DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PELAKSANAAN BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BAB V SANKSI BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI BAB VII PENDANAAN BAB VIII PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Nunukan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3273);

2.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor249);
9.Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) tanggal 13 Maret 2020;
10.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah KabupatenNunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Kalimantan Utara yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
5.Corona Virus Disease 2019yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severa Acute Respiratary Syindrome Corona Virus 2 (Sars-CoV-2) yang telah menjadi pandemik global berdasarkan penetapan dan World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional..
6.Tindakan penertiban non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh SatuanPolisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dengan cara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dan tidak sampai proses peradilan.
7.Tindakan administratif adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8.Pemberitahuan tertulis adalah pemberitahuan yang dilakukan setelah penyampaian dan/atau teguran secara lisan telah disampaikan sehingga dipandang perlu untuk disampaikan secara tertulis kepada yang melakuan pelanggaran, dimana penyampaian tertulis ini dilaksanakan oleh Satpol PP.
9.Jaga jarak atau physical distancing adalah menjaga jarak fisik yang aman terhadap orang lain dengan jarak minimal 1 (satu) meter.
10.Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran Peraturan Kepala Daerah serta gangguan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
11.Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
12.Kerja sosial adalah suatu sanksi yang diberikan pada saat dilaksanakan kegiatan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 kepada masyarakat dan atau perorangan yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.Pelaksanaan;
b.Monitoring dan evaluasi;
c.Sanksi;
d.Sosialisasi dan partisipasi; dan
e.Pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Subjek Pengaturan ini meliputi :
1. a.perorangan
2. b.pelaku usaha; dan
3. c.pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
(2)Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :
1. a.bagi perorangan:
  1. 1.menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan/atau pelindung wajah yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  2. 2.mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  3. 3.pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dengan jarak minimal 1 (satu) meter; dan
  4. 4.meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
2. b.bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara kegiatan masyarakat atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
  1. 1.sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  2. 2.penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  3. 3.upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  4. 4.upaya pengaturan jaga jarak;
  5. 5.pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; dan
  6. 6.penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19.

Pasal 4

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

a.perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
b.sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c.tempat ibadah;
d.stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
e.transportasi umum;
f.toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
g.apotek dan toko obat;
h.warung makan, ruang makan, cafe dan restoran;
i.pedagang kaki lima/lapak jajanan;
j.perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
k.tempat wisata;
l.fasilitas pelayanan kesehatan;
m.area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
n.tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 6

(1)Pelanggaran atas kegiatan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan kerja sosial;
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.pencabutanizin.
(3)Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Membersihkan fasilitas umum seperti menyapu dan memungut sampah pada area fasilitas umum;
2. b.membersihkan tempat-tempat ibadah; dan
3. c.lain-lain pekerjaan sosial sesuai kondisi lokasi.
(4)Pemberian sanksi dilaksanakan dengan mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengubah perilaku lebih sehat.
(5)Pelaksanaan penegakan hukum dan pemberian sanksi akan dilaksanakan dan dikoordinir oleh Satpol PP dandapat melibatkan Polri dan TNI, serta intansi terkait yang dilaksanakan secara terpadu dan dilengkapi dengan surat tugas dari atasan masing-masing dalam bentuk kegiatan penertiban non-yustisial.
(6)Pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ini dilaksanakan secara persuasif dan tegas.
(7)Format sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Denda dibebankan terhadap subjek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Denda bagi subjek perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a, adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
(3)Denda bagi subjek pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, adalah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(4)Denda bagi pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, adalah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(5)Format denda sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

(1)Dalam upaya penerapan penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 diperlukan kegiatan sosialisasi.
(2)Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah ini untuk dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat dengan melibatkan pihak terkait.
(3)Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan;
1. a.Organisasi Perangkat Daerah;
2. b.Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
3. c.pemuka agama;
4. d.tokoh masyarakat;dan
5. e.partisipasi unsur masyarakat lainnya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 10

(1)Dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dibentuk Satuan Tugas.
(2)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat, dengan melibatkan unsur terkait.
(3)Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksudpadaayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penerimaan atas sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…