DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan dan Ruang Lingkup, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Kebijakan Penganggaran, Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan, Peran DPRD dalam Pembahasan dan Pengawasan APBD, Sanksi dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 2.020.964.995.989 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 104.176.542.730
b.Belanja Daerah Rp. 2.020.964.995.989 Surplus/(Defisit) Rp. (182.990.747.732)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 185.990.747.732
2. 2.Pengeluaran Rp. 3.000.000.000
3. 3.Pembiayaan Netto Rp. 182.990.747.732 Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

Pasal 2

Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 1.837.974.248.257 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah (PAD)
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 3

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 104.176.542.730 (seratus empat miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), terdiri dari atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 27.567.997.175 (dua puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 4.280.372.672 (empat miliar dua atus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 5.100.000.000 (lima miliar seratus juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 67.228.172.883 (enam puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh delapan juta serratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 4

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp. 1.724.236.125.527 (satu triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari atas;
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sebesar Rp. 1.666.121.385.000 (satu triliun enam ratus enam puluh enam miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 58.114.740.527 (lima puluh delapan miliar seratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
(4)Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 9.561.580.000 (sembilan miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.020.964.995.989 (dua triliun dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasional;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 6

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp. 1.170.121.288.358 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 534.599.780.565 (lima ratus tiga puluh empat miliar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 563.352.967.711 (lima ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 12.277.404.400 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat ribu empat ratus rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 58.689.719.282 (lima puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.201.416.400 (satu miliar dua ratus satu juta empat ratus enam belas ribu empat ratus rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 7

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebesar Rp. 542.677.995.431 (lima ratus empat puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dam mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 13.500.000.000 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 75.097.753.549 (tujuh puluh lima miliar Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 128.633.684.510 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d sebesar Rp. 322.263.340.161 (tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 3.177.217.211 (tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus sebelas rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp. 15.360.000.000 (lima belas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 9

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebesar Rp. 292.805.712.200 (dua ratus Sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bantuan keuangan;
(2)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 292.805.712.200 (dua ratus Sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 185.990.747.732 (seratus delapan puluh lima miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp. 185.990.747.732 (seratus delapan puluh lima miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. b.Pencairan dana cadangan.
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 154.070.964.932 (seratus lima puluh empat miliar tujuh puluh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 31.919.782.800 (tiga puluh satu miliar Sembilan ratus Sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…