DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PRINSIP-PRINSIP DASAR BAB V PELAKSANAAN NORMA-NORMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT BAB VI LEMBAGA KEAGAMAAN BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah perlu mendorong setiap upaya masyarakat untuk senantiasa menyeru dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan tercela melalui peran serta lembaga pendidikan keagaamaan sehingga terwujud suasana kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, rukun, damai, aman, tertib dan tentram;
c.bahwa santri melekat bagi pelajar yang mengikuti pendidikan keislaman baik pendidikan yang penyelenggaraannya pada lingkungan sekolah maupun luar sekolah;
d.bahwa untuk memberikan landasan, arah, dan kepastian hukum terhadap penyelenggara pendidikan keislaman, baik dalam rangka melindungi santri dan masyarakat dari berbagai ancaman disintegrasi, paham radikalisme dan terorisme di wilayah perbatasan,perlu diatur ketentuan berkaitan dengan kesantrian;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesantrian; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dan Bupati Nunukan MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESANTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah KabupatenNunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5.Santri adalah Peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren dan/atau pendidikan ke-Islam-an lainnya.
6.Pesantren adalah pondok pesantren yang memfasilitasi pendirian satuan pendidikan di lingkungan pondok pesantren.
7.Kota Santri adalah istilah yang dibagi kepada kota-kota yang memilik banyak pondok pesanten.
8.Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama islam yang mencakup Raudathul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
9.Raudathul Athfal adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada pendidikan jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4(empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
11.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
12.Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.
13.Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.
14.Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan islam nonformal sebagai sarana dakwah islam.
15.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
16.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17.Pendidikan informal adalah pendidikan oleh jalur pendidikan keluarga dan lingkungan
18.Ustadz/Ustadzah adalah tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan keagamaan.
19.Santri adalah orang yang belajar agama islam di lingkungan Pesantren.
20.Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.
21.Norma adalah aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan.
22.Setiap orang adalah orang perseorangan, instansi atau badan usaha.
23.Ibadah adalah seluruh aspek perbuatan manusia, baik lahir maupun batin yang dilakukan semata-mata untuk melaksanakan perintah ajaran agama dengan harapan mendapat ridho dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.
24.Akhlak adalah perilaku yang mengandung nilai-nilai moral spiritual yang tercermin dalam sikap lahir maupun batin dan perilaku budi pekerti atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-seorang atau sekelompok orang dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
25.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan peranan lembaga pendidikan keagamaan dalam tatanan kehidupan yang berharkat, bermartabat dan berakhlak mulia yang berdasarkan kepada norma-norma agama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang- undangan.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
1. a.Mewujudkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.Peningkatan Pendidikan Agama Islam
3. c.Membangun Akhlak Mulia;
4. d.Menciptakan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya norma agama;
5. e.Membangun kesadaran masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama, etnis, budaya dan elemen masyarakat lainnya; dan
6. f.Memperkokoh nasionalisme, kesatuan dan ketahanan bangsa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

a.prinsip-prinsip dasar;
b.pelaksanaan norma-norma dalam kehidupan masyarakat;
c.peran lembaga Pendidikan Keagamaan;
d.peran serta masyarakat;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.sanksi administratif.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP DASAR

Pasal 4

(1)Setiap orang wajib melaksanakan ajaran agamanya masing-masing sebagai tuntunan dan pedoman hidup, baik dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2)Dalam upaya mewujudkan ajaran agama islam sebagai tuntunan dan pedoman hidup, maka setiap orang agar senantiasa menyeru kepada kebajikan dan mencegah hal-hal yang tercela dalam kehidupan sehari-hari.
(3)Setiap orang wajib menjaga kerukunan hidup antar pemeluk agama, etnis/suku dan golongan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan.
(4)Setiap orang wajib mencegah dan menghindari perbuatan tercela yang dapat menimbulkan kerugian dan keruntuhan akhlak, moral dan sosial.
(5)Perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
1. a.tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan/kekuasaan/kewenangan;
2. b.perzinahan atau pelacuran, baik yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin maupun oleh orang yang berjenis kelamin sama;
3. c.perjudian dalam berbagai bentuk dan jenisnya;
4. d.mengkonsumsi dan/atau mengedarkan minuman dan/atau makanan yang mengandung alkohol dan/atau ethanol dan/atau bahan lain yang dapat memabukkan dan/atau menimbulkan kecanduan/ ketergantungan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
5. e.mengkonsumsi dan/atau mengedarkan narkotika, zat- zat adiktif dan obat-obatan terlarang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
6. f.penggunaan sarana atau alat yang mengandung unsur pornografi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
7. g.pertunjukan, hiburan/wisata dan/atau reklame yang mengandung unsur pornografi;
8. h.perdukunan yang mengarah kepada perbuatan syirik;
9. i.eksploitasi secara melawan hukum terhadap anak di bawah umur dan kaum perempuan;
10. j.Penyebaran paham/aliran sesat;
11. k.Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan gangguan ketertiban umum;
12. l.Mencaci maki, memfitnah, menghasut, menghina dan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan; dan
13. m.perbuatan lainnya yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN NORMA-NORMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1)Pelaksanaan norma-norma kehidupan masyarakat diselanggarakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.
(2)Pelaksanaan norma-norma kahidupan masyarakat diselenggarakan melalui pendekatan edukatif.
(3)Pelaksanaan norma-norma kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan dalam rangka mewujudkan nilai kehidupan masyarakat yang religius.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan kegiatan lembaga keagamaan dilaksanakan berdasarkan jenis, fungsi dan tujuan masing-masing.
(2)Kegiatan lembaga keagamaan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan diselenggarakan dibawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama.

Pasal 7

(1)Lembaga Keagamaan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
1. a.Pondok Pesantren;
2. b.Lembaga/Yayasan Pendidikan Islam;
3. c.Majelis Taklim;
4. d.Masjid; dan
5. e.TK/TPA

Pasal 8

(1)Pesantren menyelenggarakan tugas pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
(2)Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong dan moderat;
2. b.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
3. c.meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 9

(1)Lembaga/Yayasan Pendidikan Islam menyelenggarakan tugas pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
(2)Lembaga/YayasanPendidikan Islam berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
(3)Lembaga/Yayasan Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama islam serta berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.
(4)Lembaga/Yayasan Pendidikan Islam diselenggarakan pada jalur formal dan non formal.

Pasal 10

(1)Majelis Taklim melaksanakan tugas peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama islam.
(2)Majelis Taklim melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pendidikan Agama Islam Bagi Masyarakat;
2. b.pengkaderan Ustadz dan/atau Ustadzah, pengurus dan jamaah;
3. c.penguatan silaturahmi;
4. d.pemberian konsultasi agama dan keagamaan;
5. e.pengembangan seni dan budaya islam;
6. f.pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat;
7. g.pemberdayaan ekonomi umat dan/atau; dan
8. h.pencerahan umat dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…