DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda Kabupaten Nunukan No.4 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi mengatur tentang: Ketentuan Umum; Kewenangan dan Prinsip; Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan; Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan; Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi; Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab; Jangka Waktu; Pelaporan dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2.Bupati adalah Bupati Nunukan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal.
5.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
7.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
11.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
12.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
13.Investor adalah penanam Modal perseorangan yang atau badan usaha yang melakukan penanaman Modal yang dapat berupa penanam Modal dalam negeri dan penanam Modal asing.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah.
(2)Peraturan Daerah bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan Investasi di Daerah;
2. b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
3. c.menciptakan lapangan kerja;
4. d.meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
5. e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
6. f.mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan dan prinsip;
b.kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
c.bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang diberikan;
d.jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
e.tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
f.hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
g.evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan ; dan
h.jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi.

BAB II

KEWENANGAN DAN PRINSIP

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau kemudahan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.kepastian hukum;
2. b.kesetaraan;
3. c.transparansi;
4. d.akuntabilitas; dan
5. e.efektif dan efisien.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada investor yang kriteria:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
b.menyerap tenaga kerja lokal;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
i.melakukan industri pionir;
j.melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
l.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
n.berorientasi ekspor. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau K operasi di Daerah; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan Investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penerima bentuk Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan Modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 9

(1)Untuk mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan, Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:
1. a.untuk Investor yang baru memulai usaha:
  1. 1.profil perusahaan;
  2. 2.lingkup usaha; dan
  3. 3.bentuk Insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
2. b.untuk Investor yang akan melakukan perluasan usaha:
  1. 1.lingkup usaha;
  2. 2.kinerja manajemen;
  3. 3.perkembangan usaha; dan
  4. 4.bentuk Insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikecualikan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi.
(2)Untuk mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati yang memuat kebutuhan Insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan.

Pasal 11

Bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan diberikan berdasarkan:

a.jumlah kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dipenuhi oleh Investor;
b.kinerja Investor; dan
c.prospek usaha dari Investor. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…