DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB V ANTISIPASI DINI BAB VI PENCEGAHAN BAB VII PENANGGULANGAN BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X UPAYA KHUSUS BAB XI FORUM KOORDINASI BAB XII PENGHARGAAN BAB XIII PEMBIAYAAN BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 36, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan United Nations Conventional Againstillicit Traffic in Narcotic Drugs And Psyhotro[ic Substances, 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998);
6.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan ((lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402;)
13.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);
16.Instuksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Nunukan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
6.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat prikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika
9.Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Kafein dan Nikotin yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan atau lingkungannya.
10.Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan.
11.Pecandu narkotika yang belum cukup umur adalah seseorang yang dinyatakan sebagai pecandu Narkotika dan/atau belum menikah.
12.Pencegahan adalah semua upaya yang ditunjukan untuk menghindari masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotika, dan Zat Adiktif lainnya.
13.Penanggulangan adalah semua upaya yang ditunjukan untuk menekankan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotika dan Zat Adiktif lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi, serta pembinaan dan pengawasan.
14.Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotika dan Zat Adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
15.Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
16.Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotika dan Zat Adiktif lainnya adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotika dan Zat Adiktif lainnya secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaan dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
17.Pecandu Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotika dan Zat Adiktif lainnya adalah korban yang menggunakan atau penyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotika dan Zat Adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan Zat Adiktif lainnya baik secara fisik maupun psikis.
18.Mantan Pecandu Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotika dan Zat Adiktif lainnya adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan pada terhadapan Narkotika secara fisik dan psikis.
19.Pemakaian Pemula Adalah korban anak berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotika dan Zat Adiktif lainnyakarena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya.
20.Pendamping adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan- kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill (konsep pengasuhan) dan lain-lainnya.
21.Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
22.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotikadan Zat Adiktif lainnya.
23.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Zat Adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
24.Satuan Pendidikan kelompokan layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
25.Tempat – tempat usaha, Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran,termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
26.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjukan oleh pemerintah.
27.Masyarakat adalah Sekelompok orang dari berbagai Macam kalangan diwilayah kabupaten Nunukan.
28.Penanggung Jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilakan, diperkarakan, dsb).
29.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
30.Media Massa Adalah sarana penyampai pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar.
31.Badan Usaha Adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda.
32.Assesmen adalah suatu proses mendapatkan informasi menyeluruh pada individu dengan gangguan penggunaan zat/narkotika, baik pada saat awal masuk program, selama menjalani program dan setelah selesai program.
33.Lembaga Masyarakat adalahhimpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.
34.Lembaga Pemerintah di Daerah adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di daerah termasuk kantor wilayah kementerian, lembaga non kementerian, dan Badan Usaha Milik Negara
35.Tes Urine adalah pemeriksaan urine pada klien untuk mendeteksi zat spesifik yang digunakan.
36.Voluntary adalah Pecandu melaporkan dirinya atas keinginan atau kesadaran sendiri untuk bisa direhabilitasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Zat Adiktif lainnya adalah :

a.Keagamaan;
b.Keadilan;
c.Pengayoman;
d.Kemanusiaan;
e.Ketertiban;
f.Perlindungan;
g.Keamanan;
h.Nilai-nilai ilmiah;
i.Kepastian Hukum;
j.Kemitraan; dan
k.Kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan Daerah ini adalah :

a.Untuk mengatur dan mempelancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi menyeluruh dan berkelanjutan;
b.Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya;
c.Membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika, dan Zat Adiktif lainnya; dan
d.Menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat sehingga dapat mempelancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Antisipasi Dini;
b.Pencegahan;
c.Penggulangan;
d.Pembiayaan;
e.Partisipasi Masyarakat;
f.Pembinaan Pengawasan; dan
g.Penghargaan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan fasilitasipencegahanpenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan zat adiktif lainnya.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Zat Adiktif lainnya adalah:

a.Memberikan layanan sertaakses komunikasi, Informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;
b.Melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan Lembaga Pemerintah, Swasta maupun masyarakat;
c.Memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi Pemakaian Pemula dan Pecandu Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;
d.Melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
e.Melakukan Sosialisasi dan edukasi terhadap resiko bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan zat adiktif Lainnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan Politik.
(2)Pelaksanaan fasilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
(3)Pelaksanaan Fasilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
(4)Pelaksanaan Fasilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
(5)Dalam pelaksanaan fasilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, disusun Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.

BAB V

ANTISIPASI DINI

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan NAPZA.
(2)Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemasangan papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA, di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah, badan usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan, tempat hiburan, rumah ibadah dan fasilitas umumlainnya;
2. b.melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA melalui media cetak, elektronik dan media sosial;
3. c.melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadan instansivertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan NAPZA dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA; dan
4. d.membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB VI

PENCEGAHAN

Pasal 9

Fasilitasi upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya dilaksanakan melalui kegiatan:

a.seminar;
b.lokakarya;
c.workshop;
d.pagelaran, festival seni danbudaya;
e.outbond;
f.perlombaan;
g.pemberdayaanmasyarakat;
h.pelatihanmasyarakat;
i.karya tulis ilmiah; dan
j.sosialisasi, desiminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

Pasal 10

Fasilitasi upaya Pencegahan dilaksanakan melalui :

a.Keluarga;
b.Satuan Pendidikan;
c.Masyarakat;
d.Institusi pemerintah Daerah, lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
e.Badan Usaha;
f.Tempat Usaha;
g.Hotel/Penginapan;
h.Tempat Hiburan; dan
i.media Massa.

Pasal 11

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain :

a.Memberi Pendidikan Keagamaan;
b.Memberi contoh Perilaku Hidup Bersih Sehat;
c.Meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
d.Melakukan pendampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika dan Zat Adiktif lainnya.
e.Memberikan Edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelapNarkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotikadan Zat Adiktif lainnya, pencandu Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotika dan Zat Adiktif lainnya belum cukup umur, orang tuanya wajib melaporkan ke IPWL.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…