DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penataan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal untuk mendapatkan, mengisi dan/ atau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terdapat di daerah. Yang dimaksud tenaga kerja lokal dalam peraturan ini adalah mereka yang memenuhi persyaratan yaitu penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berdomisili minimal 12 (dua belas) bulan dan usia sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun atau sudah menikah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pada dasamya Tenaga Kerja Lokal yang belum secara optimal dimanfaatkan oleh berbagai Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir akan dapat menimbulkan dampak negatif berupa kesenjangan ekonomi serta kecemburuan sosial antara karyawan Perusahaan dengan masyarakat tempatan bahkan dengan Perusahaan yang bersangkutan;
b.bahwa dengan penataan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal secara luas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahuz; 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201); Mengingat Menimbang BUPATI OGANKOMERINGILIR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENATAANDANPEMBERDAYAANTENAGAKERJA LOKAL TENTANG NOMOR 4 TAHUN2017 PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR BUPATI OGAN KOMERING ILIR -------_ .•.__._----------

b.Orang .... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. 1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. 3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. 4.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, atau badan hukum baik milik swasta maupun milik negara.
5. 5.Pengusaha adalah:
a.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berdirisendiri menjalankan perusahaan; Pasall BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAANTENAGAKERJA LOKAL. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIOGANKOMERINGILIR Dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENOGANKOMERINGILIR Dengan Persetujuan Bersama
1. 4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Un dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 BAB III.... Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah penataan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal untuk mendapatkan, mengisi dan Iatau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terdapat di daerah. Pasa12 BABII RUANGLINGKUP
b.Orang perseorangan, persekutuan atau hadan hukum yang berdiri sendiri yang menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.Orang perseorangan persekutuan atau badan hukum yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1dan 2 di atas yang berkedudukan diluar wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir atau diluar Wilayah Indonesia;
1. 6.Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk merrumpm suatu Perusahaan.
2. 7.Pekerja adalah orang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah yang berada dalam hubungan kerja.
3. 8.Tenaga KeIja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ilir atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau berdasarkan perkawinan campuran.
4. 9.Antar Kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, baik untuk sementara waktu maupun tetap, serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
5. 10.Pengantar kerja adalah petugas fungsional yang melaksanakan kegiatan antar kerja pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ilir,
6. 11.Antar Kerja Lokal (AKL)adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang masing-masing berdomisili di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. 12.Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)adalah antar kerja antar Republik Indonesia. '
8. 13.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menggangur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
9. 14.Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah.
10. 15.Balai Latihan Kerja adalah fasilitas milik Pemda untuk melaksanakan pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan kerja yang berbadan hukum.
11. 16.Dinas adalah Dinas yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan. 3

(1)Tenaga kerja lokal, terdiri atas:
1. a.Tenaga kerja lokal yang tidak mempunyai pengalaman kerja, dan:
2. b.Tenaga kerja lokal yang mempunyai pengalarnan kerja.
(2)Tenaga kerja lokal adalah mereka yang memenuhi persyaratan: a.Penduduk. ...

Pasal 6

BABV TENAGAKERJALOKAL

(1)Bupati bertanggung jawab dalarn penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal.
(2)Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 5

8.Mewujudkan sumber daya manusia yang siap pakai sesuai dengan minat, bakat, potensi yang dimiliki;

b.Memenuhi kebutuhan sektor usaha terhadap penyediaan tenaga kerja lokal;
c.Memfasilitasi dan mendorong prioritas penempatan tenaga kerja lokal untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang kemarnpuannya;
d.Membina, mengawasi dan menata sistem ketenagakerjaan lokal;
e.Meningkatkan kemarnpuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

BAB IV

TANGGUNGJAWABPEMERINTAHKABUPATEN Tujuan diselenggarakannya penataan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, adalah:

Pasal 4

(2)Setiap tenaga kerja lokal memiliki kesempatan yang sarna dalarn penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal.
(1)Penataan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal diselenggarakan dengan berdasarkan pada asas:
1. a.Keterbukaan;
2. b.Keadilan;
3. c.Manfaat;
4. d.Kemitraan dan:
5. e.Kedayagunaan. Pasa13
(3)Setelah....
(2)Laporan pengusaha atau pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas minimal 30 (tiga puluh) hari sebelumnya harus telah diberitahukan dan dikonsultasi pada Dinas, sekurang- kurangnya memuat:
1. a.Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan;
2. b.Jenis Pekerjaan dan syarat-syarat jabatan digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilanjkeahlian, pengalaman dan syarat-syarat lain yang dipandang perIu.
(1)Setiap pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis dan mengkonsultasi secara langsung setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan di perusahaannya, baik perusahaan yang baru berdiri maupun bagi perusahaan lama kepada Dinas.

BAB III

ASASDANTUJUAN 4 ----------_._--_.

Pasal 9

(1)Setiap pengusaha atau pengurus wajib mengusahakan dan mengupayakan secara maksimal agar lowongan pekerjaan yang terbuka di perusahaannya diisi oleh Tenaga Kerja Lokal, baik yang terampil maupun yang tidak terampil.
(2)Jika upaya dalam pengisian lowongan tenaga kerja lokal tidak terpenuhi, pengusaha atau pengurus diperbolehkan mencari tenaga kerja melalui mekanisme AKAD,setelah mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
(3)AKAD sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.rencana kebutuhan tenaga kerja AKAD
2. b.bukti kontrak kerja dari pemberi kerja
3. c.rencana perjanjian kerja
4. d.fotocopy surat izin usaha dari instansi terkait.
(4)Dinas sebelum menerbitkan SPP AKADterlebih dahulu meneliti :
1. a.kemampuan pemberi kerja memberikan fasilitas tenaga kerja AKAD
2. b.kelayakan rencana tenaga kerja
3. c.isi rancangan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(5)Lowongan yang telah terisi dan ditempatkan di Perusahaan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tenaga kerja lokal ditempatkan. " Pasal 8 BABVI KEWAJIBANPENGISIANDANPENDAFfARAN LOWONGANPEKERJAAN
1. a.Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berdomisili minimal 12 (dua belas) bulan;
2. b.Usia sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun atau sudah menikah, 5 BAB IX....
(1)Pembinaan dan Pengawasan dalam penataan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, dilakukan oleh Dinas melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi dan legitimasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembinaan dan pengawasan oleh pegawai pengawas ketenaga-kerjaan, dilakukan dalam bentuk inspeksi terhadap Perusahaan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
(3)Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang telah melakukan inspeksi, wajib melaporkan kepada kepala Dinas.

Pasal 11

(1)Pengusaha atau pemberi kerja dapat menempatkan Tenaga Kerja dari luar Kabupaten melalui Mekanisme AKAD setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja AKAD dari Dinas Kabupaten dan Provinsi.
(2)Mekanisme penempatan tenaga kerja AKADdi Kabupaten Ogan Komering Ilir akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengusaha yang memperkerjakan diatas 100 orang tenaga kerja wajib:
1. a.memperkerjakan 1 (satu) orang penyandang disabilitas sesuai dengan kecacatannya;
2. b.melaksanakan pelatihan atau pengembangan masyarakat yang ada disekitar perusahaan.
(4)Pengusaha atau pemberi kerja wajib membuat laporan setiap bulannya tentang penempatan tenaga kerja lokak, lowongan pekerjaan dan jabatan diperusahaannya pada Dinas.
(5)Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (6) di atas, harus mendapatkan izin dari Bupati Ogan Komering Ilir atas Rekomendasi dari Dinas.

Pasal 10

BABVII PERLINDUNGAN,PROGRAMPELATIHANDAN PENGEMBANGANMASYARAKAT

(3)Setelah menerima laporan lowongan pekerjaan dari pemberi kerja, perusahaan, petugas pengatar kerjaj antar kerja mengumumkan lowongan kerja dipapan pengumumari/website sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dinas menerbitkan surat bukti lapor tentang lowongan pekerjaan dengan formulir WL 781.
(4)Petunjuk prosedur dan tata cara serta bentuk laporan pengisian lowongan pekerjaan di Perusahaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 6 BABXI.. ,.
(1)Bagi Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BABX KETENTUAN PIDANA Pasal 13
(1)Selain pejabat penyidik umum yang yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini juga dapat dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. b.melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dari pekerjaannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; \
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa terse but bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. " Pasal 12 BABIX PENYIDlKAN 7 ----,-,_-----_._-- _. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 4 LEMBARANDAERAH KABUPATENOGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 4 , HUSIN Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 11 A,r11 2017 BUPATI OGAN KOMERING ILIR, .ft~~~\r~·l£'·:j:~~" ,~KC00-::'{\ Diundangkan di Kayuagung pada tanggal 11 ,A ,ri1 2017 SEKRETARIS DAERAH OGAN KOMERING lLIR, Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pasa114 BABXI KETENTUAN PENUTUP 8 ,'.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…