DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN BAB X TATA CARA PEMBAYARAN BAB XI PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XII PEMANFAATAN RETRIBUSI BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XV KETENTUAN PIDANA BAB XV KETENTUAN PIDANA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa retribusi tempat rekreasi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Retribusi Tempat Rekreasi; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2.Undang- Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupate Nunukan dan Bupati Nunukan MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Nunukan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nunukan.
7.Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata, Kepemudaan dan OlahragaKabupaten Nunukan.
8.Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan
9.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nunukan.
10.Retribusi Tempat Rekreasi Wisata yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Tempat Rekreasi Obyek / Daya Tarik Wisata yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11.Bendahara khusus penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nunukan.
12.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
13.Tempat Rekreasi Obyek/ Daya Tarik Wisata adalah Tempat Rekreasi yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14.Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, Budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan dibidang retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16.Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan jasadari Pemerintah Daerah.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
18.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19.Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
20.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Retribusi Daerah.
21.Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22.Juru pungut adalah pegawai/petugas yang ditunjuk untuk memungut retribusi Tempat Rekreasi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat rekreasi.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah sarana dan prasarana pada tempat rekreasi wisata:
1. a.Air Terjun Bosoy Batu Bedinding Desa Binusan; dan
2. b.Taman Mangrove.
(2)DIkecualikan obyek Retribusi Tempat Rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BMUD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat rekreasi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan rekreasi.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyedia jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tempat rekreasi sebagai berikut:

a.Air Terjun Bosoy Batu Bedinding Desa Binusan
1. 1.Dewasa Rp.3.OOO,- 2. Anak-anak usia 2-12 Tahun Rp.2.OOO,- 3. Anak dibawah usia 2 Tahun Gratis
b.Taman Mangrove
1. 1.Dewasa Rp.3.OOO,- 2. Anak-anak usia 2-12 Tahun Rp.2.OOO,- 3. Anak-dibawah usia 2 Tahun Gratis

Pasal 9

(1)Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan jumlah faslitas yang tersedia
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi tempat rekreasi dipungut dalam wilayah Daerah

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…