b.Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Kewilayahan; Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan misi V RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading misi V yang disajikan sebagai berikut: III-19 Gambar III-8 Cascading Misi 5 Kabupaten Nunukan Sumber: Data Diolah, 2025 Dalam rangka pencapaian misi V yang lebih terarah dan akuntabel, maka kinerja yang dijenjangkan melalui pohon kinerja tersaji pada flowchart di lampiran akhir dokumen ini. Berikut merupakan gambaran umum target kinerja RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029: III-20 Tabel III.1 Gambaran Umum Target Kinerja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 MISI TUJUAN / SASARAN INDIKATOR (SATUAN) BASELINE TARGET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Dan Berkarakter. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Merata Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) 69,27 69,96 70,66 71,35 72,04 72,73 73,43 Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 8,39 8,49 8,59 8,68 8,78 8,88 8,98 Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12,69 12,7 12,72 12,73 12,74 12,75 12,77 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata Usia Harapan Hidup (Tahun) 73,13 73,16 73,2 73,23 73,26 73,29 73,33 Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 4,28 5,5 5,62 5,74 5,86 5,98 6,1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Persen) 19,93 20,5 21,07 21,63 22,2 22,77 23,34 Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (Persen) 6,34 7,03 7,46 7,89 8,32 8,75 9,18 Meningkatnya Daya Saing UMKM Persentase UMKM Naik Level (Persen) 0,188 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,40 Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah Realisasi Investasi (Milyar Rupiah) 3050,41 3000,45 3383,80 3767,15 4150,50 4533,85 4917,21 Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Persentase Penduduk Miskin (Persen) 5,73 5,38 5,26 5,15 5,03 4,92 4,8 Gini Ratio (Persen) 0,270 0,265 0,260 0,255 0,250 0,245 0,240 Menguatnya Perlindungan Sosial Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks) 49,94 50,77 51,61 52,44 53,27 54,11 54,94 III-21 MISI TUJUAN / SASARAN INDIKATOR (SATUAN) BASELINE TARGET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Indeks Ketimpangan Gender 0,37 0,359 0,348 0,337 0,326 0,315 0,304 Meningkatnya Kesempatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) 2,71 2,59 2,49 2,39 2,29 2,19 2,09 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani, Cepat Dan Tuntas. Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Indeks Reformasi Birokrasi (predikat) BB BB BB BB A A A Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai SAKIP (predikat) B BB BB BB A A A Terwujudnya Layanan Publik yang Prima Indeks Pelayanan Publik (Indeks) 3,74 3,885 4,03 4,175 4,32 4,465 4,61 Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Indeks SPBE (Indeks) 2,61 2,74 2,87 3,00 3,13 3,26 3,39 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Perencanaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 72.32 72,79 73,26 73,73 74,2 74,67 75,14 Meningkatnya Profesionalitas ASN Nilai Sistem Merit 207.5 218 228.5 239 249.5 260 270.5 Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata. Terwujudnya Infrastruktur Kewilayahan yang Adil, Tangguh dan Berwawasan Lingkungan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Indeks) 50 52,5 55 57,5 60 62,5 65 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan (TonCo2Eq) N/A 1.525.703,18 1.686.216,67 1.805.743,03 1.900.942,39 2.071.821,29 2.395.888,64 Meningkatnya Konektivitas Antar wilayah Indeks Konektivitas (Indeks) 55,64 57,38 59,00 61,10 63,72 65,41 67,50 Indeks Infrastruktur (Indeks) 29,98 31,15 32,31 33,48 34,65 35,81 36,98 III-22 MISI TUJUAN / SASARAN INDIKATOR (SATUAN) BASELINE TARGET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatknya Ketahanan Daerah Indeks Ketahanan Daerah (Indeks) 138,29 134,41 130,12 130,53 126,24 126,65 122,36 Meningkatnya kualitas penataan lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) 80,61 79,81 80,02 80,23 80,44 80,66 80,87 Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni Dengan Menjaga Dan Melestarikan Nilai - Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal Terciptanya Masyarakat Harmonis yang Rukun, Toleran dan Berbudaya Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) (Indeks) 6,29 6,29 6,38 6,48 6,57 6,66 6,76 Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks) 78,94 79,98 81,02 82,06 83,1 84,14 85,18 Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks) 59,77 61,31 62,9 64,52 66,19 67,9 69,65 Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Kewilayahan Indeks Trantibumlinmas (Indeks) 63 68 72 78 80 82 86 Sumber: Hasil Analisis, 2025 III-23 3.2 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.2.1 STRATEGI Strategi merupakan rencana tindakan komprehensif yang dirumuskan untuk mencapai tujuan atau sasaran RPJMD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi yang dirumuskan seyogyanya mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Maka dari itu, dalam rangka memperoleh strategi komprehensif yang mengungkit langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran serta mampu menjawab permasalahan dan isu strategis, maka dalam penentuan alternatifnya, dilakukan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats atau Analisis SWOT pada hasil telaah permasalahan dan isu-isu strategis yang sudah dilakukan sebelumnya. Metode ini merupakan salah satu perangkat analisis yang direkomendasikan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2019, karena kesesuaiannya dengan prinsip perencanaan pembangunan yang sederhana namun memiliki hasil yang relatif kuat dan menyasar pada inti permasalahan sesuai kategorisasinya sebagai daya dukung atau hambatan internal maupun eksternal. Ilustrasi analisis SWOT untuk perumusan alternatif strategi pembangunan di Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut: Gambar III-9 Ilustrasi Analisis SWOT Sumber, Hasil Analisa, 2025 III-24 Pada analisis SWOT, proses perumusan strategi dapat dilakukan dengan melakukan sintesis yang dihasilkan dari kombinasi dan interaksi antara aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sehingga menghasilkan sebuah strategi yang dapat merespons secara tepat atas hasil kombinasi aspek-aspek tersebut. Kombinasi pertama adalah strategi S-O, strategi ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, daerah memiliki peluang dan kekuatan disaat yang sama, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya atau biasa disebut comparative advantage. Strategi yang harus diterapkan dalam adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy). Strategi ini memberikan penekanan pada metode pemerintah daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai mobilization strategy, di mana dengan menggunakan kekuatan yang ada, pemerintah didorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki. Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Pemerintah daerah menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat investment dan yang bersifat divestment. Bersifat investasi, sebab strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Kabupaten Nunukan bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih bisa memiliki daya saing. Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, di mana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensif atau strategi untuk survive dan III-25 berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis lingkungan di atas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai damage control, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki. Dengan prinsip komprehensivitas dan daya ungkit yang luas, suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu atau beberapa sasaran, dengan asumsi bahwa 1 strategi mampu mencapai sekurang-kurangnya 1 sasaran atau lebih. Dari sekian banyak alternatif strategi yang muncul dari hasil analisis SWOT pada kondisi pembangunan Kabupaten Nunukan, terdapat setidaknya 11 strategi yang ditetapkan sebagai upaya untuk mencapai 18 sasaran pembangunan. Adapun perincian strategi tersebut antara lain sebagai berikut: ST 1. Peningkatan Layanan Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas serta Pemerataan Jaringan IT sebagai Penunjang Proses Pembelajaran. Strategi Peningkatan Layanan Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas serta Pemerataan Jaringan IT sebagai Penunjang Proses Pembelajaran akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025- 2029 untuk mencapai sasaran Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Meningkat. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang bermutu. Langkah konkret yang diambil mencakup penyediaan infrastruktur pendidikan yang lebih baik, seperti pemerataan jaringan internet melalui program “Satu Sekolah Satu Starlink” bagi sekolah yang belum terjangkau jaringan internet. Selain itu, program beasiswa sebanyak 1.000 per tahun bagi siswa dan mahasiswa berprestasi serta kurang mampu akan diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar dan mencegah angka putus sekolah. Di samping itu, pemberian seragam sekolah gratis untuk peserta didik SD dan SMP di tahun pertama bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga orang tua lebih terdorong untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan strategi ini, diharapkan akses pendidikan semakin luas, kualitas pengajaran III-26 meningkat, dan tidak ada lagi hambatan ekonomi maupun geografis yang menghalangi anak-anak di Kabupaten Nunukan untuk bersekolah. Strategi ini dirancang berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Nunukan yang masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan utama yang ditemukan antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesetaraan, angka partisipasi kasar PAUD yang masih di bawah 50%, serta masih adanya anak putus sekolah dan penurunan angka kelulusan pendidikan menengah. Selain itu, rendahnya motivasi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan akibat faktor ekonomi dan persepsi bahwa pendidikan bukan syarat utama untuk bekerja turut menjadi hambatan. Kondisi geografis yang sulit diakses juga menghambat kelancaran proses belajar-mengajar, baik bagi siswa maupun pendidik. Dengan adanya kebijakan pemerataan jaringan internet, beasiswa, serta dukungan berupa seragam sekolah gratis, diharapkan tantangan tersebut dapat diatasi secara efektif. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya selaras dengan mandat kepala daerah terpilih, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas di Kabupaten Nunukan. ST 2. Penguatan upaya promotif-preventif, penuntasan stunting, pemerataan tenaga kesehatan, serta inovasi berbasis teknologi dan kewilayahan dengan fokus afirmasi bagi daerah tertinggal dan perbatasan. Masih terdapat berbagai tantangan dalam sektor kesehatan di Kabupaten Nunukan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Pelayanan dasar bagi ibu hamil, ibu bersalin, balita, anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, dan penderita hipertensi masih belum mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami peningkatan yang signifikan, sementara belum semua puskesmas memiliki tim penanganan kegawat daruratan maternal yang memadai. Akibatnya, masih banyak persalinan yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Selain itu, kekurangan tenaga III-27 medis, terutama di wilayah 3 dan 4, menjadi kendala besar dalam pemerataan layanan kesehatan. Di sisi lain, meningkatnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus, serta insidensi Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), menunjukkan perlunya penguatan upaya promotif dan preventif. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan serta sistem informasi kesehatan yang belum optimal juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Selain itu, sektor pangan yang mengalami berbagai permasalahan, seperti penurunan ketersediaan pangan, skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih di bawah rata-rata nasional, dan ketidakmerataan keterjangkauan pangan sepanjang tahun, turut berdampak pada kesehatan masyarakat. Faktor-faktor tersebut menunjukkan perlunya strategi yang komprehensif dan berbasis wilayah untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Nunukan. Sebagai solusi atas berbagai permasalahan tersebut, Kabupaten Nunukan akan menerapkan strategi Penguatan Upaya Promotif-Preventif, Penuntasan Stunting, Pemerataan Tenaga Kesehatan, serta Inovasi Berbasis Teknologi dan Kewilayahan dengan Fokus Afirmasi bagi Daerah Tertinggal dan Perbatasan pada tahun 2025-2029 untuk mencapai sasaran Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Meningkat. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan melalui pemerataan tenaga medis dan dokter spesialis di setiap rumah sakit, serta optimalisasi fungsi dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dan RS Pratama sesuai mandat kepala daerah terpilih. Penguatan sistem kesehatan berbasis teknologi juga akan diterapkan untuk meningkatkan efektivitas layanan, termasuk pemantauan kesehatan ibu dan anak serta pengelolaan penyakit tidak menular. Di samping itu, strategi ini akan menitikberatkan pada intervensi gizi dan penyediaan pangan bergizi seimbang guna mengatasi permasalahan stunting dan ketahanan pangan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis kebutuhan daerah, strategi ini diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, serta III-28 memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nunukan dalam jangka panjang. ST 3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan dengan melibatkan peran masyarakat, serta memperlancar arus perdagangan. Strategi Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Pertanian dan Perikanan dengan Melibatkan Peran Masyarakat, serta Memperlancar Arus Perdagangan akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025- 2029 untuk mencapai sasaran Peningkatan Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan. Strategi ini mencakup berbagai upaya, seperti pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada petani, penyediaan alat mekanisasi pertanian secara gratis, serta pemberian bantuan alat tangkap dan mesin kepada nelayan guna meningkatkan hasil produksi. Selain itu, pembangunan 100 kilometer jalan tani per tahun akan dilakukan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, sehingga mempermudah akses pasar bagi petani dan nelayan. Kampung budidaya perikanan juga akan dikembangkan guna meningkatkan produksi ikan dan mendorong peningkatan konsumsi ikan di masyarakat. Dengan adanya dukungan terhadap sektor pertanian dan perikanan yang lebih sistematis, diharapkan akan terjadi peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan, sehingga mendorong pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Nunukan. Strategi ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Nunukan. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami penurunan, yang diperburuk oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam industri kecil dan menengah (IKM), khususnya dalam aspek manajemen usaha, inovasi produk, akses pasar, dan penguasaan teknologi. Keterbatasan pemahaman pelaku IKM dalam pemanfaatan teknologi, terutama dalam pengajuan sertifikat produk melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional), serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya standarisasi dan sertifikasi produk, menjadi hambatan III-29 dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Selain itu, sektor pertanian dan perikanan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya akses permodalan bagi kelompok tani, minimnya petugas lapangan untuk pendampingan dan pembinaan, serta rendahnya tingkat konsumsi ikan akibat sulitnya akses pasar dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dari hasil perikanan. Oleh karena itu, strategi ini disusun agar dapat menjawab berbagai permasalahan tersebut secara komprehensif, sehingga mampu memperkuat sektor pertanian dan perikanan sebagai basis utama pertumbuhan ekonomi daerah serta mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. ST 4. Peningkatan keunggulan kompetitif dan komparatif UMKM melalui peningkatan kualitas produk, inovasi, kemitraan dan perluasan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi, serta penguatan BUMD/ BUMDES. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Daya Saing UMKM, Strategi Peningkatan Keunggulan Kompetitif dan Komparatif UMKM melalui Peningkatan Kualitas Produk, Inovasi, Kemitraan, dan Perluasan Jaringan Pemasaran dengan Memanfaatkan Teknologi, serta Penguatan BUMD/BUMDes akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025- 2029 . Strategi ini mencakup berbagai langkah, seperti peningkatan keterampilan pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan, pemberian bantuan modal usaha, serta fasilitasi perizinan usaha agar produk UMKM lebih kompetitif. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital akan didorong untuk memperluas jaringan pemasaran, baik melalui e- commerce maupun platform digital lainnya. Penguatan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan juga menjadi bagian dari strategi ini untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan BUMD dan BUMDes akan dilakukan guna mendukung UMKM dalam hal distribusi, pemasaran, dan akses pembiayaan, sehingga UMKM dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional. III-30 Strategi ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan ekonomi skala mikro dan kecil di Kabupaten Nunukan. Saat ini, masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya kompetensi pelaku UMKM dalam mengelola usaha, sulitnya akses pemasaran, kurangnya kreativitas dan inovasi dalam pengembangan produk, serta rendahnya kesadaran dalam melengkapi dokumen perizinan usaha seperti NIB, PKP, PIRT, dan sertifikasi halal. Selain itu, keterbatasan modal bagi pelaku usaha baru serta administrasi koperasi yang masih belum tertata dengan baik turut menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing UMKM. Di sektor pariwisata, permasalahan seperti terbatasnya destinasi wisata, minimnya informasi mengenai paket wisata, serta kurangnya promosi dan inovasi dalam pengelolaan objek wisata turut berdampak pada rendahnya daya tarik sektor ini terhadap wisatawan. Oleh karena itu, strategi ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan tersebut dengan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, memperluas akses pasar, serta mendorong pemanfaatan teknologi guna menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat dan berdaya saing di Kabupaten Nunukan. ST 5. Peningkatan Iklim Investasi yang berbasis pada potensi lokal. Strategi Peningkatan Iklim Investasi yang berbasis pada potensi lokal akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025-2029 untuk mencapai sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif dengan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengakses perizinan, memanfaatkan teknologi digital, serta meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan investasi. Dengan strategi ini, diharapkan Kabupaten Nunukan mampu menarik lebih banyak investasi, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Strategi ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam sektor penanaman modal dan di Kabupaten Nunukan. Pada sektor investasi, masih terdapat kendala seperti rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi informatika, kurangnya kesadaran dalam menyampaikan laporan kegiatan III-31 usaha dan realisasi investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), serta keterbatasan akses internet dan pendampingan SDM dalam pengurusan perizinan. Dengan mengadopsi strategi ini, Kabupaten Nunukan diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan daya tarik investasi, tetapi juga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. ST 6. Optimalisasi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan berbasis Peningkatan Keterampilan bagi Kelompok Rentan untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat. Strategi Optimalisasi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan berbasis Peningkatan Keterampilan bagi Kelompok Rentan untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025–2029 untuk mencapai sasaran Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi, Menguatnya Perlindungan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan untuk menunjang Kesejahteraan Keluarga, dan Meningkatnya Kesempatan Kerja untuk Menurunkan Tingkat Pengangguran. Strategi ini dirancang sebagai upaya memperkuat keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok rentan dan marjinal melalui perlindungan sosial yang menyeluruh dan intervensi pemberdayaan yang berorientasi pada penguatan kapasitas serta keterampilan kerja, terutama pada masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani rumput laut. Sebagian besar dari mereka merupakan masyarakat dengan kerentanan sosial tinggi karena status kesejahteraannya yang berada di kelas menengah ke bawah, sehingga pendekatan ini tidak hanya bertujuan menekan angka pengangguran dan ketimpangan kesejahteraan, tetapi juga meningkatkan kemandirian individu dan keluarga melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan akses terhadap pelatihan keterampilan kerja masyarakat rentan terutama di wilayah pesisir dan kepulauan. Strategi ini muncul dari hasil analisis atas berbagai persoalan sosial dan ketenagakerjaan yang masih membelenggu Kabupaten Nunukan. Masih terdapat penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta III-32 gelandangan dan pengemis yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Di sisi lain, penyebaran PPKS Anak Terlantar di setiap kecamatan menunjukkan masih lemahnya intervensi perlindungan sosial yang menyeluruh. Selain itu, ketimpangan gender dalam kesempatan kerja masih menjadi isu krusial dengan sekitar 40% angkatan kerja perempuan belum terserap di pasar kerja. Dalam konteks ketenagakerjaan, permasalahan seperti penurunan jumlah pencari kerja yang ditempatkan, tingginya angka sengketa hubungan industrial, terbatasnya akses informasi kesempatan kerja, hingga mahalnya biaya transportasi menuju pusat pelatihan kerja (BLK) di pulau Nunukan menjadi hambatan nyata yang membutuhkan solusi sistemik. Strategi ini selaras dengan mandat politis kepala daerah terpilih, meskipun tidak termasuk dalam 17 arah baru pembangunan, yaitu peningkatan dan penguatan organisasi perempuan, pendidikan dan peningkatan kapasitas perempuan, serta perlindungan sosial bagi generasi emas Nunukan, lanjut usia, dan difabel. Dengan demikian, strategi ini menjadi jembatan penting menuju pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan sosial. ST 7. Penguatan Akuntabilitas dan Integritas ASN dalam Mewujudkan Akselerasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan. Kabupaten Nunukan masih menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola pemerintahan, baik dalam aspek pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi serta tata kelola SDM pemerintahan. Beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi antara lain penurunan indeks kepatuhan standar pelayanan publik, ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja di tingkat OPD, serta belum optimalnya mekanisme pengaduan dan akses informasi layanan. Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi menghambat efisiensi kinerja instansi pemerintahan. Pada sektor kepegawaian, permasalahan yang muncul mencakup tingkat profesionalitas ASN yang masih berada dalam kategori sedang, pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal dalam layanan administrasi kepegawaian, serta penempatan ASN yang belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi mereka. Kurangnya asesmen III-33 pegawai untuk menilai kompetensi serta belum diterapkannya sistem merit dalam evaluasi kinerja ASN semakin memperumit tantangan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, strategi Peningkatan Iklim Investasi yang berbasis pada potensi lokal akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025-2029. Strategi ini bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Terwujudnya Layanan Publik yang Prima, Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Perencanaan, serta Meningkatnya Profesionalitas ASN. Sejalan dengan mandat kepala daerah terpilih, strategi ini akan difokuskan pada peningkatan akses dan informasi terkait pelayanan publik serta kinerja pemerintah, sekaligus memastikan bahwa penempatan ASN dilakukan berdasarkan sistem meritokrasi. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan Kabupaten Nunukan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berbasis teknologi informasi guna meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. ST 8. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas penghubung 3T untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Strategi Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Pendukung Konektivitas Penghubung 3T untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025-2029 untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, seperti penyediaan akses sanitasi yang layak, peningkatan cakupan air minum, serta pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang lebih baik. Selain itu, strategi ini juga mencakup penguatan perencanaan dan pendampingan bagi tenaga fasilitator lapangan serta optimalisasi pembangunan jalan baru guna meningkatkan konektivitas antarwilayah. Dalam konteks pembangunan infrastruktur digital dan transportasi, strategi ini akan memastikan III-34 peningkatan akses internet di seluruh perangkat daerah, memperbaiki koordinasi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi, serta mengatasi gangguan jaringan akibat faktor alam. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan Kabupaten Nunukan dapat mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penerapan strategi ini didasarkan pada hasil analisis kondisi sektor infrastruktur di Kabupaten Nunukan yang masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa isu utama meliputi belum optimalnya pemenuhan akses sanitasi dan air minum, terbatasnya sumber air baku di Pulau Nunukan dan Sebatik, serta belum adanya prioritas dalam pembangunan jalan baru. Selain itu, tantangan dalam pengembangan konektivitas fisik dan digital masih menjadi kendala, seperti keterbatasan akses internet di perangkat daerah, sulitnya lahan untuk pembangunan tower, serta kurangnya koordinasi antara vendor dan pemerintah daerah. Strategi ini juga dipilih karena selaras dengan mandat kepala daerah terpilih, yang mencakup pembangunan 50 kilometer jalan penghubung kecamatan dan desa, penyediaan 200 rumah layak huni per tahun dengan anggaran Rp25 juta per unit, serta memastikan ketersediaan air bersih di seluruh wilayah. Dengan implementasi yang tepat, strategi ini akan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, mempercepat konektivitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan. ST 9. Penguatan Kapasitas kebencanaan pada wilayah rawan bencana serta implementasi pendidikan mitigasi pada satuan pendidikan. Ancaman bencana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia di Kabupaten Nunukan terus menjadi perhatian, karena berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan sumber daya alam. Beberapa isu utama dalam sektor kebencanaan di daerah ini meliputi menurunnya jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelatihan kesiapsiagaan. Selain itu, permasalahan seperti keterbatasan personel dalam menangani bencana di wilayah yang luas, akses jalan yang belum III-35 memadai, serta keterlambatan laporan masyarakat yang menghambat respons cepat terhadap kebakaran juga menjadi tantangan serius. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran, belum optimalnya koordinasi dalam proteksi bangunan gedung, serta minimnya pelatihan bagi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan semakin memperkuat urgensi strategi yang dapat meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi Penguatan Kapasitas Kebencanaan pada Wilayah Rawan Bencana serta Implementasi Pendidikan Mitigasi pada Satuan Pendidikan akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025-2029 guna mencapai sasaran meningkatnya ketahanan daerah. Strategi ini akan dioperasionalisasikan melalui berbagai kebijakan, seperti peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, strategi ini juga mencakup pengembangan solusi berbasis alam (natural-based solutions) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan, serta peningkatan ketangguhan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. Dengan implementasi yang tepat, strategi ini akan memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, serta membangun sistem perlindungan yang lebih efektif bagi seluruh warga Kabupaten Nunukan. ST 10. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, peningkatan Tutupan Lahan dan Pengolahan Sampah. Ancaman terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Nunukan semakin nyata, terutama akibat aktivitas manusia yang berisiko tinggi terhadap keselamatan masyarakat dan sumber daya genetik. Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikasi serius atas menurunnya kualitas ekosistem. Hal ini diperparah dengan konversi lahan menjadi perkebunan sawit di sepanjang aliran sungai yang menyebabkan terganggunya kualitas air, belum adanya normalisasi sungai, serta absennya uji emisi kendaraan bermotor yang memperparah pencemaran udara. III-36 Selain itu, pengelolaan sampah masih belum optimal karena baru separuh sampah yang tertangani melalui TPA, program 3R, atau inisiatif pengolahan lain. Isu krusial lainnya adalah minimnya jumlah SDM fungsional lingkungan hidup seperti PEDAL, PPLH, dan penyuluh LH, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan dan regulasi lingkungan. Kondisi ini membutuhkan intervensi strategis dan menyeluruh yang tidak hanya menanggulangi pencemaran, tetapi juga mendorong kesadaran ekologis secara sistemik. Menanggapi berbagai tantangan tersebut, disusunlah strategi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, peningkatan Tutupan Lahan dan Pengolahan Sampah yang akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025–2029 untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas penataan lingkungan hidup. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekosistem lokal melalui pengendalian pencemaran, rehabilitasi tutupan lahan, serta reformasi sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Operasionalisasi strategi ini diwujudkan melalui arah kebijakan seperti pembangunan dasar pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) sebagai identitas wilayah, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penguatan ekosistem berbasis kearifan lokal. Di saat yang sama, reformasi pengelolaan sampah secara terintegrasi akan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.. ST 11. Memperkuat Modal Sosial Masyarakat melalui Penumbuhan dan Pelestarian Nilai-Nilai Keberagaman, Kerukunan, Kekayaan Budaya dan Perlindungan Pada Kelompok Rentan. Strategi Memperkuat Modal Sosial Masyarakat melalui Penumbuhan dan Pelestarian Nilai-Nilai Keberagaman, Kerukunan, Kekayaan Budaya Untuk Penciptaan Harmonisasi Sosial akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025–2029 untuk mencapai sasaran Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi dan sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Kewilayahan. Strategi ini dirancang sebagai langkah proaktif dalam memperkuat kohesi sosial masyarakat multikultural III-37 di Nunukan melalui pelibatan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya sebagai landasan harmonisasi antarkelompok. Pelestarian tradisi, penguatan lembaga adat, serta kolaborasi antara pemangku kepentingan budaya, keagamaan, dan pendidikan akan menjadi pilar penting dalam mendorong terciptanya ruang sosial yang inklusif, toleran, dan stabil. Strategi ini muncul dari hasil analisis terhadap kondisi pembangunan sektor kebudayaan di Kabupaten Nunukan, di mana masih dijumpai berbagai tantangan seperti minimnya kesadaran masyarakat akan potensi kearifan lokal, belum optimalnya pengkajian terhadap karya budaya dan cagar budaya, hingga rendahnya regenerasi pelaku seni, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Selain itu, munculnya berbagai dinamika sosial seperti meningkatnya potensi konflik, rendahnya pemahaman ideologi Pancasila, pendidikan politik yang belum menyentuh pemilih pemula, hingga maraknya provokasi berbasis isu SARA dan hoaks menjelang Pemilu dan Pilkada 2024, menambah urgensi penguatan harmoni sosial. Strategi ini juga merespons lemahnya sistem kewaspadaan dini dan koordinasi antar-warga serta masih kurangnya ruang ekspresi budaya dan agama. Oleh karena itu, strategi ini tidak hanya relevan dengan tantangan di lapangan, tetapi juga selaras dengan mandat kepala daerah terpilih, antara lain berupa peningkatan dukungan anggaran bagi lembaga adat dan keagamaan, pemberian ruang yang lebih luas dalam proses perumusan kebijakan, hingga pemberian insentif kepada para tokoh agama dan pengelola rumah ibadah. Ke-11 strategi yang telah dipilih dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Nunukan tersebut sejatinya memiliki keselarasan dengan sasaran dan tujuan yang mendukung langsung pada pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Nunukan selama 5 tahun mendatang. Linieritas antara strategi yang ditetapkan dengan sasaran, tujuan, misi serta visi pembangunan tersebut akan diuraikan secara lebih jelas di dalam matriks berikut: III-38 Tabel III.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan dengan Sasaran, Tujuan, Misi Dan Visi Kabupaten Nunukan 2025-2029 VISI: KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI M 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Dan Berkarakter. T 1.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Merata S 1.1.1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan ST 1. Peningkatan Layanan Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas serta Pemerataan Jaringan IT sebagai Penunjang Proses Pembelajaran S 1.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata ST 2. Penguatan upaya promotif-preventif, penuntasan stunting, pemerataan tenaga kesehatan, serta inovasi berbasis teknologi dan kewilayahan dengan fokus afirmasi bagi daerah tertinggal dan perbatasan M 2. Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal T 2.1. Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif melalui Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya Lokal Yang Berdampak Pada Penurunan Kemiskinan S 2.1.1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan ST 3.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan dengan melibatkan peran masyarakat, serta memperlancar arus perdagangan S 2.1.2. Meningkatnya Daya Saing UMKM ST 4.Peningkatan keunggulan kompetitif dan komparatif UMKM melalui peningkatan kualitas produk, inovasi, kemitraan dan perluasan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi, serta penguatan BUMD/ BUMDES S 2.1.3. Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah ST 5.Peningkatan Iklim Investasi yang berbasis pada potensi lokal T 2.2 Meningkatnya Ketahanan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Untuk Pemerataan Kesejahteraan S 2.2.1. Menguatnya Perlindungan Sosial ST 6. Optimalisasi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan berbasis Peningkatan Keterampilan bagi Kelompok Rentan untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat S 2.2.2. Meningkatnya Keberdayaan Perempuan S 2.2.3. Meningkatnya Kesempatan Kerja M 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan T 3.1. Terwujudnya Tranformasi Tata S 3.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ST 7.Penguatan Akuntabilitas dan Integritas ASN dalam III-39 VISI: KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI Yang Transparan, Melani, Cepat Dan Tuntas. Kelola Pemerintahan yang Profesional S 3.1.2. Terwujudnya Layanan Publik yang Prima Mewujudkan Akselerasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan S 3.1.3 Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi S 3.1.4. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Perencanaan S 3.1.5. Meningkatnya Profesionalitas ASN M 4. Percepatan Dan Penuntasan Pembagunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata. T 4. Terwujudnya infrastruktur Kewilayahan yang Adil, Tangguh dan Berwawasan Lingkungan S 4.1.1. Meningkatnya Konektivitas Antar wilayah ST 8. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung keterhubungan antar- wilayah dan Infrasturktur Dasar Masyarakat S 4.1.2.Meningkatnya Ketahanan Daerah ST 9. Penguatan Kapasitas kebencanaan pada wilayah rawan bencana serta implementasi pendidikan mitigasi pada satuan pendidikan. S 4.1.3. Meningkatnya kualitas penataan lingkungan hidup ST 10.Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, peningkatan Tutupan Lahan dan Pengolahan Sampah M 5. Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni Dengan Menjaga Dan Melestarikan Nilai - Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal T 5. Terciptanya Masyarakat Harmonis yang Rukun, Toleran dan Berbudaya S 5.1.1. Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi ST 11. Memperkuat Modal Sosial Masyarakat melalui Penumbuhan dan Pelestarian Nilai- Nilai Keberagaman, Kerukunan, Kekayaan Budaya Untuk Penciptaan Harmonisasi Sosial S 5.1.2. Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Kewilayahan Sumber: Hasil Analisa, 2025 3.2.2 ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan merupakan pedoman yang menjadi dasar untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Selain itu, sebagai suatu rangkaian kerja yang merupakan perincian misi, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala III-40 daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Arah kebijakan harus mampu menjabarkan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa pemerintahan perlu dipersiapkan baik sifatnya menyasar pada permasalahan maupun menjadi sarana menjawab isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Selain itu, arah kebijakan juga sudah seyogyanya selaras dengan strategi yang telah dipilih serta dapat terejawantahkan secara konkret di masing-masing tahun. Berikut merupakan perincian dari arah kebijakan yang selaras dengan strategi pembangunan Kabupaten Nunukan di tahun 2025-2029: Tabel III.3 Arah Kebijakan Kabupaten Nunukan 2025-2029 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN ST 1. Peningkatan Layanan Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas serta Pemerataan Jaringan IT sebagai Penunjang Proses Pembelajaran Membangun dasar Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) untuk meningkatkan rata- rata lama sekolah dan kualitasnya. Membangun dasar Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar wilayah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi. Membangun dasar Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM) yang sesuai dengan potensi daerah terutama perkebunan, pertambangan, industri, dan pariwisata. Membangun dasar Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif Membangun dasar Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi daerah terutama perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata, serta keterkaitan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang dikembangkan melalui skema education to employment. Membangun dasar Pembangunan sekolah baru yang berkualitas berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan. Membangun dasar Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk perbatasan dan terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka. ST 2. Penguatan upaya promotif-preventif, penuntasan stunting, pemerataan tenaga Membangun dasar perluasan upaya promotif- preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat Membangun dasar Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan pengendalian penyakit menular (TB) melalui III-41 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN kesehatan, serta inovasi berbasis teknologi dan kewilayahan dengan fokus afirmasi bagi daerah tertinggal dan perbatasan pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor. Membangun dasar Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T. Membangun dasar akses dan peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi dengan fokus afirmasi untuk wilayah perbatasan . ST 3.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan dengan melibatkan peran masyarakat, serta memperlancar arus perdagangan Membangun dasar Pengembangan pusat- pusat industri melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan, dan (ii) pengembangan industri berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan. Membangun dasar Pengembangan industri hijau dan industri biru yang bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri. Membangun dasar Percepatan hilirisasi pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting, terutama sektor pertanian rumput laut. Membangun dasar Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani. Perluasan cakupan pertanian organik sebagai komoditas unggul daerah sekaligus dasar Pengembangan diversifikasi pangan. Membangun dasar Pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi school-to- work. Membangun dasar Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. Membangun dasar Pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing. ST 4.Peningkatan keunggulan kompetitif dan komparatif UMKM melalui peningkatan kualitas produk, inovasi, kemitraan dan perluasan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi, serta penguatan BUMD/ BUMDES Membangun dasar Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Membangun dasar Pengembangan destinasi wisata potensial, pengembangan eco- tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, wisata kebugaran dengan identitas khas wilayah, serta destinasi MICE dan perkotaan. Membangun dasar Peningkatan Produktivitas BUMD dan BUMDes melalui upaya integrasi dengan Program Koperasi Desa Merah Putih. Membangun dasar Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah. ST 5.Peningkatan Iklim Investasi berbasis pada potensi lokal Penguatan daya tarik investasi melalui optimalisasi pelayanan perizinan, kepastian hukum, promosi serta kerjasama penanaman modal III-42 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Membangun dasar Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti energi terbarukan. ST 6. Optimalisasi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan berbasis Peningkatan Keterampilan bagi Kelompok Rentan untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Membangun dasar Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas. Membangun dasar Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim. Membangun dasar Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Membangun dasar Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data yang akan digunakan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk program pembangunan daerah dan desa agar tepat sasaran. Membangun dasar Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. Membangun dasar Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. Membangun dasar lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. Membangun dasar pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T. Membangun dasar Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah afirmasi 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan) di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif. ST 7.Penguatan Akuntabilitas dan Integritas ASN dalam Mewujudkan Akselerasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Membangun dasar optimasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai. Membangun dasar Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. Membangun dasar Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. Membangun dasar Percepatan digitalisasi Membangun dasar layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital Membangun dasar Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses III-43 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. Membangun dasar Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Membangun dasar Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital). Membangun dasar Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. Membangun dasar Penguatan integritas partai politik. Membangun dasar Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko. ST 8. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung keterhubungan antar- wilayah dan Infrasturktur Dasar Masyarakat Membangun dasar Penyelesaian jalan Trans Kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah. Membangun dasar Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan Membangun dasar Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan. Membangun dasar Pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. Membangun dasar Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya. Membangun dasar Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Membangun dasar Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Membangun dasar Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi. Membangun dasar Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan. III-44 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Membangun dasar Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja. Membangun dasar Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan. Membangun dasar Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut. Membangun dasar Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai hub internasional). Membangun dasar Pengembangan bandara yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah serta pengembangan bandara perairan dan seaplane (termasuk untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi). Membangun dasar Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi. Membangun dasar Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah. Membangun dasar Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. Membangun dasar Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal. Membangun dasar Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. Membangun dasar Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah. Membangun dasar Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia. Membangun dasar Pengembangan interkoneksi antarwilayah untuk evakuasi daya listrik terbarukan dan peningkatan keandalan (termasuk upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di Ibu Kota Nusantara, diperlukan pembangunan jaringan transmisi 500 kV untuk mengevakuasi daya dari PLTA). Membangun dasar Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro- grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan III-45 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. ST 9. Penguatan Kapasitas kebencanaan pada wilayah rawan bencana serta implementasi pendidikan mitigasi pada satuan pendidikan. Membangun dasar Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk upaya adaptasi pada perubahan iklim Membangun dasar Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana seperti banjir dan kebakaran hutan. Membangun dasar Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana. ST 10.Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, peningkatan Tutupan Lahan dan Pengolahan Sampah Membangun dasar Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal. Membangun dasar Peningkatan Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. Membangun dasar Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang). Membangun dasar Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi. ST 11. Memperkuat Modal Sosial Masyarakat melalui Penumbuhan dan Pelestarian Nilai-Nilai Keberagaman, Kerukunan, Kekayaan Budaya Untuk Penciptaan Harmonisasi Sosial Peningkatan dukungan dan pemberdayaan forum keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan dan harmosasi sosial Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas Pengembagan sistem informasi dan komunikasi terpadu dalam pelaporan, dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas Penguatan pengakuan atas seni budaya lokal serta penguatan internalisasinya pada generasi muda Sumber: Hasil Analisa, 2025 Berangkat dari strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dapat dirumuskan beberapa tema atau fokus pembangunan tahunan yang akan menjadi acuan umum penentuan prioritas di setiap tahunnya. Tema dan prioritas Daerah pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2025-2029 juga mengacu pada tema pembangunan tahap pertama RPJPD Kabupaten Nunukan 2025-2045. Dengan demikian, tema pembangunan Tahun 2025-2029 disajikan pada Gambar berikut ini: III-46 Gambar III-10 Tema/Pentahapan Tahunan Pembangunan Kabupaten Nunukan 2026-2030 Sumber: Hasil Analisa, 2025 3.2.3 PROGRAM PRIORITAS Setelah merumuskan strategi dan arah kebijakan yang berisi serangkaian rencana tindakan untuk mencapai sasaran, tujuan misi dan visi bupati terpilih, langkah selanjutnya adalah menyelaraskan antara janji politis bupati terpilih dengan program prioritas, serta menyinkronkannya juga dengan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain dari bagian ini juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak, mampu merefleksikan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas sejatinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan ke dalam strategi atau kebijakan ataupun ke dalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 III-47 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Jika janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan ke dalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan ke dalam program yang kemudian disebut program prioritas. Secara lebih lengkap, berikut ini merupakan matriks linieritas antara mandat atau janji politis Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang tercakup dalam 17 Arah Baru Menuju Perubahan Kabupaten Nunukan beserta penerjemahannya ke dalam Program Nomenklatur serta perangkat daerah pengampunya: Tabel III.4 Matriks Linieritas Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan 2025-2029 NO 17 ARAH PERUBAHAN (Janji Kampanye) PROGRAM (Nomenklatur SIPD) PERANGKAT DAERAH PENGAMPU 1 Memastikan Ketersediaan Air Bersih Di Seluruh Wilayah. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DPUPR 2 Memastikan Kebutuhan Energi Listrik Terpenuhi Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (Kewenangan Provinsi) Dinas ESDM 3 Pembangunan 100 Kilometer Jalan Tani Pertahun Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 4 Memastikan Pembangunan Jalan 50 Kilometer Jalan Penghubung Kecamatan Dan Desa Program Penyelenggaraan Jalan DPUPR 5 Satu Kecamatan, Satu Unit Alat Berat Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah (Kegiatan Penyediaan Alat Besar) DPUPR 6 200 Rumah Layak Huni Pertahun Dengan Penganggaran 25 Juta/Unit Program Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 7 Seragam Sekolah Gratis Untuk Peserta Didik SD Dan SMP Di Tahun Pertama Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan 8 1.000 Pertahun Beasiswa Untuk Siswa Dan Mahasiswa Yang Berprestasi Dan Kurang Mampu Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat III-49 Tabel III.5 Matriks Program Prioritas Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 NO MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH 1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Dan Berkarakter. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Merata Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah 5-6 Tahun Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini Program Pengelolaan Pendidikan Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan Meningkatnya Jumlah Satuan PAUD Yang Berakreditasi Minimal B Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B Meningkatnya Jumlah Guru PAUD Dengan Kualifikasi S1/DIV Proporsi Guru PAUD Dengan Kualifikasi S1/D4 Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah 7- 12 Tahun Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7- 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Meningkatnya Kemampuan Literasi Jenjang Sekolah Dasar Skor Kemampuan Literasi Jenjang Sekolah Dasar Meningkatnya Kemampuan Numerasi Jenjang Sekolah Dasar Skor Kemampuan Numerasi Jenjang Sekolah Dasar Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah 13- 15 Tahun Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13- 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam III-50 NO MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Meningkatnya Kemampuan Literasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama Skor Kemampuan Literasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama Meningkatnya Kemampuan Numerasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama Skor Kemampuan Numerasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah 7- 18 Tahun Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartispasi dalam Pendidikan Kesetaraan Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Persentase Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal spesifik lokasi Program Pengembangan Kurikulum Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan Terpenuhinya Kebutuhan Pendidik Rasio guru murid SD/MI Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan Rasio Guru murid SMP/MTs Meningkatnya Lembaga Pendidikan yang Berizin Persentase sekolah swasta yang mengelola pendidikan secara mandiri Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan III-51 NO MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH Meningkatnya Upaya Pengembangan Bahasa dan Sastra Persentase Kegiatan Pengembangan Bahasa dan Sastra Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat pembinaan perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan Urusan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik adil dan terjangkau Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Prevalensi Obesitas > 18 tahun Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Persentase fasilitas pelayanan kesehatan III-52 NO MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH terakreditasi paripurna Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Persentase lanjut usia yang mandiri Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Cakupan penemuan kasus TB Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan SDM kesehatan Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase posyandu siklus hidup yang aktif Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan III-53 NO MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH alat kesehatan, dan makanan minuman Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu Makanan Minuman Keluarga Berencana Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Skor Pola Pangan Harapan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Urusan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 2 Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif Melalui Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya Lokal Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Persentase Peningkatan Luas Baku Sawah (LBS) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Urusan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Dan PertanianPersentase Penambahan Pembangunan jalan usaha tani Persentase Penambahan Pembangunan irigasi III-54 NO MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH Persentase Peningkatan Jumlah Alsintan Jumlah Pendataan STDB Jumlah Pendataan Sertifikasi ISPO Meningkatnya Sarana Pertanian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Urusan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Peningkatan produksi Hortikultura Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Urusan Kelautan & Perikanan Dinas Perikanan Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Urusan Kelautan & Perikanan Dinas Perikanan Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan Program Penyuluhan Pertanian Urusan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Dan PertanianPersentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi Menignkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Urusan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian III-55 NO MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan Yang Memiliki Sertifikat NKV atau Surat Keterangan Dalam Pembinaan Sertifikasi NKV Kesehatan Masyarakat Veteriner Meningkatnya pertambahan Industri Kecil Menengah Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Urusan Perindustrian Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat Angka konsumsi ikan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Urusan Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan Meningkatnya Daya Saing UMKM Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Aktif dan tervalidasi Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Urusan Pariwisata Disbudporapar Meningkatnya UMKM yang Tangguh dan Mandiri Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan Menigkatnya Produktivitas Koperasi Persentase pertumbuhan volume usaha kopersi Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan Meningkatnya Daya Tarik Meningkatnya Jangkauan Promosi Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi Program Promosi Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan PTSP III-56 NO MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH Investasi Daerah Penanaman Modal Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Persentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor Nilai Ekspor Barang Perdagangan Program Pengembangan Ekspor Urusan Perdagangan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan Meningkatnya Ketahanan Ekonomi dan Sosial Masyarakat untuk Pemerataan Kesejahteraan Menguatnya Perlindungan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat Rentan Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang ditangani Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Meningkatnya kualitas layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan untuk menunjang Kesejahteraan Keluarga Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan PPRG Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan dan PA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga III-57 NO MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH perlindungan perempuan dan anak Meningkatnya pelatihan berdasarkan unit bersertifikat kompetensi Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang bersertifikat Kompetensi Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Urusan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Meningkatnya penempatan tenaga kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan Program Penempatan Tenaga Kerja Meningkatnya hubungan industri yang harmoni Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan Program Hubungan Industrial 3 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani, Cepat Dan Tuntas. Terwujudnya Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Unsur Perencanaan Bappeda Litbang Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah Indeks Kematangan Organisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Unsur Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan anggaran maupun proses dan kewenangan Tindaklanjut Rekomendasi pada irban I ;
b.85 Meningkatnya efektivitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Presentase pengaduan masyarakat yang tertindaklanjuti % n/a 82 84 86 88 88 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi Kapabilitas Aparat Pengawsasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3 3 2,285,434,970 3 2,320,305,414 3 2,342,653,745 3 2,363,433,514 3 2,393,657,711 Pengawas an 7.01 Unsur Kewilayahan/ Kecamatan Kecamatan Nunukan IV-4 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100 100 11,861,409,727 100 12,042,387,368 100 12,158,375,226 100 12,266,222,252 100 12,423,085,861 Kewilayah an 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan % 100.00% 100 1,335,087,338 100 1,355,457,678 100 1,368,512,949 100 1,380,651,911 100 1,398,308,043 Kewilayah an 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim. % 100.00% 100 985,135,214 100 1,000,166,096 100 1,009,799,329 100 1,018,756,435 100 1,031,784,555 Kewilayah an 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi % 100.00% 100 33,445,093 100 33,955,387 100 34,282,433 100 34,586,525 100 35,028,826 Kewilayah an 05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum % 80.00% 100 34,265,600 100 34,788,414 100 35,123,483 100 35,435,035 100 35,888,187 Kewilayah an IV-4 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100.00% 100 7,862,807 100 7,982,775 100 8,059,663 100 8,131,153 100 8,235,137 Kewilayah an Kecamatan Nunukan Selatan 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 96.15% 100 8,414,144,267 100 8,542,524,620 100 8,624,803,084 100 8,701,306,675 100 8,812,581,226 Kewilayah an 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan % 100.00% 100 86,191,995 100 87,507,085 100 88,349,921 100 89,133,601 100 90,273,465 Kewilayah an 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase tingkat keberdayaan masyarakat % 97.00% 100 1,807,176,253 100 1,834,749,577 100 1,852,421,212 100 1,868,852,529 100 1,892,751,897 Kewilayah an 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di wialayah kecamatan Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wialayah kecamatan % 100.00% 100 49,059,312 100 49,807,844 100 50,287,575 100 50,733,635 100 51,382,429 Kewilayah an 05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan % 100.00% 100 83,770,466 100 85,048,609 100 85,867,766 100 86,629,429 100 87,737,269 Kewilayah an Kecamatan Sebatik IV-4 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100.00% 100 3,566,440,193 100 3,620,855,810 100 3,655,730,565 100 3,688,157,568 100 3,735,322,677 Kewilayah an 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan % 100.00% 100 74,209,966 100 75,342,238 100 76,067,907 100 76,742,643 100 77,724,048 Kewilayah an 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim. % 100.00% 100 37,825,550 100 38,402,680 100 38,772,561 100 39,116,481 100 39,616,712 Kewilayah an 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi % 100.00% 100 38,925,582 100 39,519,497 100 39,900,134 100 40,254,056 100 40,768,835 Kewilayah an 05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum % 100.00% 100 10,327,412 100 10,484,984 100 10,585,972 100 10,679,871 100 10,816,448 Kewilayah an IV-4 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100.00% 100 43,665,817 100 44,332,056 100 44,759,046 100 45,156,067 100 45,733,535 Kewilayah an Kecamatan Sebatik Barat 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100.00% 100 3,930,981,793 100 3,990,959,471 100.00% 4,029,398,929 100 4,065,140,439 100 4,117,126,502 Kewilayah an 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan % 100.00% 100 42,580,974 100 43,230,661 100.00% 43,647,043 100 44,034,200 100 44,597,321 Kewilayah an 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim. % 100.00% 100 24,758,592 100 25,136,351 100.00% 25,378,455 100 25,603,567 100 25,930,992 Kewilayah an 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi % 100.00% 100 10,129,939 100 10,284,499 100.00% 10,383,555 100 10,475,659 100 10,609,625 Kewilayah an IV-4 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum % 100.00% 100 124,915,339 100 126,821,257 100.00% 128,042,753 100 129,178,516 100 130,830,484 Kewilayah an 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100.00% 100 32,269,074 100 32,761,425 100.00% 33,076,971 100 33,370,370 100 33,797,119 Kewilayah an Kecamatan Sebatik Timur 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100.00% 100 3,430,922,125 100 3,483,270,050 100.00% 3,516,819,629 100 3,548,014,467 100 3,593,387,390 Kewilayah an 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan % 100.00% 100 133,243,110 100 135,276,091 100.00% 136,579,021 100 137,790,502 100 139,552,603 Kewilayah an 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim. % 100.00% 100 16,477,196 100 16,728,600 100.00% 16,889,724 100 17,039,539 100 17,257,445 Kewilayah an IV-4 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi % 100.00% 100 27,500,584 100 27,920,180 100.00% 28,189,097 100 28,439,139 100 28,802,826 Kewilayah an 05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum % 100.00% 100 3,844,039 100 3,902,690 100.00% 3,940,279 100 3,975,230 100 4,026,067 Kewilayah an 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100.00% 100 31,455,443 100 31,935,380 100.00% 32,242,970 100 32,528,971 100 32,944,960 Kewilayah an Kecamatan Sebatik Utara 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100 100 3,459,649,686 100 3,512,435,928 100 3,546,266,422 100 3,577,722,458 100 3,623,475,294 Kewilayah an 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan % 100 100 45,190,359 100 45,879,859 100 46,321,757 100 46,732,640 100 47,330,269 Kewilayah an IV-4 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim. % 100 100 24,330,732 100 24,701,963 100 24,939,883 100 25,161,104 100 25,482,871 Kewilayah an 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan Secara Terpadu Antar Instansi % 100 100 25,277,137 100 25,662,807 100 25,909,982 100 26,139,808 100 26,474,091 Kewilayah an 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100 100 26,699,791 100 27,107,168 100 27,368,254 100 27,611,016 100 27,964,112 Kewilayah an Kecamatan Sebatik Tengah 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100 100 3,275,424,665 100 3,325,400,059 100 3,357,429,092 100 3,387,210,106 100 3,430,526,622 Kewilayah an 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan % 100 100 71,227,824 100 72,314,596 100 73,011,103 100 73,658,725 100 74,600,692 Kewilayah an IV-4 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim. % 100 100 6,876,102 100 6,981,015 100 7,048,254 100 7,110,773 100 7,201,708 Kewilayah an 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan Secara Terpadu Antar Instansi % 100 100 13,874,185 100 14,085,873 100 14,221,543 100 14,347,691 100 14,531,173 Kewilayah an 05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintahan Umum % 100 100 132,193,461 100 134,210,427 100 135,503,093 100 136,705,030 100 138,453,250 Kewilayah an 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100 100 60,268,736 100 61,188,297 100 61,777,640 100 62,325,619 100 63,122,655 Kewilayah an Kecamatan Sei Menggaris 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100 100 3,193,672,539 100 3,242,400,585 100 3,273,630,198 100 3,302,667,901 100 3,344,903,268 Kewilayah an IV-4 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan % 100 100 20,549,110 100 20,862,642 100 21,063,584 100 21,250,421 100 21,522,177 Kewilayah an 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim. % 52,279,52753,077,19253,588,41254,063,75154,755,132 Kewilayah an 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi % 100 100 7,254,522 100 7,365,210 100 7,436,149 100 7,502,109 100 7,598,047 Kewilayah an 05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum % 87,158,07288,487,90389,340,18690,132,64991,285,289 Kewilayah an 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100 100 24,614,805 100 24,990,370 100 25,231,068 100 25,454,872 100 25,780,396 Kewilayah an Kecamatan Sebuku IV-4 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100 100% 4,122,111,119 100% 4,185,004,987 100% 4,225,313,420 100% 4,262,792,728 100% 4,317,306,419 Kewilayah an 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan. % 100 100% 80,326,264 100% 81,551,856 100% 82,337,334 100% 83,067,681 100% 84,129,972 Kewilayah an 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Presentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim. % 100 100% 59,112,101 100% 60,014,015 100% 60,592,048 100% 61,129,511 100% 61,911,251 Kewilayah an 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi % 100 100% 34,909,456 100% 35,442,093 100% 35,783,459 100% 36,100,864 100% 36,562,532 Kewilayah an 05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan umum % 100 100% 114,561,317 100% 116,309,257 100% 117,429,505 100% 118,471,126 100% 119,986,166 Kewilayah an IV-5 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100 100% 23,197,758 100% 23,551,702 100% 23,778,544 100% 23,989,464 100% 24,296,247 Kewilayah an Kecamatan Tulin Onsoi 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100 100% 2,890,519,681 100% 2,934,622,316 100% 2,962,887,522 100% 2,989,168,880 100% 3,027,395,141 Kewilayah an 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan % 100 100% 104,757,845 100% 106,356,207 100% 107,380,591 100% 108,333,077 100% 109,718,468 Kewilayah an 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim. % 100 100% 41,727,498 100% 42,364,163 100% 42,772,199 100% 43,151,597 100% 43,703,431 Kewilayah an 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi % 100 100% 134,421,738 100% 136,472,702 100% 137,787,157 100% 139,009,355 100% 140,787,042 Kewilayah an IV-5 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum % 100 86.00% 5,241,871 87.00% 5,321,850 88.00% 5,373,108 89.00% 5,420,769 90.00% 5,490,091 Kewilayah an 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100 100% 29,864,999 100% 30,320,670 100% 30,612,708 100% 30,884,248 100% 31,279,204 Kewilayah an Kecamatan Sembakung 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100% 100% 4,275,986,459 100% 4,341,228,109 100% 4,383,041,225 100% 4,421,919,608 100% 4,478,468,255 Kewilayah an 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan % 100% 100% 94,229,505 100% 95,667,229 100% 96,588,661 100% 97,445,420 100% 98,691,577 Kewilayah an 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim. % 100% 100% 25,633,779 100% 26,024,891 100% 26,275,554 100% 26,508,623 100% 26,847,622 Kewilayah an IV-5 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi % 100% 100% 33,560,311 100% 34,072,364 100% 34,400,536 100% 34,705,675 100% 35,149,501 Kewilayah an 05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum % 100% 100% 186,853,230 100% 189,704,178 100% 191,531,339 100% 193,230,257 100% 195,701,335 Kewilayah an 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100% 100% 75,733,737 100% 76,889,258 100% 77,629,827 100% 78,318,418 100% 79,319,974 Kewilayah an Kecamatan Sembakung Atulai 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100% 100% 6,144,790,311 100% 6,238,545,580 100% 6,298,632,962 100% 6,354,502,996 100% 6,435,766,017 Kewilayah an 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan % 100% 100% 267,914,761 100% 272,002,519 100% 274,622,348 100% 277,058,299 100% 280,601,391 Kewilayah an IV-5 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim. % 100% 100% 33,897,631 100% 34,414,830 100% 34,746,301 100% 35,054,507 100% 35,502,793 Kewilayah an 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi % 100% 28,833,41829,273,34929,555,29929,817,46030,198,774 Kewilayah an 05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum % 100% 28,762,84829,201,70329,482,96329,744,48230,124,862 Kewilayah an 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100% 100% 32,685,055 100% 33,183,753 100% 33,503,367 100% 33,800,548 100% 34,232,798 Kewilayah an Kecamatan Lumbis 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100% 100% 5,527,085,754 100% 5,611,416,281 100% 5,665,463,385 100% 5,715,717,088 100% 5,788,811,150 Kewilayah an IV-5 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan % 100% 100% 240,982,651 100% 244,659,488 100% 247,015,958 100% 249,207,035 100% 252,393,959 Kewilayah an 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim. % 100% 30,490,07430,955,28231,253,43231,530,65531,933,878 Kewilayah an 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi % 100% 25,934,94126,330,64826,584,25526,820,06227,163,044 Kewilayah an 05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum % 100% 100% 25,871,465 100% 26,266,204 100% 26,519,190 100% 26,754,420 100% 27,096,563 Kewilayah an 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100% 100% 29,399,392 100% 29,847,959 100% 30,135,444 100% 30,402,750 100% 30,791,549 Kewilayah an Kecamatan Lumbis Ogong IV-5 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100% 100% 6,361,231,595 100% 6,458,289,256 100% 6,520,493,129 100% 6,578,331,103 100% 6,662,456,496 Kewilayah an 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan % 100% 100% 277,351,668 100% 281,583,412 100% 284,295,520 100% 286,817,273 100% 290,485,167 Kewilayah an 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim. % 100% 100% 35,091,625 100% 35,627,042 100% 35,970,189 100% 36,289,251 100% 36,753,327 Kewilayah an 04 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100% 100% 29,849,033 100% 30,304,460 100% 30,596,342 100% 30,867,737 100% 31,262,481 Kewilayah an 05 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi % 100% 100% 29,775,978 100% 30,230,290 100% 30,521,457 100% 30,792,188 100% 31,185,967 Kewilayah an IV-5 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 06 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum % 100% 100% 33,836,338 100% 34,352,602 100%34,683,474100%34,991,123100%35,438,598Kewilayah an Kecamatan Krayan 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100.00% 100.00% 4,171,799,459 100.00% 4,235,451,456 100.00% 4,276,245,771 100.00% 4,314,176,858 100.00% 4,369,347,663 Kewilayah an 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan % 100.00% 100.00% 77,931,335 100.00% 79,120,386 100.00% 79,882,445 100.00% 80,591,017 100.00% 81,621,636 Kewilayah an 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim. % 100.00% 100.00% 7,744,608 100.00% 7,862,773 100.00% 7,938,504 100.00% 8,008,920 100.00% 8,111,340 Kewilayah an 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi % 100.00% 100.00% 31,702,119 100.00% 32,185,820 100.00% 32,495,822 100.00% 32,784,066 100.00% 33,203,317 Kewilayah an IV-5 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum % 100.00% 100.00% 124,583,765 100.00% 126,484,624 100.00% 127,702,878 100.00% 128,835,626 100.00% 130,483,209 Kewilayah an 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100.00% 100.00% 39,504,234 100.00% 40,106,977 100.00% 40,493,272 100.00% 40,852,455 100.00% 41,374,887 Kewilayah an Kecamatan Krayan Selatan 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100.00% 100.00% 6,203,784,947 100.00% 6,298,440,337 100.00% 6,359,104,604 100.00% 6,415,511,032 100.00% 6,497,554,239 Kewilayah an 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan Presentase Tingkat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pemanfaatan dokumen koordinasi dan pelaporan urusan pemerintahan % 100.00% 100.00% 130,605,999 100.00% 132,598,744 100.00% 133,875,886 100.00% 135,063,390 100.00% 136,790,616 Kewilayah an 03 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi % 100.00% - 64,472,171 100.00% 65,455,867 100.00% 66,086,314 100.00% 66,672,511 100.00% 67,525,137 Kewilayah an IV-5 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 04 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim. % 100.00% 100.00% 55,804,220 100.00% 56,655,663 100.00% 57,201,350 100.00% 57,708,737 100.00% 58,446,731 Kewilayah an 05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum % 100.00% 100.00% 39,834,830 100.00% 40,442,617 100.00% 40,832,145 100.00% 41,194,334 100.00% 41,721,138 Kewilayah an 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100.00% 100.00% 35,916,650 100.00% 36,464,655 100.00% 36,815,869 100.00% 37,142,432 100.00% 37,617,419 Kewilayah an Kecamatan Krayan Barat 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100 3,630,035,976 100 3,685,421,918 100 3,720,918,550 100 3,753,923,782 100 3,801,929,926 Kewilayah an 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan % 100 100 81,208,059 100 82,447,106 100 83,241,207 100 83,979,571 100 85,053,524 Kewilayah an IV-5 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim. % 100 100 76,952,050 100 78,126,160 100 78,878,643 100 79,578,311 100 80,595,979 Kewilayah an 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi % 100 100 25,686,270 100 26,078,183 100 26,329,358 100 26,562,905 100 26,902,598 Kewilayah an 05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum % 100 100 114,613,603 100 116,362,341 100 117,483,101 100 118,525,198 100 120,040,928 Kewilayah an 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100 100 77,052,369 100 78,228,010 100 78,981,474 100 79,682,054 100 80,701,049 Kewilayah an Kecamatan Krayan Timur 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100.00% 100.00% 2,971,766,991 100.00% 3,017,109,273 100.00% 3,046,168,963 100.00% 3,073,189,042 100.00% 3,112,489,775 Kewilayah an IV-6 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan Berdasarkan Pemanfaatan Dokumen Koordinasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan % 100.00% 100.00% 42,014,340 100.00% 42,655,381 100.00% 43,066,222 100.00% 43,448,228 100.00% 44,003,855 Kewilayah an 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Pihak dan Cakupan Fasilitasi Lembaga/Keluarg a/Mukim Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Pihak dan Cakupan Fasilitasi Lembaga/Keluarga/ Mukim % 100.00% 100.00% 4,452,610 100.00% 4,520,547 100.00% 4,564,087 100.00% 4,604,571 100.00% 4,663,456 Kewilayah an 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Lintas Instransi Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan Secara Terpadu Antar Instansi % 100.00% 100.00% 21,229,579 100.00% 21,553,494 100.00% 21,761,089 100.00% 21,954,114 100.00% 22,234,869 Kewilayah an 05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintahan Umum Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintahan Umum % 100.00% 100.00% 138,775,309 100.00% 140,892,699 100.00% 142,249,726 100.00% 143,511,507 100.00% 145,346,769 Kewilayah an 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100.00% 100.00% 20,268,570 100.00% 20,577,821 100.00% 20,776,019 100.00% 20,960,306 100.00% 21,228,352 Kewilayah an Kecamatan Krayan Tengah IV-6 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100.00% 100.00% 3,204,881,037 100.00% 3,253,780,099 100.00% 3,285,119,316 100.00% 3,314,258,929 100.00% 3,356,642,525 Kewilayah an 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan Berdasarkan Pemanfaatan Dokumen Koordinasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan % 100.00% 100.00% 51,262,430 100.00% 52,044,576 100.00% 52,545,850 100.00% 53,011,941 100.00% 53,689,872 Kewilayah an 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Pihak dan Cakupan Fasilitasi Lembaga/Keluarg a/Mukim Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Pihak dan Cakupan Fasilitasi Lembaga/Keluarga/ Mukim % 100.00% 100.00% 34,541,855 100.00% 35,068,884 100.00% 35,406,654 100.00% 35,720,718 100.00% 36,177,524 Kewilayah an 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Lintas Instransi Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan Secara Terpadu Antar Instansi % 100.00% 100.00% 23,387,714 100.00% 23,744,557 100.00% 23,973,256 100.00% 24,185,903 100.00% 24,495,198 Kewilayah an IV-6 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintahan Umum Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintahan Umum % 100.00% 100.00% 65,722,227 100.00% 66,724,996 100.00% 67,367,667 100.00% 67,965,230 100.00% 68,834,387 Kewilayah an 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Jumlah Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100.00% 100.00% 45,223,989 100.00% 45,914,002 100.00% 46,356,229 100.00% 46,767,418 100.00% 47,365,491 Kewilayah an Kecamatan Lumbis Hulu 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100.00% 100.00% 3,219,694,721 100 3,268,819,806 100 3,300,303,879 100 3,329,578,182 100 3,372,157,685 Kewilayah an 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan % 100% 100 12,319,426 100 12,507,392 100 12,627,858 100 12,739,870 100 12,902,790 Kewilayah an 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim. % 100 100 51,243,791 100 52,025,653 100 52,526,745 100 52,992,667 100 53,670,351 Kewilayah an IV-6 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 04 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum % 100% 100 110,826,267 100 112,517,220 100 113,600,944 100 114,608,605 100 116,074,250 Kewilayah an 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100% 100 25,672,271 100 26,063,970 100 26,315,009 100 26,548,428 100 26,887,936 Kewilayah an Kecamatan Lumbis Pansiangan 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100 100 2,563,385,440 100 2,602,496,764 100 2,627,563,059 100 2,650,870,027 100 2,684,770,035 Kewilayah an 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan % 100% 100 36,054,175 100 36,604,278 100 36,956,837 100 37,284,651 100 37,761,457 Kewilayah an 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim. % 100% 100 17,235,471 100 17,498,444 100 17,666,983 100 17,823,692 100 18,051,626 Kewilayah an IV-6 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi % 100 100 98,611,664 100 100,116,249 100 101,080,532 100 101,977,135 100 103,281,245 Kewilayah an 05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum % 100% 100 20,249,737 100 20,558,701 100 20,756,714 100 20,940,830 100 21,208,627 Kewilayah an 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan % 100% 100 45,261,368 100 45,951,952 100 46,394,544 100 46,806,073 100 47,404,641 Kewilayah an Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya % 100% 100% 7,375,871,862 100% 7,488,410,583 100% 7,560,536,207 100% 7,627,599,555 100% 7,725,143,262 Pemerinta han Umum 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan % 100% 100% 1,026,484,433 100% 1,042,146,208 100% 1,052,183,778 100% 1,061,516,841 100% 1,075,091,792 Pemerinta han Umum 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA Meningkatnya Etika dan Budaya Politik Persentase Pendidikan Politik bagi pemilih pemula % 0.037% 100% 1,434,034,234 100% 1,455,914,275 100% 1,469,937,108 100% 1,482,975,720 100% 1,501,940,396 Pemerinta han Umum IV-6 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase pendidikan politik pada kader partai politik % n/a 100% 100% 100% 100% 100% 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan Presentase ormas yang aktif % 100.00% 100% 179,595,304 100% 182,335,513 100% 184,091,701 100% 185,724,629 100% 188,099,723 Pemerinta han Umum 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Presentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya % 75% 100% 399,962,404 100% 406,064,904 100% 409,975,972 100% 413,612,534 100% 418,901,918 Pemerinta han Umum Cakupan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika % 100.00% 100% 100% 100% 100% 100% Cakupan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan % 100.00% 100% 100% 100% 100% 100% 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase Konflik sosial yang diselesaikan % 100.00% 100% 1,606,804,314 100% 1,631,320,426 100% 1,647,032,706 100% 1,661,642,189 100% 1,682,891,697 Pemerinta han Umum IV-6 NO BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM OUTCOME INDIKATOR SATUA N BASE LINE 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PENYELE NGGARA URUSAN TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) Total Belanja 2,207,844,267,915.322,241,530,857,886.002,263,120,460,860.002,283,194,755,924.002,312,392,838,491.00 Sumber: Hasil Analisa, 2025 IV-67 4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA Sebagai upaya memberikan gambaran yang jelas mengenai ukuran keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, maka perlu adanya Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Indikator kinerja daerah menjadi alat ukur utama dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pembangunan, khususnya dalam tiga aspek utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan daya saing daerah Dalam kurun periode RPJMD ini, capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah akan diukur melalui akumulasi pencapaian indikator kinerja program yang mencerminkan hasil (outcome) maupun dampak (impact) secara tahunan maupun kumulatif hingga akhir periode perencanaan tahun 2029. Dengan demikian, indikator kinerja daerah menjadi tolok ukur utama untuk memastikan bahwa arah pembangunan berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan serta mampu mencapai target yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Perumusan indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 mengacu pada indikator tujuan (impact indicators) dan indikator sasaran (outcome indicators) yang telah ditetapkan. Penyusunan indikator tersebut dilakukan melalui analisis keterkaitan antara program pembangunan daerah dengan pencapaian indikator kinerja daerah secara keseluruhan. Proses ini memastikan bahwa setiap indikator memiliki keterukuran yang jelas, relevan, serta dapat dievaluasi secara berkala. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja daerah yang telah dirumuskan mencerminkan sejauh mana visi dan misi pembangunan Kabupaten Nunukan diwujudkan. Dengan kata lain, capaian indikator kinerja daerah memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta menjadi tolok ukur utama bagi keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan selama periode 2025-2029. Selain sebagai alat ukur capaian pembangunan, indikator kinerja daerah juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyajian target kinerja secara terbuka kepada publik memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan serta mendorong IV-68 peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih responsif dan bertanggung jawab. Berikut ini disajikan gambaran Target Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang merangkum ukuran pencapaian kinerja pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam matriks di bawah ini: Tabel IV-2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nunukan 2025-2030 INDIKATOR SATUA N BASELINE TARGET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 69,27 69,96 70,66 71,35 72,04 72,73 73,43 Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,28 5,5 5,62 5,74 5,86 5,98 6,1 Tingkat Kemiskinan Persen 5,73 5,38 5,26 5,15 5,03 4,92 4,80 Gini Ratio Nilai 0,270 0,265 0,26 0,255 0,25 0,245 0,240 Indeks Reformasi Birokrasi Predik at BB BB BB BB A A A Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Indeks 50 52,5 55 57,5 60 62,5 65 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan Ton Co2Eq N/A 1.525.703,18 1.686.216,67 1.805.743,03 1.900.942,39 2.071.821,29 2.395.888,64 Indeks Harmoni Indonesia Indeks 6,29 6,29 6,38 6,48 6,57 6,66 6,76 Sumber: Hasil Analisa, 2025 4.2.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH Masih dalam rangka memastikan seluruh visi, misi kepala daerah tertuang secara komprehensif dalam kerangka pembangunan 5 tahunan, sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), dirumuskan pula Indikator Kinerja Daerah yang merupakan tolok ukur yang lebih terperinci dari keberhasilan pembangunan Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Adapun Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nunukan dalam RPJMD ini adalah sebagai berikut: IV-69 Tabel IV-3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2030 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 I Aspek Geografi dan Demografi 1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Indeks 50 52,5 55 57,5 60 62,5 65 2 Indeks Infrastruktur Indeks 29,98 31,15 32,31 33,48 34,65 35,81 36,98 3 Indeks Risiko Bencana (IRB) Indeks 65,04 66,21 67,37 68,54 69,7 70,86 72,03 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 78,62 80,55 81,35 81,03 81,83 81,51 82,31 5 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan Ton Co2Eq N/A 1.525.703,18 1.686.216,67 1.805.743,03 1.900.942,39 2.071.821,29 2.395.888,64 II Aspek Kesejahteraan Masyarakat 5 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 69,27 69,96 70,66 71,35 72,04 72,73 73,43 6 Rata-rata Lama Sekolah dan Tahun 8,39 8,49 8,59 8,68 8,78 8,88 8,98 7 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,69 12,7 12,72 12,73 12,74 12,75 12,77 8 Angka Harapan Hidup Tahun 73,13 73,16 73,2 73,23 73,26 73,29 73,33 9 Indeks Harmoni Indonesia Indeks 6,29 6,29 6,38 6,48 6,57 6,66 6,76 10 Indeks Kesejahteraan Sosial Indeks 49,94 50,77 51,61 52,44 53,27 54,11 54,94 11 Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks 59,77 61,31 62,9 64,52 66,19 67,9 69,65 12 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Indeks 63 68 72 78 80 82 86 13 Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks) Indeks 78,94 79,98 81,02 82,06 83,1 84,14 85,18 IV-70 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 14 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0,362 0,361 0,36 0,359 0,358 0,357 0,357 III Aspek Daya Saing Daerah 15 Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,28 5,5 5,62 5,74 5,86 5,98 6,1 16 Tingkat Kemiskinan Persen 5,73 5,38 5,26 5,15 5,03 4,92 4,8 17 Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Persen 19,93 20,5 21,07 21,63 22,2 22,77 23,34 18 Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Persen 6,34 7,03 7,46 7,89 8,32 8,75 9,18 19 Persentase UMKM Naik Level Persen 0,188 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,40 20 Nilai Realisasi Investasi Miliar Rupiah 3050,41 3000,45 3383,80 3767,15 4150,50 4533,85 4917,21 21 Gini Ratio Indeks 0,270 0,265 0,26 0,255 0,25 0,245 0,240 22 Tingkat Pengangguran Terbuka. Persen 2,71 2,59 2,49 2,39 2,29 2,19 2,09 IV Aspek Pelayanan Umum 23 Indeks Reformasi Birokrasi Predikat BB BB BB BB A A A 24 Nilai SAKIP Predikat B BB BB BB A A A 25 Indeks Pelayanan Publik Indeks 3,74 3,885 4,03 4,175 4,32 4,465 4,61 26 Indeks SPBE Indeks 2,61 2,74 2,87 3,00 3,13 3,26 3,39 27 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Skor 72,32 72,79 73,26 73,73 74,2 74,67 75,14 28 Nilai Sistem Merit Nilai 73,13 76,78 80,43 84,08 87,73 91,38 95,03 Sumber: Hasil Analisa, 2025 IV-71 Selain menggunakan indikator-indikator makro sesuai 4 aspek umum pembangunan, sesuai dengan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029, Kinerja Pembangunan Daerah juga diukur dengan indikator yang merepresentasikan penyelenggaraan masing-masing urusan yang diampu oleh pemerintah daerah. Sehingga, dalam hal ini, Indikator Kinerja Kunci juga menjadi bagian yang integral dari Indikator Kinerja Daerah (IKD). Berikut merupakan IKK berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Nunukan yang menjadi IKD: IV-72 Tabel IV-4 Indikator Kinerja Kunci yang Menjadi Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2030 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 A Pendidikan 1 Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Persen 66,36 69,4 72,44 75,48 78,52 81,56 84,52 DINAS PENDIDIKAN 2 Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persen 97,59 97,92 98,25 98,59 98,92 99,25 99,58 DINAS PENDIDIKAN 3 Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Persen 21,11 22,07 23,04 24 24,97 25,93 26,89 DINAS PENDIDIKAN 4 Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesment Nasional Nilai 53,35 55,85 58,35 60,85 63,35 65,85 68,35 DINAS PENDIDIKAN 5 Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 47,92 50,82 67,26 68,36 69,46 70,56 71,66 DINAS PENDIDIKAN 6 Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 65,06 66,16 53,72 56,62 59,52 62,42 65,32 DINAS PENDIDIKAN 7 Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 58,11 59,61 61,11 62,61 64,11 65,61 67,11 DINAS PENDIDIKAN 8 Proporsi jumlah satuan PAUD yang Persen 44,09 44,5 44,91 45,32 45,73 46,14 46,55 DINAS PENDIDIKAN IV-73 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 mendapatkan minimal akreditasi B 9 Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV Persen 58,18 65,87 66,62 67,37 68,12 68,87 69,62 DINAS PENDIDIKAN 10 Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD Nilai 72,75 73,65 74,55 75,45 76,35 77,25 78,15 DINAS PENDIDIKAN 11 Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP Nilai 68,85 70,35 71,85 73,35 74,85 76,35 77,85 DINAS PENDIDIKAN 12 Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD Nilai 68,82 69,82 70,82 71,82 72,82 73,82 74,82 DINAS PENDIDIKAN 13 Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP Nilai 69,62 70,62 71,62 72,62 73,62 74,62 75,62 DINAS PENDIDIKAN 14 Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD Nilai 56,17 58,67 61,17 63,67 66,17 68,67 71,17 DINAS PENDIDIKAN 15 Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP Nilai 55,78 58,18 60,58 62,98 kebu 67,78 70,18 DINAS PENDIDIKAN B Kesehatan 1 Jumlah Kematian Ibu Orang 3 4 4 4 3 3 3 2 Jumlah Kematian Balita Orang 53 50 48 46 44 42 40 3 Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita [data SKI] persen 21,7 18,8 17,5 16,3 15,2 14,2 13,2 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA IV-74 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4 Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar persen 95,87 100 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5 Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar persen 98,12 100 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6 Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar persen 99,19 100 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7 Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar persen 91,47 100 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8 Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar persen 97,58 100 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK IV-75 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 DAN KELUARGA BERENCANA 9 Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar persen 91,83 100 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persen 91,12 100 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 11 Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar persen 100 100 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 12 Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar persen 100 100 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA IV-76 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 13 Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar persen 100 100 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 14 Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar persen 81,52 100 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 15 Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) sesuai standar persen 84,23 100 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota Persen 46,52 47,67 48,82 49,97 51,12 52,27 53,42 DPUPR 2 Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir Persen 100 100 100 100 100 100 100 DPUPR IV-77 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 rob kewenangan Kabupaten/Kota 3 Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota Persen 88,44 88,5 88,56 88,62 88,68 88,74 88,8 DPUPR 4 Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Persen 88,44 88,5 88,56 88,62 88,68 88,74 88,8 DPUPR 5 Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota Persen 41,67 45,47 49,27 53,07 56,87 60,67 64,47 DPUPR 6 Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman Persen 63,69 64,22 64,48 64,74 65 65,26 65,52 DPUPR 7 Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota Persen 100 100 100 100 100 100 100 DPUPR IV-78 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 8 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Persen 58,98 59,79 60,67 61,7 62,8 64,05 65,37 DPUPR 9 Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis Persen 100 100 100 100 100 100 100 DPUPR 10 Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Persen 100 100 100 100 100 100 100 DPUPR 11 Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah Hari 25 25 25 25 25 25 25 DPUPR 12 Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota Persen 100 100 100 100 100 100 100 DPUPR D Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang Persen 70 100 19 19,5 22 19,5 20 Perkimtan IV-79 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 memperoleh rumah layak huni 2 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Persen 0 0 0 0 0 0 0 Perkimtan 3 persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani Persen 12,71 12,71 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 Perkimtan 4 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani Persen 20 20 20 20 20 20 20 Perkimtan 5 Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) Persen 48,98 51,02 20 20 20 20 20 Perkimtan E Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1 Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP Persen 100 100 100 100 100 100 100 Satuan Polisi PP 2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persen 84 100 100 100 100 100 100 Satuan Polisi PP 3 Jumlah PPNS pada Satpol PP Orang 5 6 6 7 7 8 8 Satuan Polisi PP IV-80 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4 Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas Persen 31,03 31,03 44,83 58,62 72,41 86,21 100,00 Satuan Polisi PP 5 Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat Persen 5,26 0,54 23,41 23,96 23,59 23,23 23,23 Satuan Polisi PP 6 Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar Persen 51,72 51,72 57,47 63,22 68,97 74,71 80,46 Satuan Polisi PP 7 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persen 85,15 85,15 90,15 92,00 94,00 96,00 98,00 Damkar F Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Kebencanaan) 1 Persentase warga negara yang memperoleh layanan Persen 31,97 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 Badan Penanggulanga n Bencana Daerah IV-81 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 informasi rawan bencana 2 Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persen 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 Badan Penanggulanga n Bencana Daerah 3 Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persen 100 100 100 100 100 100 100 Badan Penanggulanga n Bencana Daerah 4 Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal Persen 29 43 71 71 86 86 71 Badan Penanggulanga n Bencana Daerah 5 Persentase penanganan pra bencana Persen 75 100 100 100 100 100 100 Badan Penanggulanga n Bencana Daerah 6 Persentase penanganan pasca bencana Persen 0 100 100 100 100 100 100 Badan Penanggulanga n Bencana Daerah 7 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Persen 0 100 100 100 100 100 100 Badan Penanggulanga n Bencana Daerah IV-82 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 8 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persen 85,15 85,15 90,15 92 94 96 98 Disdamkarmat G Sosial 1 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persen 98,46 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 100 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 2 Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persen 98,33 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 100 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 3 Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persen 100 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 4 Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persen 93,18 94 95 96 97 98 100 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 5 Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai Persen 15 30 30 50 50 50 50 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, IV-83 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 standar untuk pelayanan sosial di luar panti dan Perlindungan Anak 6 Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar Persen 25 30 30 30 35 40 50 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 7 Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota Persen 17,80 100 100 100 100 100 100 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak H Tenaga Kerja 1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Persen 71,43 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Persen 0, 712 1,21 1,33 1,45 1,57 1,69 1,81 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persen 112,65 100 100 100 100 100 100 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA IV-84 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persen 98,55 95 96 96,5 97 97 97 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 5 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten Persen 25.118 25,59 25,59 26,07 26,54 27,01 27,49 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA J Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 84,5 84,51 84,52 84,53 84,54 84,55 84,55 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK 2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0,362 0,361 0,36 0,359 0,358 0,357 0,357 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK 3 Persentase ARG Daerah Persen 2,41 2,42 2,43 2,44 2,45 2,46 2,46 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN IV-85 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 DAN PERLINDUNGA N ANAK 4 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif Persen 100 100 100 100 100 100 100 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK 5 Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif Persen 100 100 100 100 100 100 100 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK K Pangan 1 Persentase Jumlah Cadangan Pangan Persen 27,09 68,85 57,14 58 59 60 61 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2 Skor Pola Pangan Harapan Skor 68,83 69 70 71 72 73 74 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3 Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Persen 0 5 4,5 4 3,5 3,2 3 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 4 Persentase pangan segar yang memenuhi Persen 100 100 100 100 100 100 100 DINAS KETAHANAN IV-86 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 persyaratan dan mutu keamanan pangan PANGAN DAN PERTANIAN L Pertanahan 1 Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran Persen 0 5 Objek 5 Objek 5 Objek 5 Objek 5 Objek 5 Objek Dilaksanakan oleh BPN 2 Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran Persen 1300 Subjek 5 Subjek 5 Subjek 5 Subjek 5 Subjek 5 Subjek 5 Subjek Dilaksanakan oleh BPN 3 Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran Persen 0 Ha 2 Ha 2 Ha 2 Ha 2 Ha 2 Ha 2 Ha Dilaksanakan oleh BPN IV-87 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4 jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran Persen 170 Ha 50 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha Dilaksanakan oleh BPN 5 Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Perkimtan M Lingkungan Hidup 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 80,61 79,81 80,02 80,23 80,44 80,66 80,87 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Indeks 78,6 79 80 81 82 83 84 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota Persen 80% 80% 82,40% 83,30% 84,20% 85,00% 85,70% DINAS LINGKUNGAN HIDUP M Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil IV-88 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DISDUKCAPIL 2 Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DISDUKCAPIL 3 Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DISDUKCAPIL 4 Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DISDUKCAPIL 5 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DISDUKCAPIL 6 Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun Dokumen 1 1 2 2 2 2 2 DISDUKCAPIL 7 Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persen 2% 10% 20% 30% 40% 50% 50% DISDUKCAPIL 8 Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan Persen 26% 30% 35% 40% 45% 50% 55% DISDUKCAPIL N Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1 Persentase Fasilitasi Penataan Desa Persen 4,31 10,78 21,55 32,33 43,1 54,74 66,81 DINAS PEMBERDAYAA N IV-89 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 MASYARAKAT DESA 2 Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa Persen 42,24 50,43 54,74 59,05 63,36 67,67 73,28 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA 3 Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya Persen 10,06 8,98 17,96 26,94 35,92 44,9 53,88 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA 4 Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa Persen N/A 8,62 17,24 25,86 34,48 43,1 51,72 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA 5 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Persen 45,77 49,02 57,19 62,64 68,08 73,53 81,7 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA 6 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Persen 17,07 24,39 36,59 48,78 60,98 73,17 87,8 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA O Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Angka kelahiran total (Total Fertility Anak 1,85 2,25 2,23 2,21 2,19 2,18 2,16 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA IV-90 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) persen 68,7 61,8 61,9 61,9 62 62,1 62,1 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) persen 10,52 10,5 10 9,5 9 9 8,5 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Kelahira n per 1000 WUS 15 - 19 tahun 22,9 22,6 22,3 22 21,7 21,4 21,2 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Nilai 0-100 64 65,2 66,4 67,5 68,6 69,6 70,6 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA IV-91 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Perhubungan 1 Konektivitas Kabupaten/Kota Indeks 48,08 49,89 51,72 53,54 55,36 57,18 59,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota Persen 35 35 38 40 50 60 65 DINAS PERHUBUNGAN 3 Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan Persen 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PERHUBUNGAN Q Komunikasi dan Informatika 1 Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persen 39,39 45,45% 54,55% 65,66% 75,76% 85,86% 100,00% DISKOMINFOTI K PERSANDIAN 2 Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Persen 76 88,00% 92,00% 94,00% 96,00% 98,00% 100,00% DISKOMINFOTI K PERSANDIAN 3 Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Persen 20,00% 22,00% 24,00% 26,00% 28,00% 30,00% 32,00% DISKOMINFOTI K PERSANDIAN IV-92 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) 4 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota Persen 45,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% DISKOMINFOTI K PERSANDIAN R Koperasi dan UMKM 1 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Persen 7,69 1228,57 8,06 7,46 6,94 6,49 6,10 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN 2 Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Persen 29,7 57,9 58,2 58,5 58,8 59,1 59,4 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN 3 Pertumbuhan Wirausaha Persen 0 1.991 2.001 2.021 2.031 2.041 2.051 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN S Penanaman Modal 1 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota % -33,96 10,17 12,78 15,39 18,00 20,61 23,22 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP IV-93 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 Realisasi Total terhadap Target Investasi % 45,76 46,68 48,54 51,46 52,48 53,50 54,52 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP T Kepemudaan dan Olahraga 2 Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi % 11,62 13,95 16,15 18,25 20,24 22,14 24,42 DISBUDPORAPA R 1 Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/traini ng dan memperoleh sertifikat % 0,28 0,34 0,40 0,46 0,51 0,57 0,63 DISBUDPORAPA R U Statistika 1 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) indeks 2,33 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 DISKOMINFOTI K PERSANDIAN 2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 V Persandian IV-94 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah Persen 6,51 8 10 12 14 16 18 DISKOMINFOTI K PERSANDIAN W Kebudayaan 1 Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan % 11,11 14,29 16,67 18,18 19,23 20,00 20,59 DISBUDPORAPA R 2 Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan % 3,18 5,3 7,07 8,83 10,6 12,37 14,13 DISBUDPORAPA R 3 Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan % 22,70 11,80 20,00 25,00 33,30 50,00 100 DISBUDPORAPA R X Perpustakaan 1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Nilai 80,38 82 83 84 85,00 87,00 90,00 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN 2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai 44,83 52,00 55,00 58,00 60,00 64,00 66,00 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN Y Kearsipan 1 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah Nilai 33,01 35,100 45,900 51,23 55,00 61,00 66,000 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN IV-95 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah, dan Pertanggungjawaban Nasional Nilai 46,62 48,26 49,95 51,69 55,19 56,28 57,13 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN 3 Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai pertanggungajawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, peemrintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat Nilai 275,48 70 73 75 78 80 85 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN Z Kelautan dan Perikanan 1 Produksi Perikanan Tangkap Ton 5684,55 5.798,24 5.911,93 6.025,62 6.139,31 6.253,01 6.366,70 DINAS PERIKANAN 2 Produksi Perikanan Budi Daya Ton 597.769,17 609.724, 55 621.679, 94 633.635, 32 645.590, 70 657.546,0 9 669.501,4 7 DINAS PERIKANAN AA Pariwisata 1 Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum Persen -5,15 3,85 4,25 4,96 5,40 5,77 6,06 DISBUDPORAPA R 2 Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang) Persen -51 17,67 18,02 19,08 20,30 22,20 23,26 DISBUDPORAPA R IV-96 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3 Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual Persen 20,00 23,33 25,71 27,50 28,89 30,00 30,91 DISBUDPORAPA R 4 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara per kebangsaan. Persen -30,67 1,58 3,11 4,52 5,77 6,82 7,66 DISBUDPORAPA R 5 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Persen 6,29 0,60 1,18 1,75 2,30 2,81 3,28 DISBUDPORAPA R 6 Tingkat Hunian Akomodasi Persen 14,00 0,95 1,89 2,78 3,60 4,35 5,00 DISBUDPORAPA R 7 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Persen 0,99 1,14 1,28 1,42 1,56 1,70 1,84 DISBUDPORAPA R 8 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Persen 7,5 7,58 7,75 8,01 8,35 8,78 9,28 DISBUDPORAPA R AB Pertanian 1 Peningkatan produksi tanaman pangan Persen 2 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2 Peningkatan Produksi Hortikultura Persen 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN IV-97 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3 Peningkatan Produksi komoditas Peternakan Persen 11,0 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN AC Perdagangan 1 Persentase Kinerja realisasi pupuk Persen 71,71 72,00 72,50 73,00 73,40 74,00 74,50 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN 2 Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Persen 94,75 59,46 64,42 69,38 74,33 79,29 84,24 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN AD Perindustrian 1 Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:
1.Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota
2.Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota
3.Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota
4.Nilai Ekspor Sektor Persen 83,40 83,45 83,50 83,60 83,70 83,80 83,90 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN IV-98 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota
5.Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2 Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor Persen 18,08 18,10 18,20 18,30 18,40 18,50 18,60 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN 3 Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan Persen 2,75 3,47 4,19 4,82 5,42 5,93 6,44 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN 4 Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Persen 3,30 6,93 6,98 7,02 7,08 7,11 7,20 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN IV-99 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan 5 Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini (Persentase data Perusahaan industri yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi Perusahaan industri) Persen 12,84 14,06 15,22 16,34 17,41 18,42 19,37 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN AE Unsur Staff (Sekretariat DPRD) 1 Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Tepat/ Tidak Tepat N/A Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat SEKRETARIAT DAERAH & SEKRETARIAT DPRD AF Perencanaan 1 Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 BAPPEDA LITBANG 2 PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 BAPPEDA LITBANG 3 PD yang menyusun data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 BAPPEDA LITBANG AG Keuangan IV-100 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persen 12 11 10 10 10 10 10 BPKAD 2 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persen 3,88 7,04 7 7,18 7,31 7,35 7,36 BAPENDA 3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persen 85,64 86 86 86 86 86 86 BPKAD 4 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persen 4 1 1 1 1 1 1 BPKAD 5 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persen 49 50 50 50 50 50 50 BPKAD 6 Persentase Penurunan SILPA Persen 6,73 6 6 6 5 5 5 BPKAD AH Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan 1 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan kesehatan) Persen 63,94 66,26 68,58 71 73,5 75,82 78 BKPSDM 2 Rasio Pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan kesehatan) Persen 19,76 21 23,5 26 28,5 31 33,5 BKPSDM 3 Rasio Jabatan fungsional bersertifikat Persen 49,4 55 58 62 65 68 70 BKPSDM IV-101 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan kesehatan) AI Penelitian dan Pengembangan 1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah Persen 6% 10% 20% 30% 40% 50% 60% BAPPEDA LITBANG 2 Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah Persen 6% 10% 20% 30% 40% 50% 60% BAPPEDA LITBANG AJ Pengawasan 1 Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir) Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP BPKAD 2 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level 3 ( skor 3,075 ) 3 ( skor 3,100) 3 ( Skor 3,150) 3 ( Skor 3,170) 3 (skor 3,180) 3 ( skor 3,190) 3 (skor 3,200) INSPEKTORAT 3 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level 3 3 3 3 3 3 3 INSPEKTORAT 4 Manajemen Risiko Indeks level 2 ( skor 2,916 ) 3 ( skor 3,000 ) 3 ( skor 3,025 ) 3 ( skor 3,050 ) 3 ( skor 3,075 ) 3 ( skor 3,100 ) 3 (skor 3,125) INSPEKTORAT IV-102 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET OPD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 5 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Persen 76,71 87 90 92 92 92 93 INSPEKTORAT AK Urusan Pemerintahan Umum 1 Persentase pendidikan politik pada kader partai politik Persen 0,037 0,037 0,038 0,041 0,044 0,047 0,047 BAKESBANGPO L 2 Presentase organisasi kemasyarakatan yang aktif Persen 100 100 100 100 100 100 100 BAKESBANGPO L 3 presentase konflik sosial yang diselesaikan Persen 100 100 100 100 100 100 100 BAKESBANGPO L 4 Pemanfaatan Sistem Pengadaan Skor 23,84 23,84 24,05 24,5 25 26 26,5 SEKRETARIAT DAERAH 5 Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ Skor 13,3 13,3 16,67 21,67 26,67 30 30 SEKRETARIAT DAERAH 6 Tingkat Kematangan UKPBJ Predikat Proaktif Proaktif Proaktif Proaktif Proaktif Strategis Srategis SEKRETARIAT DAERAH 7 Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N Nilai 92,2 92,5 93,0 93,5 94,0 94,5 95,0 SEKRETARIAT DAERAH AK Pengelolaan Perbatasan Daerah 1 Indeks pengelolaan kawasan perbatasan Indeks N/A 0,61 0,63 0,65 0,67 0,69 0,7 BPPD Sumber: Hasil Analisa, 2025 V-1 Memasuki tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025- 2029, yakni pada tahun 2029, akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan daerah. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan berikutnya, yaitu RPJMD Kabupaten Nunukan untuk periode 2030-2034, yang merupakan tahapan kedua dari implementasi RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045. Pada masa transisi menuju periode pembangunan selanjutnya, RKPD Tahun 2030 akan disusun masih mengacu terhadap RPJMD 2025-2029. Oleh karena itu maka meskipun secara tahun perencanaan RPJMD tahun 2025-2029, namun dalam dokumen ini target kinerja telah dilengkapi pula dengan target kinerja tahun 2030, hal tersebut bertujuan selain dokumen ini sebagai acuan dari perencanaan pembangunan daerah tahun 2025-2029 dokumen ini masih menjadi acuan dalam transisi pada tahun 2030 khususnya dalam penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2030. Dengan mekanisme transisi yang V-2 terencana, kesinambungan dan konsistensi pembangunan Kabupaten Nunukan akan tetap terjaga dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. 5.2 KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat, integritas, kolaborasi yang sinergis, transparansi, akuntabilitas, serta inovasi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Untuk memastikan keberhasilan implementasi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka kaidah-kaidah pelaksanaan berikut wajib menjadi acuan: