksi apabila didukung dengan ketersediaan air dan jaringan irigasi sampai ke petak sawah, sehingga produksi padi dapat terus menerus meningkat. Disamping itu untuk menyediakan benih padi sampai saat ini produksi penangkar benih masig terbatas di Kabupaten Nunukan dengan luas dan produksi benih yang masih perlu ditingkatkan. Disamping itu ada beberapa lahan sawah tadah hujan khususnya di daerah Krayan yang belum didukung secara keseluruhan saran irigasinya. Dan sampai saat ini penanaman padi hanya satu kali dalam setahun. Khususnya di Krayan perlu adanya perlakuan khusus dalam upaya peningkatan produksinya secara khusus melalui percetakan sawah organik sehingga peningkatan produksi bisa meningkat tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
3.Luas Lahan dan Produksi Palawija Pemanfaatan lahan untuk pertanian dengan berbagai komofitas di Kabupaten Nunukan, meliputi jenis tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Tabel 2.69 Luas Lahan dan Produksi Palawija Tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2018. No Komoditi Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 1 Jagung Produksi (Ton) 225 177 175 39 806,12 Luas Panen (Ha) 109 83 80 18 372 Produktivitas (Ku/Ha) 20,67 21,00 21,86 21,87 21,66 2 Kedelai Produksi (Ton) 17 19 19 15 12 Luas Panen (Ha) 16 17 17 14 11 Produktivitas (Ku/Ha) 10,87 11,00 10,94 10,71 10,90 3 Kacang Tanah Produksi (Ton) 103 80 94 97 90,97 Luas Panen (Ha) 96 92 86 90 84 Produktivitas (Ku/Ha) 10,74 11,00 10,94 10,78 10,82 4 Kacang Hijau Produksi (Ton) 31 9 17 32 30 Luas Panen (Ha) 28 8 15 29 27 Produktivitas (Ku/Ha) 10,91 11,00 11,06 11,03 11,11 5 Kacang Ubi Kayu Produksi (Ton) 20.186 26.846 23.922 21.800 21.398,18 Luas Panen (Ha) 1.465 1.238 1.101 218.22 950 Produktivitas (Ku/Ha) 137,79 217,00 217,28 21,800 225,24 6 Ubi Jalar Produksi (Ton) 1.272 988 943 853 779 Luas Panen (Ha) 142 110 105 95 87 Produktivitas (Ku/Ha) 89,57 90,00 89,77 89,79 89,54 III - 61 Jumlah komoditas palawija paling banyak ditanami jenis dengan luasan panen dan produksi adalah ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang tanah, kacang hijau dan kedelai. Luasan panen palawija khususnya ubi kayu mencapai 950 Ha dengan produksi 21.398,18 ton. Perkembangan luasan lahan palawija di Kabupetn Nunukan untuk setiap jenis palawija secara umum menunjukkan penurunan jumlah luasan panen dan produksi hingga tahun 2017. Padahal palawija merupakan salah satu bentuk diversifikasi pangan selain pangan utama (beras) sangatlah penting keberadaannya untuk terus ditingkatkan dan diusahakan. Dengan semakin banyaknya palawija yang tersedia disuatu daerah maka akan semakin memberikan dampak terhadap kecukupan bahkan peningkatan gizi masyarakat sehingga pola-pola pengembangan diversifikasi pangan dianggap berhasil dengan peningkatan dan jaminan kecukupan gizi bagi masyarakat.
4.Luas Lahan Perkebunan Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomi dan sosial berperan besar dalam perekonomian nasional. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengamanatkan tujuan perkebunan adalah untuk : a). Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; b). Meningkatkan sumber devisa negara; c). Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; d). Meningkatkan produksi, produktifvitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; e). Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; f). Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; g). Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung-jawab dan prestasi, serta h). Meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Sumbangan sub sektor perkebunan dalam dalam struktur ekonomi pertanian nasional sangat besar, baik berupa pertumbuhan sektoral maupun bagi perekonomian nasional. Secara umum hal ini dapat dilihat dari pembentukan PDB, devisa, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perdagangan internasional dan sumber bahan baku industri. Pertambahan luas tanaman komoditas perkebunan akan memberikan pertambahan nilai bagi PDRB Kabupaten Nunukan. Hal ini berkaitan dengan jumlah komoditas perkebunan diharapkan akan meningkat pula seiring dengan penambahan luas lahan tanaman, sehingga memberikan dampak positif pada konstribusinya terhadap perkeonomian dalam hal ini kontribusi terhadap PDRB. Tabel 2.70 Luas Areal (Ha) Tanam Komoditas Perkebunan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 No Komoditas Perkebunan Besar Perkebunan Rakyat Jumlah % 1 Kelapa Sawit 77.155,50 29.991,50 107.147,00 97,95 2 Kakao - 1.427,00 1.427,00 1,30 3 Kelapa dalam - 366,39 366,39 0,33 4 Karet - 173,00 173,00 0,16 5 Kopi - 54,70 54,70 0,05 6 Lada - 97,10 97,10 0,09 7 Panili - 3,00 3,00 0,00 8 Cengkeh - 100,80 100,80 0,09 9 Tebu - 16,00 16,00 0,01 Jumlah 77.155,50 32.229,49 109.384,99 100 Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2018. Luas tanam perkebunan di Kabupaten Nunukan didominasi tanaman perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan untuk perkebunan besar swasta 77.155,50 Ha perkebunan rakyat 29.991,50 Ha. Sementara untuk tanaman kakao seluas 1.427,00 Ha. Tren untuk penambahan luas tanam komoditi perkebunan adalah kelapa sawit, kelapa dalam dan karet.
5.Populasi dan Produksi Peternakan Populasi unggas di Kabupaten Nunukan pada Tahun 2017 di- dominasi oleh ayam pedaging dengan populasi sebanyak 611.170 ekor, ayam buras 70.072 ekor, diikuti oleh ternak ayam Nunukan sebanyak 250 ekor, lalu ternak itik sebanyak 9.374 ekor. Sedangkan ternak besar ataupun kecil seperti kerbau dan sapi potong dengan populasi masing - masing sebanyak 3.698 dan 9.182 ekor, sedangkan ternak babi dam kambing dengan populasi sebanyak 4.499 ekor, ternak kambing sebanyak 2.485 ekor, lalu ternak Domba sebanyak 69 dan Kuda 1 ekor. Sementara untuk produksi peternakan didominasi oleh ayam ras pedaging sebanyak 456.544 kg, ternak sapi potong sebanyak 73.456 Kg, lalu diikuti oleh produksi ayam buras sebanyak 50.766 Kg. Ternak itik jumlah produksi sebanyak 10.336 Kg, ternak babi 2.117 Kg, ternak kerbau sebesar 2.715 Kg. Rata-rata produksi peternakan dari tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif dimana untuk ternak besar seperti sapi, kerbau, kambing, babi terus mengalami penurunan. Sedangkan jumlah ternak unggas justru terus mengalami peningkatan produksi daging dimana produksi tertinggi adalah ayam ras pedaging. III - 63 Tabel 2.71 Jumlah Populasi dan Produksi Peternakan Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2017 Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2018. No Komoditi Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 A Populasi (Ekor) 1 Sapi Potong 8.847 8.266 8.150 8.632 9182 2 Kerbau 3.242 3.473 3.332 3.663 3698 3 Kuda 7 7 1 1 1 4 Kambing 2.529 2.964 2.342 2.430 2485 5 Domba 13 66 187 189 69 6 Babi 3.845 4.660 4.349 4.106 4499 7 Ayam Buras 78.300 60.784 69.643 65.036 70072 8 Ayam Ras Petelur 9.000 25.100 25.100 0 0 9 Ayam Ras Pedaging 330.25 0 96.928 128.30 0 330.20 0 611170 10 Ayam Nunukan 604 150 150 150 250 11 Itik 13.688 13.721 12.490 12.453 9374 B Produksi Daging (Kg) 1 Sapi Potong 100.15 9 130.80 7 125.12 0 71.565 73456 2 Kerbau 15.464 7.925 9.472 580 2715 3 Kuda 0 0 0 0 0 4 Kambing 18.954 6.751 4.409 11.043 5282 5 Domba 0 0 0 127 0 6 Babi 47.306 40.768 29.999 14.999 2117 7 Ayam Buras 80.451 85.739 74.057 83.897 50766 8 Ayam Ras Petelur 4.050 4.050 11.295 11.295 0 9 Ayam Ras Pedaging 246.69 7 147.23 0 95.840 246.65 9 456544 10 Ayam Nunukan 0 0 0 0 0 11 Itik 8.966 9.585 9.459 5.183 10336 C Produksi Telur (Kg) 1 Ayam Buras 34.115 38.408 31.292 29.519 26501 2 Ayam Ras Petelur 75.145 71.190 198.54 1 198.54 1 0 3 Itik 47.475 51.338 53.737 48.786 49429
6.Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Potensi perkebunan juga merupakan salah satu potensi yang sangat menjanjikan dan dapat membuka peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kabupaten Nunukan yang cukup banyak. Dengan beroperasinya 6 (enam) buah pabrik CPO untuk perkebunan Kelapa Sawit di daerah ini tentu akan lebih menjadikan sektor ini menjadi salah satu andalan didaerah. Disamping itu, tanaman Kakao yang ada di Pulau Sebatik yang sejak dahulu memiliki kualitas yang sangat baik sebagai salah salah satu komoditi eksport yang memiliki peluang yang sangat besar. Pada tahun 2016 sumbangan sub sektor perkebunan terhadap pembentukan PDB Nasional adalah IDR 471,307 triliun atau 26,40% dari PDB Sektor Pertanian senilai IDR 1.785 triliun. Saat ini sektor pertanian menghidupi sejumlah 26,1 juta rumah tangga. Peranan yang cukup besar juga terlihat dari sumbangan eksport komoditas perkebunan senilai USD 33,05 miliar dan penyediaan bahan baku industri, sebagai bagian dari ketahanan pangan dan energi nasional. Pada tahun 2017, kelapa sawit menjadi penghasil devisa terbesar dari eksport komoditas non migas. Di Kabupaten Nunukan sub sektor perkebunan memiliki peranan yang strategis, baik dalam struktur ekonomi daerah maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2016, sumbangan sub sektor perkebunan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Nunukan mencapai 6,48% atau senilai IDR 1.423.263.640.000,-. Ini merupakan 35,83% dari sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB senilai IDR 3.972.255.540.000,-. Hal ini meningkat dari IDR 1.044.517.200.000,- pada tahun 2016 atau 36,26%. Peningkatan kontribusi terbesar dari sektor pertanian dalam periode yang sama. Tabel 2.72 Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Perkebunan di Kabupaten Nunukan Tahun 2013 – 2017 N o Komoditi Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 A Luas Areal (Ha) 1 Karet 0 293 270 268 173,00 2 Kelapa 11,40 498.1 410,10 407,1 366,39 3 Kelapa Sawit 18.592 22.404 22.404, 30 23.752,30 107.147, 00 4 Kopi 63,70 122,7 92,40 85,2 54.70 5 Lada 20,46 34,05 31,05 41,25 97.10 6 Kakao 6.514 5.487, 7 5.455,5 0 5.165 1.427,00 7 Panili 12,26 8,51 0 8,51 3,00 8 Cengkeh 0 0 0 0 100,80 B Produksi (Ton) 1 Karet 0 0 0 0 0 2 Kelapa 167.93 7 239.83 4,0 120,12 254,520 175.110, 00 3 Kelapa Sawit 32.036 .262 30300 0 191.52 5,00 371.989.7 85 1.657.79 9.120,00 4 Kopi 168.23 2,00 175.52 7 71,87 63.450 58.140,0 0 III - 65 Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2018. Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2018. D. Kehutanan Hutan mempunyai tiga fungsi fokok yaitu fungsi lindung, konservasi dan produksi. Tiga fungsi pokok tersebut diatur didalam UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Menurut UU kehutanan berdasarkan funsgi pokok sebagai Hutan Lindung dan Konservasi terbagi atas Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), hutan produksi terbagi atas Hutan Produksi Tetap (HT) hutan Produksi terbatas (HPT) dan hutan Produksi Konservasi (HPK). Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara sekitar 5.629.110 ha atau 74,59 % dari total daratan Provinsi Kalimantan Utara kurang lebih 75.467,70 km 2 . Luas hutan dikabupaten Nunukan untuk KSA/KPA adalah 269.677 Ha, Hutan Lindung 156,2 Ha, Hutan Produksi Terbatas 189.061 Ha, Hutan Produksi 274.432 dan Hutan Produksi Konservasi 13.514 Ha. Sementara untuk luas lahan reboisasi sampai Tahun 2015 mencapai 158 hektar dan untuk lahan penghijauan luasnya 1.713,7 hektar. Kegiatan reboisasi dan penghijauan tersebut bersumber dari dana APD, DBH dan APBN yang dikerjakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan. Berdasarkan Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan kehutanan berada pada Dinas Kehutanan Provinsi. 5 Lada 3.501 28.420 13,51 29.400 70.750,0 0 6 Kakao 7.151. 550 11.881 .670 6.309,8 4 5.371.014 1.194.70 5,00 7 Panili 0 0 0 0 0 8 Cengkeh 0 0 0 0 4.420,00 C Produktivitas (Kg/Ha) 1 Karet 0 0 0 0 0 2 Kelapa 420 421 0 840 642,13 3 Kelapa Sawit 14.233 14.233 0 21.189,6 16.363,8 1 4 Kopi 700 696 0 1.350 938,21 5 Lada 700 700 0 1.400 1.538,04 6 Kalkao 1.281 1.213 0 1.225,14 624,14 7 Panili 0 0 0 0 0 8 Cengkeh 0 0 0 0 Tabel 2.73 Luas dan sebaran Kawasan Htan di Kabupaten Nunukan Kabupate n Luas Wilayah KSA/ KPA HL HPT HP HPK Luas Kawasan Hutan Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha % Nunukan 1.384.1 50 269.6 77 156.2 189.0 61 274.4 32 13.51 4 902.8 84 11,96 Sumber data : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2012 (termasuk Luas wilayah perairan)
2.Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014
3.RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 E. Energi dan Sumber daya Mineral Sektor pertambangan merupakan salah satu dari riga sektor dengan persentase kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Nunukan dan merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Nunukan. Melihat kecenderungan kontribusi pertambangan terhadap PDRB mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 kontribusi pertambangan dan penggalian terhadap PDRB mencapai 52,72 %, sementara tahun 2014- 2015 mengalami penurunan sebesar 51,35-47,95 %, namun pada tahun 2016-2017 mencapai 44,80 – 47,96 % hal ini dikarenakan adanya perbaikan ekonomi global sehingga terjadi perbaikan terhadap komoditas pertambangan dan penggalian sehingga distribusi sektor pertambangan mengalami kenaikan. Tabel 2.74 Kontribusi Sub Sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan. Lapangan Usaha Kontribusi Sub Sektor (%) 2013 2014 2015 2016 2017 Pertambangan dan penggalian 52,72 51,35 47,95 44,80 47,96 Sumber data : Kabupaten Nunukan Dalam Angka tahun 2014-2018 III - 67 Tabel 2.75 Jumlah Produksi Bahan Tambang/Mineral 2013-2017 Bahan Tambang 2013 2014 2015 2016 Batubara (M3) 5.314.576 6.253.123 4.777.154 3.736.408 Minyak (Oil) MBBL - 542.920 480.590 n/a Gas (LNG) MMBTU - 434.510 768.850 n/a Emas (Ton) - 2.550 2.395 2.789 Sumber : Publikasi BPS 2018 F. Perdagangan
1.Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Perubahan klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 turut mengubah klasifikasi sub sektor perdagangan. Sub sektor perdagangan termasuk didalam kategori sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun kini berubah menjadi sektor perdagngan besar dan eceran, reparasi dan perwatan mobil dan sepeda motor. Sektor ini meliputi kegiatan ekonomi perdagangan skala besar maupun eceran. Tabel 2.76 Kontribusi Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan dan sepeda motor tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 PDRB sektor perdagangan (juta Rp) 676.614,2 636.991,6 663.270,9 710.552,7 768.086,3 Kontribusi (%) 5,02 4,76 5,35 5,84 5,71 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan 5,18 3,32 4,13 7,13 8,10 Sumber data : Kabupaten Nunukan dalam Angka Tahun 2018 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten relative mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dimana tahun 2013 sebesar 5,02 menurun di tahun 2014 sebesar 4,76%. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sehingga mencapai 5,71 %. Dalam upaya meningkatkan produktivitas pengusaha kecil menengah, Pemerintah daerah sering menyelengarakan program pembinaan dan pemberian bantuan modal kepada pedagang/pelaku usaha informal. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan bantuan modal usaha untuk membantu keberlanjutan usaha ekonomi masyarakat serta dalam upaya meningkatkan kualitas produk. G. Perindustrian
1.Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sektor industry pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang Tabel 2.77 Kontribusi Sektor perindustrian tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 PDRB sektor Industri Pengolahan (juta Rp) 1.059.984,6 1.190.262,4 1.292.477,3 1.368.154,9 1.502.398,9 Kontribusi terhadap PDRB (%) 7,86 7,68 8,33 8,28 7,58 Pertumbuhan (%) 5,18 6,31 6,62 4,28 3,56 Sumber data : Kabupaten Nunukan dalam Angka Tahun 2018 Bahan baku industry pengolahan dapat berasal dari pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan, pertambangan dan penggalian. Kontribusi ini hanya meliputi industry pengolahan non migas. Jika dilihat dari sisi pengembangan kontribusinya terhadap PDRB dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, dimana kecenderungan pada tahun 2014 menurun. Namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan mencapai 8,33 % namun terus menurun tahun 2016-2017 yang mencapai 7,58 % dengan rata-rata pertumbuhan 5,19 % selama periode 2013-2017. Penyumbang sektor industry di kabupaten Nunukan adalah sektor pengolahan kepala sawit disusul industry pengolahan makan dan minum.
2.Jumlah Koperasi dan Industri Kecil Menengah Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hokum operasi dengan melandaskan kegiatnnya berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jumlah koperasi di Kabupaten Nunukan tahun 2017 sebanyak 339 koperasi terdiri dari 5 koperasi unit desa, 3 koperasi karyawan, 331 koperasi lainnya. III - 69 2.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrasturktur 1) Kapasitas ketersediaan daya listrik Listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Karena kebutuhan listrik merupakan kebutuhan pelayanan dasar yang harus dipenuhi untuk masyarakat dan secara khusus bagi dunia usaha. Untuk sumber energi listrik di Kabupaten Nunukan masih mengandalkan dari pasokan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Tabel 2.78 Daya Terpasang, produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN pada cabang/Ranting PLN di Kabupaten Nunukan, 2013-2017 No Indikator Tahun 2013 2014 2015 2016 2017
1.Daya listrik terpasang (VA) 27 785 074 33 702 145 36 808 287 40 545 632 41 314 000
2.Produksi Listrik (KWh) 55 500 471 64 221 367 71 642 621 75 968 134 78 425 475
3.Listrik terjual 47 531 026 56 866 720 62 142 114 68 803 031 69 830 013
4.Dipakai Sendiri (KWh) 192 894 113 215 693 664 191 429 464 070
5.Susut/Hilang (KWh) 7 776 550 7 241 432 8 806 842 6 973 674 8 131 662 Sumber data : Kabupaten Nunukan dalam Angka Tahun 2018 Produksi tenaga listrik Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan pada tahun 2017. Peningkatan ini diiringi dengan meningkatnya daya terpasang sebesar 1,89% dari tahun lalu. Jumlah pelanggan listrik juga mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah pelanggan sebesar 60,22%. Tabel 2.79 Jenis Pembangkit Listrik dan Daya Listrik Terpasang Tahun 2015 Kecamatan/ Sub Districts PLTA (Mwatt) PLTG (MWatt) PLTU (MWatt) PLTD (MWatt) PLTS (MWatt) PLTMH (MWatt)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Krayan - - - 0,30 - 0,03 Krayan Selatan - - - - - - Lumbis - - - - - - Lumbis Ogong - 0,40 0,12 - Sembakung - - - 0,26 - - Nunukan - 7.2 - 3.81 - - Sebuku - - 1 0,1 - Kecamatan/ Sub Districts PLTA (Mwatt) PLTG (MWatt) PLTU (MWatt) PLTD (MWatt) PLTS (MWatt) PLTMH (MWatt) Sebatik - - - 0 0,34 - Sebatik Tengah - - - 2 - - Sebatik Timur - - - 0.98 - - Seimenggaris - - - 1,2 0,1 - Tulin Onsoi - - - 1,5 0,15 - Jumlah - - - 17,88 0,99 0,15 Sumber data : Distamben Kab. Nunukan Tabel 2.80 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Nunukan Tahun 2010 - 2014 No Indikator Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 1. Jumlah pelanggan listrik 31.227 31.509 33.402 53 516 n/a 2. Jumlah rumah tangga 31.821 35.708 37.997 49.345 3. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 24,22 36,82 42,13 48,63 Sumber data : Distamben Kab. Nunukan Tabel 2.81 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kawasan Lokpri Tahun 2010 - 2014 Kabupaten Kecamatan Keluarga Pengguna Listrik PLN Keluarga Pengguna Non – PLN Keluarga Tanpa Listrik Nunukan Sebatik 1.325 29 0 Sebatik Barat 996 582 284 Sebatik Timur 3.154 0 45 Sebatik Utara 1.575 0 61 Sebatik Tengah 548 1.102 94 Nunukan 12.157 110 78 Nunukan Selatan 2.433 565 213 Lumbis Ogong 72 560 843 Krayan 663 1.717 149 Krayan Selatan 0 379 687 Tulin Onsoi 0 1.616 487 Sei Manggaris 0 1.818 102 Total 22.923 10.951 3.115 Sumber data : Distamben Kab. Nunukan III - 71 2.4.2 Fokus Sumber Daya Manusia

1.Ketenagakerjaan 1.1. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Dalam rangka melaksanakan pembangunan pemerintah daerah berupaya melaksanakan pembangunan diberbagai sektor seperti infrasturktur, pendidikan dan kesehatan. Disamping itu, sektor yang juga sangat penting adalah sektor peningkatan SDM. Semakin tinggi kualitas SDM suatu daerah maka akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Salah satu faktor pendukung peningkatan kualitas SDM adalah tingginya kelulusan S1/S2/S3. Semakin tinggi rasio lulusan perguruan tinggi menunjukkan daerah tersebut mempunyai potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk menggerakkan roda pembangunan. Ketersediaan kualitas SDM yang tinggi membuat daerah mempunyai daya saing di sektor SDM. Era modern ini menuntut ketersediaan SDM yang tidak hanya memiliki kuantitas yang besar, namun juga dengan kualitasnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, yang artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 ini dihitung dengan rumus formula jumlah lulusan S1/S2/S3 dibagi dengan jumlah penduduk dan dikalikan dengan 10000. Tabel di bawah ini menunjukkan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Nunukan tahun 2011 - 2015. Grafik 2.16 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Nunukan Tahun 2011 – 2015 Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Nunukan Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa rasio lulusan S1/S2/S3 dari tahun 2011 – 2015 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rasio rata - rata 2 : 10.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan lulusan lulusan S1/S2/S3 masih rendah. Dengan demikian diperlukan program khusus dari pemerintah daerah untuk meningkatkan angka kelulusan S1/S2/S3 dari masyarakat. Sehubungan dengan tingginya biaya kuliah dari suatu perguruan tinggi baik di negeri maupun di swasta, maka diperlukan intervensi dari pemerintah daerah berupa penyediaan dan peningkatan beasiswa, khususnya pada masyarakat yang kurang mampu serta penyediaan beasiswa berprestasi bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan diatas rata - rata. 1.2. Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi pula beban yang ditanggung, begitu pula sebaliknya. Indikator ini dihitung dengan rumus formula jumlah penduduk usia tidak produktif (usia <15 tahun + usia >64 tahun) dibagi jumlah penduduk usia produktif (usia 15 - 64) dan dikalikan 100. Grafik di bawah ini menunjukkan rasio ketergantungan di Kabupaten Nunukan tahun 2011 - 2015. Grafik 2.17 Rasio Ketergantungan Kabupaten Nunukan Tahun 2011 - 2015 Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Nunukan Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2011 - 2015 rasio ketergantungan di daerah ini kecendrungan mengalami penurunan namun masih pada tingkat sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Nunukan selama tahun 2011 - 2015 ini rata - rata di atas 50%. Ini menandakan bahwa beban usia produktif masih cukup tinggi sehingga dimungkinkan akan mengganggu kinerja pembangunan daerah dan mengakibatkan tidak dapat berjalan dengan maksimal. III - 73 Rasio ketergantungan Kabupaten Nunukan secara umum dapat diketahui pada tingkat sedang dari tahun 2011 - 2015 karena memiliki rasio di atas 50%. Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengendalikan angka ini karena rasio ketergantungan yang rendah dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi daerah karena dapat mengurangi beban kerja usia produktif. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila didukung oleh sumber-sumber penerimaan yang cukup di daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
1.Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2.Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3.Penerimaan daerah;
4.Pengeluaran daerah;
5.Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6.Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam APBD yang akan disampaikan pertanggungjawabannya pada setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk laporan keuangan daerah yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Oleh karena itu dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pemahaman mengenai jenis obyek pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah nantinya akan digunakan untuk menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai semua yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan daerah. Kemampuan atau kapasitas keuangan daerah pada dasarnya adalah sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. A. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Dana Transfer, dan Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari kelompok pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah dan dana penyesuaian III - 75 otonomi khusus. Analisis pendapatan daerah termasuk pertumbuhan didalamnya akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang. Sumber Pendapatan Kabupaten Nunukan terbesar adalah dari Dana Perimbangan/Transfer yang mencapai 1 triliun rupiah pada tahun 2017, Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami fluktuasi akibat ketergantungan pendapatan dari dana transfer. Gambar 3.1 Grafik Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013-2017 Kabupaten Nunukan Sumber: Hasil olahan, 2017 Perkembangan jenis-jenis sumber pendapatan daerah menunjukkan kecenderungan yang berbeda-beda. Dari grafik di bawah dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah memiliki kecenderungan yang tidak stabil. Sumber Pendapata Daerah yang tergambar dalam grafik dibawah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapata Daerah yang Sah. Gambar 3.2 Grafik Sumber Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013-2017 Kabupaten Nunukan Sumber: Hasil Olahan, 2017 Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel berikut: III - 77 Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013-2017 Kabupaten Nunukan Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 2017 NO URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata Pertumbuh an(%) 1 PENDAPATAN 1.579.756.614.199,04 1.629.997.408.065,52 1.006.273.192.915,20 1.224.013.793.886,59 1.110.481.074.011,91 (15,77) 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 95.570.877.449,04 111.968.757.895,52 104.983.991.524,01 71.767.977.320,12 70.708.518.737,70 (21,09) 1.1.1 Pajak Daerah 15.611.688.353,85 14.078.056.718,18 19.056.066.301,00 11.343.661.615,03 13.585.729.499,65 (9,99) 1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 2.502.723.220,00 2.484.583.714,47 3.943.117.920,00 4.537.899.272,03 3.600.904.294,60 67,90 1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan 3.830.395.512,10 3.605.926.564,44 6.931.839.723,77 5.013.331.562,27 6.213.262.827,70 64,68 1.1.4 Lain‑lain Pendapatan Asli Daerah yang 73.626.070.363,09 91.800.190.898,43 75.052.967.579,24 50.873.084.870,79 47.308.622.115,75 (27,53) 1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.373.701.908.467,00 1.474.080.677.070,00 900.409.934.126,19 1.119.378.895.333,04 1.003.887.555.274,21 (9,87) 1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat ‑ Dana Perimbangan 1.271.039.246.667,00 1.372.158.441.595,00 827.084.664.184,00 1.075.759.845.548,00 973.984.259.784,00 (4,07) 1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 130.191.913.346,00 97.514.019.026,00 77.491.273.650,00 90.563.981.330,00 51.106.920.303,00 (39,66) 1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 737.531.859.321,00 870.928.628.569,00 329.241.883.534,00 292.001.949.854,00 99.714.545.762,00 (71,88) 1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 307.765.777.000,00 311.776.974.000,00 282.437.662.000,00 400.260.543.000,00 411.464.046.000,00 34,31 1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 95.549.697.000,00 91.938.820.000,00 75.891.024.000,00 154.144.265.063,00 226.260.932.719,00 93,58 1.2.1.5 Dana Alokasi Desa - - 62.022.821.000,00 138.789.106.301,00 177.937.815.000,00 137,87 Dana Insentif Daerah 7.500.000.000,00 1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat ‑ Lainnya 24.761.597.000,00 31.685.203.000,00 30.814.091.000,00 - 26,59 1.2.2.2 Dana Penyesuaian 24.761.597.000,00 31.685.203.000,00 30.814.091.000,00 - 26,59 1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 77.901.064.800,00 70.237.032.475,00 42.511.178.942,19 43.619.049.785,04 29.903.295.490,21 (54,57) 1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 77.901.064.800,00 70.237.032.475,00 42.511.178.942,19 43.619.049.785,04 29.903.295.490,21 (54,57) 4.2.3 Bantuan Keuangan 64.660.767.265,00 103.348.421.233,43 63.694.000.000,00 40,65 4.2.3.1 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah 63.781.500.000,00 70.481.500.000,00 63.694.000.000,00 5,69 1.3 LAIN‑LAIN PENDAPATAN YANG SAH 110.483.828.283,00 43.947.973.100,00 879.267.265,00 32.866.921.233,43 35.885.000.000,00 3.482,06 1.3.1 Pendapatan Hibah 1.022.428.283,00 884.473.100,00 879.267.265,00 - 20.000.000.000,00 (12,08) 1.3.3 Pendapatan Lainnya 109.461.400.000,00 43.063.500.000,00 - 32.866.921.233,43 15.885.000.000,00 (177,88) B. Belanja Daerah Realisasi belanja Kabupaten Nunukan memberikan gambaran tren yang menurun dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017. Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis belanja daerah digunakan untuk melihat realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa yang akan datang. Selama periode Tahun 2013 hingga 2017, realisasi belanja daerah Kabupaten Nunukan memiliki kecenderungan menurun, baik Belanja Operasi, Belanja Modal maupun Belanja Takterduga. Perkembangan realisasi belanja dari tahun 2013 hingga 2017 dapat dilihat pada tabel berikut: III - 79 Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013-2017 Kabupaten Nunukan NO URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata Pertumbu han(%) 2 BELANJA 1.777.647.890.399,37 1.710.507.278.417,04 1.452.438.711.136,75 1.090.372.097.113,07 975.371.755.517,04 (46,43) 2 BELANJA OPERASI 874.972.227.775,59 936.591.760.201,66 863.705.922.442,27 805.534.698.782,45 705.903.396.662,60 (10,57) 2 Belanja Pegawai 445.065.529.200,50 525.713.686.271,00 413.163.718.931,76 458.505.111.108,00 431.078.426.826,70 6,19 2 Belanja Barang 306.871.308.143,97 301.866.674.220,66 366.143.122.570,86 322.490.044.715,27 244.005.736.096,90 1,66 2 Belanja Subsidi 10.692.261.051,00 9.253.801.002,00 10.422.447.066,67 6.478.879.200,00 8.903.413.749,00 (29,31) 2 Belanja Hibah 51.565.361.850,00 34.373.807.564,00 70.880.673.872,98 17.963.663.759,18 21.714.819.990,00 3,43 2 Belanja Bantuan Sosial 9.183.136.000,00 14.138.192.975,00 3.095.960.000,00 97.000.000,00 201.000.000,00 (94,21) 2 Belanja Bantuan Keuangan 51.594.631.530,12 51.245.598.169,00 - (0,68) 2 BELANJA MODAL 902.505.662.623,78 772.059.299.737,38 588.241.282.297,48 284.615.182.330,62 268.529.608.388,44 (91,29) 2 Belanja Tanah 6.259.055.175,00 8.227.157.800,00 10.540.204.510,00 15.121.400,00 729.865.227,00 1.141,38 2 Belanja Peralatan dan Mesin 76.675.335.541,67 58.822.911.327,00 31.955.805.582,27 14.390.007.660,03 53.250.584.550,00 (56,41) 2 Belanja Bangunan dan Gedung 225.406.286.745,48 181.400.169.211,24 245.554.248.604,34 78.282.889.833,17 56.097.795.035,80 (59,36) 2 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 592.470.704.291,63 522.986.584.449,14 299.505.615.575,87 191.601.825.437,42 158.411.395.075,64 (94,82) 2 Belanja Aset Tetap Lainnya 1.694.280.870,00 622.476.950,00 685.408.025,00 325.338.000,00 39.968.500,00 (127,61) 2 BELANJA TAK TERDUGA 170.000.000,00 1.856.218.478,00 491.506.397,00 222.216.000,00 938.750.466,00 944,20 2 Belanja Tak Terduga 170.000.000,00 1.856.218.478,00 491.506.397,00 222.216.000,00 938.750.466,00 944,20 2 TRANSFER 117.871.963.977,47 164.808.227.399,43 226.998.121.713,30 58,69 2 BANTUAN KEUANGAN 117.871.963.977,47 164.808.227.399,43 226.998.121.713,30 58,69 2 Bantuan Keuangan ke Desa 117.153.632.817,60 163.995.207.447,80 226.185.101.761,67 58,94 2 Bantuan Keuangan Lainnya 718.331.159,87 813.019.951,63 813.019.951,63 13,18 SURPLUS / (DEFISIT) (197.891.276.200,33) (80.509.870.351,52) (500.255.982.199,02) 39.314.969.374,09 (28.204.803.218,43) 311,25 Realisasi belanja Kabupaten Nunukan periode Tahun 2013 hingga 2017 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut: Gambar 3.3 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013-2017 Kabupaten Nunukan Sumber: Hasil Olahan, 2017 Berdasarkan data tabel 3.1 dan tabel 3.2 diatas dapat dilakukan analisis kelompok kemampun keuangan daerah berdasarkan Permendagri No 62 tahun 2017, yaitu kemampuan keuangan daerah yang dihitung dari besaran pendapatan daerah dengan belanja dan pembiayaan Kabupaten Nunukan berdasarkan Tabel 3.3 sebagai berikut: III - 81 Tabel 3.3 Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019-2021 Kabupaten Nunukan NO URAIAN 2019 2020 2021 I PENDAPATAN 1.006.402.348.296,89 1.107.042.583.126,58 1.216.948.613.439,24 PAD 83.599.240.000,00 91.959.164.000 100.486.852.400,00 Dana Perimbangan 655.096.782.000,00 942.862.031.100 1.037.148.234.210,00 Lain-lain Pendapatan yang Sah 267.706.326.296,89 72.221.388.026,58 79.313.526.829,24 II BELANJA 981.821.094.550,88 1.117.503.204.005,97 1.227.953.524.406,56 Belanja Tidak Langsung 663.296.327.120,87 729.125.959.832,96 801.538.555.816,25 Belanja Langsung 318.524.767.430,01 388.377.244.173,01 426.414.968.590,31 Pembiayaan 0 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 III Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah 343.106.021.176,02 374.916.623.293,62 412.410.057.622,99 C. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Seperti halnya kegunaan analisis Pendapatan dan Belanja Daerah, analisis Pembiayaan Daerah juga digunakan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang. Analisis pembiayaan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini: III - 83 Tabel 3.4 Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013-2017 Kabupaten Nunukan URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 PEM BIAYAAN PENERIM AAN DAERAH 866.929.528.067,24 619.038.251.866,91 532.528.371.515,26 30.272.389.316,24 69.587.358.690,33 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 866.929.528.067,24 619.038.251.866,91 532.528.371.515,26 30.272.389.316,24 69.587.358.690,33 Pinjaman Dalam Negeri - PENGELUARAN DAERAH 50.000.000.000,00 6.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 2.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 50.000.000.000,00 6.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 2.000.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang - PEM BIAYAAN NETTO 816.929.528.067,24 613.038.251.866,91 530.528.371.515,26 30.272.389.316,24 67.587.358.690,33 3.1.2. Neraca Daerah Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban- kewajiban jangka panjangnya. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. III - 85 Tabel 3.5 Neraca Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Nunukan No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata Pertumbuh an (%)
1.ASET 6.202.749.598.060 6.870.381.168.510 5.334.850.130.494 5.646.173.881.113 4.925.929.895.414 (8,94) 1.1. ASET LANCAR 644.172.401.499 717.153.550.469 147.613.706.336 99.617.003.732 68.399.473.810 (108,44) 1.1.1. Kas 619.168.618.692 532.573.343.580 30.278.175.602 72.281.054.019 27.186.773.739 14,83 1.1.2. Piutang Pendapatan 9.354.853.630 172.296.495.426 98.129.532.894 10.988.149.514 13.668.564.950 1.616,04 Piutang lainnya 4.781.124.322 4.750.296.712 8.235.013.973 12.876.219.635 19.242.951.595 141,43 Penyisihan piutang (406.858.361) (2.700.521.252) (6.128.401.734) (6.193.787.082) (6.703.139.646) 693,81 Beban dibayar dimuka 2.428.375.844 5.914.794.627 737.052.500 830.925.333 (81,17) 1.1.3. Persediaan 8.846.287.372 10.042.142.176 11.013.736.726 8.837.728.053 14.173.397.839 18,53 Asuransi dibayar dimuka 191.793.828 170.854.249 90.587.093 - (34,41) INVESTASI JANGKA PANJANG 90.474.840.777 92.812.339.305 98.200.019.383 98.645.399.983 103.740.630.049 10,13 Investasi dana bergulir 15.681.324.498 15.469.164.464 15.469.164.464 15.469.164.464 15.469.164.464 (1,35) Penyisihan investasi nonpermanen (SPER) (12.628.843.584) (15.469.164.464) (15.469.164.464) (15.469.164.464) (15.469.164.464) 22,49 Penyertaan modal pemerintah daerah 87.422.359.862 92.812.339.305 98.200.019.383 98.645.399.983 103.740.630.049 13,72 1.2. ASET TETAP 5.298.273.171.114 5.988.827.870.025 4.970.385.844.960 5.315.319.075.419 4.547.419.861.082 (0,64) 1.2.1. Tanah 366.843.795.376 377.395.900.176 1.224.785.080.686 1.443.689.804.257 1.214.589.272.515 241,32 1.2.2. Peralatan dan mesin 371.839.194.475 416.858.715.918 442.568.224.598 457.684.447.740 506.702.981.436 24,37 1.2.3. Gedung dan bangunan 908.560.490.863 1.010.569.087.048 1.241.015.007.399 1.580.000.238.490 1.477.172.873.865 59,72 1.2.4. Jalan, irigasi, dan jaringan 2.845.037.210.924 3.808.154.142.958 4.213.533.592.145 4.584.287.310.620 3.806.712.627.631 49,06 1.2.5. Aset tetap lainnya 13.468.838.549 13.763.776.199 13.625.258.635 14.357.625.706 15.641.341.918 8,79 1.2.6. Konstruksi dalam pengerjaan 792.523.640.927 539.908.209.197 428.405.808.215 78.753.055.593 82.610.408.768 (132,92) 1.2.7. Akumulasi penyusutan (177.821.961.471) (2.593.547.126.717) (2.843.453.406.988) (2.556.009.645.051) 1.367,91 No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata Pertumbuh an (%) 1.3. ASET LAINNYA 169.829.184.671 71.587.408.709 118.650.559.814 132.592.401.978 206.369.930.473 33,56 1.3.1. Tagihan penjualan angsuran - - - 1.3.2. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah - - - 26.874.814.227 1.3.3. Kemitraan dengan pihak kedua 21.205.320.000 21.205.320.000 21.205.320.000 21.205.320.000 26.279.052.147 5,98 1.3.4. Aset tak berwujud 3.107.427.861 3.683.032.860 4.269.488.512 4.571.619.626 4.788.704.626 42,71 1.3.5. Aset lain-lain 145.516.436.810 46.699.055.849 122.796.981.433 114.215.322.353 234.146.748.377 114,31 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud (2.802.352.218) (3.296.259.867) (3.777.974.287) # DIV/0! Akumulasi penyusutan aset lainnya (26.818.877.913) (4.103.600.134) (81.941.414.617) # DIV/0! # DIV/0! JUMLAH ASET DAERAH 6.202.749.598.060 6.870.381.168.510 5.334.850.130.494 5.646.173.881.113 4.925.929.895.414 (8,94) # DIV/0!
2.KEW AJIBAN 40.330.161.069 6.143.195.025 7.824.787.249 104.268.356.154 245.940.458.509 1.209,11 # DIV/0! 2.1. KEW AJIBAN JANGKA PENDEK 40.330.161.069 6.143.195.025 7.824.787.249 104.268.356.154 245.940.458.509 1.209,11 2.1.1. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) 694.559 (9.266.205) 241.218.639 # DIV/0! 2.1.2. Uang muka dari kas daerah - - # DIV/0! 2.1.3. Pendapatan diterima dimuka 14.094.000 20.915.550 152.471.211 175.749.213 259.795.800 704,61 2.1.4. Utang beban 4.069.781.867 27.471.071.849 43.389.962.351 # DIV/0! Utang transfer - 93.152.711.064 # DIV/0! Utang jangka pendek lainnya 40.316.067.069 6.122.279.475 3.601.839.612 76.630.801.298 99.288.865.294 1.908,96 Utang BLUD - 9.607.905.360 # DIV/0! # DIV/0! 2.2 KEW AJIBAN JANGKA PANJANG - - - - - # DIV/0! # DIV/0!
3.EKUITAS DANA 6.162.419.436.991 6.864.237.973.485 5.327.025.343.245 5.541.905.524.959 4.679.989.436.905 (10,86) JUMLAH KEW AJIBAN DAN EKUITAS DANA 6.202.749.598.060 6.870.381.168.510 5.334.850.130.494 5.646.173.881.113 4.925.929.895.414 (8,94) Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, 2017 III - 87 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jabaran rasio keuangan Kabupaten Nunukan tahun 2013-2017 sebagai berikut. Tabel 3.6 Rasio Keuangan Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Nunukan URAIAN 201 3 2014 2015 2016 201 7Rasio Lancar (Rp) 15,97 2 116,740 18,865 0,955 0,27 8Rasio Quick (Rp) 15,75 3 115,105 17,457 0,871 0,220 Rasio total hutang terhadap total aset (%) 0,007 0,001 0,001 0,018 0,050 Rasio hutang terhadap modal (%) 0,007 0,001 0,001 0,019 0,053 Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 2017 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, merupakan sub sistem dari sistem keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. oleh sebab itu, keuangan daerah dikelola dengan memperhatikan asas asas umum dalam kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar pengelolaan keuangan daerah itu berlaku secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien dan ekonomis serta dapat dipertanggung jawabkan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat, maka seluruh penerimaan dan pengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan wajib dimasukkan dalam APBD, sehingga dalam mengadministrasikan keuangan daerah baik APBD murni maupun perubahannya serta pertanggung jawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Analisis terkait kebijakan pengelolaan keuangan menjadi penting untuk mengetahui gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan adanya dasar bahwa keuangan daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan penyelenggaran pemerintah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta pengembangan jaminan sosial. Mengetahui kebijakan pengelolaan keuangan pada periode sebelumnya digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana pembangunan daerah. Analisis kebijakan pengelolaan keuangan kemudian dilakukan dengan analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis sumber penutup defisit riil, analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Penggunaan anggaran keuangan daerah antara lain untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pembangunan. Analisis terkait proporsi penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan.

a.Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Berpedoman pada prinsip - prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. III - 89
b.Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Nunukan ditampilkan pada Tabel 3.7 sebagai berikut: Tabel 3.7 Analisis Proporsi Pemenuhan Belanja Aparatur Tahun 2013-2017 Kabupaten Nunukan Sumber: bahan olahan, 2017 Pada tahun 2013 persentase belanja kebutuhan aparatur adalah sebesar 22,27%, angka ini naik menjadi 26,86% di tahun 2014, tahun 2015 sebesar 26,89% serta tahun 2016 sebesar 35,60% dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 34,84%. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan masi mendapat alokasi yang lebih besar proporsinya dalam APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. 3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di tahun yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan dan Pembiayaan Daerah untuk mengukur kinerja APBD. Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) Prosentase (a) (b) (a) / (b) x 100% 1 Tahun anggaran 2013 52.300.571.120.330,00 234.798.760.957.124,00 22,27 2 Tahun anggaran 2014 58.171.541.671.302,00 216.544.926.307.342,00 26,86 3 Tahun anggaran 2015 44.446.142.521.333,00 165.274.365.176.153,00 26,89 4 Tahun anggaran 2016 44.680.066.640.900,00 125.518.032.451.250,00 35,60 5 Tahun anggaran 2017 43.004.633.247.567,00 123.437.232.592.613,00 34,84 No Uraian A. Analisis Penutup Defisit Riil Analisis sumber penutup defisit riil dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Langkah yang dilakukan adalah dengan mencari nilai defisit riil anggaran terlebih dahulu dan melihat apakah ada penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Tabel 3.8 Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2013- 2017 Kabupaten Nunukan Komposisi penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit riil anggaran adalah seperti pada tabel di bawah. Tabel 3.9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2013-2017 Kabupaten Nunukan Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 2017 B. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Analisis sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA periode NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1. 1.Realisasi Pendapatan Daerah 1.579,76 1.630,00 1.070,05 1.224,01 1.110,48 Dikurangi realisasi:
2. 2.Belanja Daerah 1.777,65 1.710,51 1.570,31 1.090,37 975,37
3. 3.Pengeluaran Pembiayaan Daerah 50,00 6,00 2,00 - 2,00 Defisit riil (247,89) (86,51) (502,26) 133,64 133,11 (000.000) 2013(%) 2014(%) 2015 (%) 2016(%) 2017(%)
4. 1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 619,04 532,53 30,27 69,58 26,92
5. 2.Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0 0
6. 3.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang diPisahkan 0 0 0 0 0
7. 4.Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0 0 0
8. 5.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 0 0 0
9. 6.Penerimaan Piutang Daerah 0 0 0 0 0 c Uraian III - 91 sebelumnya, dapat diketahui kinerja APDB yang lebih rasional dan terukur pada tahun tersebut. Melalui analisis ini, juga dapat diketahui dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Tabel 3.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2013-2017 Kabupaten Nunukan Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, 2017 3.3. Kerangka Pendanaan Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada katagori belanja wajib maupun pengeluaraan pembiayaan. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kapasitas riil keuangan daerah membutuhkan proyeksi penerimaan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan daerah, yang masing-masing telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah di Kabupaten Nunukan. Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Jumlah SiLP A 619,04 532,53 30,27 69,58 26,92 P elampauan penerimaan P AD 36,01 5,82 55,51 10,42 207 683,85 0 0,00 0 0,00 P elampauan penerimaan dana 58,65 9,47 28,23 5,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 P elampauan penerimaan lain- lain pendapatan daerah yang sah -0,18 -0,03 0,13 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya518,34 83,73 441,94 82,99 200,3 661,71 191,6 275,31 228,8 849,85 Kew ajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 0 0,00 0 0,00 0,0006 0,00 -0,009 -0,01 0,00 Kegiatan lanjutan 2017 Uraian 2013 2014 2015 2016 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Pendapatan daerah terbesar berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang alokasinya ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan pendapatan asli daerah terbesar bersumber dari pajak daerah. Serta Belanja di bagi dengan belanja tidak langsung dan belanja langsung, proporsi alokasi belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dialokasikan berdasarkan proporsi tahun dasar yaitu tahun 2017 Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut: III - 93 No. Uraian 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020) (Rp) 2021 (Rp) Pertum buhan % 1 PENDAPATAN 1.216.053.475.260,85 1.223.541.613.190,99 1.313.181.848.020,68 1.423.082.690.733,34 4,08 1.1. Pendapatan Asli Daerah 83.231.600.000,00 94.599.240.000,00 91.959.164.000,00 100.481.664.800,00 5,03 1.1.1. Pajak daerah 11.872.800.000,00 12.716.440.000,00 13.988.084.000,00 15.386.692.400,00 6,78 1.1.2. Retribusi daerah 5.810.800.000,00 5.834.800.000,00 6.418.280.000,00 6.386.892.400,00 2,48 1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 5.610.000.000,00 6.171.000.000,00 5,00 1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 60.448.000.000,00 70.948.000.000,00 65.942.800.000,00 72.537.080.000,00 5,08 1.2. Dana Perimbangan 1.046.734.487.894,10 1.063.286.565.894,10 1.149.001.295.994,10 1.243.287.499.104,10 4,46 1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak 185.302.908.000,00 201.854.986.000,00 222.040.484.600,00 244.244.533.060,00 7,23 1.2.2. Dana alokasi umum 453.241.796.000,00 453.241.796.000,00 498.565.975.600,00 548.422.573.160,00 5,00 1.2.3. Dana alokasi khusus 206.139.264.894,10 206.139.264.894,10 206.139.264.894,10 206.139.264.894,10 - 1.2.4. Dana alokasi desa 166.800.519.000,00 166.800.519.000,00 183.480.570.900,00 201.828.627.990,00 5,00 1.2.5. Dana insentif daerah 35.250.000.000 35.250.000.000 38.775.000.000 42.652.500.000 5,00 1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 86.087.387.367 65.655.807.297 72.221.388.027 79.313.526.829 (0,98) 1.3.1 Hibah 4.500.000.000 3.000.000.000 3.300.000.000 3.500.000.000 (4,32) 1.3.2 Dana darurat - - - - 1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **) 55.095.287.366,75 36.163.707.296,89 39.780.078.026,58 43.758.085.829,24 (3,59) 1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus***) 1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 26.492.100.000,00 26.492.100.000,00 29.141.310.000,00 32.055.441.000,00 5,00 2 BELANJA 1.286.114.718.524,20 1.223.541.613.190,99 1.313.181.848.020,68 1.423.082.690.733,34 2,71 2.1 Belanja Tidak Langsung 643.680.444.628,41 612.363.577.102,88 657.227.122.617,68 712.230.787.752,23 2,71 2.1.1 Belanja Pegawai 408.451.337.441,27 388.579.028.857,06 417.047.464.275,29 451.950.374.214,32 2,71 2.1.2 Belanja Bunga - - - - 2.1.3 Belanja Subsidi 8.936.087.990,00 8.501.322.127,35 9.124.153.834,62 9.887.758.812,08 2,71 2.1.4 Belanja Hibah 14.850.520.000,00 14.128.000.353,17 15.163.058.953,28 16.432.062.906,99 2,71 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.050.000.000,00 998.914.541,10 1.072.097.940,07 1.161.822.350,49 2,71 2.1.6 Belanja Bagi Hasil - - - - 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 207.642.499.197,14 197.540.106.473,71 212.012.472.057,10 229.755.901.407,56 2,71 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.750.000.000,00 2.616.204.750,49 2.807.875.557,32 3.042.868.060,80 2,71 2.2 Belanja Langsung 642.434.273.895,79 611.178.036.088,11 655.954.725.403,00 710.851.902.981,11 2,71 2.2.1 Belanja Pegawai 130.313.058.061,00 123.972.960.563,55 133.055.582.010,70 144.191.069.919,44 2,71 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 242.580.938.894,12 230.778.692.622,75 247.686.214.179,33 268.415.196.770,47 2,71 2.2.3 Belanja Modal 269.540.276.940,67 128.088.960.288,30 137.473.131.905,80 148.978.326.764,81 (9,20) 3 PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan 73.000.000.000,00 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 38.000.000.000,00 (10,87) 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 - 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan Berdasarkan atas proyeksi pendapatan daerah untuk periode 2018-2021, maka disusun rencana kerangka pendanaan sebagai gambaran kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan Pembangunan Daerah hingga tahun 2021 mendatang. Kerangka pendanaan ini bersifat indikatif dimana besaran kapasitas riil keuangan daerah akan sangat bergantung pada realisasi penerimaan pendapatan daerah yang ditopang adanya program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, serta disisi lain adanya efesiensi penganggaran pada bidang belanja aparatur. Proyeksi tentang Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah dapat dilihat seperti yang tercantum pada tabel 3.12 berikut ini: III - 95 Tabel 3.12 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah 2019-2021 Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
10. 1.Pendapatan 1.216.053.475.260,85 1.223.541.613.190,99 1.313.181.848.020,68 1.423.082.690.733,34
11. 2.Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) 0 0 0 0
12. 3.Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 35.000.000.000 35.000.000.000 25.000.000.000 20.000.000.000 Total penerimaan 1.251.053.475.260,85 1.258.541.613.190,99 1.338.181.848.020,68 1.443.082.690.733,34 Dikurangi:
13. 4.Belanja Tidak Langsung 643.680.444.628,41 663.296.327.120,87 729.125.959.832,96 801.538.555.816,25
14. 5.Pengeluaran Pembiayaan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Kapasitas riil kemampuan keuangan 604.373.030.632,44 592.245.286.070,12 606.055.888.187,72 638.544.134.917,09 No. Uraian Proyeksi 4) Kebijakan Alokasi Anggaran Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program prioritas) dan kebutuhan. Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daearah dikelompokkan menjadi 2 (dua). Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Prioritas II. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:
a.Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
b.Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Secara keseluruhan Realisasi dan Proyeksi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2018-2021 disajikan pada Tabel 3.13 sebagai berikut: III - 97 Tabel 3.13 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kapasitas riil kemampuan keuangan 604.373.030.632,44 592.245.286.070,12 606.055.888.187,72 638.544.134.917,09 Prioritas I 410.973.660.830,06 402.726.794.527,68 412.118.003.967,65 434.210.011.743,62 Prioritas II 193.399.369.802,38 189.518.491.542,44 193.937.884.220,07 204.334.123.173,47 No Uraian Proyeksi Alokasi belanja Prioritas 1 ditujukan untuk Belanja yang bersifat Wajib dan Mengikat dan juga belanja yang mendukung pencapaian visi dan misi. Alokasi belanja Prioritas 2 ditujukan untuk pendanaan program prioritas sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Dengan kemampuan keuangan daerah yang secara umum belum optimal dengan melihat kondisi, maka proporsi alokasi anggaran untuk Belanja Wajib dan Mengikat dan prioritas utama atau prioritas I masih cukup besar berkisar pada angka 68%, sedangkan belanja untuk prioritas II sebesar 32% yang dialokasikan secara spesifik untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. III - 99 Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau terhadap beberapa urusan tertentu yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Pada hakekatnya identifikasi permasalahan merupakan upaya pemetaan masalah dalam rangka penentuan kebijakan program sebagai solusi penanganan masalah sesuai dengan kewenangan yang di miliki pemerintah daerah. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan antara lain :
1. 1.Terkait pelayanan dasar yang memerlukan penanganan secara konsisten dan berkelanjutan;
2. 2.Memiliki potensi negatif dan kecenderungan untuk meningkat/membesar pada masa mendatang. RPJPD Kabupaten Nunukan 2005-2025 telah mengamanatkan arah, tahapan dan prioritas pembangunan daerah setiap lima tahunan, secara teknis operasional diformulasikan lebih lanjut dalam RPJMD. Oleh karena itu, capaian kinerja berdasarkan RPJMD 2011 – 2016 menjadi sangat penting sebagai data dasar bagi perencanaan menengah daerah Tahun 2016 - 2021. 4.1.1 Bidang Sosial
3. 1.Kesehatan
a.Akses pelayanan kesehatan daerah terpencil masih rendah terutama untuk wilayah pedalaman meliputi Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Krayan Barat, Krayan Timur, Krayan Tengah, Lumbis, Lumbis Ogong, Tulin Onsoi, Sebuku, Sei Manggaris, Sembakung dan Sembakung Atulai. Hal ini dapat berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat.
b.Pemenuhan tenaga medis terutama dokter umum masih kurang hampir di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Nunukan baik puskesmas maupun rumah sakit. Kekurangan tenaga medis dapat mengurangi akses pelayanan kepada masyarakat.
c.Terdapat indikator yang terlihat kontradiksi dan tidak signifikan mengikuti faktor yang mempengaruhi, misalnya dalam hal angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Artinya ketika indikator antara yang berpengaruh meningkat seharusnya diiringi penurunan angka kematian ibu dan bayi.
d.Tidak tersedianya jaminan kesehatan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga beban pembiayaan kesehatan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dibebankan kepada fasilitas kesehatan. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan dari fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Nunukan.
1. 2.Pendidikan
a.Aksebilitas pendidikan yang mudah dan terjangkau Kondisi ini dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Secara umum APS dan APM untuk Pendidikan Dasar di Kabupaten Nunukan belum mencapai target akhir RPJMD 2011-2016: 1) APS SD/Sederajat sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 0,31% dari target 0.20%. 2) APS SMP/Sederajat sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 0,38% dari target 0,05%. 3) APM SD/Sederajat sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 81,92% dari target 90%. 4) APM SMP/Sederajat sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 56,80% dari target 75,15%. Adapun untuk jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket C) yang kewenangannya telah beralih kepada Pemerintah Provinsi, capaian APS dan APM telah melebihi target akhir yang di tetapkan. Ada beberapa kendala yang dapat menjelaskan masih tingginya APS, antara lain : III - 101 1) Anggapan (Budaya) sebagian masyarakat bahwa tujuan sekolah hanya untuk belajar baca tulis sehingga ketika kemampuan baca tulis sudah dikuasai dianggap sudah cukup. 2) Masih adanya beberapa kasus putus sekolah karena pernikahan dini (di bawah umur). 3) Sebagian anak terpaksa membantu orang tuanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
b.Kualitas sarana dan prasarana pendidikan Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun kualitas sarana dan prasarana pendidikan mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan kondisi ideal yang akan dicapai pada Tahun 2016 (akhir RPJMD), maka kondisi tersebut masih di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 90,10% untuk jenjang SD/MI dan 99,85% untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Berikut tren perkembangan kualitas sarana dan prasarana pendidikan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/SMK dari Tahun 2013 – 2015.
c.Pendidikan moral dan budi pekerti belum menjadi pilihan sebagai alternatif muatan lokal.
1. 3.Kependudukan
a.Letak geografis Kabupaten Nunukan yang terletak di wilayah perbatasan berpengaruh terhadap keakuratan data kependudukan. Hal ini disebabkan banyaknya warga dari berbagai wilayah negara Indonesia menjadikan Nunukan sebagai pintu masuk dan keluar aktivitas mencari pekerjaan ke negara Malaysia dengan mengabaikan mekanisme administrasi kependudukan.
b.Belum tertibnya administrasi kependudukan dan catatan sipil. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2011-2016. Berdasarkan data sampai dengan Tahun 2015, kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk baru mencapai 35% dari 100% yang ditargetkan, kepemilikan KTP yang baru mencapai 63,81% dibandingkan target sebesar 90%.
c.Potensi masalah kesejahteraan sosial akibat pemulangan tenaga kerja Indonesia ilegal dari negara Malaysia.
d.Heterogenitas masyarakat yang kompleks berpotensi konflik SARA memerlukan perhatian yang lebih. 4.1.2. Bidang Ekonomi
1. 1.Angka kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks dan berdampak kepada keberlanjutan pembangunan daerah. Secara umum Pemerintah Kabupaten Nunukan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan, bahkan sejak Tahun 2011 – 2015 trennya mengalami penurunan, sebagaimana grafik dibawah ini. Grafik 4.1 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Nunukan Tahun 2011 - 2015 Sumber data : LAKIP Pemkab Nunukan 2011 - 2015 Parameter yang sangat mendukung penurunan prosentase dan jumlah penduduk miskin adalah :
a.Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 10,69% pada Tahun 2013 menjadi 5,70% pada Tahun 2014 dan pada Tahun 2015 sebesar 3,92%.
b.Pertumbuhan ekonomi dari 6,4% pada Tahun 2011, naik menjadi 7,98% pada Tahun 2012 dan pada Tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 6,88%.
c.Indeks Pembangunan Manusia dari 62,18 pada Tahun 2013 menjadi 63,13 pada Tahun 2014. Namun demikian apabila di bandingkan dengan target RPJMD maka prosentase penduduk miskin Kabupaten Nunukan masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sebagaimana dapat di lihat pada Tabel 4.1. III - 103 Tabel 4.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nunukan Tahun 2010-2014 Uraian Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 Persentase PendudukMiskin % 12.45 10.38 9.62 9,51 8.69 Target RPJMD 12,45 10,45 8,45 6,45 Sumber data : BPS Kab. Nunukan 2015 dan RPJMD Kab. Nunukan 2010-2014 Grafik 4.2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nunukan Tahun 2010-2014 Sumber data : BPS Kab. Nunukan 2015 dan RPJMD Kab. Nunukan 2010-2014
1. 2.Revitalisasi Pertanian Dalam Arti Luas Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Nunukan, dalam perkembangannya sektor pertanian cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam hal penyerapan angatan kerja, karena sektor industri olahan belum berkembang secara optimal. Tabel 4.2 Persentase peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Jenis Realisasi Indikator 2012 2013 2014 2015*) Produksi
a.Padi (ton)
b.Ubi Kayu (ton)
c.Durian (ton)
d.Pisang (ton)
e.Jeruk (ton) Produktivitas
a.Padi (kwt/ha) -2,64% -3,52% 19,55% 3.26% 142 41.35 135.45 66,86 - 21,98% 33,89% 24,66% - 50,55% 897 43,02 -29,99% 72,02% 101,75 % -63,10% 149,08 % 45,06 -25.73% 53.29% -62,19% -5,71% 133,24 %
b.Ubi kayu (kw/ha)
c.Durian (kg/pohon)
d.Pisang (kg/pohon)
e.Jeruk (kg/pohon) 186 89.36 137,78 262 94,25 81 217 127,73 61,23 86,24 45,06 217 58.89 125,83 84,98 Sumber data : Dispertanak Kabupaten Nunukan, 2015 Sampai dengan Tahun 2015, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan menargetkan peningkatan produksi padi sampai dengan 3% (39.655 ton, dengan angka awal 38.500 ton). Sementara itu, realisasi produksi padi pada Tahun 2014 hanya mencapai 26.953 ton (turun 29,99%) sedangkan pada Tahun 2015 (sampai dengan triwulan 3) produksi padi mencapai 28.555 ton. Dibanding dengan Tahun 2015 dan 2014 terdapat kenaikan produksi padi sebesar 5,94%. Adapun permasalahan yang dihadapi sehingga target produksi padi belum tercapai adalah sebagai berikut:
a.Adanya pengurangan lahan sawah yang produktif akibat alih fungsi lahan yang berdampak pada penurunan luas tanaman padi dari 5.910 ha pada Tahun 2013 menjadi 5.618 ha pada Tahun 2014 atau turun 292 ha. Sedangkan pada Tahun 2015 sampai dengan triwulan ke-3 luas tanam baru mencapai 4.661 ha dan diharapkan sampai dengan bulan Desember 2015 luas tanam bertambah demikian pula luas panen, sehingga dapat meningkatkan produksi padi sampai dengan akhir Tahun 2015.
b.Adanya sawah produktif yang ditelantarkan oleh pemiliknya karena beralih profesi dari petani padi menjadi petani rumput laut yang lagi tren di masyarakat sampai awal Tahun 2015. Namun seiring dengan menurunnya harga rumput laut, maka diharapkan petani dapat menggarap kembali sawahnya sehingga dapat menambah luas tanam.
c.Penurunan produksi padi di Kabupaten Nunukan juga disebabkan oleh adanya tanaman padi yang mengalami fuso (gagal panen). Hal ini disebabkan oleh banjir di wilayah Kecamatan Sembakung, Lumbis dan dan kekeringan meliputi wilayah Kecamatan Sebatik Barat dan Sebatik Timur serta Kecamatan Krayan yang pada Tahun 2014 mencapai 623 ha. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tantangan sektor pertanian di Kabupaten Nunukan pada masa mendatang adalah adanya alih fungsi lahan, turunnya kualitas kesuburan tanah, banyaknya hama dan penyakit tanaman, gagal panen, perubahan iklim serta harga yang tidak menentu. Produksi budidaya rumput laut mendominasi produksi budidaya di Kabupaten Nunukan dibandingkan dengan budi daya perikanan lainnya (Tabel 4.8), namun demikian hasil rumput laut sebagai komoditas unggulan sebagian besar dijual dalam bentuk bahan mentah. Produk-produk pertanian dalam arti luas belum dimanfaatkan secara lebih baik para petani menjadi produk olahan, baik setengah jadi maupun jadi sehingga dapat III - 105 meningkatkan nilai jual. Pada Tahun 2014 target produksi perikanan budidaya adalah sebesar 133,59% dari Tahun 2011 sebagai tahun dasar. Target tersebut pada Tahun 2014 dapat direalisasikan bahkan melebihi target yakni sebesar 502,28% dengan capaian 375,99%. Produksi perikanan budidaya pada Tahun 2011 tercatat sebesar 120.022,30 ton meningkat menjadi sebesar 251.142,4 ton pada Tahun 2014. Peningkatan produksi perikanan budidaya ini disumbangkan oleh sub sektor:
a.Perikanan budidaya rumput laut sebesar 250.300 ton atau sebesar 99,67%;
b.sub sektor budidaya tambak dengan komoditas ikan bandeng (536,7 ton), udang windu (116,15 ton), udang putih (9,95 ton), udang bintik (158,4 ton) dan ikan mujair (3,6 ton) memberikan kontribusi total sebesar 824,80 ton atau sebesar 0,33%;
c.sub sektor budidaya kolam dengan komoditas ikan mas (3,6 ton), ikan nila (4,8 ton), ikan lele (3,8 ton), dan ikan patin (0,6 ton) memberikan kontribusi total sebesar 12,80 ton atau sebesar 0,01%;
d.sub sektor budidaya sawah dengan komoditas ikan mas (2,20 ton) dan ikan nila (2,60 ton) memberikan kontribusi total sebesar 4,80 ton atau sebesar 0,005%;
e.Sub sektor budidaya keramba belum dapat memberikan kontribusi yang memadai dikarenakan baru dalam tahap pengembangan. Data produksi per sub sektor dan kontribusinya terhadap peningkatan produksi sektor perikanan budidaya dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini : Tabel 4.3 Data Produksi Per Sub Sektor dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Produksi Sektor Perikanan Budidaya Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan, 2015 Pada sektor perkebunan untuk komoditas sawit dan kakao secara umum pada Tahun 2015 mengalami peningkatan produksi dibandingkan tahun sebelumnya, sektor perkebunan dengan komoditas kelapa sawit mampu meningkatkan produksi sebesar 411.734.000 kg/ha yang ditandai dengan pencapaian sebesar 3.657,54 % dari target sebesar 11.257.100,05 kg. Sedangkan produksi kakao mampu meningkatkan 12.620.880 kg/ha yang ditandai dengan capaian 88,72% dari target sebesar 14.224.284,81 kg. Tantangan sektor perkebunan ke depan adalah:
a.Pemeliharaan perkebunan sawit belum optimal terutama dalam hal pemberian pupuk, meskipun pemerintahdaerah telah memberikan bantuan pupuk yang bersifat stimulan mengingat lokasi perkebunan tersebar secara sporadis di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan.
b.Khusus tanaman kakao, mengingat tanaman ini di Kabupaten Nunukan rata-rata telah berumur ± 25 tahun dan rentan terhadap serangan hama dan penyakit sehingga mengalami penurunan produktivitas secara perlahan dan adanya pengalihan lahan komoditas kakao ke komoditas lain dan berdampak juga pada produksinya. III - 107 Grafik 4.3 Produksi Kelapa Sawit dan Kakao 2012-2105 Sumber data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, 2015 Dalam hal pengelolaan budidaya, sektor pertanian masih belum mampu menggunakan sistem pertanian secara profesional atau modern. Hampir sebagian besar sektor pertanian dikerjakan secara tradisional termasuk fasilitas dukung sarana prasarana termasuk irigasinya. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi sektor pertanian, dengan harapan sektor ini mampu untuk menjawab permasalahan pertanian yang diakibatkan oleh permasalahan ekonomi.
1. 3.Kurangnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok lokal
a.Disparitas harga barang/bahan kebutuhan pokok Kurangnya ketersediaan sarana ekonomi berupa pasar dan mahalnya biaya transportasi barang dari tempat produksi menuju ke wilayah perbatasan berdampak pada kurangnya jumlah pasokan barang kebutuhan pokok sehingga harganya menjadi tinggi. Kondisi ini mengakibatkan tingginya harga bahan kebutuhan pokok lokal dibandingkan dengan barang sejenis yang tersedia melalui jalur tidak resmi dari Malaysia, dengan demikian harga barang di Kabupaten Nunukan relatif lebih mahal dibandingkan dengan wilayah sekitar.
b.Aksesibilitas masyarakat perbatasan terhadap pusat kegiatan ekonomi Aspek ini terkait erat dengan dengan ketersediaan sarana transportasi, saat ini akses menuju dan/atau dari kawasan perbatasan secara umum menggunakan transportasi udara, laut, dan darat. Namun pelayanannya hingga saat ini masih sangat terbatas, baik dari segi kapasitas moda transportasi, ongkos atau biaya, maupun kualitas infrastruktur pendukung layanan transportasi. Hal ini berbanding terbalik dengan kemudahan akses untuk pemenuhan kebutuhan pokok melalui jalur perdagangan lintas batas ke Malaysia yang lebih mudah dan murah.
c.Perdagangan tidak resmi Mahalnya biaya transportasi dan keterbatasan akses terhadap pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Nunukan ke wilayah terdekat di dalam negeri dibandingkan dengan ke luar negeri (Malaysia) berdampak pada maraknya kegiatan perdagangan tidak resmi. Hampir sebagian besar kebutuhan pokok warga Kabupaten Nunukan dipenuhi dari sumber perdagangan tidak resmi yang tentunya berpengaruh kepada hilangnya devisa negara.
d.Rendahnya daya saing produk lokal Kabupaten Nunukan memiliki potensi unggulan pada bidang pertanian dalam arti luas, namun hasil produksi masih dalam bentuk barang mentah belum mendapatkan sentuhan berupa pengolahan menjadi komoditas turunan yang lebih memiliki nilai tambah. Di sisi lain aspek pemasaran yang masih lemah terkait mahalnya biaya transportasi antar wilayah dan ke luar daerah. 4.1.3. BIDANG INFRASTRUKTUR
1. 1.Keterbatasan akses infrastruktur dasar berupa ketersediaan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara yang belum memadai.
2. 2.Akses kebutuhan listrik dan air bersih yang belum merata dan memadai.
3. 3.Falisitas komunikasi dan teknologi informasi yang terbatas.
4. 4.Kesenjangan dan rendahnya konektivitas antar wilayah pedalaman, perbatasan dan perkotaan.
5. 5.Ketersediaan jaringan irigasi dibandingkan jumlah kawasan pertanian padi sawah. 4.1.4. BIDANG TATA PEMERINTAHAN Permasalahan bidang tata pemerintahan dikaitkan dengan tantangan reformasi birokrasi tahap II (periode 2015 – 2019) dapat digambarkan sebagai berikut :
6. 1.Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel
a.Penyelenggaraan pemerintah belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN, di tandai dengan peran APIP yang belum optimal mendorong pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
b.Manajemen kinerja belum sepenuhnya diterapkan, di tandai dengan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penilaian LAKIP Kabupaten Nunukan mengalami penurunan dari kategori CC pada Tahun 2015 menjadi C pada Tahun 2016. Dalam rekomendasi perbaikan SAKIP Kabupaten Nunukan dari Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB, diperlukan perbaikan mendasar terhadap aspek perencanaan kinerja pemerintah daerah dengan menerapkan target indikator yang berorientasi kepada hasil (outcome), kesesuaian antara perumusan tujuan, sasaran dan target serta indikator. Masih terdapat beberapa catatan dalam III - 109 pemberian Opini BPK yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik.
c.Sinergitas dan integrasi mulai sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan yang belum terbangun secara baik. Hal ini antara lain berkaitan dengan kesesuaian perencanaan pembangunan dengan dokumen pelaksanaan anggaran, penentuan alokasi anggaran SKPD belum didasarkan kepada capaian kinerja instansi pemerintah, belum terbangunnya data dasar yang baku, sistem monitoring dan pelaporan yang terkesan tumpang tindih di mana dilaksanakan oleh lebih dari satu institusi.
1. 2.Birokrasi belum efektif dan efisien
a.Manajemen aparatur (ASN) belum berjalan dengan baik, di tandai dengan belum optimalnya sistem pembinaan karir dimana belum ada kejelasan karir bagi ASN yang berprestasi baik, ketidaksesuaian antara jabatan dengan kompetensi.
b.Belum dirumuskannya pemberian tunjangan daerah berbasis kinerja.
c.Inefisiensi penggunaan anggaran, di tandai dengan belum terbangunnya sistem dan budaya kerja yang mendorong efisiensi untuk menghindari pemborosan, besarnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan.
d.Penerapan e-government belum berjalan efektif dan efisien, ditandai dengan belum terintegrasinya berbagai sistem aplikasi, termasuk Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK.
1. 3.Pelayanan publik belum memiliki kualitas yang diharapkan
a.Pelayanan perijinan masih belum berjalan efektif dan efisien, masih terdapat pelayanan perizinan yang memakan waktu lama terutama terkait dengan perizinan dasar. Perlu kajian komprehensif terhadap regulasi dalam rangka penyederhanaan prosedur pelayanan dan kemudahan berusaha.
b.Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Kabupaten Nunukan belum sepenuhnya menerapkan aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada UU Pelayanan Publik, antara lain adanya standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
c.Rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan e-services sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum merata. 4.2 ISU-ISU STRATEGIS Sumber Isu strategis dapat digali berdasarkan permasalahan pembangunan yang telah berjalan selama ini, atau berasal dari kebijakan nasional maupun regional. Oleh karenanya, ulasan terhadap berbagai kebijakan yang relevan dengan isu strategis dapat dijadikan pedoman sebagai penentuan arah pembangunan pada masa mendatang. 4.2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019 Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui misi pembangunan, yaitu:
1. 1.Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. 2.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. 3.Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. 4.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. 5.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. 6.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. 7.Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Sembilan agenda prioritas pembangunan nasional:
8. 1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
9. 2.Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
10. 3.Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
11. 4.Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
12. 5.Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; III - 111
13. 6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
14. 7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
15. 8.Melakukan revolusi karakter bangsa;
16. 9.Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sasaran pokok pembangunan nasional 2015-2019 diarahkan untuk mencapai:
17. 1.Perekonomian yang tumbuh relatif tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, yang didukung dengan terjaganya ketahanan pangan, energi, dan air, pengembangan sektor ekonomi utama, ketersediaan infrastruktur, dan percepatan pembangunan kelautan.
18. 2.Pembangunan yang berkelanjutan mengamankan kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan dan penanganan bencana pada tingkat daerah terus ditingkatkan.
19. 3.Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.
20. 4.Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
21. 5.Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam taraf pendidikan, derajat kesehatan dan gizi masyarakat, menguatnya karakter dan jati diri bangsa, serta menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat.
22. 6.Menurunnya tingkat kesenjangan antar wilayah (menurunnya jumlah kabupaten tertinggal). Di bidang tata kelola pemerintahan yang baik antara lain diarahkan pada upaya penguatan kapasitas pemerintah, meningkatnya kapasitas birokrasi, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dibidang penanggulangan kemiskinan adalah menurunnya tingkat kemiskinan pada kisaran 7-8 persen pada akhir 2019. Di bidang pendidikan sasaran utama adalah pemenuhan hak seluruh warga negara untuk setidak-tidaknya menyelesaikan pendidikan dasar. yang ditandai dengan partisipasi sekolah anak usia 7-15 tahun yang mendekati 100%, angka partisipasi jenjang pendidikan menengah sebesar 91,6%, pendidikan tinggi sebesar 36,7%. Angka melek aksara menjadi 96,1%. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun. Sasaran pengembangan wilayah perbatasaan di Pulau Kalimantan Tahun 2015- 2019 diantaranya adalah pembangunan kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan; pembangunan pusat-pusat kegiatan strategis nasional baru dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman dalam upaya untuk mendorong pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah yang memiliki indeks resiko bencana yang tinggi, sehingga merupakan wilayah Pulau Kalimantan yang ditetapkan sebagai sasaran penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana. Selanjutnya, dalam upaya penguatan konektivitas dan sislognas di kawasan perbatasan direncanakan pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi di desa-desa terisolir dan kawasan perbatasan; pembangunan rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana bandara perintis; pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan penghubung nasional di kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan (Nunukan dan Malinau) dengan ruas Malinau – Binuang – Long Bawan, Tabur Lestari dan Wasan di Kecamatan Sei Menggaris, ruas Malinau–Binuang – Long Bawan, ruas Long Umung – Long Bawan – Long Midang (Kabupaten Nunukan), serta ruas Long Ampung – Long Nawang - Batas, ruas jalan Malinau Kota – Paking – Semamu – Binuang–Long Bawan–Long Midang (Kabupaten Malinau). Arah kebijakan untuk pengembangan kawasan perbatasan difokuskan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia di perbatasan darat dan laut, dengan fokus pengembangan di Provinsi Kalimantan Utara diarahkan pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yakni PKSN Long Nawang, PKSN Sei Menggaris, PKSN Nunukan, PKSN Tao lumbis, dan PKSN Tarakan. Pengembangan ekonomi lokal secara terpadu pada kawasan perbatasan dilakukan dengan beberapa strategi, diantaranya adalah meningkatkan nilai tambah produk hasil perkebunan dan pertanian (PKSN Seimanggaris); III - 113 pengembangan program transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri 4.2.2 Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan 2011-2025 Kebijakan nasional telah menetapkan beberapa kota kecamatan di kawasan perbatasansebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), hal ini merupakan pendekatan dari aspek hankam sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan PKSN merupakan entry point pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu. PKSN di Kabupaten Nunukan adalah di Kecamatan Seimanggaris dan Nunukan. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dilakukan dengan prinsip manajemen berbasis wilayah, dengan mengembangkan potensi kawasan dan memecahkan permasalahan strategis perbatasan di wilayah-wilayah konsentrasi pengembangan secara terpadu. Sasaran wilayah pengelolaan kawasan perbatasan diarahkan pada Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) dengan fokus lokasi penanganan prioritas (Lokpri) yakni: Sebatik, Krayan, Nunukan sebagai Lokpri I, Krayan Selatan (Lokpri II), Sebuku dan Sebatik Barat (Lokpri III). Terwujudnya perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib dan maju merupakan visi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dengan misi:
23. 1.Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, melalui peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta penguatan sistem pertahanan perbatasan darat dan laut;
24. 2.Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang tertib, melalui peningkatan kerjasama internasional, penegakan hukum, kesadaran politik serta penegasan dan penetapan tata batas negara;
25. 3.Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang maju,melalui peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tujuan utama pengelolaan perbatasan, yakni:
26. 1.Menjaga integrasi NKRI sebagai amanat konstitusi;
27. 2.Membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensif untuk kesejahteraan rakyat;
28. 3.Mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah perbatasan dalam konteks persaingan global. Agenda prioritas pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan yang terkait dengan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan darat adalah: (1) Optimalisasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, (2) Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan peningkatan iklim investasi di perbatasan darat, (3) Penataan ruang di kawasan perbatasan darat, (4) Percepatan pengembangan sarana dan prasarana PKSN di kawasan perbatasan darat, (5) Pengembangan kegiatan usaha produktif masyarakat, (6) Perintisan model transmigrasi kawasan perbatasan darat, (7) Pengembangan perdagangan lintas batas dan kerja sama ekonomi sub regional. Agenda prioritas yang terkait dengan percepatan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan sosial dasar perbatasan, adalah: (1) Pengembangan sistem pelayanan khusus kawasan perbatasan, (2) Percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan sosial dasar. Agenda prioritas yang terkait dengan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan darat, adalah: (1) Pengembangan manajemen berbasiswilayah, (2) Pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan perbatasan,

(3)Pengembangan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan darat, dan (4) Pengembangan sistem pendukung pengelolaan perbatasan dan adopsi teknologi informasi. 4.2.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

1.Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional . Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi rencana sistem pusat pelayanan wilayah dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.

a.Rencana Sistem Pusat Pelayanan Wilayah meliputi :  Hirarki 1 yang berfungsi sebagai PKW meliputi: Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sebatik Timur ( PKWp); Kecamatan Krayan; III - 115  Hirarki 2 yang berfungsi sebagai PKL dan PKL Promosi (PKLp) meliputi: Kecamatan Sebuku; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Lumbis Ogong; Kecamatan Tulin Onsoi; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Tengah; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sembakung; Kecamatan Sei Menggaris (PKLp);  Hirarki 3 yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi: Kecamatan Krayan; Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik.
b.Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Pembentukan struktur ruang wilayah Kabupaten Nunukan melalui sistem pusat - pusat didukung oleh sistem prasarana wilayah sesuai dengan lokasi dan fungsi masing-masing prasarana. Sistem Prasarana Wilayah yang mendukung pembentukan struktur ruang wilayah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut: 1) Prinsip Pengembangan Sistem Transportasi Sebagai kawasan yang memiliki wilayah yang terpisah, maka sistem transportasi yang terintegrasi merupakan kebutuhan pokok pengembangan infrastruktur di Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu, pengembangan sistem transportasi direncanakan secara terpadu, melalui kombinasi transportasi darat, air (sungai dan laut), dan udara.  Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Darat Jaringan jalan antar kabupaten yang sudah berkembang dengan adanya jalur trans Kalimantan. Sedangkan untuk Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik jalur darat berkembang sebagai pelayanan regional pulau.  Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Laut dan Sungai Dengan memperhatikan kondisi geografis kepulauan dari Kabupaten Nunukan maka rekomendasi untuk sistem angkutan penyeberangan di pelabuhan Nunukan secara umum diarahkan untuk melakukan peningkatan pelabuhan yang lebih besar karena jalur yang di layani merupakan jalur antar negara. Selain pelabuhan antar regional dan antar negara perlu peningkatan pelabuhan penyeberangan antar pulau ke pulau dan Main Land Pulau Kalimantan. Untuk itu perlu penyeberangan perintis yang terintegrasi dalam pengembangan moda transportasi lainnya.  Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Udara Guna mendukung pengembangan sistem transportasi udara, maka rute -rute penerbangan sejalan dengan berkembangnya bandara perlu diciptakan sehingga keterkaitan antar wilayah dapat lebih terpadu dan diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi melalui jasa pengangkutan orang dan barang. 2) Rencana Sistem Prasarana Pengairan Pelaksanaan reformasi pengelolaan SDA untuk meningkatkan keandalan pasokan air, pola pembiayaan dengan sistem korporasi wilayah sungai, dan arah pengelolaan SDA yang berbasis wilayah sungai ditekankan dengan integrasi pemakaian air permukaan dan air tanah, serta peningkatan kualitas air dengan pendekatan partisipatoris berdasarkan prinsip “satu sungai, satu rencana terpadu, dan satu pengelolaan yang terkoordinasi". Konservasi sumber daya air dilaksanakan dengan memberikan perlindungan sumber air, dan pengelolaan kualitasnya tetap dilaksanakan secara seiring dengan prinsip pengembangan kimpraswil secara berkelanjutan, yaitu yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan. 3) Rencana Sistem Prasarana Telekomunikasi Arah pengembangan sektor pos dan telekomunikasi ditujukan untuk melayani kemudahan hubungan antar wilayah. Sasaran pokoknya adalah meningkatkan pelayanan pos dan telekomunikasi pada kota-kota kecamatan yang diperkirakan akan berkembang. Selain itu untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota, diupayakan melalui dukungan prasarana pos pedesaan dan pos sungai. Beberapa pokok arahan pengalokasian prasarana ini, antara lain: - Mempercepat peningkatan prasarana telekomunikasi pada kota-kota kecamatan di Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara,Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Tengah dan Kecamatan Krayan Selatan yang diperkirakan akan berkembang sektor - sektor unggulan, khususnya industri pertanian dan Pariwisata; - Memperluas jaringan telekomunikasi kabel listrik (internet) di tiap daerah; III - 117 - Upaya pelayanan pos dan telekomunikasi pedesaan dan angkutan sungai. 4) Rencana Sistem Prasarana Energi Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik meliputi upaya untuk: - Mengamankan pasokan energi kepada pusat- pusat pemukiman perkotaan dan perdesaan serta kawasan - kawasan strategis lain meliputi industri, pariwisata dan pelabuhan. - Mengembangkan jaringan tenaga listrik interkoneksi lintas wilayah antara Kecamatan, Kabupaten termasuk dengan negara tetangga. - Mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), mikrohidro, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, biomassa sebagai upaya mengatasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan atas tenaga listrikdiKabupaten Nunukan - baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. - Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang ketenagalistrikan sebagai acuan bagi usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan dengan cara: inventarisasi sumber listrik dan menilai potensi masing-masing sumber tersebut untuk dilakukan penetapan sumber pembangkit listrik paling potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Nunukan. 5) Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri dari sistem penyediaan air bersih, sistem jaringan drainase dan air limbah serta sistem pengelolaan persampahan.
1. 2.Rencana Pola Ruang Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Telaahan terhadap rencana pola ruang Dalam rangka memperoleh kondisi yang lebih seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan lahan dalam jangka waktu rencana tata ruang, maka perencanaan pola ruang dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang memadukan pendekatan sektoral dan kewenangan vertikal menurut dimensi keruangan. Dalam hal ini, perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Nunukan merupakan upaya untuk memadukan dan menyerasikan kepentingan antar sektor, antartingkat kewenangan, pertahanan dan keamanan negara, dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan ruang. Pola ruang wilayah Kabupaten Nunukan merupakan arahan bagi penggunaan ruang di wilayah Kabupaten Nunukan yang didasari prinsip pemanfaatan sumberdaya alam berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar bagian wilayah Kabupaten Nunukan yang lebih berimbang secara proporsional, tanpa mengganggu kelestarian lingkungannya. Rencana alokasi pola ruang wilayah Kabupaten Nunukan dapat dikelompokkan menjadi dua kawasan, yaitu: kawasan berfungsi lindung dan kawasan berfungsi budidaya. Kawasan berfungsi lindung meliputi kawasan dengan pemanfaatan hutan lindung, Taman Nasional Kayan Mentarang, kawasan pesisir, sempadan sungai, dan kawasan perlindungan gajah. Sedangkan kawasan berfungsi budidayameliputi kawasan budidaya kehutanan dan kawasan budidaya non kehutanan termasuk didalamnya kawasan pemukiman, industri, pertambangan, transmigrasi, pertanian tanaman pangan lahan kering, pertanian tanaman pangan lahan basah, perkebunan, peternakan, dan perikanan. 4.2.4 TELAHAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: (1) kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan (2) segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi ketersediaan program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. III - 119 Tabel 4.4 Kajian Dokumen KLHS Kabupaten Nunukan No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
2. 1.Daya dukung lingkungan Persentase sebaran luas kemampuan lahan Kabupaten Nunukan :
3. 1.Kelas a sebesar 60 %, dengan kemampuan pengembangan sangat rendah untuk menahan konstruksi sehingga diperlukan rekayasa.
4. 2.Kelas b sebesar 1 %, dengan kemampuan pengembangan rendah untuk dikembangkan sebagai areal perkampungan penduduk secara terbatas maupun perkebunan.
5. 3.Kelas c sebesar 10 %, dengan kemampuan pengembangan sedang dan daya dukung pondasi bangunan rendah-tinggi.
6. 4.Kelas d sebesar 8 %, dengan kemampuan pengembangan agak tinggi sehingga memiliki alternatif lebih banyak dalam pengembangan kawasan meliputi : areal perkotaan, perkampungan penduduk, pertanian lahan basah dan kering, perkebunan serta budidaya lainnya.
7. 5.Kelas e sebesar 21 %, dengan kemampuan pengembangan sangat tinggi sehingga memiliki alternatif lebih banyak dalam pengembangan kawasan meliputi : areal perkotaan, perkampungan penduduk, pertanian lahan basah dan kering, perkebunan serta budidaya lainnya.
8. 2.Dampak dan resiko lingkungan hidup -
9. 3.Layanan jasa ekosistem - No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
10. 4.Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim -
11. 5.Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam -
12. 6.Keanekaragaman hayati
13. 1.Berdasarkan komposisi nilai PDRB antar sektor maka Kabupaten Nunukan termasuk wilayah dengan struktur ekonomi kurang berkembang.
14. 2.Dominasi sektor pertambangan dan penggalian belum memberikan multiplier effect untuk mendorong sektor lain seperti listrik, gas dan air bersih, transportasi komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
15. 3.Optimalisasi dan pemerataan pengembangan sektor hulu dan hilir.
16. 4.Penyusunan program pembangunan daerah ke depan lebih fokus pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas mengingat daya dukung potensi daerah yang strategis. Sumber data : KLHS Kabupaten Nunukan 4.2.5 RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016 – 2021 Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Utara secara umum visi misi tujuan sasaran arah kebijakan dan indikator pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara digambarkan pada tabel di bawah ini : Tabel 4.7 Matrik Visi Misi Sasaran dan Indikator RPJMD Provinsi Kalimantan Utara VISI BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN UNTUK MEWUJUDKAN KALTARA 2020 YANG MANDIRI, AMAN, DAN DAMAI, DENGAN DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang mandiri Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rendah Berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah Angka kemiskinan Angka pengangguran Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy) Angka pertumbuhan ekonomi Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga Persentase peningkatan kuantitas jalan yang terbangun di kecamatan perbatasan (1055,66 km) Persentase kabupaten/kota yang dijangkau Broadband Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup III - 121 Meningkatkan daya saing sumber daya manusia Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Angka harapan lama sekolah Angka rata - rata lama sekolah Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka harapan hidup MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai Menjaga kedaulatan negara Terjaganya keutuhan NKRI Cakupan PLB yang dapat dijangkau Layanan pemerintahan sampai tingkat desa kawasan perbatasan Terjaganya keamanan Persentase gangguan keamanan Membangun daerah perbatasan yang aman Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram Persentase gangguan keamanan di perbatasan Mewujudkan penegakan hukum Terwujudnya penegakan hukum Persentase pelanggaran perda/pergub Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas Persentase kesesuaian pengisian struktur organisasi dengan analisis jabatan dan analisis beban Desa memiliki status Mandiri dalam IDM Terwujudnya pemerintahan akuntabel Nilai SAKIP Opini BPK Persentase layanan utama yang menggunakan teknologi informasi Mewujudkan pelayanan publik yang prima Menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya pelayanan perizinan Persentase SKPD yang layanan utamanya menerapkan SOP sesuai business process Meningkatnya pelayanan kependudukan Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan Sumber data : RPJMD Provinsi Kaltara 2016 4.2.6 RPJPD KABUPATEN NUNUKAN 2005 - 2025 Telaah dokumen RPJP Kabupaten Nunukan Tahun 2005 – 2025 menunjukan bahwa perencanaan pada Tahapan ke-3 Tahun 2017 – 2021 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada:
17. 1.Peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang maju dan terjangkau oleh masyarakat serta penguasaan dan pendayagunaan IPTEK;
18. 2.Peningkatan daya saing kompetitif perekonomian daerah yang berbasis agrobisnis dan agroindustri dengan mengutamakan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
19. 3.Peningkatan sarana prasarana publik yang maju dan memadai;
20. 4.Peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan yang mandiri, maju dan berdaya saing. Pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang menghasilkan indikator keberhasilan, yaitu:
21. 1.Kesejahteraan masyarakat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing.
22. 2.Kualitas sumber daya manusia semakin membaik yang ditunjukkan oleh indikator: Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; Meningkatnya kesetaraan gender; Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih; Meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak; Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk menuju tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan Mantapnya budaya dan karakter masyarakat sebagai bangsa Indonesia yang berbudi luhur dan berorientasi IPTEK.
23. 3.Meningkatkan daya saing perekonomian daerah, yang ditunjukkan oleh indikator : Daya saing perekonomian daerah semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha; Makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri; serta Terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. 4.2.7 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’s) Upaya pengentasan kemiskinan secara global sebagai kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDG’s) telah dicanangkan sampai dengan Tahun 2030 melalui agenda yang bertujuan : III - 123
24. 1.Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
25. 2.Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
26. 3.Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
27. 4.Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
28. 5.Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
29. 6.Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
30. 7.Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.
31. 8.Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
32. 9.Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
33. 10.Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
34. 11.Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
35. 12.Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
36. 13.Mengambil tindakan mendesak untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
37. 14.Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
38. 15.Melindungi, memperbaharui serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggundulan hutan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
39. 16.Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses yang sama bagi semua orang, serta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
40. 17.Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Beberapa isu internasional yang terkait dengan permasalahan pembangunan di Kabupaten Nunukan diantaranya adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia, ketersediaan bahan pangan, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pedalaman, ketersediaan dan pengelolaan sumber daya air, pelestarian lingkungan. 4.2.8 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Nunukan perlu meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD. Identifikasi terhadap isu strategis dari masing-masing Kabupaten/Kota sekitar sebagaimana Tabel 4.6. Tabel 4.6 Identifikasi Isu Strategis RPJMD Kabupaten Lain Kabupaten Malinau Kabupaten Tanah Tidung Kota Tarakan Belum optimalnya penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatkan Pelayanan Publik Pembangunan Politik, Hukum, Keamanan, Dan Pemerintahan Meningkatkan Jaminan Keamanan Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah Pengembangan Budaya dan Pariwisata berbasis kearifan lokal Pembukaan Lapangan Kerja Meningkatkan keunggulan daerah Pengembangan Ekonomi Kota Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Belum tertatanya infrastruktur daerah Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastuktur Perkotaan Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pembangunan Lingkungan Hidup Menyelesaikan Batas Wilayah Kerja Sama Antar Daerah Mengupayakan Kemandirian Pangan Sumber data : RPJMD Kabupaten Tanah Tidung dan Kota Tarakan, Rancangan Ahir RPJMD Kabupaten Malinau, diolah III - 125 4.2.9 RUMUSAN ISU STRATEGIS Isu strategis yang diangkat dalam RPJMD ini ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
41. 1.Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
42. 2.Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
43. 3.Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
44. 4.Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
45. 5.Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
46. 6.Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Berdasarkan permasalahan pembangunan sebagaimana dijelaskan terdahulu, maka dapat digambarkan beberapa isu strategis Kabupaten Nunukan yang dikelompokan sesuai dengan kedekatan bidang atau aspek sebagai berikut :
47. 1.Pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani
48. 2.Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas
49. 3.Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian Keanekaragaman hayati
50. 4.Peningkatan daya saing produk lokal
51. 5.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan sosial
52. 6.Peningkatan pelayanan kesehatan
53. 7.Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
54. 8.Penguatan data dan informasi kependudukan
55. 9.Peningkatan Kualitas Pendidikan
56. 10.Pendidikan kewarganegaraan dan karakter untuk mendukung revolusi mental
57. 11.Konektivitas pusat pertumbuhan
58. 12.Integrasi pengelolaan dan pembangunan perbatasan
59. 13.Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) berbasis IPTEK;
60. 14.Peningkatan penerimaan dan Investasi di daerah
61. 15.Pengembangan perdagangan, jasa dan pariwisata
62. 16.Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial Visi pembangunan daerah dalam RPJMD harus terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Keterkaitan ini dimaksudkan menjaga kesinambungan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk itu, pokok- pokok visi juga harus memiliki rujukan dari sasaran pokok dalam RPJPD. Visi RPJMD 2016-2021 yaitu: “Mewujudkan Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat Yang Maju Aman Adil Dan Sejahtera" Makna Visi:  Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis Agrobisnis adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang berlandaskan pada pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan (pertanian dalam arti luas), sehingga dapat berpengaruh pada kenaikan pendapatan daerah yang ditandai dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) Riil dengan tujuan percepatan pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat memperhatikan keseimbangan atau kesenjangan pembangunan antar sektor, antar golongan penduduk, dan antar wilayah. III - 127  Masyarakat Nunukan yang maju adalah terwujudnya sumber daya manusia Kabupaten Nunukan yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berpendidikan yang berkualitas tinggi; sehat; kualitas lingkungan sosial yang baik; toleran menghargai perbedaan; demokratis; kreatif; inovatif; konstruktif dan taat hukum.  Masyarakat Nunukan yang aman adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang tenteram, bebas dari konflik, bebas mengemukakan aspirasi, tidak mendapat perlakuan diskriminatif, bebas dari tindakan yang sewenang-wenang oleh kekuatan manapun sehingga masyarakat dapat menjalankan aktifitasnya dengan tenang dan damai.  Masyarakat Nunukan yang adil adalah terwujudnya kesejahteraan, keharmonisan sosial dan kelestarian budaya serta kesetaraan di mata hukum yang menjangkau seluruh elemen masyarakat secara proporsional.  Masyarakat Nunukan yang sejahtera adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Nunukan yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya kualitas pendidikan, dan meningkatnya derajat kesehatan dengan memperhatikan keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarjinalisasi. 5.2. Misi Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka ada empat misi yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan yaitu:
63. 1.Mengakselerasi peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan dan daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan agrobisnis berwawasan lingkungan. Penjelasan: Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan daerah, dan mengembangkan sistem transportasi massal, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mempercepat peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas dengan tetap memperhatikan keseimbanganan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, indeks kualitas lingkungan hidup, berkurangnya resiko bencana, cakupan lahan yang dikonservasi, dan cakupan RTH (Ruang Terbuka Hijau). Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas harus diikuti dengan peningkatan kuantitas dan kualitas UMKM, wirausahawan (orang), Koperasi dan industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil produksi sektor agrobisnis. Nilai tambah hasil produksi akan meningkat signifikan jika investasi daerah yang berfokus pada sektor agrobisnis dapat direalisasikan. Peningkatan hasil dan nilai tambah produk unggulan lokal harus memiliki daya saing dan berorientasi pasar yang didukung oleh peningkatan kelayakan infrastruktur wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, infrastruktur strategis di kawasan pengembangan agrobisnis yang terdiri dari Technopark pertanian organik di Krayan Selatan dan Marine Technopark di Nunukan Selatan, serta meningkatnya koordinasi antar urusan dalam pembangunan perbatasan yang dapat menggairahkan sektor pariwisata dalam bentuk wisata pendidikan di kawasan technopark. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan daerah bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan daerah; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah daerah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Pembangunan pertanian dalam arti luas telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan daerah, baik sumbangan langsung dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, menyediakan sumber pangan dan bahan baku, pemicu pertumbuhan ekonomi di pedesaan, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. III - 129
64. 2.Meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan Penjelasan : Peningkatan kualitas pelayanan dasar dititikberatkan dengan meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memperhatikan aksesibilitas masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan serta layanan dasar sosial lainnya. Dengan demikian akan terwujud generasi penerus yang cerdas, trampil, mandiri dan berwawasan sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan zaman.
65. 3.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penjelasan : Dalam rangka mendukung grand design reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Nunukan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pencegahan dan pemberantasan KKN, melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel dengan dukungan aparatur pemerintah yang berkapasitas dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat.
66. 4.Mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan supremasi hukum. Penjelasan : Keberlanjutan proses pembangunan sangat ditentukan oleh kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta supremasi hukum. Keamanan, ketentraman dan ketertiban ditandai dengan adanya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama serta harmoni antar kelompok masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peningkatan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, keterbukaan akses partisipasi politik masyarakat, perlindungan dan penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif serta peningkatan kualitas dan integritas Aparat Penegak Produk Hukum Daerah. 5.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sisa lima tahun ke depan. Berdasarkan isu strategis, visi dan misi yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan tujuan dari keempat misi RPJMD Kabupaten Nunukan adalah seperti berikut:
67. 1.Tujuan untuk melaksanakan upaya Misi I : Mengakselerasi peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan dan daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan agrobisnis berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan misi tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan yaitu : Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam enam sasaran sebagai berikut : 1) Meningkatnya Sektor Agrobisnis 2) Meningkatnya kapasitas infrastruktur yang layak 3) Meningkatnya konektifitas antar wilayah 4) Meningkatnya investasi daerah 5) Meningkatnya sarana dan prasarana sektor pariwisata 6) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 7) Menurunnya masyarakat berpenghasilan rendah
68. 2.Tujuan untuk melaksanakan upaya Misi II : Meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan. Untuk mewujudkan misi tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan daya saing masyarakat kabupaten Nunukan. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran sebagai berikut : 1) Meningkatnya aksesbilitas kualitas pendidikan 2) Meningkatnya derajat kesehatan III - 131
69. 3.Tujuan untuk melaksanakan upaya Misi III : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Untuk mewujudkan misi tersebut, telah ditetapkan 1(satu) tujuan, yaitu: Mewujudkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran sebagai berikut : 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2) Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat.
70. 4.Tujuan untuk melaksanakan upaya Misi IV : Mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan supremasi hukum. Untuk mewujudkan misi tersebut, telah ditetapkan 1(satu) tujuan, yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Tertib dan Sejahtera Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran sebagai berikut: 1) Meningkatnya rasa aman dan kepatuhan terhadap hukum dikalangan masyarakat TABEL.5.1 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Nunukan VISI : Mewujudkan Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat Yang Maju Aman Adil Dan Sejahtera NO MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TAHUN SASARAN INDIKATOR SASARAN KONDISI AWAL RPJMD

(2016)TAHUN KONDISI AKHIR RPJMD
(2021)2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 1 Mengakselerasi Peningkatan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Dan Daerah Tertinggal Untuk Mendukung Pembangunan Agrobisnis Berwawasan Lingkungan 1 Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan Laju Pertumbuhan Ekonomi (% ) 3,24 6,78 6,8 6,85 6,9 6,95 1 Meningkatnya Sektor Agrobisnis 1 PDRB sektor Pertanian (% ) 21,59 23,81 21,59 22,36 22,50 22,65 22,76 22,76 2 PDRB sektor Perdagangan (% ) 5,71 5,58 5,71 6,00 6,30 6,58 6,70 6,70 2 Meningkatnya kapasitas infrastruktur yang layak 1 Persentase peningkatan kualitas jalan yang terbangun dalam kondisi baik 30,00% 30% 54,83% 58,62% 62,41% 66,20% 70% 70% 2 Persentase peningkatan areal lahan yang dialiri jaringan irigasi 34,33% 34,33% 45% 50% 55% 57% 61% 61% 3 Meningkatnya konektifitas antar wilayah 1 Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi NA NA 17,14% 18,57% 20% 22,86% 25,71% 25,71% 4 Meningkatnya investasi daerah 1 Nilai realisasi Investasi (milyar rupiah) 649 649 1.265 700 720 740 760 760 5 Meningkatnya sarana dan prasarana sektor pariwisata 1 Persentase destinasi wisata yang terbangun 0 0 50% 50% 50% 100% 100% 100% 6 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 82,98% 82,98% 81,02% 81,30% 81,50% 81,55% 81,60% 81,60% Angka Kemiskinan (% ) 5,25 6,22 6 5,8 5,5 5 1 Menurunnya masyarakat berpenghasilan rendah 1 Indeks Gini 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 2 Tingkat Pengangguran Terbuka 7,24 NA 7,24 6,74 6,24 5,74 5,24 5,24 III - 133 NO MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TAHUN SASARAN INDIKATOR SASARAN KONDISI AWAL RPJMD
(2016)TAHUN KONDISI AKHIR RPJMD
(2021)2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Yang Berkeadilan 1 Meningkatkan daya saing masyarakat kabupaten nunukan Indeks pembangunan manusia / IPM 64,35 65,1 66,1 67,01 67,9 68,81 1 Meningkatnya aksesbilitas kualitas pendidikan 1 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,65 7,57 7,65 7,91 8,13 8,54 9,00 9 2 Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,61 12,58 12,61 12,64 13,35 13,65 14,15 14,15 2 Meningkatnya derajat kesehatan 1 Angka Harapan Hidup (tahun) 71,25 71,23 71,25 71,27 72 72,5 73 73 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 1 Mewujudkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih Indeks RB NA NA NA C CC B 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 Nilai Capaian SAKIP C C CC CC B B B B 2 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 2 Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 65% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 90% 4 Mewujudkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Dengan Mengedepankan Supremasi Hukum 1 Terwujudnya masyarakat yang tentran, aman dan tertib Persentase gangguan keamanan yang ditangani NA NA NA 100% 100% 100% 1 Meningkatnya rasa aman dan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat 1 Persentase pelanggaran Perda yang ditangani 73% 73% 80% 83% 85% 90% 90% 90% 2 Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan 94% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 99% VI - 1 Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan tersebut nantinya menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Strategi dan Arah Kebijakan untuk melaksanakan 4 (empat) misi pembangunan dalam periode sisa lima tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut: 6.1 Mengakselerasi peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan dan daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan agrobisnis berwawasan lingkungan Agenda pembangunan pada misi pertama secara garis besar ingin mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menitikberatkan pada peningkatan daya saing daerah dan sektor pertanian yang berbasis agrobisnis. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada diharapkan menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah (keunggulan kompetitif) sehingga mampu bersaing dalam tingkat nasional maupun tingkat global. Selain ingin mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah pembangunan ekonomi harus merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. 2 Pembangunan Infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi dan listrik). Peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas harus diikuti dengan peningkatan kuantitas dan kualitas UMKM, wirausahawan (orang), koperasi dan industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil produksi sektor agrobisnis. Agenda pembangunan pada misi pertama ini mempunyai 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatnya perekonomian Kabupaten Nunukan. Tujuan tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) sasaran strategis, yaitu:
(1)Meningkatnya sektor agribisnis
(2)Meningkatnya kapasitas infrastruktur yang layak
(3)Meningkatnya konektivitas antar wilayah
(4)Meningkatnya investasi daerah
(5)Meningkatnya sarana dan prasarana sektor pariwisata
(6)Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
(7)Menurunnya masyarakat berpenghasilan rendah Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut digunakan 9 (sembilan) strategi, yaitu :
(1)Peningkatan keterpaduan program pembangunan pertanian dalam arti luas.
(2)Peningkatan kemudahan iklim berinvestasi
(3)Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi yang berdaya saing
(4)Meningkatkan standar/kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal melalui pengembangan teknologi, pemanfaatan SDA dan SDM secara optimal dan efisien serta mengurangi hambatan ekspor
(5)Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di kawasan pengembangan agrobisnis dan pariwisata
(6)Memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal
(7)Peningkatan kemudahan berinvestasi
(8)Pengembangan sistem informasi manajemen dan pemasaran pariwisata
(9)Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup VI - 3

5.Arah kebijakan yang ditempuh terdiri:

(1)Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya pertanian secara berkelanjutan;
(2)Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;
(3)Meningkatkan ketahanan pangan dan keamanan pangan;
(4)Pemberian kemudahan pelayanan perizinan;
(5)Pemberian insentif terhadap investor;
(6)Pembinaan, pengembangan kelembagaan dan diversifikasi usaha UKM yang berdaya saing;
(7)Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Koperasi yang berdaya saing;
(8)Pengembangan dan peningkatan kapasitas IKM yang berdaya saing;
(9)Pemberian peluang bagi pelaku IKM menjadi mitra pemerintah daerah;
(10)Peningkatan daya saing komoditas unggulan dan memperluas akses pasar (ekspor);
(11)Mengembangkan sistem informasi pasar dan pariwisata yang terpadu;
(12)Peningkatan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
(13)Mengendalikan pencemaran air, udara, tanah dan limbah tambang dengan meningkatkan ketaatan perusahaan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan;
(14)Peningkatan perlindungan dan Konservasi sumberdaya alam
(15)Peningkatan Sistem Pengelolaan Persampahan;
(16)Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola;
(17)Meningkatnya mitigasi bencana. 6.2 Meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dititikberatkan dengan meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memperhatikan aksesibilitas masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan serta layanan dasar sosial lainnya. Dengan demikian akan terwujud generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri, berwawasan yang berlandaskan iman dan taqwa 4 sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan zaman. Agenda pembangunan pada misi kedua ini diarahkan pada 1 (satu) tujuan, yaitu: meningkatnya daya saing masyarakat Kabupaten Nunukan. Tujuan tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:
(1)Meningkatnya aksesibilitas kualitas pendidikan
(2)Meningkatnya derajat kesehatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut digunakan 4 (empat) strategi, yaitu :
(1)Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan
(2)Peningkatan upaya aktualisasasi karakter dan budaya bangsa
(3)Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan
(4)Meningkatkan pembinaan keolahrgaan bagi atlet Arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
(1)Pembangunan layanan pendidikan pada wilayah perbatasan dan tertinggal serta terpencil;
(2)Pemerataan layanan pendidikan khususnya pada wiayah perbatasan dan tertinggal serta terpencil;
(3)Pelesatarian khasanah budaya bangsa;
(4)Pelestarian, perlindungan dan pengembangan khasanah budaya bangsa;
(5)Peningkatan Sarana dan prasarana kesehatan;
(6)Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan;
(7)Pemerataan pelayanan kesehatan;
(8)Peningkatan kemampuan kepemimpinan pemuda kader;
(9)Peningkatan fasilitas olahraga prestasi dan pemberian reward/penghargaan;
1. a.6.3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam rangka mendukung Grand Desain Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Nunukan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pencegahan dan pemberantasan KKN, melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel dengan dukungan aparatur pemerintah yang berkapasitas dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat. Dengan misi tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten VI - 5 Nunukan telah menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu, mewujudkan kinerja tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Tujuan tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:
(1)Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
(2)Terwujudnya Pelayanan Publik yang prima kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut digunakan 2 (dua) strategi, yaitu:
(1)Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
(2)Meningkatkan kualitas pelayanan publik; Arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
(1)Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
(2)Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan secara berkelanjutan;
(3)Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dalam pemberian pelayanan sesuai standar pelayanan;
(4)Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik sesuai dengan standar pelayanan;
(5)Evaluasi pelayanan publik; 6.4 Mewujudkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dengan Mengedepankan Supremasi Hukum Keberlanjutan proses pembangunan sangat ditentukan oleh kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta supremasi hukum. Keamanan, ketentraman dan ketertiban ditandai dengan adanya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama serta harmoni Antar Kelompok Masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peningkatan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, keterbukaan akses partisipasi politik masyarakat, perlindungan dan penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif serta peningkatan kualitas dan integritas Aparat Penegak Produk Hukum Daerah. Untuk memenuhi misi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Nunukan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera. Tujuan tersebut dijabarkan kedalam 2 (dua) sasaran sebagai berikut: 6
1. a.Meningkatnya rasa aman dikalangan masyarakat
2. b.Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum
3. c.Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut digunakan 3 (tiga) strategi, yaitu:
(1)Meningkatkan Wawasan dan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara serta kewaspadaan dini masyarakat
(2)Meningkatkan Ketaaatan masyarakat terhadap produk hukum daerah
(3)Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Arah kebijakan yang diambil dalam menjalankan strategi di atas berupa: 1) Pembinaan dan pengawasan pembangunan; 2) Pembinaan dan pengawasan organisasi-organisasi kemasyarakatan; 3) penyelenggaraan dialog forum kemasyarakatan dan antar forum kemasyarakatan; 4) pembinaan pendidikan politik. 5) pembinaan ketertiban, ketentraman dan keamanan serta keindahan lingkungan; 6) pengawasan, pembinaan dan penegakan produk hukum daerah; 7) peningkatan kualitas aparat penegak produk hukum daerah; 8) Peningkatan kualitas sistem deteksi dini kebakaran. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta upaya pencapaiannya yang terdiri strategi, kebijakan dan program dapat dilihat pada tabel 6.1 tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi. Tabel 6.2 arah kebijakan pembangunan dan tabel 6.3 program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Nunukan VISI : Mewujudkan Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat Yang Maju Aman Adil Dan Sejahtera Tujuan Sasaran Strategi MISI 1 : Mengakselerasi Peningkatan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Dan Daerah Tertinggal Untuk Mendukung Pembangunan Agrobisnis Berwawasan Lingkungan Meningkatnya perekonomian Kabupaten Nunukan 1 Meningkatnya Sektor Agrobisnis 1 Peningkatan keterpaduan program pembangunan pertanian dalam arti luas 2 Peningkatan kemudahan iklim berinvestasi 3 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi yang berdaya saing 4 Meningkatkan standar/kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal melalui pengembangan teknologi, pemanfaatan SDA dan SDM secara optimal dan efisien serta mengurangi hambatan ekspor 2 Meningkatnya kapasitas infrastruktur yang layak 1 Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di kawasan pengembangan agrobisnis dan pariwisata 3 Meningkatnya konektifitas antar wilayah 1 Memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal 4 Meningkatnya investasi daerah 1 Peningkatan kemudahan berinvestasi 5 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata 1 Pengembangan sistem informasi manajemen dan pemasaran pariwisata 6 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 1 Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup 7 Menurunnya masyarakat berpenghasilan rendah 1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Yang Berkeadilan Meningkatkan daya saing masyarakat kabupaten nunukan 1 Meningkatnya aksesibilitas kualitas pendidikan 1 Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan 2 Peningkatan upaya aktualisasasi karakter dan budaya bangsa 2 Meningkatnya derajat kesehatan 1 Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan MISI 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Mewujudkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 2 Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik MISI 4 : Mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan supremasi hukum Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera 1 Meningkatnya rasa aman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum di kalangan masyarakat 1 Meningkatkan Wawasan dan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara serta kewaspadaan dini masyarakat 2 Meningkatkan Ketaaatan masyarakat terhadap Produk hukum Daerah 8 Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nunukan Arah Kebijakan Tahun-1 (2017) Tahun-2 (2018) Tahun-3 (2019) Tahun-4 (2020) Tahun-5 (2021) 1) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya pertanian secara berkelanjutan; 1) Meningkatkan ketahanan pangan dan keamanan pangan; 1) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan secara berkelanjutan 1) Pemberian peluang bagi pelaku IKM menjadi mitra pemerintah daerah. 1) Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk; 2) Pemberian kemudahan pelayanan perizinan 2) Pemberian insentif terhadap investor; 2) Pengembangan dan peningkatan kapasitas IKM yang berdaya saing; 2) Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola; 2) Melanjutkan arah kebijakan tahun 2020 3) Pembinaan, pengembangan kelembagaan dan diversifikasi usaha UKM yang berdaya saing 3) Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Koperasi yang berdaya saing; 3) Peningkatan Sistem Pengelolaan Persampahan; 3) Meningkatkan etos kerja dan kapasitas ASN 4) Peningkatan daya saing komoditas unggulan dan memperluas akses pasar (ekspor) 4) Peningkatan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif; 4) Pemerataan pelayanan kesehatan; 4) Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 5) Mengembangkan sistem informasi pasar dan pariwisata yang terpadu; 5) Peningkatan perlindungan dan Konservasi sumberdaya alam; 5) Evaluasi pelayanan publik; 5) Meningkatkan akses dan kualitas data dan informasi pembangunan 6) Mengendalikan pencemaran air, udara, tanah dan limbah tambang dengan meningkatkan ketaatan perusahaan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan; 6) Meningkatkan Sarana Penunjang Keamanan dan Keselamatan Pengguna Jalan; 6) penyelenggaraan dialog forum kemasyarakatan dan antar forum kemasyarakatan 6) meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan 7) Meningkatnya mitigasi bencana. 7) Pemerataan layanan pendidikan khususnya pada wiayah perbatasan dan tertinggal serta; 7) peningkatan kualitas aparat penegak produk hukum daerah; 3) Melanjutkan arah kebijakan tahun 2019. 8) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana daerah di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal. 8) Pelestarian, perlindungan dan pengembangan khasanah budaya bangsa; 8) Melanjutkan arah kebijakan tahun 2018 9) Membangun infrastruktur strategis di kawasan pengembangan agrobisnis dan pariwisata; 9) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan; 10) Pembangunan layanan pendidikan khususnya pada wilayah perbatasan dan tertinggal sertaterpencil; 10) Peningkatan perlindungan perempuan dan anak; 11) Pelesatarian khasanah budaya bangsa; 11) Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan secara berkelanjutan; 12) Peningkatan Sarana dan prasarana kesehatan; 12) Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik sesuai dengan standar pelayanan; VI - 9 13) Peningkatan kemampuan kepemimpinan pemuda kader; 13) Pembinaan Ormas; 14) Peningkatan fasilitas olahraga prestasi dan pemberian reward/penghargaan; 14) pengawasan, pembinaan dan penegakan Produk hukum daerah; 15) Pemberdayaan dan rehabilitasi sosial; 15) Melanjutkan arah kebijakan tahun 2017 16) Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan; 17) Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dalam pemberian 10 Tabel 6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF KABUPATEN NUNUKAN Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2017) Tahun-2 (2018) Tahun-3 (2019) Tahun-4 (2020) Tahun-5 (2021) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Misi I : Mengakselerasi Peningkatan Infrastruktur W ilayah Perbatasan Dan Daerah Tertinggal Untuk Mendukung Pembangunan Agrobisnis Berwawasan Lingkungan Tujuan 1 : Meningkatnya perekonomian Kabupaten Nunukan Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,78 6,8 6,85 6,9 6,95 6,95 Sasaran 1.1 : Meningkatnya Sektor Agrobisnis PDRB Sektor Pertanian 21,59 22,36 22,50 22,65 22,76 22,76 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 643.083.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 3.230.005.800 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 390.800.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 4 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.190.755.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 5 Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian 990.050.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 6 Program peningkatan penerapan teknolog peternakan 366.988.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7 Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah Bidang Pertanian 214.720.600 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 8 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Bidang Perikanan 221.189.200 Dinas Perikanan 9 Program pengembangan budidaya perikanan 2.778.012.556 Dinas Perikanan VI - 11 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2017) Tahun-2 (2018) Tahun-3 (2019) Tahun-4 (2020) Tahun-5 (2021) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 10 Program perizinan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan 180.000.000 Dinas Perikanan PDRB Sektor Perdagangan 5,71 6,00 6,30 6,58 6,70 6,70 11 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 298.294.000 Dinas Perdagangan 12 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 240.522.200 Dinas Perdagangan 13 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 375.000.000 Dinas Perdagangan 14 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 267.697.800 Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Perindustrian 15 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 738.119.900 Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Perindustrian 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 253.766.299 Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Perindustrian 17 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Perindustrian Sasaran 1.2 : meningkatnya kapasitas infrastruktur yang layak Persentase peningkatan kualitas jalan yang terbangun antar kecamatan 78,95% 84,21% 89,47% 94,74% 100% 100% 18 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 30.242.265.400 DPUPRPKP 12 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2017) Tahun-2 (2018) Tahun-3 (2019) Tahun-4 (2020) Tahun-5 (2021) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 19 Program pembangunan jalan dan jembatan 17.114.942.000 DPUPRPKP 20 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 947.125.000 DPUPRPKP Persentase peningkatan areal lahan yang dialiri jaringan irigasi 21 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 7.930.000.000 DPUPRPKP Sasaran 1.3 : Meningkatnya konektifitas antar wilayah Persentase desa yang terhubung dengan jaringan komunikasi/ persentase desa yang blankspot 36% 36% 68% 84% 100% 22 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 50.000.000 Dinas Komunikasi, Informatka dan Statistik 23 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 25.000.000 Dinas Perhubungan 24 Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan 390.454.400 Dinas Perhubungan Sasaran 1.4 : Meningkatnya investasi daerah Nilai realisasi Investasi (Milyar Rupiah) 720 740 760 760 25 Program peningkatan kualitas pelayanan publik 463.378.800 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 26 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP VI - 13 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2017) Tahun-2 (2018) Tahun-3 (2019) Tahun-4 (2020) Tahun-5 (2021) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Sasaran 1.5 : Meningkatnya sarana dan prasarana sektor pariwisata PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Pariwisata (%) 0,96 1,01 1,06 1,11 1,17 1,17 27 Program pengembangan pemasaran pariwisata 99.385.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 28 Program pengembangan destinasi pariwisata 50.000.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 29 Program pengembangan Kemitraan 20.000.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 30 Program pengembangan ekonomi kreatif 50.000.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Sasaran 1.6 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks kualitas lingkungan hidup 57,51% (kurang) 60,85% (cukup) 60,95% (cukup) 61% (cukup) 61% (cukup) 31 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7.079.030.600 Dinas Lingkungan Hidup 32 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 176.220.000 Dinas Lingkungan Hidup 33 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 2.100.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 34 Program penataan hukum lingkungan 20.000.000 Dinas Lingkungan Hidup Sasaran 1.7 : Menurunnya masyarakat berpenghasilan rendah Indeks gini 0,284 0,284 0,280 0,276 0,272 0,268 0,268 14 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2017) Tahun-2 (2018) Tahun-3 (2019) Tahun-4 (2020) Tahun-5 (2021) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 221.185.200 Dinas Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 283.427.500 Dinas Sosial Program Pelayanan dan Jaminan Sosial 96.008.500 Dinas Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 44.400.000 Dinas Sosial Program pengembangan perikanan tangkap 494.000.000 Dinas Perikanan Program pemberdayaan nelayan kecil 221.010.640 Dinas Perikanan Program pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan 338.252.120 Dinas Perikanan Misi II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Yang Berkeadilan Tujuan I : Meningkatkan daya saing masyarakat kabupaten nunukan Indeks pembangunan manusia Sasaran 2.1 : Meningkatnya aksesibilitas kualitas pendidikan Rata-rata Lama Sekolah 7,65 7,91 8,13 8,34 8,56 8,56 35 Program Pendidikan Anak Usia Dini 97.486.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 36 Program Pendidikan Non Formal 1.386.370.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 37 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.950.715.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 38 Program Akhir Sekolah dan Ujian Nasional 721.976.400 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 39 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 399.827.600 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Harapan Lama Sekolah 12,61 12,64 13,35 13,65 14,15 14,15 VI - 15 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2017) Tahun-2 (2018) Tahun-3 (2019) Tahun-4 (2020) Tahun-5 (2021) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 40 Program W ajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 16.603.915.130 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 41 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.117.201.200 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sasaran 2.2 : Meningkatnya derajat kesehatan Angka Harapan Hidup (tahun) 71,25 71,27 72 72,5 73 73 42 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 47.454.394.700 Dinas Kesehatan 43 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.708.390.000 Dinas Kesehatan 44 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 49.800.000 Dinas Kesehatan 45 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 150.000.000 Dinas Kesehatan 46 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 101.576.000 Dinas Kesehatan 47 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 349.205.300 Dinas Kesehatan 48 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 87.124.000 Dinas Kesehatan 49 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 339.200.000 Dinas Kesehatan 50 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 7.000.000.000 Dinas Kesehatan 51 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 133.168.840 Dinas Kesehatan 52 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 50.000.000 Dinas Kesehatan 53 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 166.189.000 Dinas Kesehatan 16 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2017) Tahun-2 (2018) Tahun-3 (2019) Tahun-4 (2020) Tahun-5 (2021) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 54 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 148.616.500 Dinas Kesehatan 55 Program Perbaikan Kesehatan Ibu Hamil 130.760.000 Dinas Kesehatan 56 Program Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga 30.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 57 Program keluarga berencana 54.318.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 58 Program perencanaan pengendalian penduduk 49.994.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Sasaran 2.3 : Meningkatnya prestasi olahraga Persentase atlet berprestasi 40% 45% 49% 53% 53% 59 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 399.988.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 60 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 259.840.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga VI - 17 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2017) Tahun-2 (2018) Tahun-3 (2019) Tahun-4 (2020) Tahun-5 (2021) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Misi III : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Tujuan 1 : Mewujudkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih Indeks RB Sasaran 3.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nilai Capaian SAKIP CC B B B B 61 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 310.257.400 Sekretariat Daerah 62 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.589.050.900 Inspektorat 63 Program perencanaan pembangunan daerah 616.499.900 Bappeda Litbang Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Sekretariat DPRD Program Penganggaran,pengawasan/ monev dan kode etik Sekretariat DPRD Nilai LPPD ST ST ST ST ST 64 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 310.257.400 Sekretariat Daerah Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 65 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.589.050.900 Inspektorat 66 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.791.457.900 BPKAD 18 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2017) Tahun-2 (2018) Tahun-3 (2019) Tahun-4 (2020) Tahun-5 (2021) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Sasaran 3.2 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 75% 80% 95% 100% 100% 67 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 57.540.000 Sekretariat Daerah 68 Program Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik 76.383.564 Sekretariat Daerah 69 Program peningkatan kualitas pelayanan publik 463.378.800 Dinas Pelayanan Modal dan PTSP 70 Program Penataan Administrasi Kependudukan 29.963.600,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Misi IV : Mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan supremasi hukum Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera Indeks rasa aman Sasaran 4.1 : Meningkatnya rasa aman di kalangan masyarakat Indeks rasa aman 71 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 29.480.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 72 Program pengembangan wawasan kebangsaan 668.482.500 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 73 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 29.480.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 74 Program pendidikan politik masyarakat 900.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 75 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 99.878.000 Dinas Pemadam Kebakaran VI - 19 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2017) Tahun-2 (2018) Tahun-3 (2019) Tahun-4 (2020) Tahun-5 (2021) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 76 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 287.767.000 Dinas Pemadam Kebakaran 77 Program Penanggulangan Bencana Daerah 451.492.500 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sasaran 4.2 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum cakupan kasus K3 yang diselesaikan 87% 100% 100% 100% 100% 100% 78 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 289.990.000 Satuan Polisi PP 79 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Daerah 89.935.000 Satuan Polisi PP Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan 94% 96% 97% 98% 99% 99% 80 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 50.000.000 DPPPAPPKB 81 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 146.460.000 DPPPAPPKB 82 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 35.070.000 DPPPAPPKB 83 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 74.225.000 DPPPAPPKB 84 Program Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga 30.000.000 DPPPAPPKB 20 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun-1 (2017) Tahun-2 (2018) Tahun-3 (2019) Tahun-4 (2020) Tahun-5 (2021) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 85 Program Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan 74.225.000 DPPPAPPKB Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 7,24 7,24 6,74 6,24 5,74 5,24 5,24 93 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 57.503.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 94 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 227.667.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 95 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 62.936.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 96 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 138.400.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi VII - 1 Setelah program perangkat daerah diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, maka langkah selanjutnya adalah membuat alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah strategis dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan 6 (enam) urusan pilihan, dan 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut : 2 Tabel 7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021 KABUPATEN NUNUKAN Kode Kapasitas Riil / Belanja Tahun Tahun 2018 (proyeksi) Tahun 2019 (proyeksi) Tahun 2020 (proyeksi) Tahun 2021 (proyeksi) Tahun 2022 (proyeksi)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) KAPASITAS RIIL KEUANGAN 604.373.030.632 592.245.286.070 606.055.888.188 638.544.134.917 674.790.328.279 BELANJA Belanja Tidak Langsung 643.680.444.628 663.296.327.121 729.125.959.833 801.538.555.816 881.692.411.398 Belanja Pegawai 408.451.337.441 393.912.655.454 433.303.920.999 476.634.313.099 524.297.744.409 Belanja Bunga Belanja Subsidi 8.936.087.990 8.936.087.990 9.829.696.789 10.812.666.468 11.893.933.115 Belanja Hibah 14.850.520.000 10.129.720.000 11.142.692.000 12.256.961.200 13.482.657.320 Belanja Bantuan Sosial 1.050.000.000 1.050.000.000 1.155.000.000 1.270.500.000 1.397.550.000 Belanja Bagi Hasil - - - - - Belanja Bantuan Keuangan 207.642.499.197 244.267.863.677 268.694.650.045 295.564.115.049 325.120.526.554 Belanja Tidak Terduga 2.750.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.500.000.000 Belanja Langsung 642.434.273.896 482.840.613.475 518.214.928.096 561.584.593.455 609.610.525.436 Belanja Pegawai 130.313.058.061 123.972.960.564 133.055.582.011 144.191.069.919 156.522.089.319 Belanja Modal 242.580.938.894 230.778.692.623 247.686.214.179 268.415.196.770 291.369.690.418 Belanja Barang dan Jasa 269.540.276.941 128.088.960.288 137.473.131.906 148.978.326.765 161.718.745.700 VII - 3 Tabel 7.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN NUNUKAN Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Kondisi awal RPJMD
(2017)2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi akhir RPJMD SKPD Penanggung Jawab TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 182.674.119.648 Bidang Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD 72,3% 72,3% 2.181.692.000 72,35% 40.150.000 72,4% 97.486.000 72,45% 97.486.000 72,52% 97.486.000 72,52% 2.514.300.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Angka Partisipasi Murni (APM) 25.636.596.150 42.208.000.150 16.603.915.130 16.603.915.130 16.603.915.130 117.656.341.690 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1. a.SD/MI 83% 83% 85% 89% 89% 92% 92%
2. b.SMP/MTS 59% 59% 60% 65% 65% 67% 67% Angka Partisipasi Sekolah (APS)
3. a.SD/MI 92% 92% 94% 98% 98% 100% 100%
4. b.SMP/MTS 65% 65% 67% 71% 71% 74% 74% Program Pendidikan Non Formal Angka melek huruf 91,45% 91,45% 2.023.745.300 92,12% 1.448.370.000 92,12% 1.386.370.000 92,12% 1.386.370.000 92,12% 1.386.370.000 92,12% 7.631.225.300 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV 75% 75% 8.670.737.800 76% 1.128.625.000 78% 1.950.715.000 80% 1.950.715.000 81,25% 1.950.715.000 81,25% 15.651.507.800 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase lembaga pendidikan yang tertib administrasi 70% 70% 3.029.469.000 75% 1.275.121.200 78% 1.147.201.200 90% 1.117.201.200 100% 1.117.201.200 100% 7.686.193.800 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah Program Akhir Sekolah dan Ujian Nasional Angka kelulusan 818.890.000 746.867.500 721.976.400 721.976.400 721.976.400 3.731.686.700 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. a.SD/MI 99,58% 99,58% 99,6% 99,7% 99,75% 99,75%
6. b.SMP/MTS 99,71% 99,71% 99,8% 99,95% 99,95% 99,95% Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase pelestarian budaya lokal 70% 70% 1.516.000.000 75% 500.000.000 399.827.600 83% 399.827.600 85% 399.827.600 85% 3.215.482.800 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase terpenuhinya Obat & alat kesehatan di Faskes 91% 91% 28.783.450.000 92% 2.714.335.910 93% 47.454.394.700 94% 47.454.394.700 95% 47.454.394.700 95% 173.860.970.010 Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 100 100 7.941.188.186 100 2.128.910.000 100 7.748.389.500 100 7.708.390.000 100 7.708.390.000 100 33.235.267.686 Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Rumah Tangga ber-PHBS 10% 10% 270.315.000 20% 41.170.000 30% 49.800.000 40% 49.800.000 50% 49.800.000 60% 460.885.000 Dinas Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yg mendapat perawatan 100% 100% 441.760.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 1.041.760.000 Dinas Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Cakupan rumah sehat 65% 65% - 66% 94.336.000 67% 101.576.000 68% 101.576.000 70% 101.576.000 70% 500.640.000 Dinas Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Persentase penderita penyakit menular yang ditangani 50% 50% 348.620.000 60% 76.250.000 70% 349.205.300 80% 349.205.300 90% 349.205.300 90% 1.472.485.900 Dinas Kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Persentase Penduduk Miskin yang terlayani 60% 60% 81.730.000 70% 379.599.168 80% 87.124.000 90% 87.124.000 1000% 87.124.000 1000% 722.701.168 Dinas Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Jumlah puskesmas dan jaringannya yang tersedia 109 Unit 109 unit 250.000.000 110 - 112 339.200.000 113 339.200.000 113 339.200.000 113 1.267.600.000 Dinas Kesehatan Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Jumlah peserta JKN 80% 80% 5.000.000.000 90% 6.000.000.000 100% 7.000.000.000 100% 7.000.000.000 100% 7.000.000.000 100% 32.000.000.000 Dinas Kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 80% 80% - 80% 519.200.000 80% 133.168.840 81% 133.168.840 82% 133.168.840 82% 918.706.520 Dinas Kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Persentase lansia yang di skrining 30% 30% 46.281.500 40% 60.458.070 50% 50.000.000 50% 50.000.000 70% 50.000.000 70% 256.739.570 Dinas Kesehatan 4 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Kondisi awal RPJMD
(2017)2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi akhir RPJMD SKPD Penanggung Jawab TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Persentase sarana penyedia jasa boga yang di awasi 72% 72% 110.212.500 73% 250.000.000 74% 166.189.000 75% 166.189.000 75% 166.189.000 75% 858.779.500 Dinas Kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak cakupan pertolongan persalian oleh tenaga kesehatan 82% 82% 50.340.000 83% 1.400.000.000 84% 148.616.500 85% 148.616.500 85% 148.616.500 85% 1.896.189.500 Dinas Kesehatan Program Perbaikan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 76% 76% - 78% 184.000.000 80% 130.760.000 82% 130.760.000 82% 130.760.000 82% 576.280.000 Dinas Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program pembangunan jalan dan jembatan Panjang Jalan Kabupaten yang terbangun (KM) 817,08 110 55.111.375.000 87 90.527.449.800 111 17.114.942.000 128 17.114.942.000 107 17.114.942.000 543 196.983.650.800 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Persentase Panjang jalan dan jembatan yang di pelihara 31.23 KM 2 km 2.203.044.520 2 km 1.970.215.000 2 km 947.125.000 2 km 947.125.000 2 km 947.125.000 7.014.634.520 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Program pengelolaan areal pemakaman Luas Areal Pemakaman 26.0 Ha 26.10 Ha 1.664.700.000 26.10 Ha 0 29.10 Ha 1.915.700.000 31.10 Ha 1.915.700.000 31.10 Ha 1.915.700.000 31.10 Ha 7.411.800.000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Rasio Jaringan Irigasi 0,41 0 680.000.000 1 7.306.746.000 1 7.930.000.000 1 7.930.000.000 1 7.930.000.000 1 31.776.746.000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Persentase penyediaan air baku 0,27 0 200.000.000 0 3.476.380.000 1 1.750.000.000 1 1.750.000.000 1 1.750.000.000 1 8.926.380.000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Persentase normalisasi sungai 0,3 0,35 5.755.000.000 0,4 2.884.151.000 0,45 5.500.000.000 0,55 5.500.000.000 0,6 5.500.000.000 0,6 25.139.151.000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Proporsi panjang jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap 0,4137 0 26.286.625.000 0,47 41.824.323.000 0,49 30.242.265.400 0,53 30.242.265.400 1 30.242.265.400 1 158.837.744.200 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Produk Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah yang tersedia 4 Dokumen 2 Dokumen 573.609.000 2 Dokumen 0 2 Dokumen 3.170.520.000 2 Dokumen 3.170.520.000 2 Dokumen 3.170.520.000 14 Dokumen 10.085.169.000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 0,2158 0 1.616.362.800 0 360.633.300 0 484.655.000 0 484.655.000 0 484.655.000 0 3.430.961.100 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang dikelola 0,5 0,54 4.086.832.500 0,58 116.575.000 0,62 5.562.830.000 0,66 5.562.830.000 0,7 5.562.830.000 0,7 20.891.897.500 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Tata Bangunan Keciptakaryaan Persentase jumlah bangunan gedung pemerintahan yang dibangun / dipelihara 63% 65% 3.105.100.000 74% 6.740.865.787 83% 17.202.900.378 92% 17.202.900.378 100% 17.202.900.378 100% 61.454.666.921 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Air Bersih Keciptakaryaan Rumah tangga pengguna air bersih (KK) 7966 7.966 530.000.000 9.025 9.349.218.000 9.928 1.501.000.000 10.424 1.501.000.000 10.946 1.501.000.000 10.946 14.382.218.000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Persenatase ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran 59,00% 59,00% 563.571.000 63,00% 100.000.000 67,00% 99.878.000 71,00% 99.878.000 75,00% 99.878.000 75,00% 963.205.000 Dinas Pemadam Kebakaran Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Rasio satuan pengamanan per jumlah desa atau kelurahan 0,26% 0,26% 283.568.000 0,52% 300.000.000 0,78% 287.767.000 1% 287.767.000 1% 287.767.000 1% 1.446.869.000 Dinas Pemadam Kebakaran Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Persentase penyelesaian permasalahan K3 100% 100% 645.319.400 100% 220.000.000 100% 289.990.000 100% 289.990.000 100% 289.990.000 100% 1.735.289.400 Satpol PP VII - 5 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Kondisi awal RPJMD
(2017)2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi akhir RPJMD SKPD Penanggung Jawab TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Daerah Persentase meningkatnya Ketaatan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah 73% 73% 447.419.500 80% 100.000.000 83% 89.935.000 85% 89.935.000 90% 89.935.000 90% 817.224.500 Satpol PP Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 29.630.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program pengembangan wawasan kebangsaan Jumlah Peserta dan Jumlah Kegiatan 2 Keg & 75 Orang 2 Keg & 75 Orang 298.000.000 2 Keg & 75 Orang 220.000.000 2 Keg & 75 Orang 678.882.500 2 Keg & 75 Orang 668.482.500 2 Keg & 75 Orang 668.482.500 2 Keg & 75 Orang 2.533.847.500 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KECAMATAN NUNUKAN SELATAN Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Jumlah Peserta, Jumlah Pertemuan, Jumlah kec. yg dipantau 0 Orang 4 Kali 5 Kec 0 Orang 4 Kali 5 Kec 175.000.000 0 Orang 4 Kali 5 Kec 30.000.000 0 Orang 4 Kali 5 Kec 36.499.000 0 Orang 4 Kali 5 Kec 29.480.000 75 Orang 4 Kali 5 Kec 29.480.000 75 Orang 10 kali 25 Kec. 300.459.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KECAMATAN SEBATIK BARAT Program pendidikan politik masyarakat Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah 0 kec. 9 parpol, 75 org dan 15 ormas 0 kec. 9 parpol, 75 org dan 15 ormas 165.000.000 0 kec. 9 parpol, 75 org dan 15 ormas 900.000.000 19 kec. 9 parpol, 1.500 org dan 15 ormas 900.000.000 0 kec. 9 parpol, 75 org dan 15 ormas 900.000.000 0 kec. 9 parpol, 75 org dan 15 ormas 900.000.000 38 kec. 45 parpol, 3.225 org dan 75 ormas 3.765.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Jumlah PMKS yang ditangani dan mampu berintegrasi sosial 0rg 168.492.500 25 org 175.000.000 25 org 221.185.200 25 org 221.185.200 25 org 221.185.200 100 org 1.007.048.100 Dinas Sosial dan Sekretariat Daerah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah PMKS yang mendapat kesejahteraan sosial yang harmoni 20 org 20 org 490.446.255 15 org 285.000.000 15 org 283.427.500 15 org 283.427.500 10 org 283.427.500 75 org 1.625.728.755 Dinas Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 39.599.000 Sekretariat Daerah Pelayanan dan Jaminan Sosial Presentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial 19.950.700 100.000.000 96.008.500 100.000.000 100.000.000 415.959.200 Dinas Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial meningkatnya nilai- nilai kepahlawanan 1 kegiatan 1 kegiatan 124.925.625 1 kegiatan 40.000.000 1 kegiatan 83.465.000 1 kegiatan 44.400.000 1 kegiatan 44.400.000 5 kegiatan 337.190.625 Dinas Sosial, Sekretariat Daerah II. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 171.671.317.243 Bidang Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang meningkat kapasitasnya 67% 67% 57.356.950 69% 141.660.000 71% 89.208.000 73% 57.503.000 75% 57.503.000 403.230.950 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kesempatan Kerja Jumlah lapangan Kerja Baru 67% 67% 45.272.000 69% 103.050.000 364 LKB 227.667.000 397 LKB 227.667.000 430 LKB 227.667.000 831.323.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Jumlah perusahaan yang melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja 66 Perusahaan 86 Perusahaa n 57.839.649 76 Perusaha an 19.272.000 86 Perusaha an 62.936.000 96 Perusaha an 62.936.000 106 Perusahaa n 62.936.000 86 Perusaha an 265.919.649 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Persentase warga yang dibina 20% 20% 123.665.000 20% 198.725.000 20% 138.400.000 20% 138.400.000 20% 138.400.000 100% 737.590.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Persentase jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja 100% 100% 343.516.569 100% 387.628.432 100% 617.242.080 100% 617.242.080 100% 617.242.080 100% 2.582.871.241 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, DINAS PEMADAM KEBAKARAN Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak 6 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak 5% 5% Rp 242.585.000 10% - 15% 79.233.600 20% 50.000.000 25% 50.000.000 25% 421.818.600 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretariat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Kondisi awal RPJMD
(2017)2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi akhir RPJMD SKPD Penanggung Jawab TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif. 95% 95% Rp 380.810.000 96% 175.000.000 97% 146.460.000 98% 146.460.000 99% 146.460.000 99% 995.190.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Cakupan PUS yang dibina 95% 95% Rp 91.310.000 96% 50.000.000 97% 35.070.000 98% 35.070.000 99% 35.070.000 99% 246.520.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Presentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama 66,50 Rp 208.077.500 66,3 50.000.000 65,5 50.000.000 65,5 50.000.000 65 50.000.000 65 408.077.500 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi melalui media, audiensi, dan momentum KKBPK 70% 70% Rp 139.906.800 72,50% 75.000.000 75% 30.000.000 77,50% 30.000.000 80% 30.000.000 80% 304.906.800 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program keluarga berencana Cakupan peserta KB aktif 62,3 62,3 Rp 202.050.000 64,3 - 66,3 54.318.000 68,3 54.318.000 70,30 54.318.000 70,30 365.004.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program perencanaan pengendalian penduduk 49.994.000 49.994.000 49.994.000 149.982.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan program KKBPK N/A N/A Rp - 40% - 50% 74.225.000 60% 74.225.000 70% 74.225.000 70% 222.675.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bidang Pangan Program peningkatan diversivikasi dan ketahanan pangan masyarakat Persentase Tingkat Pola Pangan harapan 86,50% 69,70% 612.655.000 75,60% 649.641.800 81,80% 678.737.800 88,00% 678.737.800 94,20% 678.737.800 94,20% 3.298.510.200 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari 1.788 1.861 1.933 2.055 2.077 2.077 Bidang Pertanahan Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Persentase pemanfaatan data nilai tanah untuk meningkatkan potensi PAD n/a 20% 802.720.000 40% 834.828.800 40% 300.000.000 40% 300.000.000 40% 300.000.000 40% 2.537.548.800 Dinas Pertanahan Program penyelesaian konflik- konflik pertanahan Persentase Kebijakan daerah Bidang Pertanahan yg selaras dgn per UU n/a 1 laporan 150.000.000 1 laporan 150.000.000 1 laporan 75.000.000 1 laporan 75.000.000 1 laporan 75.000.000 5 laporan 525.000.000 Dinas Pertanahan dan Sekretariat Daerah Program pengembangan sistem informasi pertanahan Persentase Kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan berbasis IT 5,26% 15,79% 205.600.000 21,05% 213.824.000 31,58% 46.500.000 36,84% 46.500.000 42,11% 46.500.000 42,11% 558.924.000 Dinas Pertanahan Bidang Lingkungan hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase Penanganan Sampah 67% 67% 7.467.202.050 69,0% 7.079.210.611 72% 7.079.030.600 74% 7.079.030.600 76% 7.079.030.600 76% 35.783.504.461 Dinas Lingkungan Hidup VII - 7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Angka Indeks Kualitas Lingkungan 57,91% (cukup) 57,91% (cukup) 1.294.239.400 60% (cukup) 617.864.900 60,85% (cukup) 229.200.000 60,95% (cukup) 176.220.000,00 61% (cukup) 176.220.000 61% (cukup) 2.493.744.300 Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Cakupan Luasan Lahan yang di Pantau 47,37% 47,37% 162.398.300 52,63% 1.050.500.000 63,16% 2.100.000.000 70,84% 2.100.000.000 73,68% 2.100.000.000 73,68% 7.512.898.300 Dinas Lingkungan Hidup Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Kondisi awal RPJMD
(2017)2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi akhir RPJMD SKPD Penanggung Jawab TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. Program penataan hukum lingkungan Persentase Penanganan Jumlah pengaduan yg ditindaklanjuti 100% 100% 73.380.000 100% 28.110.000,00 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 161.490.000 Dinas Lingkungan Hidup Bidang Administrasi Kependudukan dan CAPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase peningkatan Kepemilikan Dokumen Adminduk dengan Database Kependudukan Kabupaten yang Akurat 80% 80% Rp 980.424.000 85% 500.000.000 90% 356.013.600 95% 326.050.000 100% 326.050.000 2.488.537.600 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Persentase Desa yang memiliki BUMDES 80% 80% 249.009.700 80% 50.000.000 80% 66.320.000 66.320.000 66.320.000 497.969.700 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, KECAMATAN SEBATIK BARAT Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase peningkatan status desa 80% 80% 166.178.200 80% 50.000.000 80% 109.784.000 109.784.000 109.784.000 545.530.200 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, KECAMATAN SEBATIK BARAT Program penataan dan penguatan kelembagaan administrasi desa Persentase pemilihan kepala desa dan penataan kelembagaan administrasi desa 80% 80% 855.855.600 80% 50.000.000 80% 46.580.000 46.580.000 46.580.000 1.045.595.600 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Persentase penyerapan keuangan desa berdasarkan APBDes 80% 80% 536.753.920 80% 185.000.000 80% 178.170.000 178.170.000 178.170.000 1.256.263.920 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Program pendayagunaan SDA dan TTG Persentase Posyantek aktif 80% 80% 147.840.000 80% 40.000.000 80% 40.000.000 40.000.000 40.000.000 307.840.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan Persentase sarana dan prasarana desa yang terdata 0 0 0 80% 100.000.000 80% 66.430.000 66.430.000 66.430.000 299.290.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Prosentase Pelabuhan Laut dan sungai /Terminal yang ditangani 80% 80% 450.000.000 80% 44.000.000 85% 25.000.000 90% 25.000.000 95% 25.000.000 100% 569.000.000 Dinas Perhubungan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Jumlah uji kir angkutan umum 744 744 350.000.000 751 0 758 59.670.000 765 59.670.000 772 59.670.000 772 529.010.000 Dinas Perhubungan Prosentase kepemilikan KIR angkutan umum 80,65% 80,65% 81,85% 83,05% 84,25% 85,45% 85,45% - Prosentase Penerimaan Retribusi Uji KIR angkutan umum 91,54% 91,54% 92,47% 93,42% 94,37% 95,33% 95,33% - Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 55 55 50 45 45 40 40 - Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Persentase Angkutan darat yg ditangani 0,065% 0,065% 1.650.000.000 0,065% 52.520.000 0,066% 390.454.400 0,066% 390.454.400 0,066% 390.454.400 0,066% 2.873.883.200 Dinas Perhubungan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Rasio ijin trayek 0,0054 0,0054 1.900.000.000 0,0054 10.000 0,0054 1.181.862.800 0,0054 1.181.862.800 0,0054 1.181.862.800 0,0054 5.445.598.400 Dinas Perhubungan 8 Bidang Komunikasi dan Informatika Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Kondisi awal RPJMD
(2017)2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi akhir RPJMD SKPD Penanggung Jawab TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Persentase kecamatan yang terkoneksi dgn internet 36% 36% 0 52% - 68% 50.000.000 84% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 150.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Persentase implementasi tahapan dalam road map IT 0 0% 0 6% - 10% 58.199.400 14% 58.199.400 20% 58.199.400 20% 174.598.200 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Program kerjasama informasi dan Media Massa Prosentase Pembentukan / Penerapan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada SKPD 0 60% 0 70% 4.176.400,00 80% 1.499.820.000 90% 1.499.820.000 100% 1.499.820.000 100% 4.503.636.400 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 60% 70% - 80% 154.775.000 90% 154.775.000 100% 154.775.000 100% 464.325.000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Kecamatan Sebatik Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Prosentase Pertumbuhan UKM 2505 UKM 1% 573.659.400 1% 214.654.000 1% 100.000.000 1% 100.000.000 1% 100.000.000 5% 1.088.313.400 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Prosentase Pertumbuhan Koperasi 268 11,00% 180.428.400 216.691.200 11,00% 267.697.800 11,00% 267.697.800 11,00% 267.697.800 55,00% 1.200.213.000 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Program peningkatan kemampuan teknologi industri Prosentase pelaku usaha IKM yang mendapat binaan 490 IKM 8,16% 1.288.790.000 6,12% 1.430.341.600 8,16% 738.119.900 7,14% 738.119.900 8,16% 738.119.900 37,74% 4.933.491.300 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Prosentase pertumbuhan industri 490 IKM 3,06% 370.130.400 3,67% 370.130.400 3,67% 253.766.299 3,67% 253.766.299 3,67% 253.766.299 17,74% 1.501.559.697 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Bidang Penanaman Modal Program peningkatan kualitas pelayanan publik Persentase Jumlah Izin yang terbit 100% 16 Kec Rp 1.122.375.218 16 Kec 832.604.800 16 Kec 463.378.800 16 Kec 463.378.800 16 Kec 463.378.800 16 Kec 3.345.116.418 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Bidang Perpustakaan Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Persentase Peningkatan Kunjungan ke Perpustakaan 6% 6% 278.370.000 8% 190.000.000 9% 247.420.200 9% 212.420.200,00 10% 212.420.200,00 10% 1.140.630.600 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Daerah program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Persentase OPD yang dibina dalam rangka penyelematan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah 21,57 160.842.000 41,17647 150.000.000 60,78 117.691.000 80,39 117.691.000,00 100 117.691.000,00 100 663.915.000,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan 2 2 118.087.000 2 60.000.000 2 54.708.800 2 2 2 232.795.800 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan III. Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan VII - 9 Program pengembangan budidaya perikanan Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%) 272,828.55 Ton 8% 6.259.038.000 16% 1.467.357.450 24% 2.778.012.556 32% 2.778.012.556 40% 2.778.012.556 40% 16.060.433.118 Dinas Perikanan Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Kondisi awal RPJMD
(2017)2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi akhir RPJMD SKPD Penanggung Jawab TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. Program pengembangan perikanan tangkap Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%) 3,933.89 Ton 2% 3.000.000.000 4% 3.662.567.204,20 6% 494.000.000 8% 494.000.000 10% 494.000.000 10% 8.144.567.204 Dinas Perikanan Program pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%) 272,828.55 Ton 8% 486.272.800 16% 28.529.000 24% 221.010.640 32% 221.010.640 40% 221.010.640 40% 1.177.833.720 Dinas Perikanan Program pemberdayaan nelayan kecil Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%) 3,933.89 Ton 2% 550.000.000 4% 546.354.400 6% 338.252.120 8% 338.252.120 10% 338.252.120 10% 2.111.110.760 Dinas Perikanan Program perizinan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan Jumlah TPI yang di kelola N/A 0 450.000.000 1 297.500.000 1 180.000.000 1 180.000.000 1 180.000.000 2 1.287.500.000 Dinas Perikanan Bidang Pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata Jumlah pengembangan pemasaran pariwisata 0 2 600.000.000 2 214.890.000 2 99.385.000 2 99.385.000 2 99.385.000 1.113.045.000 Dinas Pariwisata , Kepemudaan dan Olahraga Program pengembangan destinasi pariwisata Jumlah obyek wisata yang di bina 0 1 2.825.000.000 1 3.957.877.320 1 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 6.932.877.320 Dinas Pariwisata , Kepemudaan dan Olahraga Program pengembangan Kemitraan Jumlah kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat 0 1 150.000.000 1 10.565.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 220.565.000 Dinas Pariwisata , Kepemudaan dan Olahraga Program pengembangan ekonomi kreatif Jumlah sarana prasarana ruang kreatif 0 1 125.000.000 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 375.000.000 Dinas Pariwisata , Kepemudaan dan Olahraga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Persentase organisasi kepemudaan /generasi muda yang berperan serta dalam kegiatan kepemudaan 0 15 375.000.000 15 261.442.000 20 399.988.000 20 399.988.000 25 399.988.000 1.836.406.000 Dinas Pariwisata , Kepemudaan dan Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Presentase kegiatan olahraga yang difasilitasi 33,33 33,33 656.000.000 33,33 183.568.000 66,67 259.840.000 66,67 259.840,00 100,00 259.840,00 Dinas Pariwisata , Kepemudaan dan Olahraga Bidang Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Keikutsertaan petani/Gapoktan dalam PEDA dan PENAS 30 650.768.600 - 61.195.000 - 643.083.000 - 638.583.000 80 638.583.000 110 2.632.212.600 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Gapoktan penerima dana PUAP (Gapoktan) 9 9 9 9 9 9 9 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Prod. Tan. Pangan 1.600.127.000,00 2.369.934.600 3.230.005.800 3.230.005.800 3.230.005.800 13.660.079.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

1.Padi 26.658 26.925 27.328 27.875 28.433 29.001 30
2.Ubi Kayu 23.922 23.922 23.922 23.922 23.922 23.922 1.200 Prod. Hortikultura : 20
1.Pisang 8.806 9.070 9.342 9.623 9.911 10.209
2.Durian 1.452 1.481 1.511 1.541 1.572 1.603 45
3.Jeruk 1.011 1.062 1.115 1.170 1.229 1.290 Porduktivitas Tan 50 Pangan :
1.Padi (kw/ha) 48,5 49,00 49,50 49,90 50,40 50,90 40
2.Ubi Kayu(kw/ha) 217,28 217,28 217,28 217,28 217,28 217,28 Porduktivitas 20 Hortikultura :
1.Pisang(Kg/rump) 58,89 60,66 62,48 64,35 66,28 68,27 20
2.Durian(Kg/Phn) 125,83 128,35 130,91 133,53 136,20 138,93
3.Jeruk(Kg/Phn) 84,99 89,24 91,92 96,51 101,34 106,41 200 10 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
1.Tersedianya sarana dan alat mesin pertanian dan mekanisasi pertanian (%) 27 28,5 625.210.000 29,5 341.470.000 31,3 390.800.000 32,7 390.800.000 34,1 390.800.000 34 2.139.080.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.Menumbuhkan hom - 1 2 2 2 2 9 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Kondisi awal RPJMD

(2017)2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi akhir RPJMD SKPD Penanggung Jawab TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Produktivitas Tanaman Perkebunan 1.092.180.000 1.429.146.400 1.190.755.000 1.190.755.000 1.190.755.000 6.093.591.400 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

1.Sawit (Ton/Ha) 28 28 29 29 30 30 30
2.Kakao (Kg/Ha) 1.000 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.200 3. Pengembangan tanaman kopi (Ha) 0 0 5 5 5 5 5 4. Pengembangan tanaman cengkeh (Ha) 0 5 10 10 10 10 10 5. Pengembangan tanaman lada (Ha) 0 10 10 10 10 10 10 6. Pengembangan tanaman karet (Ha) 0 0 10 10 10 10 10 7. Pengembangan tanaman aren (Ha) 5 0 5 5 5 5 5 8. Pengembangan kelapa (Ha) 5 5 5 5 5 9. Pengembangan kakao (ha) 0 0 50 50 50 50 50 Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian 2.340.056.400 2.342.413.200 990.050.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program peningkatan penerapan teknolog peternakan 1 Jumlah Kelahiran dengan Iseminasi Buatan (ekor) 100 150 287.910.000 150 371.629.000 150 366.988.000 150 364.478.000 150 364.478.000 750 1.755.483.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.Terpeliharanya demplot peternakan (unit) 3 3 3 3 3 3 3 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Persentase peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian 50% 60% 239.949.000 70% 193.250.000 75% 114.945.000 80% 114.945.000 85% 114.945.000 85% 1.653.139.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
1.Menurunnya tingkat kematian ternak 3,3% 3,3% 306.595.000 3,1% 456.875.800 2,9% 352.775.000 2,7% 352.775.000 2,5% 352.775.000 2,5% 1.821.795.800 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.Jumlah pelaku usaha peternakan yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 0 0 0 0 1 1 Bidang Perdagangan Program peningkatan dan pengembangan ekspor Pesentase komoditi unggulan yang diserap pasar 402.088.200 298.294.000 298.294.000 298.294.000 596.588.000 Dinas Perdagangan * Padi (ton) 60% 60% 835.421.600 60% 60% 60% 60% 60% * Pisang 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% * Sawit (ton) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% * Kakao (kg/ha) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% * Ikan (ton) 3.933,89 4.012,57 4.091,25 4.169,92 4.248,60 4.327,28 4.327,28 * Rumput Laut 272.828 294.654 316.481 338.307 360.133 381.959 381.959 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Persentase efiisiensi jumlah usaha dan perdagangan 1,03% 1,06% 992.154.400 1,16% 295.565.800 1,18% 269.922.200,00 1,23% 240.522.200 1,29% 240.522.200 1,29% 2.038.686.800 Dinas Perdagangan, Sekretariat Daerah Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Cakupan Pasar Murah dan Pembinaan Pedagang Pasar (%) 36,84% 36,84% 488.150.000 42,11% 368.000.000 42,11% 375.000.000,00 Dinas Perdagangan / Dinas Kop UKM Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Persentase peredaran komoditas perdagangan yang diawasi 75% 100% 433.531.400 100% 450.872.656 193.450.600,00 Dinas Perdagangan - IV. Urusan Pemerintahan fungsi penunjang 137.578.920.184 Bidang Administrasi Pemerintahan Sub Bidang Sekretariat Daerah VII - 11 Program Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik 76.383.564 Sekretariat Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Kondisi awal RPJMD

(2017)2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi akhir RPJMD SKPD Penanggung Jawab TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase realisasi bimtek/pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa N/A 80% 291.376.300 80% 312.856.300 38.665.000 Sekretariat Daerah, Kecamatan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Jumlah fasilitasi permaslahasan perusahaan N/A 6 kali 533.750 6 kali 533.750 67.320.000 Sekretariat Daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Terlaksananya rakor dan konsultasi luar daerah 32 kali 1.970.100 32 kali 1.970.100 1.749.795.000 Sekretariat Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Jumlah kegiatan penataan daerah otonomi baru (keg) 4 1.429.500 4 1.429.500 99.330.000 Sekretariat Daerah Program Pengembangan Kecamatan Terlaksananya Paten Kecamatan dan Camat Berprestasi 100% 700.000 100% 700.000 45.262.500 Sekretariat Daerah Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 70.000.000 Sekretariat Daerah Program kerjasama pembangunan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan N/A 2 kebijakan 250.000 2 kebijakan 260.000 53.510.000 Sekretariat Daerah Program Pengadaan Barang dan Jasa Persentase pengadaan barang/jasa yang difasilitasi melalui ULP N/A 75% 500.000 75% 500.000 25.000.000 75% 75% Sekretariat Daerah Program peningkatan pendidikan dan pengembangan SDM melalui beasiswa 830.519.400 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Sosial Keagaman 1.231.812.000 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah bidang Peningkatan Pelayanan Perhubungan yg selaras dengan Per UU N/A 100% 125.000 100% 125.000 37.290.000 Sekretariat Daerah Program Pembangunan Pengembangan Bidang Perikanan Persentase Kebijakan daerah bidang perikanan yg selaras dengan Per UU N/A 100% 150.000 100% 150.000 26.990.000 100% 100% Sekretariat Daerah Program Konflik-Konflik Pertanahan 42.330.000 Sekretariat Daerah Peningkatan Produksi Daerah 40.380.000 Sekretariat Daerah Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 157.935.000 Sekretariat Daerah Program Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.279.733.600 Sekretariat Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 158.331.200 Sekretariat Daerah Sub Bidang Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah 12 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD dlm pelaksanaan Tusi 90,90% 100% 8.169.825.000 100% 7.467.134.814 4.868.080.288 100% 100% Sekretariat DPRD Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Kondisi awal RPJMD
(2017)2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi akhir RPJMD SKPD Penanggung Jawab TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. Sub Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah 104.005.000 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 18.320.000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Persentase pemanfaatan data nilai tanah untuk meningkatkan potensi PAD n/a 20% 432.910.000,00 40% 450.226.400,00 85.685.000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sub Bidang Pengelolaan Perbatasan daerah 101.560.000 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 101.560.000 Sekretariat Daerah Sub Bidang Penanggulangan Bencana 451.492.500 Program Penanggulangan Bencana Daerah Prosentase penurunan tingkat kerentanan bencana 7.5% 7.12% 1.838.164.250 6.57% 1.836.090.820 451.492.500 1.716.956.381 1.888.652.019 7.731.355.971 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kecamatan 209.919.600 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 34.100.000 34.100.000,00 34.100.000,00 102.300.000 KECAMATAN SEBATIK BARAT, KECAMATAN SEBATIK UTARA Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemberdayaan Perdesaan 15.000.000 15.000.000,00 15.000.000,00 45.000.000 Kecamatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan rata -rata jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina N/A 80% 1.197.764.780 80% 907.252.506 160.819.600 8 Kecamatan Bidang Pengawasan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti 86% 87% 2.663.195.800 88% 2.718.548.049 1.589.050.900 Inspektorat Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Tingkat kapabilitas APIP 1 2 DC 200.000.000 2 208.000.000 154.000.000 Inspektorat Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Tingkat maturitas NA Level 2 66.900.000 Level 2 69.576.000 Level 3 30.000.000 Level 3 Level 3 Inspektorat Program Penganggaran,pengawasan/ monev dan kode etik Terlaksananya Pengawasan Pembangunan sesuai program kerja pemerintah daerah 98,29% 100% 208.750.000 100% 165.924.417 181.250.000 Sekretariat DPRD Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Adanya Peraturan Daerah Kab. Nunukan sebagai acuan kegiatan sosial kemasyarakatan 96,74% 100% 423.875.000 100% 452.080.218 1.011.893.200 Sekretariat Daerah,Inspektorat, Sekretariat DPRD, DINAS PERHUBUNGAN Bidang Perencanaan Program perencanaan pembangunan daerah 555.000.000 627.200.000 1.137.440.220 Bappeda Litbang dan 48 OPD Program Perencanaan Pembangunan perekonomian Prosentase perencanaan bidang ekonomi 2 dokumen 20% 197.300.400 40% 405.192.416 449.979.700 449.979.700 449.979.700 1.952.431.916 Bappeda Litbang VII - 13 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Prosentase perencanaan bidang sosial budaya 2 dokumen 20% 780.000.000 40% 961.200.000 313.691.000 313.691.000 313.691.000 2.682.273.000 Bappeda Litbang Program Perencanan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana 399.699.900 399.699.900 399.699.900 1.199.099.700 Bappeda Litbang Program Peningkatan Kemampuan IPTEK dan Inovasi Prosentase perencanaan IPTEK dan Inovasi 0% 40% 750.000.000 20% 780.000.000 149.999.900 149.999.900 149.999.900 1.979.999.700 Bappeda Litbang Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Kondisi awal RPJMD
(2017)2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi akhir RPJMD SKPD Penanggung Jawab TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 2 0 186.000.000 2 193.440.000 457.789.800 457.789.800 457.789.800 1.752.809.400 Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,. Program Pengembangan Data / Informasi Optimalisasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Data 100% 1 Thn 78.420.000,00 1 Thn 81.556.800,00 179.388.000 179.388.000 179.388.000 698.140.800 Bappeda Litbang, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kesehatan, Kec. Nunukan Selatan dan Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 27.695.069.700 29.904.653.721 13.410.741.300 BPKAD dan 48 OPD Bidang Kepegawaian Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5.974.419.090 6.199.794.045 1.574.295.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Sekretariat Daerah V. Program Penunjang Pemerintahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran 107.226.891.640 112.593.594.808 90.079.977.825 Seluruh OPD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan 971.071.478 1.053.425.267 938.104.250 2.963.757.948 3.260.133.743 9.186.492.685 Seluruh OPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 8.007.569.730 10.159.038.577 11.546.143.437 Seluruh OPD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 1.639.661.150 2.813.976.576 410.304.000 Seluruh OPD Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Penurunan jumlah ASN yang terkena hukuman disiplin 1.058.250.000 2.740.479.708 932.550.000 Seluruh OPD 352.268.680.827 14 Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangan. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nunukan disajikan pada tabel 8.1, sedangkan tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan pada tabel 8.2. VII - 15 Tabel 8.1 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Pemerintahan Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 NO Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Target 2016 (realisasi) 2017 (realisasi) 2018 (proyeksi) 2019 (proyeksi) 2020 (proyeksi) 2021 (proyeksi) I TUJUAN 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,24 6,78 6,8 6,85 6,9 6,95 2 Indeks Pembangunan Manusia 64,35 65,1 65,5 65,9 66,3 66,7 3 Indeks Reformasi Birokrasi - - - - - - 4 Indeks Rasa Aman n/a 0,65 0,681 0,711 0,742 0,772 5 Angka Kemiskinan 5,25 6,22 6 5,8 5,5 5 II SASARAN 1 PDRB Sektor Pertanian (%) 23,81 21,59 22,36 22,50 22,65 22,76 2 PDRB Perdagangan (%) 5,58 5,71 6,00 6,30 6,58 6,70 3 Persentase peningkatan kualitas jalan yang terbangun antar kecamatan 78,95% 84,21% 89,47% 94,74% 100% 4 Persentase peningkatan areal lahan yang dialiri jaringan irigasi 5 Persentase desa yang terhubung dengan jaringan komunikasi/ persentase desa yang blankspot 36% 68% 84% 100% 6 persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi darat dan air 17,14% 20% 22,86% 25,71% 7 Nilai realisasi Investasi (Milyar Rupiah) 649 720 740 760 8 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Pariwisata (%) 1,01 0,96 1,01 1,06 1,11 1,17 9 Indeks kualitas lingkungan hidup 57,51% (kurang) 60,85% (cukup) 60,95% (cukup) 61% (cukup) 10 Rata-rata Lama Sekolah 7,57 7,65 7,91 8,13 8,34 8,56 11 Harapan Lama Sekolah 12,58 12,61 12,64 13,35 13,65 14,15 12 Angka Harapan Hidup 71,23 71,25 71,27 72 72,5 73 13 Persentase atlet berprestasi 33% 40% 45% 49% 53% 14 Nilai Capaian SAKIP C CC B B B 15 Nilai LPPD ST ST ST ST 16 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP 17 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 75% 90% 95% 100% 18 Indeks rasa aman 19 cakupan kasus K3 yang diselesaikan 87% 90% 100% 100% 100% 100% 20 Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan 94% 95% 96% 97% 98% 99% 21 Indeks gini 0,280 0,284 0,280 0,276 0,272 0,268 22 Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 7,24 7,24 6,74 6,24 5,74 5,24 16 Tabel 9.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Nunukan NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi awal RPJMD Tahun 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab 2017 (realisasi) 2018 (proyeksi) 2019 (proyeksi) 2020 (proyeksi) 2021 (proyeksi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Pengawasan, Kepegawaian dan Persandian 1 Pertumbuhan PDRB 0,54% 1,63% 2,72% 3,82% 4,91% 6% 6% Bappeda dan Litbang 2 Laju Inflasi Kabupaten (%) 11,91 (2014) 14,46 11,68 8,6 6,33 4,66 3,43 Bappeda dan Litbang 3 PDRB Perkapita Kab. Nunukan (Juta) 15.099.195 16.000.000 16.300.000 16.500.000 16.800.000 17.000.000 17.200.000 Bappeda dan Litbang Fokus Kesejahteraan Masyarakat Pendidikan 1 Rata-rata Lama Sekolah 7,21 7,5 7,6 7,8 7,9 8 8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Harapan Lama Sekolah 12,41 12,5 13,15 13,35 13,65 14,15 14,15 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 Angka Melek Huruf 91,32 91,45 91,58 91,80 92,12 92,65 92,65 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4 Angka Partisipasi Murni (APM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1. a.SD/MI 81,29 83 85 87 89 92 92
2. b.SMP/MTs 58,8 59 60 63 65 67 67 5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. a.PAUD 72,26% 73,25% 74,25% 75,25% 76,25% 77,25% 77,25%
4. b.SD/MI 96,54% 97,54% 98,54% 99,54% 100,54% 101,54% 101,54%
5. c.SMP/MTs 61,65% 62,80% 63,65% 64,65% 65,65% 66,65% 66,65% 6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. a.SD/MI 90,22 92 94 96 98 100 100
7. b.SMP/MTs 63,59 65 67 68 71 74 74 7 Rasio guru sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. a.SD/MI 12,02 12,1 12,15 12,2 12,25 12,3 12,3
9. b.SMP/MTs 13,29 13,35 13,4 13,45 13,5 13,55 13,55 VII - 17 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi awal RPJMD Tahun 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab 2017 (realisasi) 2018 (proyeksi) 2019 (proyeksi) 2020 (proyeksi) 2021 (proyeksi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 Rasio Ketersediaan sekolah/ Penduduk Usia Sekolah 0,39% 0,40% 0,41% 0,42% 0,43% 0,44% 0,44% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kesehatan 1 Angka kematian ibu melahirkan/100.000 kelahiran hidup 160 123 119 91 88 84 84 Dinas Kesehatan 2 Angka kematian bayi/1000 kelahiran hidup 17,6 13,8 12,1 10,5 9 7,6 7,6 Dinas Kesehatan 3 Angka balita gizi kurang 4,6 4 3,2 2,9 2,6 1,7 1,7 Dinas Kesehatan 4 Meningkatkan angka harapan hidup 70,8 71 71,5 72 72,5 73 73 Dinas Kesehatan 5 Cakupan rumah sehat 63% 65% 66% 67% 68% 70% 70% Dinas Kesehatan 6 Jumlah peserta JKN 64,80% 80% 90% 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan 7 Cakupan pertolongan persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan 80% 82% 83% 84% 85% 86% 86% Dinas Kesehatan 8 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 74% 76% 78% 80% 82% 82% 82% Dinas Kesehatan 9 Persentase penemuan penderita HIV pada daerah resti 20% 30% 35% 40% 45% 50% 50% Dinas Kesehatan 10 Persentase penemuan pasien TB baru BTA positif pada keluarga penderita TB 45,2% 47,0% 49% 50% 53% 55% 55% Dinas Kesehatan Pertanahan 1 Persentase tanah Pemda yang bersertifikat 14,14% 15,16% 17,21% 19,26% 21,31% 23,36% 23,36% Dinas Pertanahan 2 Prosentase tanah Pemda yang di fasilitasi patok dan plang N/A 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% Dinas Pertanahan 3 Prosentase penetapan alas hak tanah Pemda N/A 2,19% 4,39% 6,58% 8,77% 10,96% 10,96% Dinas Pertanahan 4 Prosentase fasilitasi penyelesaian konflik tanah Pemerintah dengan masyarakat N/A 20% 34,29% 48,57% 62,86% 77,14% 77,14% Dinas Pertanahan Ketenagakerjaan 1 Tingkat Pengangguran Terbuka 3,78 3,5 3,2 3 2,8 2,5 2,5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 Prosentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan dan perjanjian kerja 4 4 4 4 4 4 4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 Prosentase perusahaan yang membentuk Lembaga kerja sama (LKS) Bipartit N/A 3 3 3 3 3 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 18 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi awal RPJMD Tahun 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab 2017 (realisasi) 2018 (proyeksi) 2019 (proyeksi) 2020 (proyeksi) 2021 (proyeksi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 Prosentase perusahaan dalam pembentukan struktur skala upah N/A 3 3 3 3 3 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5 Presentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama (PB) 7 3 3 3 3 3 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6 Presentase perusahaan yang mengikuti program pelayanan jaminan sosial tenaga kerja 56 30 30 30 30 30 30 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7 Tingkat pengangguran terbuka 3.78 3.72 3.70 3.65 3.60 3.50 3.50 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8 Prosentase Regulasi yang mendukung penciptaan lapangan kerja N/A 3 5 7 9 10 10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9 Prosentase tenaga kerja yang membuka usaha mandiri N/A 5 7 9 10 12 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10 Prosentase tenaga kerja yang memperoleh Pelatihan Berbasis Kompetensi N/A 90 90 90 90 90 90 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pendidikan 1 Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 73,50% 75,15% 76,00% 78,00% 80,00% 81,25% 81,25% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Persentase Sekolah Ruang Kelas Kondisi Baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. a.SD/MI 25% 27% 28% 29% 30% 31% 31%
11. b.SMP/MTs 34% 35% 36% 37% 38% 39% 39% 3 Persentase Sekolah Memiliki Perpustakaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12. a.SD/MI 67% 68% 69% 70% 71% 72% 72%
13. b.SMP/MTs 73% 74% 75% 76% 77% 78% 78% 4 Angka Putus Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14. a.SD/MI 0,31% 0,29% 0,27% 0,25% 0,21% 0,15% 0,15% 5 b. SMP/MTs 0,36% 0,29% 0,27% 0,25% 0,21% 0,15% 0,15% 6 Angka Kelulusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15. a.SD/MI 99,58 99,6 99,65 99,7 99,75 99,8 99,8 VII - 19 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi awal RPJMD Tahun 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab 2017 (realisasi) 2018 (proyeksi) 2019 (proyeksi) 2020 (proyeksi) 2021 (proyeksi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. b.SMP/MTs 99,71 99,8 99,8 99,9 99,95 99,95 100 6 Angka Melanjutkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17. a.SD/MI Ke SMP/ Mts 93,07% 93,11% 93,15% 93,25% 93,35% 93,50% 93,50%
18. b.SMP/MTs ke SMA / SMK 87,67% 87,75% 87,81% 87,85% 87,91% 88,12% Kesehatan 1 Angka kematian ibu melahirkan Per 100.000 KH 160 123 119 91 88 84 84 Dinas Kesehatan 2 Angka Kematian Bayi per 1000 KH 17,6 13,8 12,1 10,5 9 7,6 7,6 Dinas Kesehatan 3 Presentase kepesertaan JKN 64,8 80 90 100 100 100 100 Dinas Kesehatan 4 GDR (Gross Death Rate) 23 23 21 20 19 18 18 Dinas Kesehatan 5 BOR (Bed Occupancy Ratio) 34 37 45 50 60 65 65 Dinas Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio Jaringan Irigasi 41.00% 45.00% 50.00% 55.00% 57.00% 61.36% 61.36% DPUPRPKP Persentase penyediaan air baku 27% 30% 33% 50% 55% 60% 60% DPUPRPKP Persentase normalisasi sungai 30% 35% 40% 45% 55% 60% 60% DPUPRPKP Panjang Jalan Kabupaten yang terbangun 817.08 KM 38 KM 8 KM 24 KM 147 KM 1.3 KM 1,017.38 KM DPUPRPKP Persentase panjang jalan dan jembatan yang dipelihara 31.23 KM 2 KM 2 KM 2 KM 2 KM 2 KM 41.23 KM DPUPRPKP Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Nunukan Dalam Kondisi Mantap 41.37% 43.21% 46.66% 49.25% 52.51% 57.35% 57.35% DPUPRPKP Persentase jumlah bangunan gedung pemerintahan yang dibangun / dipelihara 63.27% 65.31% 74.49% 82.65% 91.84% 100% 100% DPUPRPKP Rumah tangga pengguna air bersih (KK) 7,966 8,205 9,025 9,928 10,424 10,946 10,946 DPUPRPKP Jumlah Produk Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah yang tersedia 4 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 14 Dok DPUPRPKP Kesesuaian pemanfaatan pola ruang sesuai peruntukannya 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DPUPRPKP Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 21.58% 22.96% 22.95% 22.93% 22.92% 22.90% 22.90% DPUPRPKP Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tinggal bersanitasi 19% 25% 30% 35% 40% 45% 45% DPUPRPKP Persentase rumah layak huni 63% 65% 70% 75% 80% 85% 85% DPUPRPKP 20 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi awal RPJMD Tahun 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab 2017 (realisasi) 2018 (proyeksi) 2019 (proyeksi) 2020 (proyeksi) 2021 (proyeksi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang dikelola 50% 51% 52% 53% 45% 55% 55% DPUPRPKP Luas Areal Pemakaman 26.0 Ha 26.10 Ha 26.10 Ha 29.10 Ha 31.10 Ha 31.10 Ha 31.10 Ha DPUPRPKP Persentase jumlah pekerja pertamanan yang memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DPUPRPKP Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1 Tingkat ketaatan masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah. 73 80 83 85 89 90 90 Satpol. PP 2 Penyelesaian Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Keindahan. 100 100 100 100 100 100 100 Satpol. PP 3 Rasio Personil PPNS pada SATPOL PP. 20 30 40 50 60 80 80 Satpol. PP 4 Rasio Personil SATPOL PP yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Dasar. 64.60 64.60 82.30 82.30 100 100 100 Satpol. PP 5 Tingkat Konflik Sosial Berbau SARA 0 Konflik 0 Konflik 0 Konflik 0 Konflik 0 Konflik 0 Konflik 0 Konflik Bakesbangpol 6 Jumlah LSM Aktif 109 15 15 15 15 15 75 Bakesbangpol 7 Tingkat waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 55,55% 59,00% 63,00% 67,00% 71,00% 75,00% 75,00% Dinas Pemdam Kebakaran 8 Rasio satuan pengamanan perjumlah desa atau kelurahan 0,26% 0,26% 0,52% 0,78% 1% 1% 1% Dinas Pemdam Kebakaran Sosial 1 Persentase penduduk miskin 8% 7,50% 7,00% 6,50% 6,00% 5,50% 5,50% Dinas Sosial 2 Presentase penanganan masalah kesejahteraan sosial 9,45% 11% 13% 15% 17% 20% 20% Dinas Sosial Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 1 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 94% 95% 96% 97% 98% 99% 99% DP3AP2KB 2 Persentase perempuan yang diberdayakan 41,79% 47,05% 50,40% 53,30% 56,10% 59,00% 59,00% DP3AP2KB VII - 21 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi awal RPJMD Tahun 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab 2017 (realisasi) 2018 (proyeksi) 2019 (proyeksi) 2020 (proyeksi) 2021 (proyeksi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 Cakupan peserta KB aktif 0,00% 62,3 64,3 66,3 68,3 70,30 70,30 DP3AP2KB Pangan 1 Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama 45,47% 51,15% 57,53% 65,68% 72,83% 79,35% 79,35% Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Lingkungan Hidup 1 Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 57,51 57,91 60 60,85 60,95 61,00 61,01 Dinas Lingkungan Hidup 2 Indeks Kualitas Air 0 50,00 50,32 50,50 50,55 50,70 50,71 Dinas Lingkungan Hidup 3 Indeks Kualitas Udara 93,81 93,82 93,83 93,84 93,85 93,86 93,87 Dinas Lingkungan Hidup 4 Indeks Kualitas Tutupan Hutan 0 60 65 67,5 70 72,5 72,5 Dinas Lingkungan Hidup 5 Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati hukum lingkungan 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Lingkungan Hidup 6 Persentase penanganan pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti NA 100 100 100 100 100 100 Dinas Lingkungan Hidup 7 Persentase usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan 50 53 55 57 60 65 70 Dinas Lingkungan Hidup 8 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA 7 Sekolah 2 Kecamatan 7 Sekolah 2 Kecamatan 7 Sekolah 2 Kecamatan 7 Sekolah 2 Kecamatan 7 Sekolah 2 Kecamatan 9 Sekolah 2 Kecamatan 9 Sekolah 2 Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup 9 Capaian Adipura 65 70 73 75 75 75 75 Dinas Lingkungan Hidup 10 Jumlah Sekolah Adiwiyata 2 2 2 2 2 2 5 Dinas Lingkungan Hidup 11 Persentase penanganan sampah 65,92% 67,00% 69,00% 72,00% 74,00% 76,00% 76,00% Dinas Lingkungan Hidup Penanggulangan Bencana 1 Indeks risiko bencana daerah N/A 167 161 155 149 143 143 BPBD 2 Prosentase penurunan tingkat kerentanan bencana 7,50% 7,12% 6,57% 5,48% 4,49% 3,72% 3,72% BPBD Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Prosentase Akurasi data Kependudukan Kabupaten Nunukan 67,72% 80% 85% 90% 95% 100& 100& Disdukcapil 2 Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP el) 69,54% 85% 86% 88% 90% 100% 100% Disdukcapil 22 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi awal RPJMD Tahun 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab 2017 (realisasi) 2018 (proyeksi) 2019 (proyeksi) 2020 (proyeksi) 2021 (proyeksi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 66,56% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Disdukcapil 4 Cakupan Penerbitan KK 82,55% 70% 75% 80% 85% 100% 100% Disdukcapil 5 Cakupan Penerbitan Akta Kematian 100,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Disdukcapil 6 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan 59,62% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Disdukcapil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Presentase Peningkatan status desa N/A 19 desa 39 desa 58 desa 78 desa 97 desa 97 desa DPMD 8,60% 17,24% 25,85% 34,48% 43,10% 43,10% DPMD 2 Persentase daya serap keuangan Desa 92% 92% 94% 96% 98% 99% 100% DPMD 3 Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 8,20% 18% 19% 19% 19% 18% 100% DPMD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Angka Kelahiran Total (TFR) 2,62% 2,6% 2,58% 2,56% 2,54% 2,52% 2,52% DP3AP2KB Perhubungan 1 Prosentase Pelabuhan Laut dan sungai /Terminal yang ditangani 80% 80% 85% 90% 95% 100% 100% Dinas Perhubungan 2 Prosentase Angkutan darat 0,065% 0,065% 0,065% 0,066% 0,066% 0,066% 0,066% Dinas Perhubungan 3 Jumlah arus penumpang angkutan umum 598.429 600.000 605.000 605.000 610.000 610.000 610.000 Dinas Perhubungan 4 Jumlah uji kir angkutan umum 744 744 751 758 765 772 840 Dinas Perhubungan 5 Prosentase kepemilikan KIR angkutan umum 80,65% 80,65% 81,85% 83,05% 84,25% 85,45% 85,45% Dinas Perhubungan 6 Prosentase penerimaan retribusi Uji KIR angkutan umum 91,54% 91,54% 92,47% 93,42% 94,37% 95,33% 95,33% Dinas Perhubungan 7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 55 55 50 45 45 40 40 Dinas Perhubungan 8 Rasio ijin trayek 0,0054 0,0054 0,0054 0,0054 0,0054 0,0054 0,0054 Dinas Perhubungan 9 Prosentase pemasangan rambu-rambu 65% 65% 65% 70% 70% 75% 75% Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 1 Persentase SKPD yang menerapkan pelayanan secara elektronik 25% (8 SKPD) 32% 41.90% 58.06% 77.42% 100% 100% Diskominfo Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Prosentase Pertumbuhan Koperasi 268 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 55,00% DKUKMP 2 Prosentase Pertumbuhan UKM(% 2505 UKM 1% 1% 1% 1% 1% 5% DKUKMP VII - 23 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi awal RPJMD Tahun 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab 2017 (realisasi) 2018 (proyeksi) 2019 (proyeksi) 2020 (proyeksi) 2021 (proyeksi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 Prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan formal N/A 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 25,00% DKUKMP Penanaman Modal 1 Jumlah investor berskala Nasional ( PMDN/ PMA ) 23 3 3 4 5 4 42 DPMPTSP 2 Kenaikan / penurunan Nilai realisasi PMDN ( Milyar / Rupiah ) 649 680 700 720 740 760 4.249 DPMPTSP 3 Kenaikan / penurunan Nilai realisasi PMDN/ PMA ( % ) 15,27% 16,00% 16,47% 16,95% 17,42% 17,89% 100% DPMPTSP 4 Jumlah Nilai investasi berskala nasional ( PMDN dan PMA ) 9.936 90 125 200 250 300 10.901 DPMPTSP 5 Rasio daya serap tenaga kerja 65 70 90 100 110 105 540 DPMPTSP BIDANG PERIZINAN USAHA DAN TERTENTU DPMPTSP 6 Prosentase ketepatan waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan ( SOP ) 914 500 (55%) 450 (60%) 460 (65%) 400 (70%) 500 (75%) 2300 (100%) DPMPTSP 7 Prosentase ketepatan waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan ( SOP ) 100% 55% 60% 65% 70% 75% 100% DPMPTSP Kepemudaan dan Olah Raga 1 Cakupan pemuda pelopor 20% 40% 40% 60% 60% 80% 80% Dinas Pariwisata, Kepemuda dan Olahraga 2 Persentase atlet yang berprestasi 33% 37% 41% 45% 49% 53% 53% Dinas Pariwisata, Kepemuda dan Olahraga Statistik 1 Buku Nunukan Dalam Angka 1 1 1 1 1 1 5 Diskominfo Kebudayaan 1 Persentase pelestarian budaya lokal 70,00% 75,00% 80,00% 83,00% 85,00% 85,00% 85,00% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 24 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi awal RPJMD Tahun 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab 2017 (realisasi) 2018 (proyeksi) 2019 (proyeksi) 2020 (proyeksi) 2021 (proyeksi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Prosentase cagar budya yang dilestarikan N/A 12,5 25 25 25 12,5 100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perpustakaan 1 Jumlah Perpustakaan(IKK) 44 Perpustakaan 46 48 50 52 54 54 Perpustakaan Dinas Perustakaan dan Kearsipan 2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun (IKK) 23.869 Orang 25.301 27.325 29.785 32.465 35.712 53.382 Dinas Perustakaan dan Kearsipan 3 Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (IKK) 8.382 Buku 49.382 50.382 51.382 52.382 53.382 53. 382 Buku Dinas Perustakaan dan Kearsipan Kearsipan 1 Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan yang diimplementasikan 0 Aplikasi 0 1 1 2 2 2 Aplikasi Dinas Perustakaan dan Kearsipan 2 Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku (IKK) 1 OPD 3 8 13 18 23 23 OPD Dinas Perustakaan dan Kearsipan Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan dan Perikanan 1 Presentase Peningkatan Produksi Perikanan (%) 276.762,44 298.667,40 320.572,37 342.477,32 364.382,29 386.287,25 386.287,25 Dinas Perikanan 7,91% 15,83% 23,74% 31,66% 39,57% 39,57%
19. a.Presentase Produksi Perikanan Tangkap (ton) 3.933,89 4.012,57 4.091,25 4.169,92 4.248,60 4.327,28 4.327,28 0 2% 4% 6% 8% 10% 10%
20. b.Presentase Produksi Perikanan Budidaya (ton) 272.828,55 294.654,83 316.481,12 338.307,40 360.133,69 381.959,97 381.959,97 0 8% 16% 24% 32% 40% 40% 2 Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan N/A 101 101,1 101,2 101,3 101,4 101,4 Dinas Perikanan
21. a.Nilai Tukar Nelayan (NTN) N/A 101 101,1 101,2 101,3 101,4 101,4
22. b.Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) N/A 101 101,1 101,2 101,3 101,4 101,4 3 Presentase Penurunan Rumah Tangga Nelayan dan Pembudidaya Miskin (%) 6,12% 10,50% 14,87% 19,25% 23,62% 27,99% 27,99% Dinas Perikanan
23. a.Presentase Penurunan Rumah Tangga Nelayan Miskin (%) 8,62% 1,31% 1,31% 1,31% 1,31% 1,31% 15,14%
24. b.Presentase Penurunan Rumah Tangga Pembudidaya Miskin (%) 3,47% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 41,67% VII - 25 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi awal RPJMD Tahun 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab 2017 (realisasi) 2018 (proyeksi) 2019 (proyeksi) 2020 (proyeksi) 2021 (proyeksi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 Presentase Cakupan Binaan Kelompopk/Koperasi Nelayan dan Pembudidaya Ikan (%) 61,57% 5,24% 5,68% 5,68% 5,68% 5,68% 5,68% Dinas Perikanan
25. a.Presentase Cakupan Binaan Kelompok/Koperasi Nelayan (%) 11,67% 8,33% 8,33% 10,00% 10,00% 10,00% 58,33%
26. b.Presentase Cakupan Binaan Kelompok/Koperasi Pembudidaya (%) 79,29% 4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 100% Pariwisata 1 Jumlah kunjungan wisatawan 14.515 15.000 17.000 19.000 21.000 23.000 23.000 Dinas Pariwisata, Kepemuda dan Olahraga 2 Presentase destinasi pariwisata yang dikembangkan 0% 33,3% 33,3% 33,3% 66,7% 66,7% 66,7% Dinas Pariwisata, Kepemuda dan Olahraga Pertanian Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura DPKP 1 Produksi DPKP
27. a.Padi (Ton) 26.658 26.925 27.328 27.875 28.433 29.001 29.001
28. b.Pisang (Ton) 8.806 9.070 9.342 9.623 9.911 10.209 10.209 2 Produktivitas DPKP
29. a.Padi (Kg/Ha) 4,85 4,9 4,95 4,99 5,04 5,09 5,09
30. b.Pisang (Kg/Rpn) 58,89 60,66 62,48 64,35 66,28 68,27 68,27 3 Produktivitas DPKP
31. a.Sawit(Ton/Ha) 28 28 29 29 30 30 30
32. b.Kakao (Kg/Ha) 1.000 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.200 4 Peningkatan populasi ternak : DPKP Sapi (Ekor) 8.500 8.850 9.200 9.550 9.900 9.900 9.900 5 Ketersediaan pangan utama 45,47% 51,15% 57,53% 65,68% 72,83% 79,35% 79,35% DPKP 6 Nilai Tukar Petani (NTP) - 102,46 102,96 103,75 104,39 105 105 DPKP Perdagangan Prosentasi komoditi unggulan yang diserap pasar Dinas Perdagangan a.padi ( Ton ) 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Dinas Perdagangan b.pisang (Kg/Rpmn) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% Dinas Perdagangan 26 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi awal RPJMD Tahun 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab 2017 (realisasi) 2018 (proyeksi) 2019 (proyeksi) 2020 (proyeksi) 2021 (proyeksi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 c.sawit ( Ton ) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Perdagangan e.kakao ( Kg/Ha ) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Perdagangan f.ikan ( Ton ) 3.933,89 4.012,57 4.091,25 4.169,92 1200 1250 1250 Dinas Perdagangan g.rumput laut (Ton ) 272.828,55 294.654,80 316481 338.307,40 360.133,68 381.959,97 381.959,97 Dinas Perdagangan Persentase Jumlah Pasar yang terbangun (%) 1,03% 1,06% 1,16% 1,18% 1,23% 1,29% 1,29% Dinas Perdagangan Presentase Peredaran Komoditas Perdagangan yang diawasi 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Perdagangan Cakupan Pasar Murah dan pembinaan pedagangan pasar 36,84% 36,84% 42,11% 42,11% 47,37% 47,37% 47,37% Dinas Perdagangan Perindustrian; 1 Prosentase Pertumbuhan Industri 490 IKM 3,06% 3,67% 3,67% 3,67% 3,67% 17,74% DKUKMP 2 Prosentase pelaku usaha IKM yang mendapat binaan 490 IKM 8,16% 6,12% 8,16% 7,14% 8,16% 37,74% DKUKMP Transmigrasi 1 Terbangunnya 1 wilayah pengembangan transmigrasi (WPT) 0 0 1 0 1 0 2 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi 2 Presentase masyarakat transmigrasi yang mandiri 0 10 15 20 30 50 50% Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Pengawasan, Kepegawaian dan Persandian 1 Capaian SAKIP C CC CC B B B B Sekretariat Daerah 2 Status Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) ST ST ST ST ST ST ST Sekretariat Daerah 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) n/a 70% 75% 80% 95% 100% 100% Sekretariat Daerah 4 Prosentase usulan musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan RKPD 35% 40% 45% 50% 55% 60% 60% Bappeda dan Litbang 5 Prosentase kesesuaian antara program, kegiatan dan target dalam RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA DAN DPA 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda dan Litbang 6 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti 86% 87% 88% 89% 90% 90% 90% Inspektorat 7 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP BPKAD 8 Persentase Pertumbuhan Pendapatan 4% 3,73% 3,27% 3,16% 3,07% 3,22% 3,29% BP2RD 9 Jumlah Wajib Pajak 31.055 WP 33.000 WP 35.000 WP 36.500 WP 37.000 WP 38.000 WP 38.000 WP BP2RD VII - 27 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi awal RPJMD Tahun 20 16 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021 SKP D Pena nggu ng Jawa b 2017 (realisasi) 2018 (proyeksi) 2019 (proyeksi) 202 0 (proyeksi) 2021 (proyeksi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 Persentase penyelesain Propem Perda Inisiatif DPRD 6 0 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sekre tariat DPR D 11 Persentase Penyelerasan kompetensi dengan jabatan 49,20% 5,06% 30,34% 60,25% 90,17% 100% 100% BKPS DM 12 Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Dalam Jabatan 7 2 % 71,77% 77,39% 83,01% 88,62% 94,24% 100% BKPS DM 13 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan PNS 82,22% 87,22% 89,22% 91,22% 93,22% 95,22% 100% BKPS DM 14 Persentase Penyerahan SK Pegawai Tepat Waktu 73,09% 73,69% 84,48% 85,38% 86,15% 86,92% 100% BKPS DM 15 Kapabilitas APIP Skor 1 Skor 2 (DC) Skor 2 Skor 3 (DC) Skor 3 Skor 3 Skor 3 Inspe ktora t 16 Tingkat maturitas SPIP Level 1 Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Inspe ktora t 28 9.1. PEDOMAN TRANSISI Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan pada saat akhir tahun perencanaan RPJMD, penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Nunukan 2005-2025, dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. RKPD Tahun 2022 antara lain disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tahun pertama masa kepemimpinannya. Selanjutnya, RKPD Tahun 2022 sebagai masa transisi akan menjadi tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya. VII - 29 9.2. KAIDAH PELAKSANAAN Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan RPJMD, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pencapaian target kinerja pembangunan, pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
  1. 1.Perangkat daerah dilingkungan Kabupaten Nunukan melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 ini dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsi.
  2. 2.Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016- 2021 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai Tahun 2020 dan tahun 2021, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
  3. 3.Perangkat daerah dilingkungan Kabupaten Nunukan, berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing- masing, dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021. Selanjutnya, Perubahan Renstra-PD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja-PD) selama kurun waktu sisa 5 (lima) tahun.
  4. 4.Setiap kepala perangkat daerah dilingkungan Kabupaten Nunukan berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra-PD dan melaporkannya ke Bappeda untuk diverifikasi.
  5. 6.Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD 2016–2021, baik tahunan maupun di akhir masa jabatan Kepala Daerah. Materi pengendalian dan evaluasi RPJMD berasal dari evaluasi hasil RKPD dan Renja-PD setiap tahun.
  6. 7.Laporan evaluasi hasil RKPD setiap tahun menjadi masukan bagi perencanaan tahun berikutnya dan dasar bila akan melakukan perubahan RKPD.
  7. 8.Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah t e n t a n g Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021. 30 No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bid. Urusan Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase efisiensi penyerapan anggaran 90% 96% 200.097.979.306 1 3.532.081.274 1 3.532.081.274 95% 2% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang layak pakai 90% 96% 1.279.236.915 1 33.598.000 1 33.598.000 0,66 3% Sedang Sangat Rendah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 60.780.800 - 60.780.800 0,66 #DIV/0! Sedang #DIV/0! Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD 72,26% 72,52% 11.745.227.437 1 6.237.361.000 1 6.237.361.000 0,66 53% Sedang Rendah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Angka Partisipasi Murni (APM) 138.015.655.963 37.527.506.257 37.527.506.257 0,66 27% Sedang Sangat Rendah
1. a.SD/MI 81,29% 92% 1 1 0,66 #DIV/0! Sedang #DIV/0!
2. b.SMP/MTS 58,80% 67% 1 1 0,66 #DIV/0! Sedang #DIV/0! Angka Partisipasi Sekolah (APS) 0,66 #DIV/0! Sedang #DIV/0!
3. a.SD/MI 90,22% 100% 1 1 0,66 #DIV/0! Sedang #DIV/0!
4. b.SMP/MTS 63,59% 74% 1 1 0,66 #DIV/0! Sedang #DIV/0! Program Pendidikan Non Formal Angka melek huruf 91,32% 92,12% 10.852.265.112 1 814.749.136 1 814.749.136 0,66 8% Sedang Sangat Rendah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV 73,50% 81% 46.963.512.758 1 8.226.877.156 1 8.226.877.156 0,66 18% Sedang Sangat Rendah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase lembaga pendidikan yang tertib administrasi NA 100% 16.309.269.328 1 2.018.839.519 1 2.018.839.519 0,66 12% Sedang Sangat Rendah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kebijakan di bidang Pelayanan Pendidikan 12 peraturan 1.570.750.000 1 20.535.800 1 20.535.800 0,66 1% Sedang Sangat Rendah Program Akhir Sekolah dan Ujian Nasional Angka kelulusan
5. a.SD/MI
6. b.SMP/MTS 99,58% 99,71% 99,75% 99,95% 4.391.269.681 450.524.700 450.524.700 0,66 10% Sedang Sangat Rendah #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Program DAK Bidang Pendidikan 13.668.809.558 2.291.526.000 2.291.526.000 #REF! #REF! #REF! #REF! Program Pendidikan Menengah 53.339.016.540 331.934.900 331.934.900 #REF! #REF! #REF! #REF! Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase pelestarian budaya lokal NA 85% 8.161.447.534 #REF! #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 153.990.000 153.990.000 #REF! #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase terlaksananya Dokumen Perencanaan 100% 100% 269.177.030 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Bid. Urusan Kesehatan #REF! #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase efisiensi penyerapan anggaran 98% 113.888.951.948,00 90/100 9.357.533.152 90/100 9.357.533.152 #REF! #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.806.584.615 9.806.584.615 #REF! #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran #REF! #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran #REF! #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran #REF! #REF! #REF! #REF! Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Nunukan Periode Pelaksanaan: tahun 2016 s.d tahun 2021 Sasaran Pembangunan Jangka Menengah: ................................................................................................ VII - 31 No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang layak pakai 85% 98% 17998970465 90/100 286.045.000 90/100 286.045.000 #REF! #REF! #REF! #REF! Program peningkatan disiplin aparatur Penurunan jumlah ASN yang terkena Hukuman disiplin (%) N/A Sangat Rendah Sangat Rendah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan Fungsinya. 100% 100% 100% 100% 100 1.022.250.018 100 1.022.250.018 #REF! #REF! #REF! #REF! Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah dokumen laporan yang di susun 10 10 dok 680968160,6 10/100 58.224.172 10/100 58.224.172 #REF! #REF! #REF! #REF! Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpenuhinya Obat dan kesehatan di Fasilitas Kesehatan 90% 95% 1,559E+11 1 40.532.582.278 1 40.532.582.278 #REF! #REF! #REF! #REF! Program Obat dan Perbekalan Kesehatan #REF! #REF! #REF! #REF! Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 100 100 36.112.336.586,56 100 302.950.756 100 302.950.756 #REF! #REF! #REF! #REF! Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.404.269.610 2.404.269.610 #REF! #REF! #REF! #REF! Program Upaya Kesehatan Masyarakat 743.511.271 743.511.271 #REF! #REF! #REF! #REF! Program Upaya Kesehatan Masyarakat 991.376.124 991.376.124 #REF! #REF! #REF! #REF! Program Upaya Kesehatan Masyarakat 863.935.800 863.935.800 #REF! #REF! #REF! #REF! Program Upaya Kesehatan Masyarakat 750.739.000 750.739.000 #REF! #REF! #REF! #REF! Program Upaya Kesehatan Masyarakat 454.722.300 454.722.300 #REF! #REF! #REF! Program Upaya Kesehatan Masyarakat 238.546.789 238.546.789 #REF! #REF! #REF! Program Upaya Kesehatan Masyarakat 490.537.514 490.537.514 #REF! #REF! #REF! Program Upaya Kesehatan Masyarakat 762.683.596 762.683.596 #REF! #REF! #REF! Program Upaya Kesehatan Masyarakat 258.186.793 258.186.793 #REF! #REF! #REF! Program Upaya Kesehatan Masyarakat 361.597.347 361.597.347 #REF! #REF! #REF! Program Upaya Kesehatan Masyarakat 32.999.600 32.999.600 #REF! #REF! #REF! Program Upaya Kesehatan Masyarakat #REF! #REF! #REF! Program Upaya Kesehatan Masyarakat #REF! #REF! #REF! Program Pengawasan Obat dan Makanan Persentase Pangan, obat dan bahan Berbahaya yang di awasi 50% 75% 1.136.137.216,00 1 48.559.412 1 48.559.412 #REF! #REF! #REF! Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Rumah Tangga ber-PHBS 0 60% 5.276.001.464,61 0 11.180.000 0 11.180.000 #REF! #REF! #REF! Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan 100% 100% 3.985.138.654,11 1 184.148.025 1 184.148.025 #REF! #REF! #REF! Program Pengembangan Lingkungan Sehat Cakupan rumah sehat 63% 70% 2.017.070.400,00 1 - 1 - #REF! #REF! #REF! Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Persentase penderita penyakit menular yang ditangani 0,00% 90% 4.646.606.139,19 1 61.769.000 1 61.769.000 #REF! #REF! #REF! Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Jumlah puskesmas dan jaringannya yang tersedia 108 unit 113 45.076.379.260,00 109 unit 116.814.450 109 unit 116.814.450 #REF! #REF! #REF! Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Jumlah peserta JKN 64,80% 100% 27.187.774.400,00 1 1 #REF! #REF! #REF! Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Persentase sarana penyedia jasa boga yang di awasi 71% 76% 1.785.956.570,14 1 32.699.000 1 32.699.000 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak cakupan pertolongan persalian oleh tenaga kesehatan 80% 86% 5.475.575.751,27 1 - 1 - #REF! #REF! #REF! Program DAK Bidang Kesehatan Jumlah fasilitas kesehatan yang menggunakan DAK Reguler 6 unit 40 unit 682.885.994.108,10 10 unit 89.225.513.694 10 unit 89.225.513.694 #REF! #REF! #REF! Program DAK Bidang Kesehatan 3.417.947.621 3.417.947.621 #REF! #REF! #REF! Program BOK, Akreditasi dan Jampersal Jumlah puskesmas yang menggunakan dana BOK, Akreditasi dan Jampersal 16 unit 16 unit 68.313.391.036,55 16 unit 6.362.084.688 16 unit 6.362.084.688 #REF! #REF! #REF! Program Perbaikan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 74% 82% 1.090.306.560,00 1 1 #REF! #REF! #REF! 0% 1.596.480.000,00 100 100 #REF! #REF! #REF! Program Pengembangan Data/Informasi Jumlah sumber data yang dihasilkan 8 8 360.215.725,28 8 24.090.000 8 24.090.000 #REF! #REF! #REF! 32 No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah dokumen standar kesehatan yang disusun 2 5 Dokumen 4.240.000.000,00 2 Dokume n 49.469.800 2 Dokum en 49.469.800 #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin yang terlayani 100% 1 1.631.685.962,83 1 1.555.468.929 1 1.555.468.929 #REF! #REF! #REF! Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Jumlah fasilitas rujukan yang tersedia dan berfungsi 1 4 76.749.037.800,00 1 - 1 - #REF! #REF! #REF! Program pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara 70% 85% 12.239.977.904,99 1 25.007.001 1 25.007.001 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 60% 82% 1.955.094.720,00 1 - 1 - #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Persentase lansia yang di skrining 0 80% 1.890.150.092,56 0 - 0 - #REF! #REF! #REF! Program Pembangunan Gedung Kantor Jumlah kantor yang di adakan/di tingkatkan 3 unit 0 1.649.292.800,00 2 unit 2 unit #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Puskesmas 24 jam Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan 24 Jam 100% 100% 4.246.464.000,00 1 1 #REF! #REF! #REF! Program Bantuan keuangan Jumlah UPT yang menggunakan dana bantuan keuangan 0 5 unit 4.246.464.000,00 - - #REF! #REF! #REF! Non Program 317.604.800 317.604.800 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Bid. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan jasa umum perkantoran yang memadai 12 Bulan 5 32.534.257.371,37 12 Bulan/1 4.949.540.698 12 Bulan/1 4.949.540.698 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 2 264.642.500,00 1 102.508.000 1 102.508.000 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 2.456.302.280,96 #REF! #REF! #REF! Program penyusunan program perencanaan 1 5 1.606.254.920,00 1 7.500.000 1 7.500.000 #REF! #REF! #REF! Program pembangunan jalan dan jembatan Panjang Jalan Kabupaten yang terbangun 817,08 543 298.500.983.725,12 110/818, 0468049 79253 40.488.466.002 110/81 8,0468 049792 40.488.466.002 #REF! #REF! #REF! Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Persentase Panjang jalan dan jembatan yang di pelihara 31.23 KM 41.23 KM 11.932.399.734,36 2 km/32,2 3 1.284.183.200 2 km/32, 23 1.284.183.200 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Proporsi panjang jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap 0,4137 57 142.376.840.013,76 1 67.424.493.243 1 67.424.493.243 #REF! #REF! #REF! Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2 0 10.736.000 0 10.736.000 #REF! #REF! #REF! Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Rasio Jaringan Irigasi 0,41 61 3.683.099.340,80 1 7.467.699.561 1 7.467.699.561 #REF! #REF! #REF! Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Persentase penyediaan air baku 0,27 60 1.083.264.512,00 0 - 0 - #REF! #REF! #REF! Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Persentase normalisasi sungai 0,3 60 32.953.140.893,60 1 7.170.367.000 1 7.170.367.000 #REF! #REF! #REF! Program Pemanfaatan Ruang Kesesuaian pemanfaatan pola ruang sesuai peruntukannya 75% 100% 3.027.506.041,56 - - #REF! #REF! #REF! Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 0,2158 0 8.754.742.298,78 328.802.150 328.802.150 #REF! #REF! #REF! Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Produk Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah yang tersedia 4 Dokumen 14 Dokumen 4.941.638.350,65 5 314.998.350 5 314.998.350 #REF! #REF! #REF! Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang dikelola 0,5 70 39.368.617.039,69 2 2.917.068.850 2 2.917.068.850 #REF! #REF! #REF! Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah Dinas Kesehatan dan UPT yang pengelolaan keuangannya berbasis IT 3 23 unit 76.587.641.823,00 6 Unit 953.112.220 6 Unit 953.112.220 #REF! #REF! #REF! Program pengembangan obat asli Indonesia Persentase obat tradisional yang di kembangkan dan promosikan 0 100% 1.231.474.560,00 1 - 1 - #REF! #REF! #REF! Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah buku renstra yang di hasilkan 80% 30 buku 150.000.000,00 - - #REF! #REF! #REF! 53 VII - 33 No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Program Tata Bangunan Keciptakaryaan Persentase jumlah bangunan gedung pemerintahan yang dibangun / dipelihara 63,27% 100% 16.818.223.181,06 2 2.543.047.213 2 2.543.047.213 #REF! #REF! #REF! Program Air Bersih Keciptakaryaan Rumah tangga pengguna air bersih (KK) 7966 10.946 34.939.045.821,44 7.967 7.281.026.068 7.967 7.281.026.068 #REF! #REF! #REF! Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase rumah layak huni 0,63 0,85 62.850.736.854,05 #REF! #REF! #REF! Program pengelolaan areal pemakaman Luas Areal Pemakaman 26.0 Ha 31 Ha 26.516.552.165,63 27 1.447.105.700 27 1.447.105.700 #REF! #REF! #REF! Program Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman (PLP) Persentase rumah tinggal bersanitasi 0,19 45 83.080.904.000,00 1 14.562.389.556 1 14.562.389.556 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan disiplin aparatur 1 2 625.081.426,20 #REF! #REF! #REF! Program perencanaan pembangunan daerah 0 5 305.779.147,80 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah SDM Dinas Pekerjaan Umum yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis ke PU- an 67 Org 92 org 315.500.789,12 #REF! #REF! #REF! Program DAK Bidang Pengairan Sarana dan Prasarana pengairan N/A 100,00% paket 6.524.000.000,00 - - #REF! #REF! #REF! Program DAK dan Pendamping Bidang Air Minum dan Sanitasi Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi - - #REF! #REF! #REF! Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pekerjaan Persentase jumlah pekerja pertamanan yang memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan 100% 1 Dok dok 7.302.233.544,39 2 75.524.900 2 75.524.900 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 1 th 199.360.000 1 th 199.360.000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Bid. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 1.964.000.000,00 12 273.628.096 12 273.628.096 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Kantor 9 jenis 0 unit 26 jenis 148.000.000,00 1 10.460.000 1 10.460.000 #REF! #REF! #REF! 1 unit #REF! #REF! #REF! Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Konflik yang ditangani 0 Konflik 0 956.000.000,00 - 89.483.900 - 89.483.900 #REF! #REF! #REF! Jumlah Peserta Kegiatan 75 Orang 225 orang #REF! #REF! #REF! Program pengembangan wawasan kebangsaan Jumlah Peserta 2100 Orang 525 orang 2.698.652.000,00 225 412.578.490 225 412.578.490 #REF! #REF! #REF! Jumlah Kegiatan 6 Kegiatan 10 keg 3 3 #REF! #REF! #REF! Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000 20.000.000 #REF! #REF! #REF! Program pengembangan wawasan kebangsaan #REF! #REF! #REF! Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Jumlah Peserta 150 Orang 75 orang 921.000.000,00 108.687.900 108.687.900 #REF! #REF! #REF! Jumlah Pertemuan 5 Pertemuan 10 kali 3 3 #REF! #REF! #REF! Jumlah Kccamatan yg dipantau 7 Kecamatan 25 kec 5 5 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 6.200.000 6.200.000 #REF! #REF! #REF! Program pendidikan politik masyarakat Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah 0 kec. 9 parpol, 405 org dan 22 ormas 38 kec 1.268.000.000,00 124.983.700 124.983.700 #REF! #REF! #REF! 45 parpol 9 9 #REF! #REF! #REF! 3225 orang 75 75 #REF! #REF! #REF! 75 ormas 15 15 #REF! #REF! #REF! Program Ketahanan Sosial Ekonomi Jumlah Peserta 175 Orang 150 220.000.000,00 - - #REF! #REF! #REF! 34 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlha honor yang dibayar 19 jenis 19 1.357.000.000,00 19 194.497.000 19 194.497.000 #REF! #REF! #REF! Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 8 256.051.000,00 #REF! #REF! #REF! No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan 1 dokumen 50.000.000,00 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur yang kompetensinya meningkat 6 orang 8 45.000.000,00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Perkantoran 100% 12 Bulan 20.990.093.175,81 100 3.514.618.290 100 3.514.618.290 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadaai 100% 11.326.116.931,46 100 41.584.620 100 41.584.620 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan disiplin aparatur Terciptanya Kualitas SDM Aparatur 265 Steel 530 Steel 810.900.000,00 - - #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkatnya Kemampuan dan kapasitas serta pengetahuan personil satpol PP dalam melaksanakan tupoksi 2 Orang 8 Orang 2.289.310.076,72 100 232.120.000 100 232.120.000 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meinigkatnya Sistempelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0 9 Dokomen 202.898.151,26 100 14.548.450 100 14.548.450 #REF! #REF! #REF! Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal terselesaikannya masalah permasalahan ketentraman, ketertiban dan keamanan (K3) 0 100% 3.495.258.024,63 85 401.290.500 85 401.290.500 #REF! #REF! #REF! Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal #REF! #REF! #REF! Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - - #REF! #REF! #REF! Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Daerah Meningkatnya Ketaatan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah 73% 90% 2.423.368.331,63 108 1 108 1 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terciptanya tertib administrasi pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan 100% 12 Bulan 7.991.226.056,06 100 1.155.406.236 100 1.155.406.236 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamana lingkungan 9 Kecamatan 19 Kecamatan 2.171.069.295,14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase efisiensi penyerapan anggaran 100% 100% 46.919.896.616,01 95 8.825.668.901 95 8.825.668.901 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang layak pakai 100% 100% 3.502.970.736,00 87 377.330.550 87 377.330.550 #REF! #REF! #REF! Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Rasio satuan pengamanan per jumlah desa atau kelurahan 0% 1,00% 1.535.895.755,69 - - - - #REF! #REF! #REF! Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Persenatase ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran 55,55% 75,00% 4.541.971.923,46 37 1 37 1 #REF! #REF! #REF! Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Tersedianya Jaminan Kesehatan (BPJS) bagi Staf dan Pekerja Non PNS 100% 100% 125.177.937,92 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah 100% 100% 97.668.672,00 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan Fungsinya. 100% 100% 97.954.034,38 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Siskamling 100% 19 kec. 1.428.000.000,00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Bid. Urusan Sosial #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran persentase efisiensi penyerapan anggaran Paket 1 pkt 4.197.933.257,67 1 653.786.429 1 653.786.429 #REF! #REF! #REF! VII - 35 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang layak pakai 1 pkt 1 pkt 402.186.973,49 1 103.404.074 1 103.404.074 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah dokumen laporan yang disusun N/A dokumen 147.459.381,70 1 9.554.000 1 9.554.000 #REF! #REF! #REF! Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya rata-rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial N/A 100 org 4.778.258.028,94 1 72.796.800 1 72.796.800 #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Presentase PMKS yang mendapat kesejahteraan sosial yang harmoni N/A 75 org 15.149.605.195,42 0 130.818.318 0 130.818.318 #REF! #REF! #REF! No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial #REF! #REF! #REF! Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan N/A 5 kegiatan 1.228.677.801,01 0 56.210.200 0 56.210.200 #REF! #REF! #REF! Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial #REF! #REF! #REF! Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial #REF! #REF! #REF! Program perlindungan dan jaminan sosial Presentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial N/A 1.594.321.826,50 1 10.012.000 1 10.012.000 #REF! #REF! #REF! Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan #REF! #REF! #REF! Program Pembinaan Anak Terlantar Presentase pembinaan anak terlantar yang ditangani N/A 50 976.686.720,00 #REF! #REF! #REF! program pembinaan eks penyandang penyakit sosial Presentase pembinaa eks penyandang penyakit sosial yang ditangani N/A 60 org 1.167.777.600,00 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan fungsinya 20 org 212.323.200,00 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Jumlah yang pengelolaan keuangannya berbasis IT 34 org dokumen 476.815.123,92 1 39.510.000 1 39.510.000 #REF! #REF! #REF! Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar #REF! #REF! #REF! Bid. Urusan Tenaga Kerja #REF! #REF! #REF! Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Persentase jumlah pekerja pertamanan yang memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan 1 75.524.900 1 75.524.900 #REF! #REF! #REF! Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Tersedianya Jaminan Kesehatan (BPJS) bagi Staf dan Pekerja Non PNS - - - - #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.415.704.481,00 100 848.738.066 100 848.738.066 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 437.236.428,00 100 29.672.688 100 29.672.688 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 4.319.000 100 4.319.000 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 990.658.935,00 9 31.979.130 9 31.979.130 #REF! #REF! #REF! 36 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan 100% 488.808.000 100,00 65.176.550 100,00 65.176.550 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Kesempatan Kerja Presentase angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan 579.901.225,00 6 41.225.050 6 41.225.050 #REF! #REF! #REF! Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Presentase perusahaan melaksanakan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 673.248.892,00 46 48.639.645 46 48.639.645 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan dan Pengembangan Pegelolaan Keuangan Daerah 1.346.299.216,00 100 56.472.000 100 56.472.000 #REF! #REF! #REF! Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Prosentase kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi 857.945.492,00 - 118.525.000 - 118.525.000 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 119.159.096,00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Bid. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlayaninya administrasi perkantoran 12 12 2.323.992.353,46 100 363.278.217 100 363.278.217 #REF! #REF! #REF! No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan) 12 12 1.210.512.960,00 12 27.170.095 12 27.170.095 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya laporan program dan kegiatan yang valid dalam mendukung administrasi perkantoran yang akuntabel 12 90% 1.276.479.113,60 13 1.700.000 13 1.700.000 #REF! #REF! #REF! Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak 25% 1.313.918.608,22 100 148.468.250 100 148.468.250 #REF! #REF! #REF! Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan #REF! #REF! #REF! Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif. 95% 99% 2.062.589.794,07 95 203.321.778 95 203.321.778 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Cakupan PUG yang dibina 95% 99% 494.564.412,95 100 53.070.985 100 53.070.985 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan program KKBPK 20% 70% 3.609.494.400,00 #REF! #REF! #REF! Program Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Persentase Fasilitasi sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk 0% 100% 424.646.400,00 #REF! #REF! #REF! Program Meningkatnya Dukungan Sarana Penyuluhan KB #REF! #REF! #REF! Program Keluarga Berencana Cakupan peserta KB aktif 60,30% 70,30 1.094.367.973,25 39,04/58 00 64 39,04/5 800 64 #REF! #REF! #REF! Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Presentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama 66,68% 65,00 1.127.014.857,48 68 142.460.700 68 142.460.700 #REF! #REF! #REF! Prgram Meningkatnya Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi melalui media, audiensi, dan momentum KKBPK 0 80% 757.780.357,00 28 23.881.800 28 23.881.800 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK 79 103.193.830 79 103.193.830 #REF! #REF! #REF! Program meningkatnya dukungan sarana pelayanan KB #REF! #REF! #REF! Prog.Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Prosentase pemahaman perempuan tentang Perlindungan 0 75% 1.069.939.200,00 #REF! #REF! #REF! Program pelayanan kontrasepsi Prosentase peserta KB aktif MKJP 3,60% 4,50 2.123.232.000,00 #REF! #REF! #REF! Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Presentase kelompok bina keluarga balita yang aktif 70,02% 80% 636.969.600,00 #REF! #REF! #REF! VII - 37 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Presentase masyrakat yang aktif melalui kelompok kegiatan 70,02% 88,06 3.184.848.000,00 #REF! #REF! #REF! Program perencanaan pengendalian penduduk Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (Pendataan keluarga) yang akurat dan tepat 100% 100% 1.196.152.590,00 60 113.763.470 60 113.763.470 #REF! #REF! #REF! Program Kerjasama Pendidikan Kependudukan Persentase masyarakat yang mengetahui tentang wawasan kependudukan 0 38% 1.486.262.400,00 #REF! #REF! #REF! Program Analisis Dampak Kependudukan Tersedianya kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis 0 90% 1.910.908.800,00 #REF! #REF! #REF! Program Meningkatnya dukungan Operasional program KKBPK Lini Lapangan Tersedianya dukungan dana operasional program KKBPK Lini Lapangan 0 90% 2.352.850.520,06 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan disiplin aparatur 100 85.990.896,00 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 12 12 322.731.264,00 #REF! #REF! #REF! Program perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya laporan program dan kegiatan yang valid dalam mendukung administrasi perkantoran yang akuntabel 80% 90% 50.000.000,00 #REF! #REF! #REF! 38 No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Program Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan, pembinaan program KKBPK dan sarana pengolahan dan pelaporan data/informasi program KKBPK 100 962.641.000 100 962.641.000 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 75 49.230.000 75 49.230.000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Bid. Urusan Pertanahan #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya kelancaran pelayanan Administrasi perkantoran 100% 100% 3.041.270.026,29 1 325.926.240 1 325.926.240 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur N/A 100% 283.285.207,22 1 21.621.297 1 21.621.297 #REF! #REF! #REF! Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Persentase tanah pemda yang bersertifikat 14,14% 23,36% 2.003.010.245,91 0 205.240.722 0 205.240.722 #REF! #REF! #REF! Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah #REF! #REF! #REF! Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 10.100.000 10.100.000 #REF! #REF! #REF! Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Terfasilitasinya penyelesaian konflik Pertanahan 5,71% 77,14% 1.006.786.037,45 0 154.551.700 0 154.551.700 #REF! #REF! #REF! Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan #REF! #REF! #REF! Program pengembangan sistem informasi pertanahan Kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan berbasis IT 5,26% 42,11% 1.113.595.918,34 0 135.090.500 0 135.090.500 #REF! #REF! #REF! PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Presentase peningkatan kapasitas ASN sesuai tupoksinya N/A 100% 596.322.446,59 #REF! #REF! #REF! PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase laporan pertanggungjawaban SKPD dilaporkan Tepat waktu. 100% 100% 1.456.557.462,84 1 196.877.000 1 196.877.000 #REF! #REF! #REF! PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN Rancangan produk hukum daerah tentang urusan bidang pertanahan 20% 100% 631.976.516,30 0 102.829.486 0 102.829.486 #REF! #REF! #REF! Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 1.500.000 1.500.000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Bid. Urusan Lingkungan Hidup #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas SKPD dan fungsi SKPD 100% 100% 1.460,87 1 854.883.577 1 854.883.577 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 100% 2.158,09 1 1.041.242.998 1 1.041.242.998 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 100% - - #REF! #REF! #REF! Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya penata usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsional SKPD 100% 100% 64,96 1 45.045.000 1 45.045.000 #REF! #REF! #REF! Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Prosentase Penanganan Sampah 65,92% 76,00% 7.577,71 1 6.687.817.331 1 6.687.817.331 #REF! #REF! #REF! Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Angka Indeks Kualitas Lingkungan 57,51% (kurang) 61% (cukup) 3.495,91 57,91% (cukup) 1.163.248.081 57,91% (cukup) 1.163.248.081 #REF! #REF! #REF! Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup #REF! #REF! #REF! Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup #REF! #REF! #REF! tenaga lini lapangan VII - 39 No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Cakupan Luasan Lahan yang di Pantau 36,84% 73,68% 1.116,38 47,37% 158.282.700 47,37% 158.282.700 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen 0 564,39 35.204.000 35.204.000 #REF! #REF! #REF! Program penataan hukum lingkungan Persentase Penanganan Jumlah pengaduan yg ditindaklanjuti Na 100% 665,12 7.989.000 7.989.000 #REF! #REF! #REF! Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Persentase jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja 100% 100% 289,07 1 308.063.196 1 308.063.196 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya pengadaan pakaian Dinas PNS dan Non PNS 100% 100% #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 100% 100% 72,50 1 49.655.000 1 49.655.000 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan pengendalian polusi 22.803.100 22.803.100 #REF! #REF! #REF! Program pengelolaan persampahan 698.868.227 698.868.227 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Bid. Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Berkualitas 100% 100% 4.560.836.984,00 1 588.877.367 1 588.877.367 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasaran Kantor Terpelihara 100% 100% 616.673.236,00 1 79.956.282 1 79.956.282 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kualitas ASN Menngkat 100% 100% 267.768.176,00 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyampain Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu 6 Dok 30 Dok 215.325.000,00 6 Dok 32.649.000 6 Dok 32.649.000 #REF! #REF! #REF! Program Penataan Administrasi Kependudukan Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Adminduk dengan Database Kependudukan Kabupaten yang Akurat AN 100% 6.340.665.944,00 1 1.407.680.048 1 1.407.680.048 #REF! #REF! #REF! Program Penataan Administrasi Kependudukan #REF! #REF! #REF! Program Perencanan Pembangunan Daerah Prosentase Dokumen Perencanaan yang terealisasi 100% 75.000.000,00 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Prosentase Pengelolaan Keuangan 100% 100% 829.303.920,00 1 81.150.210 1 81.150.210 #REF! #REF! #REF! Program Adminduk DAK Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Adminduk dengan Database Kependudukan Kabupaten yang Akurat AN 100% 4.891.746.302,00 - - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Bid. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang prima N/A 5.939.207.500,00 80 810.699.601 80 810.699.601 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan persentase ketepatan waktu pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan SKPD N/A 100% 345.000.000,00 100 38.691.200 100 38.691.200 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan rata -rata jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina N/A 80% 4.912.342.294,00 72 1.997.590.320 72 1.997.590.320 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 30.917.400 30.917.400 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 83.055.000 83.055.000 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 80.900.000 80.900.000 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 67.722.250 67.722.250 #REF! #REF! #REF! 40 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan persentase Desa yang memiliki BUMDES N/A 80% 1.534.582.056,00 97 133.598.300 97 133.598.300 #REF! #REF! #REF! Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan persentase Desa yang memiliki BUMDES 12.543.000 12.543.000 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa persentase peningkatan status desa N/A 80% 1.534.582.056,00 51 132.476.412 51 132.476.412 #REF! #REF! #REF! No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 275.472.000,00 10.770.000 10.770.000 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 4.500.000 4.500.000 #REF! #REF! #REF! Program penataan dan penguatan kelembagaan administrasi desa persentase pemilihan kepala desa dan penataan kelembagaan administrasi desa N/A 80% 2.441.855.600,00 67 515.301.988 67 515.301.988 #REF! #REF! #REF! Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa persentase penyerapan keuangan desa berdasarkan APBDes N/A 80% 2.744.848.325,00 103 88.039.800 103 88.039.800 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM Aparatur di DPMD N/A 76% 700.000.000,00 86 178.603.400 86 178.603.400 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa #REF! #REF! #REF! Program pendayagunaan SDA dan TTG persentase Posyantek aktif N/A 80% 913.840.000,00 62 62 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 100 52.360.000 100 52.360.000 #REF! #REF! #REF! Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Jumlah dan jenis kegiatan kelestarian sosial budaya masyarakat, keswadayaan, dan kegotongroyongan masyarakat N/A 80 488.000.000 100 942.083.590 100 942.083.590 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Bid. Urusan Perhubungan #REF! #REF! #REF! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase efisiensi penyerapan anggaran 100% 100% 33.906.179.225,60 79 4.016.251.816 79 4.016.251.816 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang layak pakai 100% 100% 5.416.322.560,00 93 82.971.316 93 82.971.316 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan Fungsinya. NA 100% 1.083.264.512,00 #REF! #REF! #REF! Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Prosentase Pelabuhan Laut dan sungai /Terminal yang ditangani 80% 100% 2.437.345.152,00 106 208.427.000 106 208.427.000 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Persentase Angkutan darat 0,065% 0,066% 8.936.932.224,00 0 396.690.455 0 396.690.455 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Rasio ijin trayek 0,0054 0,0054 10.291.012.864,00 0 1.238.628.107 0 1.238.628.107 #REF! #REF! #REF! Persentase Pemasangan Rambu-rambu 75% 80 80 #REF! #REF! #REF! DAK AFIRMASI Bidang Transfortasi 5.842.705.800 5.842.705.800 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Jumlah uji kir angkutan umum 772 1.895.712.896,00 1.543 114.240.000 1.543 114.240.000 #REF! #REF! #REF! Prosentase kepemilikan KIR angkutan umum 85,45% 207 207 #REF! #REF! #REF! Prosentase Penerimaan Retribusi Uji KIR angkutan umum 95,33% 168 168 #REF! #REF! #REF! Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 40 53 53 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Pelayanan Angkutan #REF! #REF! #REF! Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Jumlah arus penumpang angkutan umum 598.429 610.000 849.292.800,00 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya kedisiplinan aparatur 100% 100% 3.249.793.536,00 100 50.683.600 100 50.683.600 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD 100% 100% 1.895.712.896,00 100 140.488.700 100 140.488.700 #REF! #REF! #REF! Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terselenggaranya penyusunan dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKA SKPD) 100% 100% 406.224.192,00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Bid. Urusan Komunikasi dan Informatika VII - 41 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 5.490.955.660,16 1 767.419.803 1 767.419.803 100,00 14% ST Sangat Rendah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.082.100 19.082.100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terselenggaranya peningkatan kompetensi SDM melalui bimtek dan diklat teknis 100% 100% 849.292.800,00 - 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD 100% 100% 206.321.267,20 - 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa prosentase kecamatan yang menggunakan aplikasi TIK 36% 100% 14.862.624.000,00 - 0% Sangat Rendah Sangat Rendah No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi persentase implementasi pentahapan road map IT 0 20% 4.246.464.000,00 - 121.355.400 - 121.355.400 - 3% Sangat Rendah Sangat Rendah Program kerjasama informasi dan Media Massa Prosentase Pembentukan / Penerapan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada SKPD 0 100% 5.520.403.200,00 0 838.047.570 0 838.047.570 30,00 15% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program kerjasama informasi dan Media Massa Persentase layanan aplikasi e-Goverment,akses internet dan layanan publik 0 100,00% 1.568.093.244,50 1 16.952.940 1 16.952.940 60,00 1% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 100% 636.969.600,00 1 19.760.000 1 19.760.000 60,00 3% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Tersedianya data statistik daerah 2 8 1.007.435.996,00 - 48.583.000 - 48.583.000 - 5% Sangat Rendah Sangat Rendah Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Jumlah SDM bersertifikat di bidang KOMINFO 0 75% 1.442.167.967,20 - 31.348.500 - 31.348.500 - 2% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya kedisiplinan aparatur 100% 100% 874.931.200,00 - - - 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 22.950.000 1 22.950.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bid. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya proses Administrasi Perkantoran Dengan Lancar 85% 85% 4.564.699.404,41 1 726.059.407 1 726.059.407 76,47 16% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai/siap pakai 90% 90% 513.464.805,93 1 83.345.525 1 83.345.525 77,78 16% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya Pelaporan Yang Akuntabel 85% 85% 541.632.256,00 1 128.600.000 1 128.600.000 76,47 24% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Prosentase Pertumbuhan UKM(%) 2505 UKM 5% 3.107.124.349,98 0 169.340.908 0 169.340.908 20,00 5% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daeran Meningkatnya penyelenggaraan administrasi keuangan 90% 95% 1.378.183.275,39 1 149.500.000 1 149.500.000 95,79 11% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Prosentase Pertumbuhan Koperasi 268 55,00% 4.777.843.693,38 0 120.476.000 0 120.476.000 20,00 3% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan formal 5,00% 25,00% 2.968.968.635,71 0 115.904.000 0 115.904.000 20,00 4% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program pengembangan industri kecil dan menengah Prosentase pertumbuhan industri 490 IKM 17,74% 3.703.331.235,66 3,06% 322.726.000 3,06% 322.726.000 17,25 9% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program peningkatan kemampuan teknologi industri Prosentase pelaku usaha IKM yang mendapat binaan 490 IKM 37,74% 7.362.684.112,10 8,16% 1.050.684.250 8,16% 1.050.684.250 21,62 14% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terciptanya ASN yang disiplin. 75% 75% 127.393.920,00 - 0 Sangat Rendah Sangat Rendah 42 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menunjang kerjanya. 85% 85% 424.646.400,00 - 0 Sangat Rendah Sangat Rendah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Pencapaian Kinerja Dan Sasaran Kerja Yang Tepat 95% 95% 579.575.680,00 1 1 95,79 0 Sangat Tinggi Sangat Rendah Bid. Urusan Penanaman Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pendukung Aktivitas Perkantoran 100% 1 Tahun 3.748.638.711,00 100 418.190.294 100 418.190.294 100 11% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kualitas Pelayanan Penanaman Modal 100% 1 Tahun 649.958.680,00 100 108.900.000 100 108.900.000 100 17% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 1 Tahun 176.030.480,00 0 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah 100% 1 Tahun 541.632.200,00 100 49.043.000 100 49.043.000 100 9% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program peningkatan kualitas pelayanan publik Persentase Jumlah Izin Yang Terbit 100% 16 Kec. 6.077.140.686,00 100 382.794.781 100 382.794.781 6,25 6% Sangat Tinggi Sangat Rendah No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Program pengembangan data/informasi Optimalisasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Data 100% 1 Tahun 424.747.900,00 58.879.000 58.879.000 0 14% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Optimalisasi pameran investasi dan potensi daerah 2 Pameran 1 Pameran 1.288.000.736,00 100 85.870.600 100 85.870.600 100 7% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Persentase pemanfaatan teknologi informasi terhadap Penanaman Modal 100% 885.514.384,00 45.781.500 45.781.500 #DIV/0! 5% #DIV/0! Sangat Rendah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Penyampaian Laporan SKPD tepat waktu 1 Tahun 4.083.635.520,00 505.100.000 505.100.000 0 12% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Aparatur yang menggunakan pakaian khusus hari-hari tertentu 356.388.000,00 #DIV/0! 0% #DIV/0! Sangat Rendah Bid. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Presentase kegiatan olahraga yang difasilitasi 33,33 100 3.553.107.599,36 35 298.669.800 35 298.669.800 0,35 8% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 10.600.000 10.600.000 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Bid. Urusan Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Tersedianya data statistik daerah 8 1.007.435.996,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Dasar Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Bidang Perikanan 100% 100% 3.297.318.600,00 3 124.617.440 3 124.617.440 3 4% Sangat Tinggi Sangat Rendah Bid. Urusan Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase pelestarian budaya lokal NA 85% 8.161.447.534,44 639.806.194 639.806.194 0 8% Sangat Rendah Sangat Rendah Bid. Urusan Perpustakaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya sumber daya yang memadai untuk pelayanan administrasi perkantoran 100% 100 2.831.086.152,00 100 369.469.479 100 369.469.479 1 13% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Efisiensi pengadaan sarana dan prasarana kantor 87,15% 70,00 555.704.000,00 79 242.517.400 79 242.517.400 1,128571429 44% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Persentase Peningkatan Kunjungan ke Perpustakaan ,15% dari tahun lal 10% 2.295.369.999,00 0 75.437.250 0 75.437.250 0,6 3% Rendah Sangat Rendah Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Persentase Peningkatan Kunjungan ke Perpustakaan #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keungan Penyampaian Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu 100% 100 382.600.000,00 100 18.003.600 100 18.003.600 1 5% Sangat Tinggi Sangat Rendah VII - 43 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Persentase OPD yang menerapkan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis 0% 31,37 939.290.000,00 - - - - 0 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Persentase OPD yang dibina dalam rangka penyelematan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah 1,96% 100 780.842.000,00 22 101.975.700 22 101.975.700 0,215686275 13% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan 9 Agenda 19 768.087.000,00 0 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Persentase arsip daerah yang dikelola oleh LKD dalam kondisi baik 0% 100 345.000.000,00 0 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Efisiensi pengadaan sarana penunjang kedisiplinan ASN N/A% 70,00 157.500.000,00 0 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas ASN sesuai tupoksinya 12,00% 80,00 260.000.000,00 0 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tertib Penyampaian Laporan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah 100% 100 2.108.790.000,00 100 298.670.000 100 298.670.000 1 14% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Rencana Kegiatan pada Renstra DPK yang terakomodir dalam DPA 68,75% 85,00 351.000.000,00 0 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Jumlah media publik yang menjadi sumber informasi pembangunan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan 2 Media 2 450.000.000,00 0 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Urusan Pilihan Bid. Urusan Kelautan dan Perikanan No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pendukung Aktivitas Perkantoran 100% 100% 10.058.616.366,00 1 1.270.387.142 1 1.270.387.142 1 13% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana yang disediakan 100% 100% 1.407.426.400,00 1 85.881.375 1 85.881.375 1 6% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur 54 org 322 org 550.200.000,00 - - #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah Program pengembangan budidaya perikanan Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%) 272,828.55 Ton 40% 25.664.484.615,00 0 3.359.943.898 0 3.359.943.898 0,2 13% Sangat Rendah Sangat Rendah Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp juta) 129.205.377 - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Persentase Cakupan Binaan Kelompok Pembudidaya (%) 79,29% 100% 0 0 0,041420118 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0! Persentase Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya (%) 186.619,27 40% 0 0 0,2 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0! Jumlah pengembangan kawasan budidaya 1 Kawasan 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) 1 Dok 101,4 101 101 0,996055227 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0! Program pengembangan perikanan tangkap Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%) N/A 10% 20.558.437.962,00 0 56.488.350 0 56.488.350 0,2 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Persentase cakupan binaan kelompok/koperasi Nelayan dan pembudidaya ikan 3,933.89 Ton 58,33% 0 0 0,142857143 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0! Nilai Tukar Nelayan (NTN) 11,67% 101,4 101 101 0,996055227 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0! Program penanggulangan kemiskinan bidang kelautan dan perikanan N/A - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Program pengembangan pembangunan perikanan Nilai Kinerja dinas perikanan B 1.154.960.000,00 B 334.153.000 B 334.153.000 #VALUE! 29% #VALUE! Sangat Rendah Tersedianya SOP Bidang Perikanan N/A 8 Dok #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Program pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%) N/A 40% 2.293.263.800,00 0 335.759.700 0 335.759.700 0,2 15% Sangat Rendah Sangat Rendah Persentase Cakupan Binaan Kelompok Pembudidaya (%) 272,828.55 Ton 100% 0 0 0,041420118 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0! Persentase penurunan Rumah Tangga Pembudidaya Miskin (%) 79,29% 41,67% 0 0 0,183333333 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0! 44 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 3,47% 101,4 101 101 0,996055227 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0! Program pemberdayaan nelayan kecil Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%) N/A 10% 2.959.412.800,00 0 151.235.161 0 151.235.161 0,2 5% Sangat Rendah Sangat Rendah Persentase cakupan binaan kelompok/ koperasi Nelayan (%) 3,933.89 Ton 46,67% 0 0 0,178558674 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0! Persentase penurunan Rumah Tangga Nelayan Miskin (%) 11,67% 15,14% 0 0 0,086206897 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0! Nilai Tukar Nelayan (NTN) 8,62% 101,4 101 101 0,996055227 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0! Program perizinan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan Jumlah TPI yang di kelola N/A 2 8.730.604.800,00 - 146.161.349 - 146.161.349 0 2% Sangat Rendah Sangat Rendah Persentase perijinan usaha perikanan yang diterbitkan N/A 20,94% 0 0 0,834983498 #DIV/0! Sedang #DIV/0! Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%) 16,62% 10% 0 0 0,2 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0! Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%) 3.933,89 40% 0 0 0,2 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0! Program Pemberdayaan Usaha Kecil 272.828,55 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Program pengembangan pembangunan perikanan #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Jumlah Aparatur yang menggunakan pakaian khusus hari-hari tertentu 500 stel 236.090.880,00 100 stel 44.550.000 100 stel 44.550.000 #VALUE! 19% #VALUE! Sangat Rendah PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Nilai kinerja dinas perikanan 100 stel B 199.256.000,00 B B #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah Penyediaan sarana dan prasarana penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan N/A 85.811.000 85.811.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bid. Urusan Pariwisata No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pelayanan kantor 100% 100% 4.327.641.725,44 90 838.146.436 90 838.146.436 90 19% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara 100% 100% 324.979.353,60 75 168.053.996 75 168.053.996 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dipublikasikan 100% 100% 406.224.192,00 100 34.583.800 100 34.583.800 #REF! #REF! #REF! Program pengembangan pemasaran pariwisata Jumlah pengembangan pemasaran pariwisata 0 10 3.249.793.536,00 2 440.478.901 2 440.478.901 #REF! #REF! #REF! Program pengembangan destinasi pariwisata Jumlah obyek wisata yang di bina 0 7 15.301.111.232,00 3 1.837.951.399 3 1.837.951.399 #REF! #REF! #REF! Program pengembangan Kemitraan Jumlah kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat 0 5 812.448.384,00 1 86.907.860 1 86.907.860 #REF! #REF! #REF! Program pengembangan ekonomi kreatif Prosentase pengembangan produk ekonomi kreatif 0 100% 758.285.158,40 20 97.733.299 20 97.733.299 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Presentase organisasi kepemudaan /generasi muda yang berperan serta dalam kegiatan kepemudaan 0 95 2.031.120.960,00 20 485.540.000 20 485.540.000 #REF! #REF! #REF! Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Presentase kegiatan olahraga yang difasilitasi 33,33 100 3.553.107.599,36 35 35 #REF! #REF! #REF! Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang dibangun 5 1.245.754.188,80 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan #REF! #REF! #REF! Program Pengembangan ruang kreatif Jumlah sarana prasarana ruang kreatif 0 5 677.040.320,00 #REF! #REF! #REF! Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Persentase kegiatan pengembangan kepemudaan yang difasilistasi 0 100 406.224.192,00 #REF! #REF! #REF! Program Pengembangan dan Pembinaan Kepramukaan Presentase pembinaan 0 90 731.203.545,60 #REF! #REF! #REF! VII - 45 Program upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Jumlah angka pengguna narkoba 78 28 270.816.128,00 #REF! #REF! #REF! Program Pengembangan Kebijakan dan Management Olahraga Presentase kegiatan pembinaan manajemen organisasi dan tenaga keolahragaan yang difasilitasi 0 100 379.142.579,20 #REF! #REF! #REF! Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen perencanaan 0 1 50.000.000,00 #REF! #REF! #REF! Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Prosentase pengelolaan keuangan 100% 100% 379.142.579,20 100 69.888.000 100 69.888.000 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat disiplin aparatur 100% 100% 81.244.838,40 #REF! #REF! #REF! Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah ASN yang mengikuti diklat 0 10 270.816.128,00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Bid. Urusan Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 18.655.016.000,00 100 2.634.724.231 100 2.634.724.231 #VALUE! 14% #VALUE! Sangat Rendah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya Gedung Kantor (Unit) 0 15 1.323.334.400,00 100 62.185.200 100 62.185.200 6,666666667 5% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah aparatur yang terampil melalui pelatihan/BIMTEK 3 28 500.000.000,00 0 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Laporan kegiatan OPD (Dokumen) 6 30 200.000.000,00 0 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Keikutsertaan petani/Gapoktan dalam PEDA dan PENAS 110 2.726.190.200,00 9 540.611.650 9 540.611.650 0,081818182 20% Sangat Rendah Sangat Rendah Pemberdayaan Gapoktan penerima dana PUAP (Gapoktan) 9 9 9 9 1 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0! Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Prod. Tan. Pangan 8.700.127.000,00 816.080.526 816.080.526 #DIV/0! 9% #DIV/0! Sangat Rendah

1.Padi 26.658 29.001 28.273 28.273 0,974891757 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0!
2.Ubi Kayu 23.922 23.922 20.805 20.805 0,86970153 #DIV/0! Sedang #DIV/0! Prod. Hortikultura : #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.Pisang 8.806 10.209 12.696 12.696 1,243661268 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0! No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017

(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran

2.Durian 1.452 1.603 1 1 0,000934425 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0!
3.Jeruk 1.011 1.290 1 1 0,000871101 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0! Porduktivitas Tan pangan : #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.Padi (kw/ha) 48,5 50,09 4.900 4.900 97,82391695 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0!
2.Ubi Kayu(kw/ha) 217,28 217,28 219.000 ###### 1007,916053 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0! Porduktivitas holtikultura : #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.Pisang(Kg/rump) 58,89 68,27 61.660 61.660 903,183183 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0!
2.Durian(Kg/Phn) 125,83 138,93 128.500 ###### 924,9496071 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0!
3.Jeruk(Kg/Phn) 84,99 106,41 89 89 0,838681979 #DIV/0! Sedang #DIV/0! Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
1.Ketersediaan Pangan Utama 45,47% 79,35% 7.229.970.400,00 72 72 90,66162571 0% Sangat Tinggi Sangat Rendah
2.Menurunnya jumlah rawan pangan 1% 1% 0 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0!
3.Keamanan pangan segar Dibawah ambang batas Dibawah ambang batas #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! 46 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
1.Tersedianya sarana dan alat mesin pertanian dan mekanisasi pertanian (%) 27 34 4.475.210.000,00 6 102.450.920 6 102.450.920 0,175953079 2% Sangat Rendah Sangat Rendah
2.Menumbuhkan home industri - 9 1 1 0,111111111 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0! Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 6.242.378.400,00 183.155.000 183.155.000 #DIV/0! 3% #DIV/0! Sangat Rendah
1.Sawit (Ton/Ha) 28 30 28 28 0,931333333 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0!
2.Kakao (Kg/Ha) 1.000 1.200 782 782 0,651791667 #DIV/0! Rendah #DIV/0!
3.Pengembangan tanaman kopi (Ha) 0 20 0 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0!
4.Pengembangan tanaman cengkeh (Ha) 0 45 0 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0!
5.Pengembangan tanaman lada (Ha) 0 50 1 1 0,02 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0!
6.Pengembangan tanaman karet (Ha) 0 40 0 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0!
7.Pengembangan tanaman aren (Ha) 5 20 - - 0 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0!
8.Pengembangan kelapa dalam (Ha) 20 0 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0!
9.Pengembangan kakao (ha) 0 200 0 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0! Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Persentase peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian 50% 85% 1.334.434.000,00 36 1.620.423.600 36 1.620.423.600 42,54117647 121% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
1.Menurunnya tingkat kematian ternak 3,3% 2,5% 1.946.595.000,00 1 165.818.600 1 165.818.600 40 9% Sangat Tinggi Sangat Rendah
2.Jumlah pelaku usaha peternakan yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 0 2 0 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0! Program peningkatan produksi hasil peternakan Peningkatan Populasi Ternak : 1.690.215.000,00 89.252.000 89.252.000 #DIV/0! 5% #DIV/0! Sangat Rendah
1.Sapi (Ekor) 8.150 9.900 9.182 9.182 0,927474747 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0!
2.Kerbau (Ekor) 3.332 3.582 3.698 3.698 1,032384143 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0!
3.Kambing (Ekor) 2.342 2.892 2.485 2.485 0,859266943 #DIV/0! Sedang #DIV/0!
4.Babi (Ekor) 4.349 4.849 4.499 4.499 0,927820169 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0!
5.Ayam Nunukan (Ekor) 100 100 250 250 2,5 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0! Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian
1.Luas Lahan Terjangkau Irigasi (Ha) 1767 11.808.382.800,00 1 1.923.712.517 1 1.923.712.517 0,000565931 16% Sangat Rendah Sangat Rendah VII - 47 No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017

(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran

2.Luas lahan usaha tani yang disertifikasi (Bidang) 1.567 240 1 1 0,004166667 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0!
3.Luas optimasi lahan pertanian 1.569 200 1 1 0,005 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0!
4.Panjang JUT terbangun 0 Ha 10 km 1 1 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Program peningkatan penerapan teknolog peternakan Jumlah Kelahiran dengan Iseminasi Buatan (ekor) 28 km 750 1.617.910.000,00 - 163.233.200 - 163.233.200 0 10% Sangat Rendah Sangat Rendah Terpeliharanya demplot peternakan (unit) 100 3 3 3 1 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0! Program peningkatan diversivikasi dan ketahanan pangan masyarakat
1.Porsentase Tingkat Pola Pangan harapan 3 94,20% 3.095.376.800,00 321.613.500 321.613.500 0 10% Sangat Rendah Sangat Rendah
2.Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari) 86,50% 2.077 0 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0! Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1.Jumlah dokumen laporan/data statistik pertanian (dokumen) 1.058.643.000,00 1 1 #DIV/0! 0% #DIV/0! Sangat Rendah
2.Nilai Tukar Petani (NTP) 1 104,56 0 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0! PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN Jumlah pameran/ekspose yang diikuti - 10 kali 200.000.000,00 #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH Manajemen pengelolaan keuangan Dinas 1 kali 12 Bulan 585.000.000,00 43.950.000 43.950.000 #VALUE! 8% #VALUE! Sangat Rendah PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tersedianya dokumen perencanaan 12 Bulan 1 155.000.000,00 - - 0 0% Sangat Rendah Sangat Rendah PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tersedianya pakaian dinas pegawai beserta perlengkapannya (Paket) 1 2 0 #DIV/0! Sangat Rendah #DIV/0! DAK Kedaulatan Pangan 0 183.576.900 183.576.900 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bid. Urusan Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terciptanya pelayanan yang optimal terhadap masyarakat dengan fasilitas Sarana dan Prasarana yang memadai 80% 87% 3.614.525.867,74 1 527.060.290 1 527.060.290 0,91954023 15% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya nilai positif dari masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh SKPD 90% 93% 513.464.805,93 1 42.930.139 1 42.930.139 0,967741935 8% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terciptanya nilai positif dari masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh SKPD 90% 93% - 1 1 0,967741935 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0! Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terciptanya Laporan Capaian Kinerja SKPD 90% 93% 587.670.997,76 1 62.633.000 1 62.633.000 0,967741935 11% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Persentase peredaran komoditas perdagangan yang diawasi 75% 100% 2.348.145.902,29 1 145.869.000 1 145.869.000 1 6% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program peningkatan dan pengembangan ekspor Pesentase komoditi unggulan yang diserap pasar 48,33 4.524.912.859,19 594.320.196 594.320.196 #DIV/0! 13% #DIV/0! Sangat Rendah * Padi (ton) 60% 60% 1 1 1 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0! * Pisang (Kg/Rmpn) 30% 30% 0 0 1 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0! * Sawit (ton) Eksport Malaysia 100% 100% 1 1 1 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0! * Kakao (kg/ha) 100% 100% 1 1 1 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0! * Ikan (ton) 3.933,89 4.327,28 4.012,57 4.012,5 7 0,927273021 #DIV/0! Sangat Tinggi #DIV/0! 48 * Rumput Laut (ton) 272.828,55 381.959,97 294.654, 834 294.65 4,834 0,771428571 #DIV/0! Sedang #DIV/0! Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Persentase efiisiensi jumlah usaha dan perdagangan 1,03% 5,92% 6.095.727.139,72 0 181.842.252 0 181.842.252 0,179054054 3% Sangat Rendah Sangat Rendah Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Cakupan Pasar Murah dan Pembinaan Pedagang Pasar (%) 36,84% 215,79% 3.493.270.657,66 0 449.312.000 0 449.312.000 0,170731707 13% Sangat Rendah Sangat Rendah No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017

(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Dak bidang perdagangan presentasi jumlah pasar yang terbangun 58,8 15 Pasar 13.892.867.366,40 73 1.759.011.400 73 1.759.011.400 #VALUE! 13% #VALUE! Sangat Rendah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terciptanya nilai positif dari masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh SKPD NA 93% 127.393.920,00 0 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terciptanya nilai positif dari masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh SKPD 90% 93% 1.238.983.785,60 1 70.980.000 1 70.980.000 0,967741935 6% Sangat Tinggi Sangat Rendah #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bid. Urusan Perindustrian #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Program pengembangan industri kecil dan menengah Prosentase pertumbuhan industri 17,74% 3.703.331.235,66 100 163.092.108 100 163.092.108 563,6978579 4% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program peningkatan kemampuan teknologi industri Prosentase pelaku usaha IKM yang mendapat binaan 37,74% 7.362.684.112,10 92 186.052.301 92 186.052.301 243,7731849 3% Sangat Tinggi Sangat Rendah #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bid. Urusan Administrasi Pemerintahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah N/A 20 kali 800.000,00 12 37.947.999 12 37.947.999 #VALUE! 4743% #VALUE! Sangat Tinggi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran (12 bulan) N/A 12 bln 645.090,00 12 11.963.835.344 12 11.963.835.344 #VALUE! 1854599% #VALUE! Sangat Tinggi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasrana kerja aparatur (15 keg/thn) N/A 100% 41.807.680,00 1 4.679.462.106 1 4.679.462.106 100% 11193% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Program peningkatan disiplin aparatur Jumlah tanda pengenal ASN (5000 Tanda Pengenal) 500 TANDA PENGENAL 5.000 buah 900.000,00 1.000 buah 88.751.000 1.000 buah 88.751.000 #VALUE! 9861% #VALUE! Sangat Tinggi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur Setkab yang mengikuti Bintek (50 ASN) 0 ASN 40 ASN 600.000,00 - 14.624.850 - 14.624.850 #VALUE! 2437% #VALUE! Sangat Tinggi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Keikutsertaan bimtek/pelatihan aparatur 22 camat 1.250.000,00 12 camat 144.191.138 12 camat 144.191.138 #VALUE! 11535% #VALUE! Sangat Tinggi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Nilai Evaluasi Sangat Tinggi (3,01-4,00) Sangat Tinggi Sangat Tinggi 1.750.000,00 3,01 - 4,00 (Sangat Tinggi) 104.944.200 3,01 - 4,00 (Sangat Tinggi) 104.944.200 #VALUE! 5997% #VALUE! Sangat Tinggi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan NILAI EVALUASI AKIP KAB (Kategori) C B 1.900.000,00 CC 227.645.484 CC 227.645.484 #VALUE! 11981% #VALUE! Sangat Tinggi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD N/A 100% 2.500.000,00 1 97.176.738 1 97.176.738 75% 3887% Sedang Sangat Tinggi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Laporan Keuangan (2 keg/thn) N/A 10 keg/Thn 8.942.110,00 2 65.766.500 2 65.766.500 #VALUE! 735% #VALUE! Sangat Tinggi Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Terlaksananya rakor dan konsultasi luar daerah 32 kali 32 kali 1.970.100,00 32 kali 285.503.500 32 kali 285.503.500 #VALUE! 14492% #VALUE! Sangat Tinggi Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Jumlah kunjungan/inspeksi Kepala daerah/ Wakil Kepala daerah dikabupaten nunukan N/A 19 kec. 2.716.500,00 19 kec. 348.683.000 19 kec. 348.683.000 #VALUE! 12836% #VALUE! Sangat Tinggi Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Persentase Terlayaninya kegaitan kedinasan Kepala dan wakil kepala daerah (jumlah kegiatan) N/A 100% 14.866.835,00 1 3.146.813.906 1 3.146.813.906 100% 21167% Sangat Tinggi Sangat Tinggi VII - 49 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Presentase sumber pendapatan yang harus tercapai N/A 100% 1.450.000,00 1 304.209.700 1 304.209.700 60% 20980% Rendah Sangat Tinggi Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Penyusunan Peraturaan Daerah yang terpadu, sistematis and tararah (100%) N/A 100% 14.836.830,00 1 845.915.120 1 845.915.120 100% 5701% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah PERANGKAT DAERAH yang TERTATA (50 SKPD) 100% 1.250.000,00 1 127.253.471 1 127.253.471 100% 10180% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Persentase Tahapan Pelaksanaan REFORMASI BIROKRASI 25% 1.350.000,00 0 0 40% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Jumlah kegiatan penataan daerah otonomi baru 20 keg/tahun 7.147.500,00 4 keg/tahu n 149.642.800 4 keg/tah un 149.642.800 #VALUE! 2094% #VALUE! Sangat Tinggi No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Program Pengembangan Data Informasi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Program Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik Indeks Kepuasan masyarakat 58.4 (kurang baik) Baik (Nilai Min 62.51) 2.000.000,00 Baik (Nilai Min 62.51) Baik (Nilai Min 62.51) #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa PENYEDIAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH 5 % dari seluruh perda dan perbup 100% 1.034.500,00 0 78.858.200 0 78.858.200 20% 7623% Sangat Rendah Sangat Tinggi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 179.424.000 179.424.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 165.674.000 165.674.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Program Pengembangan Kecamatan Terlaksananya Paten Kecamatan dan Camat Berprestasi 100% 3.500.000,00 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur grade dan nilai jabatan (50 SKPD) 100% 1.250.000,00 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program kerjasama pembangunan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan N/A 2 kebijakan 1.354.080,64 #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah Program Pengadaan Barang dan Jasa Persentase pengadaan barang/jasa yang difasilitasi melalui ULP N/A 100% 2.500.000,00 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program peningkatan pendidikan dan pengembangan SDM melalui beasiswa Fasilitasi peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (Jumlah Penerima) N/A 4.300 org 11.500.000,00 #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah Program Peningkatan Pelayanan Sosial Keagaman Terlaksananya Kegaitan Keagmaan di Kab. Nunukan N/A 25 kali 1.200.000,00 #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah Program Penyelesaian Konflik-Konflik pertanahan Persentase Kebijakan daerah Bidang Pertanahan yg selaras deg per UU N/A 5 Laporan 750.000,00 #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah Program peningkatan pelayanan angkutan umum Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah bidang Peningkatan Pelayanan Perhubungan yg selaras dengan Per UU N/A 100% 850.000,00 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Peningkatan Produksi Pertanian Persentase Kebijakan daerah bidang Pertaninan pangan dan perkebunan yg selaras dengan Per UU N/A 100% 1.250.000,00 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase Kebijakan daerah dalam penanganan masalah lingkungan hidup dan Kehutanan yg selaras dengan Per UU N/A 100% 1.000.000,00 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Pembangunan Pengembangan bidang perikanan Persentase Kebijakan daerah bidang perikanan yg selaras dengan Per UU N/A 100% 750.000,00 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Persentase pengendalian pembangunan daerah N/A 100% 1.300.000,00 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase realisasi Program SKPD dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat N/A 100% 1.609.150,00 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Kebijakan di bidang Pelayanan Pendidikan N/A 12 peraturan 1.570.750,00 #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah 50 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Persentase Kebijakan Bidang Sosial di kab. Nunukan N/A 100% 1.490.000,00 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA Persentase Reliasasi Kebijakan Pemerintah Daerah bidang pemberdayaan Masy. Desa N/A 5 dok 1.450.000,00 #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Prosentase teralaksananya kebijakan bidang Kependudukan N/A 100% 1.500.000,00 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN DAN ANAK Persentase Realisasi Kebijakan pemerintah Daerah bidang Penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak N/A 100% 1.475.000,00 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terlaksananya kegaitan pelayanan kesejahteraan sosial (2 keg/thn) N/A 10 Keg/tahun 2.455.680,00 #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaaan Terlaksananya kegaitan sosial dan Forum Kerukunan Umat Beragama (%) N/A 12.500 org 2.818.728,00 #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Terfasilitasinya pembinaan pelaku keagamaan (%) N/A 15.500 org 21.840.000,00 #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin (%) N/A 155 org 1.450.000,00 #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tepenuhinya pelayanan kesehatan lanjutan (%) N/A 90% 1.200.000,00 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Pengmbangan destinasi pariwisata Fasilitasi kerjasama Antar pemerintah Daerah (mou) N/A 8 peraturan 675.300,00 #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Koordinasi antar SKPD (6 kali koordinasi) N/A 6.530 org 684.000,00 #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pelaksanaan Monev dan pelaporan (2 keg/tahun) N/A 5 laporan 833.360,00 #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja jumlah kebijakan pemerintah daerah bidang ketenagakerjaan N/A 8 peraturan 836.405,00 #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi fasilitasi permaslahasan perusahaan N/A 21 kali 2.668.750,00 #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraaan sosial Jumlah perusahaan yang terlibat dalam forum CSR N/A 189 perusahaan 1.354.080,64 #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan Persentase Realisasi Program Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan N/A 100% 1.354.080,64 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Persiapan Potensi Sumber Daya Sarana Sarana dan Prasarana Daerah Kebijakan pemerintah daerah bidang Potensi WIlayah Perbatasan N/A 5 kegiatan 1.354.080,64 #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah Penyediaan Jasa Umum Perkantoran Persentase Layanan jasa Umum Perkantoran N/A 96% 16.292.500,00 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pengembangan Wawasan kebangsaaan melalui Peringatan HBN N/A 25 kali 1.016.500,00 5 kali 32.362.000 5 kali 32.362.000 #VALUE! 3184% #VALUE! Sangat Tinggi Program Diseminasi dan Pendidikan HAM 15.247.779 15.247.779 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 4.800.000 1 4.800.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 45.465.000 - 45.465.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Mengitensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1 68.313.613 1 68.313.613 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 10.800.000 10.800.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Program Kerjasama Pembangunan 2 kebijakan 193.370.866 2 kebijak an 193.370.866 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Program Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan 13.430.000 13.430.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan dengan Baik dan lancar 90,79% 90% 24.200.892.329,21 1 3.365.678.260 1 3.365.678.260 73% 14% Sedang Sangat Rendah VII - 51 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Sarana dan Prasana untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD 77,18% 70% 14.942.226.969,78 1 3.120.103.000 1 3.120.103.000 78% 21% Sedang Sangat Rendah Program peningkatan disiplin aparatur Tersediaanya Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus bagi Aparatur dan DPRD 83,11% 100% 2.092.178.453,17 0 320.807.000 0 320.807.000 6% 15% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 96,64% 100% 878.263.526,39 - - 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya Dokumen Program dan Kegiatan serta Pelaporan 85,10% 80% 656.140.945,24 0 49.700.000 0 49.700.000 3% 8% Sangat Rendah Sangat Rendah Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD 90,90% 100% 39.488.750.651,64 3 11.092.029.220 3 11.092.029.220 337% 28% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Managemen Keuangan SKPD dapat berjalan lancar 80,14% 80% 1.208.094.859,93 0 87.860.000 0 87.860.000 3% 7% Sangat Rendah Sangat Rendah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya Pengawasan Pembangunan sesuai program kerja pemerintah daerah 98,29% 100% 904.676.161,66 0 186.000.000 0 186.000.000 4% 21% Sangat Rendah Sangat Rendah Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Terlaksananya Publikasi kegiatan DPRD Kepada Masyarakat 66,61% 100% 8.395.975.575,87 0 1.262.518.500 0 1.262.518.500 15% 15% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Adanya Peraturan Daerah Kab. Nunukan sebagai acuan kegiatan sosial kemasyarakatan 96,74% 100% 2.320.006.126,62 0 616.400.000 0 616.400.000 12% 27% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran n/a 100% 6.142.268.481,30 100 1.095.149.828 100 1.095.149.828 10000% 18% Sangat Tinggi Sangat Rendah No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur persentase Kualitas Pelayanan Pajak n/a 100% 1.368.235.656,44 100 209.913.400 100 209.913.400 10000% 15% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya n/a 100% 724.433.142,40 100 59.932.654 100 59.932.654 10000% 8% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan persentase penyampaian Laporan SKPD tepat waktu n/a 100% 160.678.458,54 100 20.600.000 100 20.600.000 10000% 13% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah persentase penerimaan pendapatan daerah n/a 100% 14.766.442.900,00 100 2.392.777.050 100 2.392.777.050 10000% 16% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi persentase pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan pendapatan daerah 20% 1000% 3.241.939.868,29 100 360.530.000 100 360.530.000 1000% 11% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Menurunnya jumlah keberatan atas pajak daerah n/a 100% 586.420.000,00 100 54.655.000 100 54.655.000 10000% 9% Sangat Tinggi Sangat Rendah Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Persentase pemanfaatan data nilai tanah untuk meningkatkan potensi PAD n/a 90% 2.344.780.199,45 100 174.535.000 100 174.535.000 11111% 7% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kualitas pelayanan yang yang efektif dan efisien 33% 53% 2.378.257.914,00 100 419.598.763 100 419.598.763 18868% 18% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kinerja seluruh bidang dalam BPBD 9% 29% 286.372.800,00 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Penanggulangan Bencana Daerah Prosentase penurunan tingkat kerentanan bencana 7.5% 3.72% 9.476.001.833,89 100 6.106.200.476 100 6.106.200.476 #VALUE! 64% #VALUE! Rendah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin kerja BPBD 18% 38% 143.307.231,99 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya pengelolaan keuangan BPBD 37% 57% 3.190.001.128,78 100 474.110.000 100 474.110.000 17544% 15% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya akuntabilitas BPBD 0% 20% 211.103.539,36 100 2.985.000 100 2.985.000 50000% 1% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya pengetahuan dan kemahiran aparatur BPBD 75% 75% 513.923.231,98 100 25.371.841 100 25.371.841 13333% 5% Sangat Tinggi Sangat Rendah 52 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya akuntabilitas BPBD 0,0% 7.5% 50.000.000,00 - - - - #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah Bid. Urusan Pengawasan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase capaian sistem penyelenggaran administrasi perkantoran berkualitas 98% 100% 722.966.402,25 1 95.468.318 1 95.468.318 100% 13% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang layak pakai 100% 100% 828.697.351,68 1 43.057.576 1 43.057.576 100% 5% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program peningkatan disiplin aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur NA 100% 63.696.960,00 - - - - 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi bellanja terhadap anggaran belanja Inspektorat 96% 100% 934.857.273,86 1 53.360.000 1 53.360.000 100% 6% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti 86% 90% 11.820.830.422,52 1 2.275.100.739 1 2.275.100.739 97% 19% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Tingkat kapabilitas APIP 1 3 1.083.264.512,00 2 DC 226.371.594 2 DC 226.371.594 #VALUE! 21% #VALUE! Sangat Rendah Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Persentase realisasi RAD-PPK 60% 85% 1.579.264.250,43 1 148.030.350 1 148.030.350 88% 9% Sedang Sangat Rendah Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Tingkat maturitas NA Level 3 362.351.980,00 2 41.880.667 2 41.880.667 #VALUE! 12% #VALUE! Sangat Rendah Bid. Urusan Perencanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase efisiensi penyerapan anggaran 100% 4.974.892.271,36 100% 680.723.406 100% 680.723.406 100% 14% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana 100% 1.286.376.608,00 100% 239.206.900 100% 239.206.900 100% 19% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat disiplin aparatur 100% 81.244.838,40 - - 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Persentase ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 100% 50.000.000,00 100% 36.125.000 100% 36.125.000 100% 72% Sangat Tinggi Sedang Program pengembangan data dan informasi Prosentase Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100% 9.478.564.480,00 100% 56.503.285 100% 56.503.285 100% 1% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program perencanaan pembangunan daerah Sebagai bahan penyususnan rencana pembangunan daerah Periode pembangunan selanjutnya 100% 2.329.018.700,80 100% 100% 100% 0% Sangat Tinggi Sangat Rendah Jumlah dokumen perencanaan 1 50.000.000,00 - - 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Perencanaan Pembangunan perekonomian Prosentase perencanaan bidang ekonomi 10 dokumen 1.917.935.407,62 100% 320.888.315 100% 320.888.315 #VALUE! 17% #VALUE! Sangat Rendah Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Prosentase perencanaan bidang sosial budaya 10 dokumen 4.861.701.196,80 100% 31.870.535 100% 31.870.535 #VALUE! 1% #VALUE! Sangat Rendah Program Perencanan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana Prosentase perencanaan bidang Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana 10 dokumen 7.357.134.261,02 100% - 100% - #VALUE! 0% #VALUE! Sangat Rendah Program Peningkatan Kemampuan IPTEK dan Inovasi Prosentase perencanaan IPTEK dan Inovasi 100% 4.062.241.920,00 100% - 100% - 100% 0% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Sumber Daya AParatur Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan Fungsinya. 100% 200.000.000,00 - - 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Pengembangan Lingkungan Sehat 67.075.000 67.075.000 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 106.077.274 106.077.274 Program Perencanaan Tata Ruang 130.270.293 130.270.293 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 133.925.840 133.925.840 VII - 53 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 137.838.499 137.838.499 Bid. Urusan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya sumber daya yang memadai untuk pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 14.647.057.867,84 100% 1.282.422.683 100% 1.282.422.683 100% 9% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Sarana dan prasarana Aparatur yang terpenuhi 100% 100% 2.628.020.806,78 100% 1.581.754.990 100% 1.581.754.990 100% 60% Sangat Tinggi Rendah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyampaian Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu 100% 100% 687.455.810,50 1 110.866.660 1 110.866.660 100% 16% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Prosentase Penyampaian Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 100% 100% 45.963.563.220,06 1 6.933.445.283 1 6.933.445.283 100% 15% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan disiplin Aparatur Prosentase Pakaian Dinas Atas Kebutuhan ASN NA 0 204.000.000,00 0% - 0% - #DIV/0! 0% #DIV/0! Sangat Rendah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase ASN yang mengikuti Diklat 75% 75% 302.518.095,36 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Persentase OPD yang dibina dalam rangka penyelematan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah NA 100% 358.826.208,00 1 84.406.900 1 84.406.900 100% 24% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Rencana Kegiatan pada Renstra yang terakomodir dalam DPA 1 1 Dokumen 50.000.000,00 - - - - 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Bid. Urusan Kepegawaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan dan Administrasi Kantor dengan Baik 100% 100% 6.696.557.652,86 1 846.085.792 1 846.085.792 100% 13% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Kebutuhan Perlengkapan Kantor dan Kendaraan Dinas Operasional 65% 91% 1.305.551.066,90 1 33.918.521 1 33.918.521 76% 3% Sedang Sangat Rendah Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Terlaksananya Penyerahan SK Purna Tugas Tepat Waktu bagi PNS yang telah Selesai Melaksanakan Tugas 70% 98% 618.368.547,50 1 44.620.520 1 44.620.520 76% 7% Sedang Sangat Rendah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Pelaksanaan Diklat Penjenjangan, Teknis dan Fungsional. 70% 98% 2.960.688.424,48 1 641.789.486 1 641.789.486 76% 22% Sedang Sangat Rendah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Terlaksananya Managemen Pengelolaan Keuangan yang Baik 80% 100% 318.155.220,10 1 49.300.000 1 49.300.000 100% 15% Sangat Tinggi Sangat Rendah No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tahun perencanaan Rasio Capaian Akhir (%) Penilaian Kinerja 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) (18) (19) K Rp K Rp K Rp K Rp kinerja anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terwujudnya PNS yang Profesional Sesuai dengan Kompetensinya 70% 7,00% 32.519.713.298,50 1 3.273.049.121 1 3.273.049.121 1070% 10% Sangat Tinggi Sangat Rendah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Peningkatan Disiplin Pegawai BKDD Kabupaten Nunukan 80% 98% 270.816.128,00 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujunya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik 90% 98% 270.816.128,00 0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan pencapaian: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya: Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya: 54 Petunjuk Pengisian Formulir E.58: • Sasaran pembangunan jangka menengah: Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan nama kabupaten/kota serta periode pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota. Kolom (1) diisi dengan urut program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi; Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi; Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi; Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu; VII - 55 No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006 Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021 Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian pada akhir tah perencanaan 2017 2017
(1)(2) (3) (4) (5)
(6)(12) (12) K Rp K Rp K Rp Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut; Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota; Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi; Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun berkenaan; Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan targetuntuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut. Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas: tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100% tahun 1 Kolom
(17)(K) =[Kolo 56 m
(12)(K) : Kolom
(7)(K)] x 100% tahun 1 Kolom
(17)(R p) =[Kolo m
(12)(R p) : Kolom
(7)(Rp) ] x 100% tahun 2 Kolom
(18)= Kolom
(13): Kolom
(8)x 100% tahun 2 Kolom
(18)(K) =[Kolo m
(13)(K) : Kolom
(8)(K)] x VII - 57 100% tahun 2 Kolom
(18)(R p) =[Kolo m
(13)(R p) : Kolom
(8)(Rp) ] x 100% dan seteru snya Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp). Kolom (23)(K) =[Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100% Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp) ] x 100%. • Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target. • Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas. • Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota. • Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya 58 diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota. 2 Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.58, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1. 3 Bupati/wali kota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka
(2)kepada gubernur. 4 Jadwal penyampaian terhadap hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota oleh bupati/wali kota kepada gubernur adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD kabupaten/kota yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota. 5 Gubernur menilai laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD setiap kabupaten/kota, dengan menyusun ke dalam Formulir E.59 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarkabupaten/kota, sebagai berikut: