DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini telah memperbarui definisi dan ruang lingkup hak ulayat yang diatur dalam peraturan sebelumnya untuk mencerminkan kondisi dan kebutuhan terkini masyarakat hukum adat. Kemudian mnyempurnakan ketentuan mengenai pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat, termasuk mekanisme administrasi dan prosedur pengajuan pengakuan hak ulayat. Peraturan ini juga mengatur tentang dukungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam rangka pelaksanaan hak ulayat mereka, termasuk dukungan dari pemerintah daerah dan menyusun mekanisme penegakan hukum dan pengawasan untuk memastikan hak ulayat masyarakat hukum adat dihormati dan diterapkan sesuai peraturan. Serta meningkatkan keterlibatan masyarakat hukum adat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak ulayat mereka, serta memastikan partisipasi mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masalah pertanahan yang menjadi persoalan di masyarakat berkaitan dengan hak tanah kolektif (Hak Ulayat) yang di miliki oleh masyarakat hukum adat yang diakui sebagai asal usul kesatuan masyarakat hukum perlu dilindungi keberadaannya oleh pemerintah Kabupaten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG HAK ULAYAT HULAYAT KABUPATEN NUNUKAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2004 Nomor 11 ) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 10, angka 12, angka 15 dan angka 16 diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

8.Masyarakat Hukum Adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social, bidaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
10.Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hokum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganyauntuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
12.Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
15.Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
16.Peta dasar pendaftaraan adalah peta yang memuat titik - titik dasar Teknik dan unsur unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan, dan batas fisik bidang – bidang tanah.
2.Ketentuan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

AZAS

Pasal 2

(1)Azas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi dan adat masyarakat Kabupaten Nunukan
(2)Azas pemanfaatan tanah ulayat adalah manfaat yang sebesar – besarnya untuk kepentingan masyarakat adat, berkeadilan dan bertanggung jawab.
(3)Azas patrilineal yang merupakan hak pewaris tanah ulayat yang berlaku dalam suatu kekerabatan menurut garis keturunannya.

3.Ketentuan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KRITERIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN SUBJEK HAK ULAYAT

Pasal 3

(1)Kriteria masyarakat hukum adat adalah :
1. a.Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
2. b.Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
3. c.Ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati.
(2)Pemenuhan seluruh kriteria masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan syarat keberadaan suatu masyarakat hukum adat.

4.Frase Bagian Pertama BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
5.Pasal 15 dihapus. Ditetapkan di Nunukan Pada tanggal 20 Desember 2018 BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID Diundangkan di Nunukan Pada tanggal 20 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd SERFIANUS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 15 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA : 59/2/2019

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…