DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan aturan mengenai cara penyelenggaraan parkir di wilayah Kabupaten Nunukan, termasuk penyediaan fasilitas parkir dan pengelolaannya. Mengatur persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan izin sebagai pengelola parkir, baik untuk parkir di jalan umum maupun di tempat-tempat tertentu seperti pusat perbelanjaan atau fasilitas umum. Mengklasifikasikan jenis-jenis parkir, seperti parkir on-street (di jalan raya) dan off-street (di area parkir khusus), serta menetapkan zona atau area parkir tertentu jika diperlukan. Menentukan tarif parkir yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa parkir. Mengatur tindakan yang dapat diambil terhadap pelanggaran terkait parkir, termasuk sanksi administratif, sanksi pidana dan prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan parkir. Menetapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melakukan penataan untuk mencegah kemacetan dan meningkatkan efisiensi parkir.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan untuk merancang terhadap kebutuhan dan pelayanan ruang parkir yang tepat sehingga pengelolaan perparkiran dapat berjalan secara efektif dan efisien;
c.bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 44 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, bahwa penetapan lokasi dan Pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Penyelengaraan Parkir; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.
6.Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7.Jalan adalah Prasarana Transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan lagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10.Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11.Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
12.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
13.Tempat parkir di dalam ruang milik jalan adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
14.Tempat parkir di luar ruang milik jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
15.Penitipan kendaraan adalah area atau kawasan yang khusus diperuntukan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari area parkir umum.
16.Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan baik parkir parallel pinggir jalan, pelataran parkir maupun gedung parkir termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
17.Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.
18.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.
19.Penyelenggara parkir adalah pemerintah daerah, badan usaha atau perorangan yang diberi izin untuk memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
20.Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
21.Pihak Ketiga adalah badan usaha atau perorangan yang memperoleh pengalihan hak dari pihak Pemerintah Daerah untuk mengelola tempat parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Perorangan adalah orang pribadi.
23.Parkir Valet adalah Kegiatan untuk memarkirkan Kendaraan oleh Petugas Valet, sehingga tidak perlu lagi untuk pemilik kendaraan mencari temnpat parker yang luang tetapi sudah dilakukan oleh petugas valet parker.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.kepastian hukum;
b.transparan;
c.akuntabel;
d.seimbang;
e.keamanan dan keselamatan;
f.ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 3

Penyelenggaraan parkir dengan Tujuan ;

a.terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
b.terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran; dan
d.terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 4

Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan :

a.diluar ruang Milik Jalan; dan
b.didalam ruang milik jalan.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah
2. b.Badan Usaha dan Perorangan
(2)Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Penyelenggaraan tempat parkir oleh badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dan/atau usaha pokok.
(4)Dalam penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha.
(5)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan estimasi potensi parkir.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 6

(1)Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa:
1. a.gedung parkir khusus;
2. b.gedung parkir pendukung;
3. c.pelataran/taman parkir khusus; dan
4. d.pelataran/taman parkir pendukung.
(2)Penyediaan Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi tempat parkir sesuai kebutuhan SRP.
(2)Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak memungkinkan, dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
(3)Penyediaan tempat parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 8

(1)Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
2. b.keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
3. c.keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
4. d.kelestarian lingkungan;
5. e.kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
6. f.akses penyandang disabilitas; dan
7. g.memenuhi SRP minimal;
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kota berdasarkan kawasan/zona pengendalian parkir.
(2)Ruang milik jalan untuk tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
(3)Penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir dapat berupa tempat parkir tepi jalan umum dan/atau parkir insidentil.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…