Bagian Kedua Jenis Pasar 7 BAB IV.... IUP2R berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan usaha pasar pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima)tahun. Pasalg Bagian Keempat Jangka Waktu IUP2R
(1)Setiap kegiatan usaha pengelolaan pasar rakyat wajib memiliki IUP2Rdari Bupati.
(2)Dikecualikan terhadap kewajiban memiliki IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3)Permohonan IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
a.memenuhi persyaratan sesuai jenis pasar seba-gaimana dimaksud dalam Pasal 7;
b.hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Tim Basil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat;
c.fotocopyizin prinsip dari Bupati;
d.fotocopyizin gangguan;
e.fotocopyizin mendirikan bangunan;
f.fotocopy akte pendirian perusahaan danjatau peru-bahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum;dan
g.Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan me-matuhi ketentuan yang berlaku.
(4)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),antara lain berisi :
a.dampak positif dan negatif atas pendirian Pasar;
b.cakupan konsumen yang terlayani oleh Pasar;
c.rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal di wilayah setempat;
d.rencana jenis barang dagangan yang akan dijual di Pasar;
(5)Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diterbitkan dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat atas hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.
(6)Kewenangan Bupati dalam menerbitkan IUP2R dan izm prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf c dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perdagangan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUP2R diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasa18 Bagian Ketiga Perizinan Pendirian Pasar 8 Pasal 13 ... , non fisik pasar yang dikelola oleh dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan memperhatikan kebutuhan serta Penyusunan rencana fisik dan Pemerintah Daerah sebagaimana setiap tahun dengan tetap kemampuan keuangan daerah. (3)
(1)Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun dalam Rencana Strategis yang dibuat oleh setiap pengelola pasar.
(2)Penyusunan rencana fisik dan non fisik pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Be1anjaDaerah (APBD).