DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang APBD Tahun Anggaran 2023, BAB I Pendapatan Daerah, BAB II Belanja Daerah, BAB III Pembiayaan Daerah, BAB IV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 11 Agustus 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 1.513.431.829.763 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 1.486.431.829.763
b.Belanja Daerah Rp. 1.513.431.829.763 Surplus/(Defisit) Rp. (27.000.000.000)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 27.000.000.000
2. 2.Pengeluaran Rp. 0
3. 3.Pembiayaan Netto Rp. 27.000.000.000 Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

Pasal 2

Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 1.486.431.829.763 (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 110.044.528.459 (seratus sepuluh miliar empat puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri dari atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 20.056.985.900 (dua puluh miliar lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 3.962.869.266 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah),
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 5.100.000.000 (lima miliar seratus juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 80.924.673.293 (delapan puluh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 4

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp. 1.376.387.301.304 (satu triliun tiga ratus tujuh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri dari atas;
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sebesar Rp. 1.330.111.374.000 (satu triliun tiga ratus tiga puluh miliar seratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 46.275.927.304 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.513.431.829.763 (satu triliun lima ratus tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja Modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 6

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp. 942.867.934.732 (sembilan ratus empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja subsidi;
4. d.Belanja hibah; dan
5. e.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 475.373.106.357 (empat ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 437.504.052.193 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat juta lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 12.454.109.100 (dua belas miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus sembilan ribu seratus rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 15.090.387.882 (lima belas miliar Sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 2.446.279.200 (dua miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 7

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebesar Rp. 310.542.399.044 (tiga ratus sepuluh miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.Belanja modal gedung dan bangunan;
3. c.Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
4. d.Belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 64.771.156.302 (enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah).
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 70.804.476.423 (tujuh puluh miliar delapan ratus empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c sebesar Rp. 172.921.766.319 (seratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 2.045.000.000 (dua miliar empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp. 14.992.173.987 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 9

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebesar Rp. 245.029.322.000 (dua ratus empat puluh lima miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 245.029.322.000 (dua ratus empat puluh lima miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…