DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok mengatur mengenai rincian keuangan daerah tahun 2026 yang mencakup Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, dan Selisih Anggaran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898); 2- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); . Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 2.056.179.150.258,87 (dua triliun lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan tujuh) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 1.830.737.529.329,67
b.Belanja Daerah Rp. 2.056.179.150.258,87 Surplus/ (Defisit) Rp. (225.441.620.929,20)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 228.441.620.929,20
2. 2.Pengeluaran Rp. 3.000.000.000,00
3. 3.Pembiayaan Netto Rp. 225.441.620.929,20 Sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.830.737.529.329,67 (satu triliun delapan ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma enam tujuh) yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 165.607.228.878,47 (seratus enam puluh lima miliar enam ratus tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah koma empat tujuh), terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah; 2) ©) )
(5)
(1)
(2)3)
(4)4-
1. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
2. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 48.961.741.620,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 105.838.970.949,47 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah koma empat tujuh). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 7.206.516.309,00 (tujuh miliar dua ratus enam juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan rupiah).

Pasal 4

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp. 1.651.954.642.746,20 (satu triliun enam ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah koma dua puluh sen), yang terdiri atas:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat;
b.pendapatan transfer antar daerah; dan
c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.525.819.111.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus sebelas ribu rupiah). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 126.135.531.746,20 (seratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah koma dua puluh sen). Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 13.175.657.705,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 2.056.179.150.258,87 (dua triliun lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan tujuh), yang terdiri atas:

a.belanja operasi; o o

(1)2) 3)
(4)
(5)
(6)
(1)2) _5- belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

Pasal 6

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp. 1.288.425.439.284,86 (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan enam), yang terdiri atas: . belanja pegawai; . belanja barang dan jasa; belanja subsidi; . belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.o po T Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 628.287.279.910,66 (enam ratus dua puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah koma enam-enam). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 614.454.522.061,20 (enam ratus empat belas miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu enam puluh satu rupiah koma dua puluh). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 12.097.296.130,00 (dua belas miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 31.883.000.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.703.341.183,00 (satu miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebesar Rp. 511.805.795.874,01 (lima ratus sebelas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah koma nol satu), yang terdiri atas: belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal aset tetap lainnya; dan . belanja modal aset lainnya. Belan_]a modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 49.152.934.790,00 (empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga oo T _6- puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 92.144.382.843,01 (sembilan puluh dua miliar seratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma nol satu).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 368.581.155.960,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 785.322.281,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 1.142.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh dua juta rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebesar Rp. 248.947.915.100,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus rupiah), yang merupakan belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 245.947.915.100,00 (dua ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 228.441.620.929,20 (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh), yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp. 228.441.620.929,20 (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen), yang terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 2) ©) 7- dan
2. b.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA). Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 228.441.620.929,20 (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 0,00 (nol koma nol rupiah).

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…