DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (T JSLP) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Selain itu diatur juga Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Dan Asas, Penyelenggaraan TJSLP, Besaran Dan Pelaksanaan Tjslp Dan PKBL, Tim Fasilitasi TJSLP, Sistem Informasi, Penghargaan, Pembiayaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanks! Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
b.bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah;
c.bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). BUPATIOGANKOMERINGILIR, DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHAESA -~-------- Mengingat Menimbang TANGGUNGJAWAB SOSIALDANLINGKUNGANPERUSAHAANDANPROGRAM KEMITRAANBINALINGKUNGAN TENTANG NOMOR? TAHUN2017 PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR BUPATI OGAN KOMERING ILIR BAB 1. ... PERATURANDAERAHTENTANGTANGGUNGJAWAB SOSIAL DANPROGRAMKEMITRAANBINALINGKUNGAN Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIOGANKOMERINGILIR dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENOGANKOMERINGILIR Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme- rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tang- gung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Fo-rum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
8.Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per- 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMNNo Per-05/MBU /2007; 2 , " --_._-_ .._._---_ ... _-_. __ ._-_._---------- a.terwujud .... Tujuan pengaturan TJSLP dan PKBLadalah: Pasa13 Pengaturan mengenai TJSLP dan PKBLdimaksudkan untuk:

a.mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
b.memberi arahan kepada perusahaan dalam perencanaan dan pe1aksanaan TJSLP dan PKBL agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
c.memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP dan PKBLdi Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan;
d.mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 2

BABIl MAKSUD,TUJUAN,DANASAS Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering llir.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5.Program Kemitraan Bina Lingkungan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat PKBLadalah bentuk komitmen dan kepedulian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering llir.
6.Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik sebagai kantor pusatj induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.

Pasal 1

BAH I KETENTUANUMUM 3 , " Pasal 7.... Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan TJSLP dan PKBL, antara lain:

a.memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan programTJSLPdan PKBL;dan
b.melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan programTJSLPdan PKBL. Pasa16 Penyelenggraan TJSLP dan PKBL harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pasa15
a.kepastian hukum;
h.kemanfaatan umum;
c.kebersamaan;
d.keterbukaan;
e.kemitraan;
f.keseimbangan;
g.keserasian
h.keterpaduan;
1. 1.keadilan; J. kesepakatan;
k.berkelanjutan; dan
1. 1.berwawasan lingkungan. PenyelenggaraanTJSLPdan PKBLdi Daerah berdasarkan pada asas :

BAB III

PENYELENGGARAANTJSLP

Pasal 4

a.terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Ogan KomeringIlir;
h.terwujudnya program TJSLP dan PKBLyang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Kabupaten Ogan KomeringIlir;
c.terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah, dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP dan PKBL di Kabupaten Ogan KomeringIlir; dan
d.tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir secara optimal. 4 BAB IV.... Program pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi:
a.bidang Infrakstruktur
b.bidang pendidikan;
c.bidang kesehatan;
d.bidang olahraga;
e.bidang sosial dan keagamaan;
f.bidang perekonomian rakyat;
g.bidang lingkungan; dan
h.bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten;

Pasal 9

Penyelenggaraan TJSLP dan PKBLditujukan kepada:

a.masyarakat di wilayah kerja Perusahaan; dan/ atau
b.masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan.

Pasal 8

(2)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) beranggotakan dari:
1. a.unsur Pemerintah;
2. b.unsur lainnya yang dipandang perlu.
(3)Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.me1alukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
2. b.menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan; dan
3. c.melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP dan PKBL.
(4)Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. {5}Ketentuan mengenai mekanisme kerja Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasa17 5 BAB VI....
(1)Perusahaan dapat membentuk Tim Fasilitasi TJSLP atau PKBL sebagai wadah kerja sarna dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP atau PKBL.
(2)Pengurus Tim Fasilitasi TJSLP atau PKBL dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSLP atau PKBL atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

BABV TIM FASILITASITJSLP

(1)Perusahaan menyarnpaikan laporan pelaksanaan TJSLP atau PKBL kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
(2)Pemerintah Kabupaten menyarnpaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
(3)Penyarnpaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Setiap Perusahaan melaksanakan TJSLP atau PKBLsesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Pasal 11

Pasall0

(1)Perusahaan wajib menyediakan/rnenyalurkan dana untuk TJSLP atau PKBL sebesar 5 % (lima perseratus) dari hasil bersih penerimaan perusahaan.
(2)Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP atau PKBLberdasarkan data yang disediakan Pemerintah Kabupaten melalui Tim Fasilitasi dengan mengisi formulir pernyataan.
(3)Tim Fasilitasi Fasilitasi menindaklanjuti keputusan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rencana kerja sarna.
(4)Rencana TJSLP atau PKBL yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersarna yang ditandatagani oleh Bupati dan pihak Perusahaan. BABIV BESARANDANPELAKSANAANTJSLP DANPKBL 6 .., r ' Pasal 18. '"
(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP dan PKBL. {2}Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {I} dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi.

Pasal 17

BABIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Ogan Komering Ilir Pasal 16

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP.
(2)Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati Pasal 15 BABVII PENGHARGAAN
(1)Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSLP dan PKBLdi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. b.program yang telah didanai TJSLP atau PKBL;
3. c.perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP atau PKBL;dan
4. d.perkembangan pelaksanaan TJSLP dan PKBLd.i Kabupaten Ogan Komering Ilir.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oIeh Perusahaan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

BABVI SISTEMINFORMASI 7 '1\ 'f I BAB XII. ... Program TJSLP dan PKBL di Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…