DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemerintah Kabupaten dengan dukungan orang tua, keluarga, swasta, dan masyarakat wajib mewujudkan kondisi layak anak. Kondisi layak anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak. Tahapan Pengembangan Kondisi Layak Anak (KLA) meliputi: persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten menyusun kebijakan bagi pemenuhan hak anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

b.bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki potensi bagi pembangunan nasional sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa arnan, ramah, dan bersahabat;
a.bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, memiliki hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia yang wajib dilindungi; Menirnbang TENTANG KABUPATENLAYAKANAK DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIOGANKOMERINGILIR, TAHUN2021NOMOR: 1 PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR BUPATI OGAN KOMERING ILIR lO.Peraturan Menteri....
1. 9.Peraturan MenteriNegara Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor56);
2. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 200~ :~ntang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
3. 7.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child ( Konvensitentang Hak-HakAnak);
4. 6.Undang-Undang Namor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5679);
5. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5332);
6. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5882); 2
7. 2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir. 3.Bupati ....
8. 1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering llir. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : BABI KETENTUANUMUM Pasall Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANGKABUPATENLAYAKANAK. MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENOGAN KOMERING ILIR dan BUPATI OGAN KOMERING ILIR Dengan Persetujuan Bersama 14.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering llir Tahun 2014 Nomor 5); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tabun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tabun 2010 Nomor 11); 12.Peraturan Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 170); II.Peraturan Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12 Tabun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169); 10.Peraturan Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaterr/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168); 3 13.Hak....
9. 12.Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLAyang selanjutnya disebut RAD- KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan untuk mewujudkan KLA. 11.Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi, yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak. 10.Gugus Tugas KLA adalah Lernbaga koordinatif ditingkat daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk menwujudkan KLA yang beranggotakan wakil dari unsur Eksekutif, Legislatif, Dan Yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pernerintah, Lernbaga Swadaya Masyarakat, Swasta, dan Masyarakat.
10. 9.Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi didalam rnerencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
11. 8.Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan meberikan nilai kinerja tahunan didalam mengupayakan pemenuhan Hak Anak yang wajib dicapai Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk terwujudnya KLA.
12. 7.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLAadalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan dan layanan publik yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah,masyarakat dan dunia usaha yang terencana .secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program.kegiatan dan penganggaran untuk tetjaminannya hak anak.
13. 6.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
14. 5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. 4.Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkat PO adalah Perangkat Daerah di linglrungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komeringllir.
16. 3.Bupati adalah Bupati Ogan KomeringIlir. 4 22.Keluarga....
17. 21.Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisifasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik, pembentukan dan penyusunan kegiatan ditentukan oleh Peraturan Bupati.
18. 20.Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
19. 19.Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang arnan, bersih, sehat, perduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, mernenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
20. 18.Pusat Krisis Anak adalah Lembaga yang memberikan pelayanan indentifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadapan dengan hulrum, anak dalam situasi bencana/ darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
21. 17.Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah situasi Anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.
22. 16.Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah situasi Anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarganya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.
23. 15.Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah situasi Anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten melaJui Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.
24. 14.Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah situasi Anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.
25. 13.Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu menurut hukum. 5 Pasal. ...

(2)Prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.non diskriminasi;
2. b.kepentingan terbaik bagi anak;
3. c.hak untuk hidup;
4. d.kelangsungan hidup dan perkebangan anak;dan
5. e.penghargaan terhadap pandangan anak.
(1)Penyelengaraaan KLA dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak Anak.

Pasal 2

28.Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktifyang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/ zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/ psikologi seseorang pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
27.Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya di sebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
26.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu harnbatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehlnBgga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
25.Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
24.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
23.Masyarakat adalah kelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, RW, Kelurahan/Desa dan Kecamatan) yang resmi dan bekeIjasama dala.m kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
22.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga. 6 Bagian....

(2)Hak asasi Anak:sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.hak kesehatan dan Kesejahteraan Anak;
4. d.hak pendidikan, pemamfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.hak perlindungan khusus.
(1)Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyakat wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi hak asasi anak. Pasa15
1. a.tata kelola pemerintahan yang baik;
2. b.non diskrirninasi;
3. c.budaya dan kearifan loka1;
4. d.kepentingan terbaik bagi Anak;dan
5. e.penghargaan terhadap pandangan Anak.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

(2)Penyelenggaraan KLAdimaksudkan untuk :
1. a.menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
2. b.menjamin pemenuhan Hak Anak didalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
3. c.melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
4. d.mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
5. e.mengoptimalkan peran dan fungsi Keluarga sebagai basis pendiclikan pertama bagi Anak; dan
6. f.membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak utuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
(1)Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai Pedoman dalam Penyelenggaraan KLA.

Pasal 37

(2)Kondisi. ...
(1)Pemerintah Kabupaten, orang tua, keluarga, swasta, dan masyarakat wajib mewujudkan kondisi ramah anak. 8agian Kedua RamahAnak Pasa18
(4)Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan dan kesehatan.
(3)Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang rnendukungnya.
(2)Kondisi layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
(1)Pemerintah Kabupaten dengan dukungan orang tua, keluarga, swasta, dan masyarakat wajib mewujudkan kondisi layak Anak.

Pasal 7

a.menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
b.menjaga kehormatan diri, Keluarga dan masyarakat;
c.mencintai Keluarga, rnasyarakat dan menyayangi ternan;
d.mencintai Tanah Air, Bangsa dan Negara serta daerahnya;
e.menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
f.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dirnanapun berada;
g.melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
h.menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
1. 1.bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing, pasal6

BAB III

PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 9

Tahapan pengembangan KLA meliputi :

a.persiapan;
b.perencanaan;
c.pelaksanaaan;
d.pemantauan;
e.evaluasi; dan
f.pelaporan BABIV TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

(5)Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak, dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan perduli anak dalam bentuk:
1. a.rukun warga ramah anak;
2. b.rukun tetangga ramah anak;
3. c.keluarga ramah anak;
4. d.sekolah ramah anak;
5. e.puskesmas ramah anak;
6. f.poliklinik ramah anak;
7. g.bidan ramah anak;
8. h.kegiatan lain yang dapat mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak;
  1. 1.taman layak anak;dan
9. j.fasilitasi pelayanan publik lainnya yang ramah anak.
(4)Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Rukun Warga, Rukun Tetangga, Keluarga, pelaku usaha, dan penyelenggaraan pelayanan publik.
(3)Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l)sebagai berikut:
1. a.tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
2. b.memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
3. c.kebiasaaan memuji anak;
4. d.mengucapkan maar, tolong, dan terimakasih;
5. e.mendengarkan pendapat anak dengan seksama;
6. f.sadar dan tidak memaksakan kehendak;dan
7. g.memberikan contoh hal-hal yang baik dan positif.
(2)Kondisi ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi non fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikan atau digunakan. dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gernbira pada anak. 9
(2)Dasar....
(1)Pengumpulan Data Dasar disusun secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui situasi dan kondisi anak di Kabupaten.

Pasal 12

Paragraf2 Pengurnpulan data Dasar 1.

(4)Gugus Tugas KLA bertugas :
1. a.mengkoordinasikan pengembangan KLA;
2. b.menyusun RAD-KLA dan mekanisme kerjanya;
3. c.melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
4. d.menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumberdaya;
5. e.membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pernntauan, evaJuasi dan pelaporan;
6. f.melakukan Monitoring. Evaluasi, Laporan setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan. kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA.
7. g.mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan
8. h.memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak;dan
(3)Pengangkatan dan Pernberhentian gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Keanggotaan gugus Tugas KLA terdiri dari Perangkat Daerah, perwakilan anak, dan seluruh pemangku kepentingan anak di Kabupaten.
(1)Bupati menetapkan keanggotaan gugus Tugas KLA. Pasall1
1. a.pembentukan gugus Tugas KLA; dan
2. b.pengumpulan data dasar. Pasall0 Dalam Pengembangan KLA pelaksanaan yang meliputi :
3. a.pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA;
4. b.pemhentukan Forum Anak;dan
5. c.anggaran.
(1)Penyusunan RAD pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf a dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
(2)Gugus tugas menyesuaikan penyusunan RAD-KLA dengan :
1. a.reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. b.reneana Strategis Daerah; dan
3. c.visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Daerah.
(3)Penyususan RAD KLA tidak harus membuat program baru karena RAD- KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana keIja PO terkait.
(4)Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun RAD-KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, selain itu juga mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat .

Pasal 14

Perencanaan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (b)meliputi:

a.Penyusunan RADpengembangan KLA; dan
b.RAD-KLA Pasa113

(3)Pengumpulan Data Dasar sebagimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
1. a.menentukan fokus program;
2. b.menyusun kegiatan prioritas;
3. c.melihat sebaran program/kegiatan anak lintas PD;dan
4. d.menentukan lokasi percontohan.
(2)Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data wilayah, usia,dan jenis kelamin anak. 11 Pasal....
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;dan
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 18

Paragraf3 Pembiayaan

(1)Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi terbentuknya Forum Anak
(2)Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak usia 13 - 18 tahun, baik representasi domisili, geografis anak, komponen kelompok sosial budaya dan latar belakang pendidikan anak.
(3)Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah dapat memperhatikan dan mengakomudasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak .
(5)Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari;
1. a.iuran dari anggota Forum Anak;
2. b.sumbangan dari masyarakatj pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
3. c.bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/ atau
4. d.sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

(1)Untuk.membantu pelaksanaan KLA, Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
(2)Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(3)Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1)Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
1. a.mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
2. h.tidak dipisahkan dari orangtuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…