DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/2348/VII/2019 tanggal 16 September 2019 telah disetujui Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik type A dengan 4 (empat) bidang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat :

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR dan BUPATI OGAN ILIR,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. 3
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir.
7.Kepala Kesbangpol yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kesbangpol adalah perangkat daerah yang merupakan pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
(2)Kesbangpol dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Badan Kesbangpol bertugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten.
(2)Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
6. f.pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 4

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Badan Kesbangpol tipe A terdiri dari:
1. a.Kepala Badan.
2. b.Sekretariat Badan terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Program dan Anggaran;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
  3. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari:
  1. 1.Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  2. 2.Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
4. d.Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari:
  1. 1.Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
  2. 2.Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
5. e.Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari:
  1. 1.Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
  2. 2.Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
6. f.Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari:
  1. 1.Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
  2. 2.Sub Bidang Penanganan Konflik.
(2)Bagan Susunan Organisasi Badan Kesbangpol adalah sebagaimana tercantum, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 5

Ketentuan Lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesbangpol ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 11 sampai Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 5

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Ditetapkan di Indralaya pada tanggal, 2020 BUPATI OGAN ILIR, dto. M. ILYAS PANJI ALAM Diundangkan di Indralaya pada tanggal, 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, dto. M. BADRUN PRIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN ( ) Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN OGAN ILIR, ALEX MERWANDI, SH PEMBINA/IV.a NIP. 196404041984111002 KEPALA BIDANG IDEOLOGI & WAWASAN KEBANGSAAN & KARAKTER BANGSA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BUPATI OGAN ILIR, M. ILYAS PANJI ALAM SUBBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB. BIDANG IDEOLOGI & WAWASAN KEBANGSAAN SUB. BIDANG BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA SUB. BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN & PENINGKATAN DEMOKRASI SUB. BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN & PARTAI POLITIK SUB. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA & AGAMA SUB. BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN SUB. BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIGEN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,BUDAYA, AGAMA & ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEKRETARIAT SUB. BIDANG PENANGANAN KONFLIK LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : TAHUN 2020 TANGGAL : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN ILIR BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN ILIR BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…