DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI BAB V MODAL BAB VI ORGAN BAB VII DEWAN PENGAWAS BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BAB IX PEGAWAI BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Taka yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
6.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Taka yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taka untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Taka serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Taka baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham yang melakukan usaha utama di bidang penyediaan air minum dan air bersih.
9.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
10.Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Taka yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
11.Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.
12.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Air Minum Tirta Taka dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
13.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level Perumda Air Minum Tirta Taka.
14.Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Taka yang selanjutnya disebut RKAT Perumda Air Minum Tirta Taka adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Taka.
15.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
16.Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda Air Minum Tirta Taka agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
17.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Air Minum Tirta Taka yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
18.Uji Kelayakan dan Kepatuhan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Taka.
19.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk meiakukan seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
(2)Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan.
(3)Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berubah nama menjadi Perumda Air Minum Tirta Taka.
(4)Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Tirta Taka dan menggunakan logo.
(5)Nama, arti, bentuk, warna dan ukuran logo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kabupaten Nunukan.
(2)Wilayah pelayanan Perumda Air Minum meliputi wilayah Kabupaten Nunukan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Air Minum Kabupaten Nunukan adalah untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih dan air minum atau usaha lainnya bagi kemanfaatan umum, perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan laba atau keuntungan.

Pasal 5

Perumda Air Minum didirikan dengan tujuan:

a.meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang baik;
b.memberikan manfaat dan kontribusi bagi peningkatan perekonomian daerah;
c.mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; dan
d.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha Perumda Air Minum adalah mengelola dan mendistribusikan Air Bersih dan Air Minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat.
(2)Perumda Air Minum dapat membuka usaha baru selain mengelola dan mendistribusikan Air Bersih dan Air Minum.
(3)Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.
(5)Perumda Air Minum didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V

MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar Perumda Air Minum sebesar Rp 24.922.118.536,53 (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh tiga sen).
(2)Sumber modal perumda air minum terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
(6)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
(7)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB VI

ORGAN

Pasal 8

(1)Susunan Organ Perumda Air Minum terdiri dari:
1. a.Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(2)KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum apabila dapat membuktikan:
1. a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
2. b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum; dan/atau
3. c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum secara melawan hukum.
(3)KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum.
(4)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumda Air Minum; dan
3. c.rapat luar biasa.
(5)Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

(1)Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

BAB VIII

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Pasal 10

(1)Dewan Pengawas mempunyai tugas:
1. a.melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum; dan
2. b.mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
(2)Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
1. a.menilai kinerja Direksi dalam pengelolaan Perumda Air Minum;
2. b.menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
3. c.meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum; dan
4. d.mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
(3)untuk membantu kelancaran tugas dewan pengawas, dapat dibentuk sekretariat dewan pengawas yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014