DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Desember 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Azas dan Kedudukan, Tujuan, Ruang Lingkup, Sistematika, Visi dan Misi, Pelaksanaan RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 telah berakhir, sehingga untuk menjamin sinergisitas pelaksanaan Pembangunan pada masa ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025, perlu segera

Menetapkan

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026;

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. 8.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. 9.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. 11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);
14. 15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. 16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. 17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. 18.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
19. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
22. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. 24.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
24. 25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 5);
25. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025;
26. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021-2026.

BAB I

: Pendahuluan;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5.Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber data yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Kalimantan Utara adalah dokumen perancanaan pembangunan Daerah Provinsi kalimantan utara yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2036.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Kalimantan Utara adalah dokumen perancanaan pembangunan Daerah Provinsi kalimantan utara yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2036 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan daerah untuk 5 tahunan terhitung sejak tahun 2021 sampai 2026.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun.
14.Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
15.Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
19.Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
20.Visi adalah perumusun umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pemngunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karekteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
23.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
24.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
25.Arah Kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur.
26.Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukan perbandingan, kecendrungan atau perkembangan.
27.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
28.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
29.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
30.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
31.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
32.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
33.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil outcome suatu program.

BAB II

: Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Pasal 2

(1)RPJMD disusun berdasarkan azas:
1. a.transparan;
2. b.responsif;
3. c.efisien;
4. d.efektif;
5. e.akuntabel;
6. f.partisipatif;
7. g.terukur;
8. h.berkeadilan;
9. i.berwawasan lingkungan; dan
10. j.berkelanjutan.
(2)RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
(3)RPJMD merupakan:
1. a.penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN ; dan
2. b.Dokumen rencana pembangunan daerah yang menjadi arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III

: Gambaran Keuangan Daerah;

Pasal 3

Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:

a.memberikan panduan bagi penyelenggaraan pembangunan daerah jangka menengah;
b.mewujudkan perencanaan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten/kota yang berbatasan wilayah;
c.sebagai pedoman dalam:
1. 1.penyusunan Renstra OPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. 2.penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. 3.penyusunan Renja OPD setiap Tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
4. 4.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

BAB IV

: Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

Pasal 4

(1)RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan 5 (lima) tahunn yang memuat visi, misi, program pembangunan Bupati, arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, progran lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD disamping memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunannya juga memperhatikan saran dan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB V

: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

Pasal 5

(1)RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut: dan BAB IX : Penutup.
(2)Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Perubahan terhadap ketentuan dalam BAB III, BAB VII dan BAB VIII dituangkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

VISI DAN MISI

Pasal 6

(1)Visi RPJMD adalah Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil Dan Sejahtera
(2)Misi RPJMD adalah:
1. a.meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. b.meningkatkan infrastrukrtur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. c.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal;
4. d.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
5. e.meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
6. f.mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

BAB VII

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 7

(1)RPJMD menjadi pedoman untuk penyusunan Renstra OPD, RKPD, Renja OPD dan dokomen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah OPD untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(4)Renja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
(5)RPJMD, Renstra OPD, RKPD, Renja OPD seluruhnya di input dalam sistem aplikasi SIPD.
(6)RPJMD menjadi pedoman Penyusunan RPJMDes.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUSI

Pasal 8

(1)Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
2. b.konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
3. c.konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
4. d.kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(2)Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang urusan perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala dan dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai.
(4)Pengendalian dan Evalusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)dilakukan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Kepala Daerah wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir masa jabatannya dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode berkenaan serta mengacu pada RPJMD Provinsi periode berkenaan untuk keselarasan program dan kegiatan.
(2)RKPD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…