DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online SingleSubmission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Diatur mengenai ketentuan umum, kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha, pelaksanaan perizinan berusaha, pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
b.bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintagrasi melalui elektronik berdasarkan norma standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIOGANKOMERINGILIR, PENYELENGGARAANPERIZINANBERUSAHA DI KABUPATENOGANKOMERINGILIR TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR NOMOR \ TAHUN2023 BUPATI OGAN KOMERING ILIR Mengingat Menimbang 10.Peraturan ....

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 2
2.Pemerin tah. ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir. PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN OGAN KOMERING lLIR. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLANRAKYATDAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR dan BUPATI OGAN KOMERING ILIR MEMUTUSKAN :
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); 3 e.pendanaan ....

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Ogan Komering llir yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
b.pelaksanaan Perizinan Berusaha di kabupaten;
c.pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
d.pembinaan dan pengawasan;
1. 2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komeringllir.
2. 3.Bupati adalah Bupati Ogan KomeringIlir.
3. 4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSPadalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan KomeringIlir.
4. 5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIlir.
5. 6.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6. 7.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7. 8.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.
8. 9.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
9. 10.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. 11.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha danjatau kegiatan pada bidang tertentu.
11. 12.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggung jawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. 4 BAB ....

(1)Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada kepala DPMPTSP.
(2)Pendelegasian kewenangan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
2. b.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
(3)Pendelegasian kewenangan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan di kabupaten;
2. b.tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten;
3. c.penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan; darr/ atau
4. d.industri yang diklasifikasikan sebagai industri menengah dan industri kecil yang lokasi industrinya berada pada kabupaten, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 3

e.pendanaan;dan
f.sanksi administratif. 5

(6)Dalam....
(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
3. c.Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
(3)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(4)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(5)Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di kabupaten terdiri atas sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.perindustrian;
6. f.perdagangan;
7. g.pekerjaan umum dan peru mahan rakyat;
8. h.transportasi;
  1. 1.kesehatan, obat dan makanan; J. pendidikan dan kebudayaan;
9. k.pariwisata;dan
  1. 1.ketenagakeIjaan.

Pasal 5

Umum BABIII PELAKSANAANPERIZINANBERUSAHA 6

f.penyelesaian....

(1)DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi dengan cara pengintegrasian data PTSP dengan PD dan instansi vertikal di kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
(2)Dasar pelaksanaan pengintegrasian data PTSP dengan PD dan instansi vertikal di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP dan masing-masing PD dan/ atau instansi vertikal di kabupaten.
(3)Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSPdan masing-masing PD dan/ atau instansi vertikal di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat :
1. a.maksud dan tujuan;
2. b.ruang lingkup perjanjian;
3. c.hak dan kewajiban para pihak;
4. d.jangka waktu perjanjian;
5. e.keadaan kahar (Force Majeure);

Pasal 7

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten dilaksanakan oleh DPMPTSP secara terintegrasi.

(6)Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(7)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
(8)Ketentuan mengenai petunjuk teknis dan tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha di kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 7 Pasal ....
(1)DPMPTSP dalam melaksanakan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
(2)Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.pelaksanaan pelayanan;
2. b.pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. c.pengelolaan informasi;
4. d.penyuluhan kepada masyarakat;
5. e.pelayanan konsultasi; dan
6. f.pendampingan hukum.
(1)Oalam rangka mendukung pelaksanaan pengintegrasian data PTSP dengan PD dan instansi vertikal di kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dapat dibentuk program aplikasi sistem perizinan berusaha (e-PTSP) danjatau memanfaatkan program aplikasi pelayanan yang ada pada masing- masing PD dan instansi vertikal di Kabupaten.
(2)Pengintegrasian data dan sinkronisasi program aplikasi yang ada pada masing-masing PO dan instansi vertikal di kabupaten dilaksanakan oleh PD yang menangani urusan Kornunikasi dan Informatika. Pasa18
1. f.penyelesaian perselisihan; dan
2. g.penutup.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan PO danjatau instansi vertikal di kabupaten yang melaksanakan pengintegrasian data dengan PTSP ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 8 Pasal. ...
(1)Pelayanan Sistem ass pada Perizinan Berusaha di kabupaten dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
(2)Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkatjfasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
(3)Dalam hal pelayanan Sistem ass belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSPmelakukan:
1. a.pelayanan berbantuan; danjatau
2. b.pelayanan bergerak.
(4)Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSPdan Pelaku Usaha.
(5)Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(2)Pelaksanaan Perizinan Berusaha di kabupaten wajib menggunakan Sistem ass yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem ass berlaku efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(3)Pelaksanaan Perizinan Berusaha di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
(4)Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem ass sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 10

(3)Pengajuan ....
(1)Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, danJatau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahanj desa.
(2)Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahanj desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

Pasal 13

(1)Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
1. a.belum tersedia; atau
2. b.terjadi gangguan teknis.
(2)Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSPberkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
(3)Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
1. a.pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
2. b.petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSPterdekat; dan
3. c.persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
(4)Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
(5)Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 12

10 Pasal....

(1)Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
(2)Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.menerima dan memberikan tanda terima;
2. b.memeriksa kelengkapan dokumen;
3. c.mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
4. d.menelaah dan menanggapi;
5. e.menatausahakan;
6. f.melaporkan hasil; dan
7. g.memantau dan mengevaluasi.
(3)Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerianjlembaga dan PD melalui Sistem OSS.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…