DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Objek dan Subjek Retribusi, Kewajiban Badan, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Penyesuaian Tarif Retribusi, Tata Cara dan Wilayah Pemungutan, Retribusi Terutang, Sanksi Administratif, Tata Cara Pembayaran, Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa Penagihan, Insentif Pemungutan, Pendelegasian Pelayanan, Masa Berlaku Tera dan Ketentuan Penyidikan serta Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 T a h u n 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada h u r u f a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayetnan Tera/Tera Ulang . Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 1959 tentang Pembentukan Kota Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1981 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang. ... J 2
5.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaH, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 3 T a h u n 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubHk Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 T a h u n 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 T a h u n 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 3329);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 T a h u n 1985 tentang Wajib Pembebasan u n t u k ditera dan/atau ditera Ulang serta syarat-syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara RepubHk Indonesia T a h u n 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN OGAN KOMERING I L I R dan BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG R E T R I B U S I PELAYANAN T E R A / T E R A ULANG B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4.Dinas adalah Dinas Perdagang Kabupaten Ogan Komering IHr.
5.Unit Pelaksana Tekhnis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Tekhnis yang membidangi pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pela3'^anan kemetrologian lainnya pada Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ihr.
6.Pelayanan adalah rangkaian kegiatan sikap dan prilaku tugas dalam usaha melayani kebutuhan orang lain yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.
7.Alat Ukur. ... 3
7.Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib di Tera dan di Tera Ukur.
8.ALat U k u r adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan / atau kualitas.
9.Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
10.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran m a s a atau penimbangan.
11.Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan timbang, yang menetukan hasil pengukuran, penakaran dan timbangan.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan / atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan u s a h a maupun yang tidak melakukan u s a h a yang meUputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan u s a h a milik negara , atau badan u s a h a milik daerah dengan n a m a dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,dana pension persekutuan, perkumpulan, ya3^asan organisasi massa, organisasi social pohtik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk u s a h a tetap.
13.Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dHakukan oleh penera berdasarkan hasH pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyatan atau ketentuan yang berlaku.
14.Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasH pengujian yang dijalankan atas UTTP j^ang telah ditera.
15.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besamj'-a retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoranj^a.
16.Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas j a s a atau pemberian izin tertentu yang k h u s u s di sediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang peribadi atau badan.
17.Retribusi J a s a U m u m adalah retribusi atas j a s a yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan u m u m serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18.Retribusi Pelaj^anan Tera/Tera Ulang adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas j a s a pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
19.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
20.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan j a s a dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten. 2 1 . Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat S K R D , adalah surat ketetapan retribusi yang mementukan besamya j u m l a h pokok retribusi yang terhutang.
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar 3^ang selanjutnya disingkat S K R D L B adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan j u m l a h kelebihan retribusi kerena j u m l a h kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
23.Surat Tagihan. ... 4
23.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat S T R D adalah surat u n t u k melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan u n t u k menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25.Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati u n t u k atau memperingatkan wajib retribusi u n t u k melunasi retribusi yang terutang.
26.K a s Umum daerah adalah K a s Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
27.Penerimaan Negara bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Daerah yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. B A B I I NAMA O B J E K DAN S U B J E K R E T R I B U S I

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian dalam rangka Tera/Tera Ulang atas UTTP.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian UTTP dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Kabupaten. B A B I I I K E W A J I B A N BADAN

Pasal 5

(1)Badan wajib mendapatkan sertifikasi u n t u k melaksanakan kegiatan usahanya.
(2)Paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Badan wajib mendaftarkan usahanya u n t u k mendapatkan sertifikat.
(3)Tata cara u n t u k mendapatkan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Bupati. B A B IV GOLONGAN R E T R I B U S I

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi J a s a Umum. B A B . ... 5 B A B V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN J A S A

Pasal 7

Tingkat penggunaan j a s a diukur berdasar jangka w a k t u pemberian pelayanan dan jenis pelayanan yang diberikan. B A B V I PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN S T R U K T U R DAN BESARNYA T A R I F R E T R I B U S I

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeUharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian h u k u m .
(2)Biaya sebagamana dimaksud pada ayat (1) meUputi biaya operasional dan pemeliharaan. B A B V I I STRUKTUR DAN BESARNYA T A R I F R E T R I B U S I

Pasal 9

(1)Struktur dan besamya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan u k u r a n yang dipergunakan tingkat kesuHtan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.
(2)Struktur dan besamya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada a^^at (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah i n i . B A B VIII PENYESUAIAN T A R I F R E T R I B U S I

Pasal 10

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekaU.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan. B A B I X TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…