DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang PPNS di Kabupaten Nunukan. PPNS bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang berkaitan dengan kewenangan dan tugasnya. Mengatur mengenai pangkat, jabatan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi PPNS. Ini termasuk pendidikan, pelatihan, dan kualifikasi yang dibutuhkan. Menjelaskan wewenang PPNS dalam melakukan penyidikan, seperti hak untuk memeriksa, meminta keterangan, dan melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan untuk penegakan peraturan daerah. Mengatur prosedur yang harus diikuti oleh PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan, termasuk tata cara pelaporan dan penanganan kasus. Serta mengatur tentang pengawasan atas kegiatan PPNS serta mekanisme pertanggungjawaban dan disiplin bagi PPNS yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan penyidikan terhadap suatu pelanggaran produk hukum pemerintah Daerah, maka perlu adanya pedoman bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan hukum di daerah;
c.bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan serta guna mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabuapten Nunukan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nunukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945;

2.Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4.Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5094);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian, Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk-Bentuk Pengaman Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5298);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan yang memuat ketentuan Pidana dan yang telah berlaku sah serta diundangkan dalam Lembaran Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
7.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
8.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di lingkungan pemerintah daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
12.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Ptdana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.
15.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
16.Kode Etik adalah Norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang- undangan, dan peraturan daerah dengan menjunjung tinggi Hak Asasai Manusia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Kedudukan Pejabat PPNS di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS.
(2)Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda yang memuat sanksi pidana.
(2)Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Perintah dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat PPNS mempunyai wewenang :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dan melakukan pengeledahan;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Pejabat PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
(3)Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

BAB III

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

(1)Dalam rangka memudahkan fungsi koordinasi PPNS guna pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex- officio berada pada Satuan Polisi Pamong Praja.
(3)Pembentukan Sekretariat PPNS, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Pejabat PPNS dalam melakukan tugas penyidikan dapat diberikan uang insentif.
(2)Mekanisme dan besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Pejabat PPNS mempunyai kewajiban :

a.melakukan penyidikan dan menerima laporan atau pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan/atau pengadilan melalui Koordinator Pengawasan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.melakukan penggeledahan;
4. 4.penyitaan benda;
5. 5.pemeriksaan surat;
6. 6.pemeriksaan saksi; dan
7. 7.pemeriksaan tempat kejadian.
d.mematuhi kode etik PPNS;
e.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS.

BAB V

KODE ETIK PPNS

Pasal 8

Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :

a.mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
b.menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
c.mendahulukan kewajiban daripada hak;
d.memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
e.bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
f.tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi - saksi;
g.tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
h.mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
i.menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku dimasyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaandan HAM;
j.senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
k.menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
l.bersikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 9

Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS, Bupati dapat membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc guna melakukan pemeriksaan Pejabat PPNS yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau penyimpangan Kode Etik.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1)Pengangkatan Calon pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 tahun;
2. b.pangkat serendah-rendahnya Penata Muda / Golongan IIIa;
3. c.berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam SKP Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diajukan Bupati melalui masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada pejabat yang berwenang.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001