DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertauran ini mengatur mengenai implementasi sistem perizinan yang dilakukan secara elektronik, yang bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan usaha di sektor pariwisata. Kemudian Menetapkan prosedur, persyaratan, dan tahapan untuk mendapatkan izin usaha di sektor pariwisata melalui sistem elektronik, termasuk dokumen yang diperlukan dan tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha dan mekanisme pendaftaran dan pengelolaan usaha pariwisata dalam sistem elektronik, termasuk pendaftaran awal, pembaruan izin, dan perizinan lainnya yang terkait dengan kegiatan pariwisata. Serta ada ketentuan mengenai integrasi sistem perizinan elektronik dengan sistem lainnya yang relevan, baik di tingkat daerah maupun nasional, untuk memastikan sinkronisasi dan keterpaduan data, serta layanan dukungan bagi pelaku usaha dalam proses pengajuan dan pengelolaan izin secara elektronik, termasuk bantuan teknis, konsultasi, dan layanan informasi. Memuat mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem perizinan elektronik, untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada pelaku usaha, dan adanya penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi dalam proses perizinan elektronik, termasuk sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang optimal dan untuk mempermudah proses perizinan pada sektor pariwisata, perlu diselenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembar Negara Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 49660);
3.Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);
8.Peraturan Menteri pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1235); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2.Kepala Daerah adalah Bupati Nunukan
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
5.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
6.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
7.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8.Pelaku Usaha adalah Pengusaha Pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pawisata.
9.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10.Pengusaha Pariwisata adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata perseorangan.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), dan badan usaha lainnya,
12.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
13.Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
14.Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
15.Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
16.Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
18.Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
19.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
20.Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
21.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 2

Pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata bertujuan untuk:

a.menjamin kepastian hukum bagi Pelaku Usaha; dan
b.sumber informasi perizinan berusaha sektor pariwisata.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata wajib memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab.
(2)Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.prosedur pelayanan yang sederhana;
2. b.persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
3. c.waktu penyelesaian yang cepat;
4. d.standar pelayanan yang jelas; dan
5. e.informasi pelayanan yang terbuka.
(3)Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kepastian pelayanan;
2. b.kualitas pelayanan;
3. c.perlindungan konsumen;
4. d.perlindungan lingkungan sosial, budaya, dan alam setempat; dan
5. e.prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai :

a.usaha pariwisata;
b.jenis perizinan berusaha, pemohon, dan pendaftaran;
c.tanda daftar usaha pariwisata;
d.sertifikat usaha pariwisata;
e.pelaporan;
f.fasilitasi perizinan berusaha;
g.pembinaan dan pengawasan;

BAB III

USAHA PARIWISATA

Pasal 5

(1)Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:
1. a.daya tarik wisata;
2. b.kawasan pariwisata;
3. c.jasa transportasi wisata;
4. d.jasa perjalanan wisata;
5. e.jasa makanan dan minuman;
6. f.penyediaan akomodasi;
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. i.jasa informasi pariwisata;
10. j.jasa konsultan pariwisata;
11. k.jasa pramuwisata;
12. l.wisata tirta; dan
13. m.spa.
(2)Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

JENIS PERIZINAN BERUSAHA,PEMOHON DAN PENDAFTARAN

Pasal 6

(1)Jenis Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas
1. a.Izin Usaha, berupa TDUP; dan
2. b.Izin Komersial atau Operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
(2)Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen.
(3)Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Pasal 7

(1)Pemohon Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas:
1. a.Pelaku Usaha perseorangan; dan
2. b.Pelaku Usaha non perseorangan.
(2)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pendaftaran melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaku usaha baru dapat melaksanakan usahanya setelah memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

BAB V

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 8

(1)Izin Usaha berupa TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) huruf a wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang mendapatkan NIB.
(2)TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

Pasal 9

TDUP sebagaiman dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati .

Pasal 10

Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam daerah Kabupaten Nunukan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…