DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengaur mengenai apa yang dimaksud dengan pertanian organik serta ruang lingkup penerapannya di Kabupaten Nunukan dan menyebutkan tujuan dari pengembangan pertanian organik, seperti meningkatkan kualitas tanah, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Menetapkan kebijakan dan strategi untuk mendukung pengembangan pertanian organik, termasuk program-program yang akan dilaksanakan. Mengatur tentang pembinaan dan pelatihan bagi petani mengenai teknik pertanian organik, sertifikasi, dan praktik terbaik. Menyediakan informasi tentang dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti fasilitas, bantuan teknis, dan insentif bagi petani yang menerapkan pertanian organik. Menjelaskan proses sertifikasi untuk produk pertanian organik dan mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar organik. Mengatur sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan mengenai pertanian organik. Mengatur aspek pendanaan dan anggaran yang dialokasikan untuk program pengembangan pertanian organik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sistem pertanian konvensional yang di tandai dengan pemakaian pupuk dan pestisida sintetis telah di ketahui banyak menghasilkan dampak yang merusak seperti kerusakan lingkungan,residu pestisida dalam bahan makanan,bahaya pada kesehatan manusia dan peningkatan ketahanan hama terhadap pestisida;
c.bahwa untuk mencegah dampak sistem pertanian konvensional maka perlu di laksanakan pengembangan pertanian organik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah kabupaten Nunukan tentang pengembangan pertanian organik di kabupaten Nunukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK DI KABUPATEN NUNUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah, adalah Kabupaten NUNUKAN.
2.Pemerintah Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati NUNUKAN.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD; adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten NUNUKAN.
5.Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6.Pupuk An organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7.Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau limbah hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair, yang digunakan untuk mensuplay bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan bilogis tanah.
8.Pertanian organik adalah suatu sistem pertanian yang menghasilkan produksi tanpa memanfaatkan bahan kimia sintetis (pupuk, pestisida, antibiotik, dan lain-lain).

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pengembangan pertanian organik adalah:

a.untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
b.menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi;
c.meningkatkan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi produk organik; dan meningkatkan pendapatan petani.

Pasal 3

Sasaran pengembangan pertanian organik adalah lahan sawah dan lahan kering yang berlokasi di Kabupaten NUNUKAN.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan pengembangan pertanian organik dilaksanakan secara swadaya oleh petani, bantuan pemerintah atau sumber pendanaan lainnya.

BAB IV

PENERAPAN PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

(1)Penerapan pertanian organik dilaksanakan dengan mengurangi penggunaan pupuk an organik secara bertahap dan menggunakan pupuk organik secara terus menerus sampai dengan menggunakan pupuk organik secara penuh.
(2)Komoditas yang dikembangkan untuk pertanian organik terdiri dari (a) komoditas padi; (b) palawija; (c) hortikultura; dan (d) tanaman perkebunan.
(3)Pelaksanaan pertanian organik secara penuh di lahan sawah dimulai dari bagian hulu kemudian diikuti oleh dibagian hilirnya.

BAB V

SERTIFIKASI PRODUK PERTANIAN ORGANIK

Pasal 6

(1)Kelompok Tani/ Petani yang sudah melaksanakan pertanian organik secara penuh difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk sertifikasi produk.
(2)Untuk menghasilkan produk pertanian organik, petani harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.
(3)Sertifikasi produk pertanian organik diberikan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

BAB VI

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 7

(1)kelompok Tani/Petani yang melaksanakan pertanian organik diprioritaskan diberikan insentif/bantuan berupa:
1. a.bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian;
2. b.pemberian subsidi pupuk organik;
3. c.pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
(2)Pemberian insentif/bantuan dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

BAB VII

PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pembinaan dan pengawasan pertanian organik dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan, Pengamat Organisme Penggangu Tanaman, Petugas Pertanian Kabupaten dan instansi terkait lainnya.
(2)Sasaran pembinaan dan pengawasan adalah petani dan produsen pupuk organik
(3)Pembinaan dan pengawasan pertanian organik mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk masing- masing komoditas pertanian.
(4)Pembinaan dan pengawasan antara lain berupa:
1. a.teknis pembuatan pupuk organik;
2. b.teknis budidaya pertanian organik;
3. c.penanganan panen dan pasca panen; dan
4. d.pengolahan dan pemasaran hasil pertanian organik.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Kelompok Tani/Petani yang tidak melaksanakan pertanian organik, maka insentif/bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 7 tidak diberikan/ ditangguhkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan. Ditetapkan di Nunukan Pada tanggal 3 September 2018 BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID Diundangkan di Nunukan Pada tanggal 3 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd TOMMY HARUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA : 2018

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…